Transcript BENDAHARA 2011 Plus

Aspek Perpajakan Penggunaan
DANA APBN/APBD
TAHUN 2011
BAGI BENDAHARA
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
Jakarta, 2011
AGENDA SOSIALISASI
PPh Pasal 4 (2)
PAJAK
PENGHASILAN
PPh Pasal 21/26
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23/26
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI
Barang
Jasa
APBN/APBD
DIKELOLA
 INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
 INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
 LEMBAGA NEGARA
MELALUI
SUATU
KEGIATAN
BENDAHARA /PEMEGANG KAS
WAJIB MELAKUKAN
PEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan
sebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
UU
PP
- UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 28 Th 2007 (KUP)
- UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh)
- UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN)
-PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP)
-PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian)
-PP No.51 Th.2008 (Jasa Konstruksi)
-PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan)
-PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi)
-PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN)
-PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan)
4
-PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis)
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
PER
MENKEU
-PMK No. 181/2007
(Bentuk dan Isi SPT)
-PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010
(Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan)
-PMK No.186/2007
(Dikecualikan dari pengenaan sanksi)
-PMK No.190/2007
(Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang)
-PMK No.252/2008
(Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21)
-PMK No.246/2008
(Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh)
-PMK No.250/2008
(Biaya jabatan dan Biaya Pensiun)
-PMK No.254/2008
(PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan)
-PMK No.244/2008
(Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23)
-PMK No.154/2010
(Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas
Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor
Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)
5
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan
sebagai
PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK
PERDIRJEN
PAJAK
-Per No. 38/2009
(Bentuk Formulir SSP)
-Per No. 31/2009 jo. No.57/2009
(Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21)
-Per No.32/2009
(Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21)
-Per No.30/2009
(Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn)
-PMK No.13/2010
(Faktur Pajak)
-PMK No.14/2010
(Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN)
6
Bendahara Pemerintah
ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan
Keppres No.56/1988 tidak perlu SK Penunjukan
- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- Instansi atau Lembaga Pemerintah
- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
Wajib NPWP
DI:
KPP PRATAMA/
KP2KP
LOKASI
MENGISI FORMULIR
PENDAFTARAN
SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL
(KTP/SIM)
Bendahara Pemerintah
ditunjuk sebagai Pemungut danPemotong Pajak Pusat
- Pemerintah Pusat
- Pemerintah Daerah
- Instansi atau Lembaga Pemerintah
- Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan
- Kedutaan Besar RI di Luar Negeri
Wajib NPWP
DI:
KPP/KPP PRATAMA/
KP2KP
LOKASI
MENGISI FORMULIR
PENDAFTARAN
SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL
(KTP/SIM)
Kewajiban Mendaftarkan Diri
Pasal 2 ayat (1) UU KUP
Bendahara
yang Mengelola APBN/APBD
Wajib
Mendaftarkan Diri
Untuk Mendapatkan NPWP
Tempat Mendaftarkan Diri
Per. Dirjen No. PER-41/PJ./2009
Tempat Pendaftaran
KPP/KPP PRATAMA/KP2KP
di mana
Bendahara
Berkedudukan
BENDAHARA PEMERINTAH
WAJIB
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD
Objek
Penjelasan
PPh Pasal 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2)
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &
sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak
atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22
Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan
pembelian barang
PPh Pasal 23
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,
deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26
Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM
Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan
penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
Bea Materai
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN
OLEH BENDAHARA
Penghasilan
Dibayarkan kepada
Dibayarkan atas
Dibayarkan atas
Dibayarkan atas
ORANG PRIBADI
PEMBELIAN
BARANG
Hadiah (selain obj.21)
Bunga
Deviden
Royalti
Sewa
Jasa (selain obj.21)
OBYEK-OBYEK
PPh Final
PPh Ps.23/26
PPh Final
sehubungan dgn:
Pekerjaan
Jabatan
Jasa
Kegiatan
PPh Ps.21/26
PPh Ps.22
Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
OLEH BENDAHARA
PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK
JASA KENA PAJAK
DIPUNGUT PPN
PEMOTONGAN
DAN PEMUNGUTAN PPh
PPh PASAL 21
Pemotongan atas penghasilan yg
dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan
jasa & kegiatan
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
Pegawai
Penerima uang
pesangon, pensiun
atau uang manfaat
pensiun, THT, JHT,
termasuk ahli
warisnya
Bukan
pegawai :
Tenaga ahli
Seniman/pekerja seni,
pembawa acara
Olahragawan
Petugas penjaja barang
dagangan
Petugas dinas luar asuransi
Distributor MLM, Direct
Selling
Agen iklan
Pengawas dan pengelola proyek
Pembawa pesanan/yang
menemukan
langganan/perantara
Penasihat, pengajar, pelatih,
penceramah, penyuluh dan
moderator
Pengarang, peneliti,
penerjemah
Pemberi jasa dalam segala
bidang
Peserta
kegiatan
Peserta perlombaan
Peserta rapat, konferensi,
sidang, pertemuan, kunjungan
kerja
Peserta/anggota kepanitiaan
Peserta pendidikan, pelatihan
dan magang
Peserta kegiatan lainnya
Penghasilan
sehubungan
dengan pemutusan
hubungan kerja dan
sehubungan
pensiun yang
diterima sekaligus
Penghasilan
pegawai tidak tetap
atau tenaga kerja
lepas yang
dibayarkan secara
bulanan
Penghasilan
Penerima
Pensiun secara
teratur
Penghasilan
Pegawai Tetap
baik teratur
maupun tidak
teratur
Imbalan kepada
bukan pegawai
Penghasilan
Yang
Dipotong
PPh Pasal
21/26
Imbalan kepada
peserta kegiatan
TERMASUK
Natura/Kenikmatan dari :
Bukan Wajib Pajak
Wajib Pajak PPh Final
Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus
STATUS PTKP
WP Tidak Kawin
Kode
Jumlah
WP Kawin
Kode
Jumlah
0 Tanggungan
TK/0
15.840.000
0 Tanggungan
K/0
17.160.000
1 Tanggungan
TK/1
17.160.000
1 Tanggungan
K/1
18.480.000
2 Tanggungan
TK/2
18.480.000
2 Tanggungan
K/2
19.800.000
3 Tanggungan
TK/3
19.800.000
3 Tanggungan
K/3
21.120.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung
Kode
Jumlah
0 Tanggungan
K/I/0
33.000.000
1 Tanggungan
K/I/1
34.320.000
2 Tanggungan
K/I/2
35.640.000
K/I/3
36.960.000
3 Tanggungan
18
PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI
SENDIRI
STATUS KAWIN
SUAMI
TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
STATUS TDK
KAWIN
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
SYARAT:
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN
BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN
(MAKSIMAL)
SETAHUN
(MAKSIMAL)
SEBULAN
BIAYA JABATAN
5%x
PENGHASILAN BRUTO
(GAJI)
6.000.000
500.000
2.400.000
200.000
BIAYA PENSIUN
5%x
PENGHASILAN BRUTO
(PENSIUN)
TARIF BERDASARKAN
PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPH)
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
NO
Lapisan Penghasilan
1.
S.d. Rp 50.000.000,-
2.
Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000
3.
Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,Di atas Rp500.000.000,-
4.
Tarif
5%
15%
25%
30%
21
TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
22
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK
APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN
FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI
DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA
BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEH BENDAHARA
PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,
JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
DIBAYARKAN KEPADA
PEJABAT NEGARA/PNS/
ANGGOTA TNI/POLRI/
PENSIUNANNYA
- GAJI/PENSIUN
- TUNJANGAN
TERKAIT
HONORARIUM
IMBALAN LAIN
DGN NAMA
APAPUN
BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA
TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA
UPAH HARIAN/
MINGGUAN/
BORONGAN
5% X
(BRUTO-Rp.150RB)
PER HARI
TARIF PS.17
X
PENGHASILAN
KENA PAJAK
DITANGGUNG
PEMERINTAH
15% FINAL
X
PH. BRUTO
bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl:
5 % X (bruto-PTKP
harian sebenarnya)
(-) pot sebelumnya
KECUALI GOL
IId KEBAWAH
Bila dibayar bulanan:
(bruto-ptkp)disetahunkan
X tarif ps.17, Dibagi 12
HONOR, U.SAKU
HADIAH, KOMISI,
BEASISWA, PEMBAYARAN LAIN
SEHUBUNGAN
DGN PEKERJAAN
JASA KEGIATAN
TARIF PS.17
X
PH. BRUTO
TENAGA AHLI :
PENGACARA
AKUNTAN
ARSITEK
DOKTER
KONSULTAN
NOTARIS
PENILAI
AKTUARIS
TARIF PS.17
X
DASAR PEMOTONGAN
DAN PEMUNGUTAN
PENGHASILAN YANG DITERIMA
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN
Penghasilan Yang Diterima
PNS
ANGGOTA
TNI & POLRI
PENSIUNAN*)
YANG DIBEBANKAN KEPADA
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PENGHASILAN TERATUR
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN,
DAN TUNJANGAN LAINNYA
PPh Ps. 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAKANAKNYA
24
PEJABAT
NEGARA
PENGHASILAN TIDAK TERATUR
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG
HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI
KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA
APAPUN
DIPOTONG PPh Ps.21
Penghitungan PPh Pasal 21
PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD
PENGHASILAN BRUTO
- UANG PENSIUN
- TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN
PENGH. TETAP
PTKP
DIKURANGI
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH.
BRUTO (UANG PENSIUN)
MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU
Rp 200.000,00
PENGHASILAN
NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF PS.17 UU PPh
PAJAK TERUTANG
DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
25
- GAJI KEHORMATAN
- GAJI
- TUNJANGAN YG TERKAIT
P
E
M
O
T
O
N
G
A
N
T
I
D
A
K
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNANNYA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR URUT
:
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
:
NPW P BENDAHARA
:
NAMA BENDAHARA
:
NAMA PEGAW AI / PENSIUNAN
:
NIP / NRP
:
NPW P PEGAW AI / PENSIUNAN
:
ALAMAT PEGAW AI / PENSIUNAN
:
PANGKAT / GOLONGAN
:
JABATAN
:
STATUS DAN JENIS KELAMIN
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
:
TAHUN KALENDER
FORMULIR
B
U
K
T
I
1721 - A2
1.
2.
Lembar 1 untuk Pegawai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2
0
:
KAW IN
TIDAK KAW IN
K/
TK/
PEREMPUAN
LAKI-LAKI
HB/
S.D
RI
RUPIAH
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
•
F
I
N
A
L
•
•
PENGHASILAN BRUTO :
1.
GAJI POKOK / PENSIUN
1
2.
TUNJANGAN ISTERI
2
3.
TUNJANGAN ANAK
3
4.
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
5.
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
7.
TUNJANGAN BERAS
7
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
10.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
9
10
PENGURANGAN
11.
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
12.
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
13.
JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
14
15.
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
15
16.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
16
17.
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
17
18.
PPh PASAL 21 TERUTANG
18
19.
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
19
20.
JUMLAH PPh PASAL 21 :
a.
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
b.
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
20
B.
•
PEGAWAI TERSEBUT
:
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
BARU
PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA
(Tempat)
TGL
BLN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
NAMA
:
NIP/NRP
:
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
THN
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN
SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
PARA PENSIUNAN
YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD
Penghasilan teratur dan tidak teratur
UPAH HARIAN
UPAH MINGGUAN
UPAH SATUAN
UANG SAKU HARIAN
UPAH BORONGAN
HONORARIUM, UANG SAKU,
HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,
FEE, DAN PEMBAYARAN
LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN
DGN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN
DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO
27
Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan
Tdk termasuk
Honorarium atau
Komisi yg diterima
Penjaja barang &
Petugas dinas luar
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR HARIAN
TIDAK LEBIH DARI
Rp 150.000,-
LEBIH DARI
Rp 150.000,DIKURANGI
Rp 150.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
DIPOTONG PPh
TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA +
Iuran Jaminan Hari Tua/
Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek,
bila diwajibkan
TARIF 5%
PKP
TARIF Psl 17
JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN < Rp 6.000.000
JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN > Rp 6.000.000
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
JIKA WP
TDK
MEMILIKI
NPWP
MAKA
TARIFNYA
28
20% LEBIH
TINGGI
Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PKP DISETAHUNKAN
X
TARIF PPh Ps.17
PPh SETAHUN
PPh SEBULAN
29
PESERTA KEGIATAN
1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;
2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN
DAN KUNJUNGAN KERJA;
3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;
4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG;
5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA
MENERIMA
IMBALAN :
UANG SAKU, UANG
REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,
HADIAH DAN PENGHARGAAN
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF
PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI
PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK
DIPECAH
30
BUKAN PEGAWAI
TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK,
DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS
 PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK,
BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN,
SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI,
PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN
LAINNYA
 OLAHRAGAWAN;
 PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENYULUH & MODERATOR
 PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH;
 AGEN IKLAN;







PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK,
KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI,
EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD
SUATU PANITIA
PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG
MENJADI PERANTARA
PENJAJA BARANG DAGANGAN
PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI;
DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING
ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
MENERIMA IMBALAN BERUPA
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN
SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK
BERKESINAMBUNGAN
DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
MENERIMA IMBALAN BERUPA
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN
SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN
BERKESINAMBUNGAN
DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
DIKURANGI
JIKA WP TDK
MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20%
LEBIH TINGGI
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF
PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR
PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
PTKP*
31
* SYARATNYA BUKAN PEGAWAI
HARUS MEMILIKI NPWP & TDK
MENERIMA SUMBER PENGHASILAN
LAINNYA
TARIF FINAL
PENGHASILAN ATAS HONORARIUM
YANG BERSUMBER DARI APBN/APBD
MULAI 1 JANUARI 2011 (PP 80/2010)
NO.
PENERIMA PENGHASILAN
TARIF
Ket
0%
Dibuat Bukti
Pemotongan
1.
PNS Golongan I dan II
Anggota TNI dan Anggota POLRI
Golongan Pangkat Tamtama dan
Bintara, dan Pensiunannya
5%
2.
PNS Golongan III
Anggota TNI dan Anggota POLRI
Golongan Pangkat Perwira Pertama,
dan pensiunannya
15%
3.
Golongan IV
Anggota TNI dan Anggota POLRI
Golongan Pangkat Perwira Menengah
dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya
32
Dibuat Bukti
Pemotongan
Dibuat Bukti
Pemotongan
Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan
Dalam Pemotongan PPh Pasal 21
(PP 80/2010)
∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan
Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas
penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada
APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih
tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan
terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan
Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong
dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI,
Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan
teratur setiap bulan dibayarkan.
∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya
diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak
termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi
beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai
pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak
Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.
CONTOH PERHITUNGAN PPh 21
LAMPIRAN PER-31/2009 & PER57/2009
PENGHASILAN YANG DISETAHUNKAN
Penghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto
Setahun
Penghasilan Masa Sebelumnya
Penghasilan Setahun (+)
Penghasilan Neto Disetahunkan
PEGAWAI TETAP GAJI BULANAN
Perhitungan BULANAN
Gaji Sebulan
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Premi Jaminan Kematian
Penghasilan Bruto Sebulan
Biaya Jabatan
5% x Ph. Bruto Sebulan
Iuran Pensiun
Iuran Jaminan Hari Tua
Total Pengurang
Penghasilan Neto Sebulan
Penghasilan Neto Setahun
PTKP
- Wajib Pajak Sendiri
- Tambahan WP Kawin
Total PTKP
Penghasilan Kena Pajak Setahun
Pembulatan
PPh Pasal 21 Terutang :
- Setahun
- Sebulan
Ahmad Zakaria
Rp
2.500.000
Rp
Rp
Rp
2.500.000
Bambang Yuliawan
Rp
2.000.000
Rp
10.000
Rp
6.000
Rp
2.016.000
Endang Vidyawati
Rp
2.500.000
Rp
Rp
Rp
2.500.000
Firma Utami
Rp
3.000.000
Rp
30.000
Rp
9.000
Rp
3.039.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
125.000
100.000
225.000
2.275.000
27.300.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
100.800
50.000
40.000
190.800
1.825.200
21.902.400
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
125.000
50.000
175.000
2.325.000
27.900.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
151.950
30.000
60.000
241.950
2.797.050
33.564.600
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
17.160.000
10.140.000
10.140.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
17.160.000
4.742.400
4.742.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
17.160.000
10.740.000
10.740.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
17.160.000
16.404.600
16.404.000
537.000 Rp
44.750 Rp
820.200
68.350
Rp
Rp
507.000 Rp
42.250 Rp
237.100 Rp
19.758 Rp
PEGAWAI TETAP GAJI MINGGUAN &
HARIAN
Perhitungan BULANAN
Gaji Sebulan
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Premi Jaminan Kematian
Penghasilan Bruto Sebulan
Biaya Jabatan
5% x Ph. Bruto Sebulan
Iuran Pensiun
Iuran Jaminan Hari Tua
Total Pengurang
Penghasilan Neto Sebulan
Penghasilan Neto Setahun
PTKP
- Wajib Pajak Sendiri
- Tambahan WP Kawin
- Tambahan 1 Anak
Total PTKP
Penghasilan Kena Pajak Setahun
Pembulatan
PPh Pasal 21 Terutang :
- Setahun
- Sebulan
- Seminggu/Sehari
Gaguk Trimanto
Rp
2.400.000
Rp
Rp
Rp
2.400.000
Harun Santoso
Rp
2.000.000
Rp
20.000
Rp
6.000
Rp
2.026.000
Imam Rahardi
Rp
2.080.000
Rp
20.800
Rp
6.240
Rp
2.107.040
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
120.000
120.000
2.280.000
27.360.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
101.300
10.000
40.000
151.300
1.874.700
22.496.400
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
105.352
15.000
41.600
161.952
1.945.088
23.341.056
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
1.320.000
18.480.000
8.880.000
8.880.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
1.320.000
18.480.000
4.016.400
4.016.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
1.320.000
18.480.000
4.861.056
4.861.000
200.800 Rp
16.733 Rp
4.183 Rp
243.050
20.254
779
Rp
Rp
Rp
444.000 Rp
37.000 Rp
9.250 Rp
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja
pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta
Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari.

PPh Pasal 21 terutang:
Penghasilan per hari
Batas penghasilan bruto yang tidak
dikenakan PPh atas upah
Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21
Rp140.000,00
Rp150.000,00
Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima
penghasilan
melebihi
Rp1.320.000,00,
yaitu
Rp140.000,00
x
10
=
Rp1.400.000,00. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai
berikut:


PPh Pasal 21 terutang:
Penghasilan 10 hari
PTKP 10 hari
10 x (Rp15.840.000,00/360)
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10
( 5% x Rp960.000,00)
Rp1.400.000,00
Rp 440.000,00
Rp 960.000,00
Rp
48.000,00
Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11
maka Pasal 21 yang terutang :
11 x Rp140.000,00
Rp1.540.000,00
PTKP 11 hari
{11 x (Rp15.840.000,00/360)}
Rp 484.000,00
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21
Rp1.056.000,00
PPh Pasal 21 (5% x Rp1.056.000,00)
Rp52.800,00
PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10 Rp48.000,00 PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11
Rp4.800,00
Apabila Polan tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara
38
20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6%
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,
TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
SENTOT (TK/0)
Hari ke-1 Hari Ke-8
Upah Sehari
150.000 1.200.000
Batas Upah Harian tidak dipotong 150.000
Masih
PTKP Harian Sebenarnya
- dibawah
Penghasilan Kena Pajak
- 1.320.000
PPh Pasal 21 atas Upah Sehari
- per bulan
PPh 21 telah dipotong s.d. Hari....
Upah Yang Diterima
150.000 1.200.000
Hari Ke-9 Hari Ke-10
1.350.000
150.000
0
396.000
44.000
954.000
106.000
47.700
5.300
102.300
144.700
TEGUH GUNANTO (TK/0)
Hari Ke-7 Hari Ke-10
1.400.000
200.000
0
308.000
44.000
1.092.000
156.000
54.600
7.800
15.000
39.600
192.200
Hari ke-1 Hari Ke-6
Upah Sehari
200.000 1.200.000
Batas Upah Harian tidak dipotong 150.000
Masih
PTKP Harian Sebenarnya
- dibawah
Penghasilan Kena Pajak
50.000 1.320.000
PPh Pasal 21 atas Upah Sehari
2.500 per bulan
PPh 21 telah dipotong s.d. Hari....
15.000
Upah Yang Diterima
147.500 1.185.000
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,
TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
POLAN (TK/0)
Hari ke-1 Hari Ke-9 Hari Ke-10 Hari Ke-11
Upah Sehari
140.000 1.260.000
1.400.000
140.000
Batas Upah Harian tidak dipotong 150.000
Masih
0
PTKP Harian Sebenarnya
- dibawah
440.000
44.000
Penghasilan Kena Pajak
N I H I L 1.320.000
960.000
96.000
PPh Pasal 21 atas Upah Sehari
N I H I L per bulan
48.000
4.800
PPh 21 telah dipotong s.d. Hari....
Upah Yang Diterima
NIHIL
NIHIL
48.000
135.200
PEGAWAI TETAP UNTUK
PEMBAYARAN RAPEL
Perhitungan BULANAN
Gaji Sebulan
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja
Premi Jaminan Kematian
Penghasilan Bruto Sebulan
Biaya Jabatan
5% x Ph. Bruto Sebulan
Iuran Pensiun
Iuran Jaminan Hari Tua
Total Pengurang
Penghasilan Neto Sebulan
Penghasilan Neto Setahun
PTKP
- Wajib Pajak Sendiri
- Tambahan WP Kawin
Total PTKP
Penghasilan Kena Pajak Setahun
Pembulatan
PPh Pasal 21 Terutang :
- Setahun
- Sebulan
Rp
Rp
Rp
Rp
SEBELUM KENAIKAN
KENAIKAN (BULAN JUNI)
Ahmad Zakaria
2.500.000 Rp
3.500.000
- Rp
- Rp
2.500.000 Rp
3.500.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
125.000
100.000
225.000
2.275.000
27.300.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
175.000
100.000
275.000
3.225.000
38.700.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
17.160.000
10.140.000
10.140.000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.840.000
1.320.000
17.160.000
21.540.000
21.540.000
507.000 Rp
42.250 Rp
Rp
1.077.000
89.750
448.750
Rp
Rp
PPh Pasal 21 (Jan-Mei) seharusnya = 5 x 89.750
PPh Pasal 21 (Jan-Mei) yg sdh
Rp
dipotong = 5 x 42.250
PPh Pasal 21 Uang Rapel
211.250
Rp
237.500
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,
TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :
UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK
Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00
PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00
JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH
TINGGI SEHINGGA MENJADI :
5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00
42
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Contoh 1
Dr. Slamet Taramandi (bukan PNS), menerima honorarium pembicara di Kemdiknas
sebesar Rp 10.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21
5% x (50%Rp 10.000.000) = Rp250.000,Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP
5% x (50%Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,Contoh 2
Benny Ganteng (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesar
Rp 10.000.000,- / tiap bulan selama 6 bulan sebagai pelatih Di Mabes Polri.
Benny Ganteng menyatakan dirinya hanya menerima penghasilan dari Mabes Polri
saja. Penghitungan PPh Pasal 21:
= ((Rp 10.000.000 x 50%) – PTKP sebulan) x tarif Pasal 17 ayat (1) hurruf a
= (Rp 5.000.000 – 1.320.000) x 5%
=Rp 1.800.000 x 5%
=Rp 90.000,43
CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI
• POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK
YAYASAN BANK INDONESIA SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D
DESEMBER 2009. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA :
PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN =
Rp250.000
–
Rp1.320.000 = NIHIL
• PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK NEGERI
SEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009.
PILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS :
PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 =
Rp250.000
X
5%
= Rp12.500,• POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI TK KASIH
RP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DAN
JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN.
PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA :
PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 =
Rp250.000
X
5%
= Rp12.500*
*PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA
KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI
44
TK KASIH
dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter
spesialis jantung yang melakukan praktik
di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat
dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa
dokter yang dibayarkan oleh pasien akan
dipotong 20% oleh pihak rumah sakit
sebagai bagian penghasilan rumah sakit
dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter
tersebut akan dibayarkan kepada dr.
Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir
bulan. Selain praktik di Rumah Sakit
Harapan Jantung Sehat dr. Abdul Gopar,
Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di
klinik pribadinya. dr. Abdul Gopar, Sp.JP
telah memiliki NPWP dan pada tahun
2009, jasa dokter yang dibayarkan pasien
dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di
Rumah
Sakit
Harapan
Jantung
Sehat adalah sebagai berikut:
Bulan
Jasa Dokter yang dibayar
Pasien
(Rupiah)
Januari
45,000,000.00
Februari
49,000,000.00
Maret
47,000,000.00
April
40,000,000.00
Mei
44,000,000.00
Juni
52,000,000.00
Juli
40,000,000.00
Agustus
35,000,000.00
Septembe
r
45,000,000.00
Oktober
44,000,000.00
November
43,000,000.00
Desember
40,000,000.00
Jumlah
524,000,000.00
Bulan
(1)
Jasa Dokter
yang dibayar
Pasien
Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
(Rupiah)
Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
Kumulatif
(Rupiah)
Tarif Pasal 17
ayat (1) huruf a
UU PPh
(Rupiah)
(2)
(3)=50% x (2)
(4)
(5)
PPh
Pasal 21
terutang
(Rupiah)
(6)=(3) x (5)
Januari
45,000,000
22,500,000
22,500,000
5%
1,125,000
Februari
49,000,000
24,500,000
47,000,000
5%
1,225,000
Maret
47,000,000
3,000,000
50,000,000
5%
150,000
20,500,000
70,500,000
15%
3,075,000
April
40,000,000
20,000,000
90,500,000
15%
3,000,000
Mei
44,000,000
22,000,000
112,500,000
15%
3,300,000
Juni
52,000,000
26,000,000
138,500,000
15%
3,900,000
Juli
40,000,000
20,000,000
158,500,000
15%
3,000,000
Agustus
35,000,000
17,500,000
176,000,000
15%
2,625,000
September
45,000,000
22,500,000
198,500,000
15%
3,375,000
Oktober
44,000,000
22,000,000
220,500,000
15%
3,300,000
November
43,000,000
21,500,000
242,000,000
15%
3,225,000
40,000,000
8,000,000
12,000,000
250,000,000
262,000,000
15%
25%
1,200,000
3,000,000
524,000,000
262,000,000
Desember
Jumlah
35,500,000
Neneng Hasanah adalah petugas
dinas luar asuransi dari PT. Tabarru
Life. Suami Neneng Hasanah telah
terdaftar sebagai Wajib Pajak dan
mempunyai NPWP, dan yang
bersangkutan bekerja pada PT.
Kersamanah. Neneng Hasanah telah
menyampaikan fotokopi kartu
NPWP suami, fotokopi surat
nikah
dan
fotokopi
kartu
keluarga kepada pemotong pajak.
Neneng
Hasanah
hanya
memperoleh penghasilan dari
kegiatannya sebagai petugas
dinas luar asuransi, dan telah
menyampaikan
surat
pernyataan yang menerangkan
hal tersebut kepada PT Tabarru
Life. Pada tahun 2009, penghasilan
yang diterima oleh Neneng Hasanah
sebagai petugas dinas luar asuransi
dari PT. Tabarru Life adalah sebagai
berikut:
Bulan
Komisi Agen
(Rupiah)
Januari
38,000,000.00
Februari
38,000,000.00
Maret
41,000,000.00
April
42,000,000.00
Mei
44,000,000.00
Juni
45,000,000.00
Juli
45,000,000.00
Agustus
48,000,000.00
Septembe
r
50,000,000.00
Oktober
52,000,000.00
November
55,000,000.00
Desember
56,000,000.00
Jumlah
554,000,000.00
Neneng Hasanah punya NPWP atau bisa menunjukan NPWP Suami, Surat
Nikah dan Kartu Keluarga.
Bulan
Penghasilan
Bruto
(Rupiah)
Dasar
Pemotonga
n
PPh Pasal
21
PTKP
(Rupiah)
Penghasila Penghasilan Tarif Pasal 17
n Kena
Kena Pajak ayat (1) huruf
Pajak
KUMULATIF
a
(Rupiah)
(Rupiah)
UU PPh
PPh
Pasal 21
terutang
(Rupiah)
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)=50% x (2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(5) x (7)
Januari
38,000,000.00
19,000,000
1.320.000
17,680,000
17,680,000
5%
884,000
Februari
38,000,000.00
19,000,000
1.320.000
17,680,000
35,360,000
5%
884,000
Maret
41,000,000.00
20,500,000
1.320.000
14,640,000
50,000,000
5%
732,000
4,540,000
54,540,000
15%
681,000
April
42,000,000.00
21,000,000
1.320.000
19,680,000
74,220,000
15%
2,952,000
Mei
44,000,000.00
22,000,000
1.320.000
20,680,000
94,900,000
15%
Juni
45,000,000.00
22,500,000
1.320.000
21,180,000
116,080,000
15%
3,177,000
Juli
45,000,000.00
22,500,000
1.320.000
21,180,000
137,260,000
15%
3,177,000
Agustus
48,000,000.00
24,000,000
1.320.000
22,680,000
159,940,000
15%
3,402,000
September
50,000,000.00
25,000,000
1.320.000
23,680,000
183,620,000
15%
3,552,000
Oktober
52,000,000.00
26,000,000
1.320.000
24,680,000
208,300,000
15%
3,702,000
November
55,000,000.00
25,500,000
1.320.000
26,180,000
234,480,000
15%
3,927,000
Desember
56,000,000.00
28,000,000
1.320.000
15,520,000
11,160,000
250,000,000
261,160,000
15%
25%
2,328,000
2,790,000
554,000,000,00
262,000,000
Jumlah
3,102,000
35,290,000
Neneng Hasanah Tidak punya NPWP & tidak bisa menunjukan NPWP
Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga
Bulan
(1)
Penghasilan
Bruto
(Rupiah)
(2)
Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
Dasar
Pemotongan
PPh Pasal 21
(Rupiah)
(Rupiah)
(3)=50% x (2)
(4)
Tarif Pasal
Tarif
17 ayat
Tidak
(1) huruf Memiliki
a UU PPh
NPWP
(5)
(6)
PPh
Pasal 21
terutang
(Rupiah)
(7)=(3) x (5) x (6)
Januari
38,000,000.00
19,000,000
19,000,000
5%
120%
1.140.000
Februari
38,000,000.00
19,000,000
38,000,000
5%
120%
1.140.000
Maret
41,000,000.00
12,000,000
50,000,000
5%
120%
720.000
8,500,000
58,500,000
15%
120%
510.000
April
42,000,000.00
21,000,000
79,500,000
15%
120%
1.260.000
Mei
44,000,000.00
22,000,000
101,500,000
15%
120%
Juni
45,000,000.00
22,500,000
124,000,000
15%
120%
4.050.000
Juli
45,000,000.00
22,500,000
146,500,000
15%
120%
4.050.000
Agustus
48,000,000.00
24,000,000
170,500,000
15%
120%
4.320.000
September
50,000,000.00
25,000,000
195,500,000
15%
120%
4.500.000
Oktober
52,000,000.00
26,000,000
221,500,000
15%
120%
4.680.000
November
55,000,000.00
27,500,000
249,000,000
15%
120%
4.950.000
Desember
56,000,000.00
1,000,000
27,000,000
250,000,000
277,000,000
15%
25%
120%
180.000
8.100.000
554,000,000.00
277,000,000
Jumlah
3.960.000
43,560,000
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Contoh 3
Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerima uang
rapat sebagai peserta rapat di Mabes Polri sebesar Rp1.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21 :
5% x Rp1.000.000 = Rp50.000,5% x
(Rp5.000.000)
= Rp250.000
Jika Benny Ganteng tidak memiliki NPWP, maka atas uang rapat yang
diterima dipotong PPh Pasal 21 sebesar :
5% x 120% x Rp1.000.000 =Rp60.000
50
1721 – I
DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26
UNTUK PEGAWAI
TETAP DAN
PENERIMA PENSIUN
BERKALA
1721 – II
1721
DAFTAR
PERUBAHAN
PEGAWAI TETAP
1721 – T
DAFTAR PEGAWAI
TETAP/PENERIMA
PENSIUN BERKALA
Wajib disampaikan hanya pada Masa
Pajak Desember.
Berfungsi sebagai lampiran dari SPT
Masa PPh Pasal 21dan/atau Pasal26
(Rekapitulasi 1721A1/A2)
1721A1/A2 tetap diberikan kepada
pegawai oleh pemberi kerja
Wajib disampaikan hanya pada saat
ada Pegawai Tetap yang keluar
dan/atau ada
Pegawai Tetap yang masuk
dan/atau ada Pegawai yang baru
memiliki NPWP
Wajib dilampirkan pada saat
pertama kali Wajib Pajak
berkewajiban untuk
menyampaikan
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal
21 dan/atau Pasal 26.
Sebelum Per-32/PJ/2009 berlaku,
Wajib dilampirkan pada Masa
Pajak Juli 2009
SPT MASA PPh 21 SESUAI DENGAN PER-32/PJ/2009
Bagian C – Objek Pajak – Final
SPT Masa
Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
SPT Normal
No
SPT Pembetulan Ke-____
(1)
Tahun Kalender
Formulir ini digunakan untuk melaporkan
kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
21 dan/atau Pasal 26
20
Formulir
1721
29
30
(Bulan/Tahun)
Masa Pajak
31
/ 2 0
NPWP
2
Nama WP
3
Alamat
4
Nomor
Telepon
Jumlah Penerima
Penghasilan
Jumlah
Penghasilan Bruto
(Rp)
Jumlah
Pajak Terutang
(Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan
Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain
Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI
dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain
yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah
Jumlah Bagian C
(Penjumlahan Angka 29 s.d 30)
Bagian D – Lampiran
Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak
1
Golongan Penerima
Penghasilan
a) Surat Setoran Pajak ____ lembar
b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21
DTP
c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan
Kematian
d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Tidak Final
e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Final
f) Formulir 1721 – I
(Disampaikan hanya pada Masa
Pajak Desember)
g) Formulir 1721 – II
h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang
Tidak Wajib Menyampaikan SPT
Tahunan PPh Badan (Disampaikan
hanya pada Masa Pajak Desember)
i)
-
5
(Disampaikan hanya pada Masa Pajak
terjadi perubahan Pegawai Tetap)
Alamat
Email
Bagian B – Objek Pajak
No
Jumlah
Penerima
Penghasilan
Jumlah
Penghasilan Bruto
(Rp)
Jumlah
Pajak Terutang
(Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
6
Pegawai Tetap
7
Penerima Pensiun Berkala
8
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
9
Distributor MLM
10
Petugas Dinas Luar Asuransi
11
Penjaja Barang Dagangan
12
Tenaga Ahli
13
Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
14
Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi,
Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain
15
Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun
16
Peserta Kegiatan
17
Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang
Bersifat Berkesinambungan
18
Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat
Berkesinambungan
19
Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar
Negeri
20
Jumlah Bagian B
(Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)
21
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November
(Diisi hanya pada Masa Pajak Desember)
SPT Masa Diterima:
Langsung dari WP
Melalui Pos
NPWP
Tanda Tangan
3
4
5
6
7
Tanggal (dd/mm/yyyy)
____/_____/____
Tanggal (dd/mm/yyyy)
Tanda Tangan
___/___/_____
TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh
Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh:
1. Pegawai tetap.
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan.
4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak
dibayarkan secara bulanan.
5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan.
6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.
7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan.
8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau
imbalan yang bersifat tidak teratur.
9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur.
10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun.
(Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008)
STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)
2
Kuasa Wajib Pajak
Diisi oleh Petugas
Nama
Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari:
Masa Pajak
1
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)
22
23
Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan
Golongan Penerima
Penghasilan
Tahun Kalender
8
9
10
24
Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)
25
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24)
11
PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI
PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan
yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima pengh
12
Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP
(untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPW
25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
BIAYA JABATAN
Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan.
(Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008)
25b. Penyetoran dengan SSP
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27
26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan
(merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)
27
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)
28
Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak
BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21
Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh
Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebih
Tahun
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
Catatan:
Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka
6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.
Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada
tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya
(Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
A.
1721 - I
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
UNTUK PEGAWAI TETAP DAN
PENERIMA PENSIUN BERKALA
0
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA
MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
PPh Pasal 21
Penghasilan Bruto
dan/atau Pasal 26
NPWP
Nama Wajib Pajak
No
(Rupiah)
Terutang
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
DAFTAR PERUBAHAN
PEGAWAI TETAP
Direktorat
Jenderal
Pajak
Tahun Kalender
2
1721 - II
Departemen
Keuangan RI
A.
MASA PAJAK
(Bulan/Tahun )
/
2 0
Pegawai Tetap yang Keluar
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
Penghasilan
Bruto
(Rupiah)
PPh Pasal 21
Dan/Atau Pasal
26 Terutang
(Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5)
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
B.
Pegawai Tetap yang Masuk
7.
Status Karyawan
8.
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
10.
(1)
(2)
(3)
11.
1.
(TK, K,
K/I, PH,
HB)
9.
Jumlah
Tanggungan
(4)
2.
12.
3.
13.
4.
14.
5.
15.
C.
16.
Pegawai yang Baru Memiliki NPWP
17.
No
NPWP
Tanggal
Terdaftar
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
(4)
18.
19.
1.
20.
A1.
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
B.
Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP ……. Orang
Jumlah (A1 + B)
C.
Halaman ke
1
dari
8 Halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
2.
3.
4.
5.
Halaman ke
dari
halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
(5)
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
DAFTAR PEGAWAI
TETAP/PENERIMA PENSIUN
BERKALA
1721 - T
MASA PAJAK
(Bulan/Tahun )
/
2 0
Status Karyawan
No
NPWP*
Nama Wajib Pajak
(TK, K, K/I,
(1)
(2)
(3)
PH, HB)
(4)
Jumlah
Tanggungan
(5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan
Halaman ke
dari
Halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (FINAL)
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Keuangan RI
(Bulan/Tahun )
/
Bukti Pemotongan
No
Departemen
MASA PAJAK
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
Direktorat
Jenderal
Pajak
2 0
DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (TIDAK FINAL)
(Bulan/Tahun )
/
Bukti Pemotongan
Jumlah Objek
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26
PPh Pasal
21 dan/atau
Pasal 26 yang
Dipotong
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
16.
16.
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
24.
24.
25.
25.
26.
26.
27.
27.
28.
28.
29.
29.
30.
MASA PAJAK
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
2 0
Jumlah Objek
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26 yang
Dipotong
(6)
(7)
30.
Jumlah
Halaman ke
dari
Halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Jumlah
Halaman ke
dari
Halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : ……………………………………… (2)
NPWP
:
Nama Wajib Pajak
:
Alamat
:
-
-
-
-
-
NOMOR : ……………………………………… (2)
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tarif
lebih
tinggi
20%
(Tidak
BerNPWP)
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
(3)
Tarif
PPh yang
Terutang
(Rp)
(5)
(6)
:
Nama Wajib Pajak
:
Alamat
:
-
-
-
-
-
(3)
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
Kerja Lepas
(1)
1.
(2)
(3)
(4)
(5)
2.
Imbalan Distributor MLM
3.
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4.
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
2.
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7.
NPWP
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
8.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9.
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
JUMLAH
10. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………
bersifat berkesinambungan
*) Lihat petunjuk pengisian
11. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
12. Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Pemotong Pajak (5)
Jumlah
Terbilang :
NPWP :
…………………………………………………………………………………………………………………
*) Lihat petunjuk pengisian
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
Orang Pribadi.
Nama
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
-
-
-
-
:
Pemotong Pajak (5)
NPWP :
Nama
-
-
-
-
:
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila
diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda tangan, nama dan cap
-
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
F.1.1.33.01
-
......................................................... (6)
Tanda tangan, nama dan cap
......................................................... (6)
Lembar 1 untuk Pegawai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0
1721 - A2
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNANNYA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR URUT
:
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
NOMOR URUT
:
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
:
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
NPWP BENDAHARA
:
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
NAMA BENDAHARA
:
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN
:
NIP / NRP
:
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN
:
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
:
PANGKAT / GOLONGAN
:
JABATAN
:
STATUS DAN JENIS KELAMIN
:
:
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
KAWIN
K/
TIDAK KAWIN
TK/
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TAHUN KALENDER
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
1.
2.
FORMULIR
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA
TAHUN KALENDER
FORMULIR
1721 - A1
1.
2.
Lembar 1 untuk Pegawai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0
KARYAWAN ASING
HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
S.D
:
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
•
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2. TUNJANGAN PPh
2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
:
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
KAWIN
TIDAK KAWIN
K/
TK/
PEREMPUAN
LAKI-LAKI
HB/
S.D
RI
6.
•
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
•
6
PENGHASILAN BRUTO :
7. JUMLAH (1 s.d. 6)
7
1.
GAJI POKOK / PENSIUN
1
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
2.
TUNJANGAN ISTERI
2
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
3.
TUNJANGAN ANAK
3
4.
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
5.
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
7.
TUNJANGAN BERAS
7
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
TUNJANGAN LAIN-LAIN
PENGURANGAN :
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
•
RUPIAH
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
9.
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
9
10
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
16
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
• PENGURANGAN
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
19
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
21
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
22
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung
•
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
16
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
17
18. PPh PASAL 21 TERUTANG
18
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
19
22a
Pemerintah
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP
22b
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :
a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)
23
b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)
20. JUMLAH PPh PASAL 21 :
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI
BULAN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
BULAN
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
TAHUN
B.
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
KUASA
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
b.
20
24
PEMOTONG PAJAK
a.
TAHUN
• PEGAWAI TERSEBUT
:
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
BARU
PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA
(tempat)
TGL
BLN
(Tempat)
THN
TGL
BENDAHARA
NAMA LENGKAP
NAMA
:
NIP/NRP
:
NPWP
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
BLN
Tanda Tangan dan Cap
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
THN
UNTUK APAKAH
DIBUAT BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21
OLEH BENDAHARA
KEPADA PENERIMA PENGHASILAN
58
BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21
1721 A2
BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21
FINAL
BUKTI PEMOTONGAN
PPh PASAL 21
NON FINAL
DILAMPIRKAN DALAM SPT
TAHUNAN PPh OP
DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM:
• FORMULIR 1770 S-I BAGIAN C
• FORMULIR 1770 S INDUK :
-BAG A NO.1 (Ph NETO)
- BAG B NO.7 & 8
- BAG C NO.11
- BAG. D NO.12
DILAMPIRKAN DALAM SPT
TAHUNAN PPh OP
DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM :
FORMULIR 1770 S-II BAG A NO.6
DILAMPIRKAN DALAM SPT
TAHUNAN PPh OP
DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM :
• FORMULIR 1770 S INDUK :
-BAG A NO.1 (Ph NETO)
-BAG. D NO.12
59
KEWAJIBAN BENDAHARA
PEMOTONG PPh PASAL 21
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG
SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL
MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2
PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU
PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN
CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB
DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG
TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA
MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
60
KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN
KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI
MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA
SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN
APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,
PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA
KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU
MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
61
TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21
TDK
DITANGGUNG
PEMERINTAH
DGN SSP KE :
- BANK PERSEPSI, ATAU
- KANTOR POS GIRO
PALING LAMBAT
TGL 10 BLN BERIKUTNYA
DITANGGUNG
PEMERINTAH
TDK ADA
PENYETORAN
BILA JATUH PD
HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
62
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21
TDK
DITANGGUNG
PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPh
PASAL 21
KE KPP/K2KP
DITANGGUNG
PEMERINTAH
MELAPORKAN
PENGHITUNGAN
PPh PSL 21
DLM DAFTAR GAJI
PLG LAMBAT TGL 20
BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
KPPN
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
63
JENIS-JENIS SPT PPH ORANG PRIBADI
DAN PENGGUNAANNYA
1770
BAGI ORANG PRIBADI YANG PENGHASILANNYA BERSUMBER
ANTARA LAIN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS,
SEPERTI DOKTER PRAKTEK, PENGACARA, PEDAGANG,
PENGUSAHA, BIRO JASA, KONSULTAN DAN LAIN-LAIN YANG
PEKERJAANNYA TIDAK TERIKAT.

1770 S
1770 SS
BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DIPEROLEH DARI
SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA DAN MEMLIKI PENGHASILAN LAINNYA YANG
BUKAN DARI KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS.
CONTOHNYA KARYAWAN, PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, YANG MEMILIKI
PENGHASILAN
LAINNYA
ANTARA
LAIN
SEWA
RUMAH,
HONOR
PEMBICARA/PENGAJAR/PELATIH DAN SEBAGAINYA
BAGI ORANG PRIBADI YANG SUMBER PENGHASILANNYA DARI SATU PEMBERI
KERJA (SEBAGAI KARYAWAN) DAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTONYA TIDAK
MELEBIHI RP60.000.000 SETAHUN SERTA TIDAK TERDAPAT PENGHASILAN
LAINNYA KECUALI PENGHASILAN DARI BUNGA BANK DAN BUNGA KOPERASI
64
FORMULIR SPT TAHUNAN BAGI SUAMI ISTRI YANG MEMILIKI
NPWP TERPISAH (MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBANNYA
SENDIRI-SENDIRI & PENGHASILAN DI ATAS 60 JUTA SETAHUN)
SUAMI
ISTRI
FORMULIR
SPT SUAMI
FORMULIR
SPT ISTRI
PNS/
Swasta
PNS/
Swasta
1770S
1770S
KETERANGAN
Suami dan Isteri masing2 mengisi
SPT Tahunan
•Suami dan Isteri masing2 mengisi
SPT Tahunan;
PNS/
Swasta
Usaha
Usaha
PNS/
Swasta
1770S
1770
1770
1770S
•Besarnya PPh yg harus dilunasi
oleh masing2 suami-isteri dihitung
berdasarkan penggabungan
penghasilan neto suami-isteri dan
disesuai dgn perbandingan
penghasilan neto mereka
• Suami dan Isteri masing2 mengisi
SPT Tahunan;
• Besarnya PPh yg harus dilunasi
oleh masing2 suami-isteri dihitung
berdasarkan penggabungan
penghasilan neto suami-isteri dan
disesuai dgn perbandingan
penghasilan neto mereka
 YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR
LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA
 DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS
SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
 JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA
JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP
TIDAK SAH
 SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT
MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN
TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM
SPT DILAPORKAN
 PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU
BANK
PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI
• ISI SPT TAHUNAN SESUAI DENGAN TAHUN PAJAK
• ISI KOLOM NPWP SESUAI DENGAN KARTU NPWP
• SPT 1770 S DAN SPT 1770SS HARUS DILAMPIRI DENGAN
BUKTI POTONG 1721 A1 ATAU 1721 A2
• SPT KURANG BAYAR HARUS DILAMPIRI DENGAN SSP
LEMBAR KE-3
• SATU SPT DIMASUKAN KE DALAM SATU AMPLOP SPT
• SPT YANG DISAMPAIKAN TIDAK BOLEH DILIPAT
• BENTUK DAN UKURAN SPT YANG DISAMPAIKAN TIDAK
BOLEH DIUBAH DARI FORMAT STANDAR
• TANDA TERIMA SPT YANG DIBERIKAN SAH SEPANJANG
SPT TELAH DISAMPAIKAN DENGAN BENAR, LENGKAP
DAN JELAS SERTA DITANDATANGANI
• IDENTITAS DIISI LENGKAP TERMASUK NOMOR TELEPON
DAN NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
• DALAM NEGERI LAINNYA
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
PERHATIAN
•
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PET UNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
•
ISI DENGAN HURUF CET AK /DIKET IK DENGAN T INT A HIT AM
• BERI T ANDA "X" PADA
2 0
SPT PEMBETULAN KE - …
(KOT AK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU :
NO. FAKS
LAMPIRAN TERSENDIRI
:
-
TIDAK ADA
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom y ang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
…….……………………………………………..
1
1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
A. PENGHASILAN NETO
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
………………………………………………………………………………………………………………………….
2
[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
………………………………………………………………………………………………………………………….
3
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
………………………………………………………………………………………
4
5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ……………………………………………………………………………
5
C. PPh TERUTANG
B.PENGHASILAN
KENA PAJAK
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN ………………………………………………………………………………………
6
YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
TK/
K/
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
8
…………………………………………………………………………………………….
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
K/I/
PH/
7
……………………………………………………………………
9
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
HB/
………………………………………
10
……………………………………………………………………………………………
11
68
FORMULIR 1770 S
FORMULIR
1770 S
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
C.
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
……………………………………………………………………………………………
11
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
D. KREDIT PAJAK
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
(11-12) ……………………………………………………..13
a. PPh PASAL 25 ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
14a
………………………………………………………
14b
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c. FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
…………………………………………………………….
14c
………………………………………………………………………. 15
E. PPh KURANG/LEBIH
BAYAR
TGL LUNAS
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
16
(13-15)
F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN
PAJAK BERIKUTNYA
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
16
TGL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
BLN
THN
a.
DIRESTITUSIKAN
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
PAJAK
DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK
……………………………………………………………………………………………………………………..
BERIKUTNYA SEBESAR
18
DIHITUNG BERDASARKAN
1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
a.
PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
G. LAMPIRAN
b.
a.
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau
Mempunyai NPWP Sendiri
b.
Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29
e.
…………………………………………………………..
c.
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK
KUASA
TANGGAL
TGL
NAMA LENGKAP
:
NPW P
:
BLN
THN
F.1.1.32.18
69
FORMULIR 1770 S
13 a.
12
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
LAMPIRAN - I
•
•
•
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG
PEMERINTAH
TAHUN PAJAK
FORMULIR
1770 S - I
2
0
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BUNGA
2.
ROYALTI
3.
SEWA
4.
PENGHARGAAN DAN HADIAH
5.
KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
6.
PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
(3)
JUMLAH BAGIAN A
JBA
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
angka (2)
BAGIAN B
:
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
1.
BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH
2.
WARISAN
3.
BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
(3)
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
4.
KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
5.
BEASISWA
6.
PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
JUMLAH BAGIAN B
JBB
70
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C
:
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA PEMOTONG/
NO
(1)
JBB
NPWP PEMOTONG/
PEMUNGUT PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
(2)
(3)
BUKTI PEMOTONGAN/
JENIS PAJAK :
PEMUNGUTAN
PPh PASAL 21/
NOMOR
TANGGAL
22/23/24/26/DTP*
(4)
(5)
(6)
JUMLAH PPh YANG
DIPOTONG / DIPUNGUT
(7)
1.
2.
3.
4.
5.
dst
JUMLAH BAGIAN C
JBC
Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk
Catatan :
- DTP : Ditanggung Pemerintah
*)
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
1770 S Bagian D angka (12)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
71
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran-I
1770 S - II
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
•
•
•
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
HARTA PADA AKHIR TAHUN
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
PPh TERUTANG
PENGHASILAN BRUTO
(2)
(1)
1
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT
BERHARGA NEGARA
2
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4
HADIAH UNDIAN
5
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
6
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
7
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGGUNAN
10
(Rupiah)
(3)
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA
SERAH
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI
11
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
12
DIVIDEN
13
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
14
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
JUMLAH BAGIAN A
BAGIAN B
:
0
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
(Rupiah)
9
2
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
DASAR PENGENAAN PAJAK/
NO.
TAHUN PAJAK
FORMULIR
LAMPIRAN - II
HARTA PADA AKHIR TAHUN
72
JBA
JUMLAH BAGIAN A
BAGIAN B
:
JBA
HARTA PADA AKHIR TAHUN
NO.
JENIS HARTA
(1)
(2)
TAHUN
PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(3)
(4)
KETERANGAN
(Rupiah)
(5)
1
2
3
4
5
dst
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C
NO.
:
JBB
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NAMA
ALAMAT
TAHUN
PEMBERI PINJAMAN
PEMBERI PINJAMAN
(2)
(3)
PEMINJAMAN
(4)
(1)
JUMLAH
(5)
1
2
3
4
5
dst
JUMLAH BAGIAN C
BAGIAN D :
JBC
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
NAMA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
2
3
4
5
73
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halam an ke-
dari
halam an Lam piran-II
CONTOH KASUS SPT 1770 S
1. Nama
ADI SAPUTRO
2. Alamat
Jl. Sakti No. 18
Karo Keuangan,
3. Jabatan
Kementerian BUMN
4. Status/Tanggungan Kawin/3 Anak
5. Pangkat/Golongan Pembina (IV/a)
6. NPWP
48.999.666.3.011.000
Januari – Desember
7. Masa Kerja
2010
74
Data Wajib Pajak
Orang Pribadi Tahun 2010
A. PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2010 (Formulir 1721-A2)
:
Gaji pokok
Rp
65,000,000
Tunjangan istri/suami
:
Rp
6,500,000
Tunjangan anak
:
Rp
2,000,000
Tunjangan struktural/fungsional
:
Rp
6,000,000
Rp
3,000,000
Tunjangan beras
:
Tunjangan lain-lain
Rp
Penghasilan Bruto
BIAYA JABATAN =
5% x Penghasilan
Bruto (Maksimal :
6.000.000/Th,
500.000/Bln
- (+)
= Rp
82,500,000
Pengurangan :
- Biaya Jabatan 5% x82.500.000
:
Rp
4,125,000
*)
- Iuran Pensiun
:
Rp
3,087,500
**)
IURAN PENSIUN =
4.75% x Gaji Pokok =
4.75% x 65.000.000
Penghasilan Neto
= Rp
75
= Rp
7,212,500 (-)
75,287,500
DATA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN 2010
Penghasilan Neto
= Rp
PTKP ( K/3 )
- Wajib Pajak
:
Rp
15,840,000
- Status Kawin
:
Rp
1,320,000
- Anak 3 orang @ Rp 1.320.000
:
Rp
3,960,000
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
5 % x Rp 50.000.000 = 2.500.000
=
75,287,500
Pembulatan
Penghasilan
Kena Pajak
adalah Ribuan
(+)
Penuh (000)
Rp 21,120,000 (-)
Rp
54,167,500
= Rp
54,167,500
= Rp
3,125,050
15 % x Rp 4.167.000 = 625.050
PPh Telah Dipotong
PPh yang kurang atau lebih dibayar
*)
**)
= Rp
3,125,050 (-)
NI HI L
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum
sebesar Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- sebulan.
Iuran pensiun sebesar 4,7 5 % x gaji76
pokok
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNANNYA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN KALENDER
FORMULIR
1721 - A2
1.
2.
Lembar 1 untuk Pegawai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2
0
NOMOR URUT
:
0
2
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
:
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
X
Y
NPWP BENDAHARA
:
0
1
.
0
1
1
.
8
8
8
.
9
-
0
1
1
.
0
0
0
NAMA BENDAHARA
:
B
E
N
D
A
H
A
R
A
K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
ALAMAT BENDAHARA
:
J
L
.
M
E
R
D
E
K
A
B
A
R
A
T
N
O
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN
:
A
D
I
NIP / NRP
:
1
9
5
0
1
2
1
0
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN
:
2
7
0
1
5
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
:
J
L
PANGKAT / GOLONGAN
:
I
JABATAN
:
K
K
E
STATUS DAN JENIS KELAMIN
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
K/
2
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
:
0
1
RI
A
P
U
T
R
O
0
6
1
5
1
9
8
8
8
4
6
6
6
.
S
A
K
V
/
A
E
P
A
L
A
x KAWIN
T
I
B
A
N
O
.
2
G
I
A
N
TIDAK KAWIN
TK/
S.D
4
•
•
•
0
Z
0
N
X
1
2
A
N
Y Z
3
1
0
0
0
A
N
G
5
LAKI-LAKI
U
PEREMPU
HB/
1
2
RUPIAH
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
PENGHASILAN BRUTO :
1.
GAJI POKOK / PENSIUN
1
2.
TUNJANGAN ISTERI
2
3.
TUNJANGAN ANAK
3
4.
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
5.
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
7.
TUNJANGAN BERAS
7
8.
TUNJANGAN KHUSUS
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
10.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
PENGURANGAN
1721-A2
A.
S
9
1
9
10
82,500,000
4,125,000
3,087,500
7,212,500
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
12.
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
13.
JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
6,000,000
3,000,000
8
11.
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
65,000,000
6,500,000
2,000,000
73,500,000
77
14
75,287,500
•
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
7.
TUNJANGAN BERAS
7
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
9
10.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
82,500,000
4,125,000
3,087,500
7,212,500
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
12.
IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
13.
JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
16.
17.
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
17
18.
PPh PASAL 21 TERUTANG
18
19.
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG
19
20.
JUMLAH PPh PASAL 21 :
a.
b.
:
NAMA
:
NIP/NRP
:
K
E
W A
1
3
M
E
R
S
3
2
N
I
T
T
3
3
E
R
I
PINDAHAN
3
3
A
BARU
NIHIL
PENSIUN
3
(Tempat)
1
/
1
TGL
X
Y
Z
/
2
0
1
0
THN
WARSITO
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.49
2
BLN
Tanda Tangan dan Cap
N
O
5
21,120,000
54,167,500
3,125,050
3,125,050
16
20
DIPINDAHKAN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA
BENDAHARA
15
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
75,287,500
14
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
(SETAHUN/DISETAHUNKAN)
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
15.
•
10
11.
14.
B.
6,000,000
3,000,000
PENGURANGAN
1721-A2
•
6.
78
DATA PENGHASILAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI TAHUN 2010
Pak Adi Saputro juga m endapatkan honorarium sebagai Tim Peny usun Materi Pem bahasan Rancangan Peraturan
1 Pem erintah di Kem enhub sebesar Rp 2 .000.000,- dan bendahara telah m elakukan pem otongan PPh Final sesuai
ketentuan y aitu 1 5%. ( Bukti Pemotongan PPh Nomor : BP21-02/VI/2010 Tanggal 15/06/2010)
Pak Adi Saputro juga m endapatkan honorarium sebagai Pem bicara Ahli Acara Bim bingan Teknis Keuangan di
2 Kem enkop dan UKM sebesar Rp 4.000.000,- dan bendahara telah m elakukan pem otongan PPh Final sesuai
ketentuan y aitu 1 5%. ( ( Bukti Pemotongan PPh 21 Final Nomor : BP21-10/IX/2010 Tgl10/09/2010)
Pak Adi Saputro juga m endapatkan honorarium sebagai Pengajar Sem inar di BUMN y ang diselenggarakan oleh
3 salah satu m edia sebesar Rp 5.000.000,- dan telah m elakukan pem otongan PPh 2 1 sesuai ketentuan Pasal 1 7 . (
Bukti Pemotongan PPh 21 Non Final Nomor : BP21-05/RT/X/2010 Tanggal 29/10/2010)
Honorarium
Instansi
Pemotong Pajak/ NPWP
Penghasilan
Bruto
PPh 21 FINAL
+ NON FINAL
Nomor & Tanggal
Bukti Potong
Juni 2010
Kemenhub ( 17.094.420.1.061.00)
Rp 2.000.000
Rp 300.000
BP21-02/VI/2010
( 15/06/2010)
Oktober
2010
Kemenkop&UKM
( 18.047.280.7.021.000)
Rp 4.000.000
Rp 600.000
BP21-10/IX/2010
( 10/09/2010)
Oktober
2010
MT (19.090.209.1.014.000)
Rp 5.000.000
Rp 125.000
BP21-05/RT/X/2010
( 29/10/2010)
Rp 11.000.000
Rp 1.025.000
Jumlah Total
PENGHASILAN ISTRI
79
BUKTI POTONG PPH 21 FINAL
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. ( 1)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. ( 1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : BP21-02/VI/2010………
NOMOR : BP21-10/IX/2010
N PWP
:
Nama Wajib Pajak
:
4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0
AD I SA P UT RO
Alamat
:
J l .
Sa k t i
( 3)
No . 1 8
N PWP
:
Nama Wajib Pajak
:
4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 - 0 0 0(3)
AD I SA P UT RO
Alamat
:
J l .
Sa k t i
No . 1 8
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
1.
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
2.
2.
2,000,000
15%
300,000
300,000
JUMLAH
*) Lihat petunjuk pengisian
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
:
Jakarta , 15 Juni 2010 ( 4)
Jakarta, 4 Juni 2009
Pemotong Pajak ( 5)
Pemotong Pajak ( 5)
1 7 - 0 9 4 - 4 2 0 1 - 0 6 1 - 0 0 0
B E NDAHA R A K EME NH UB
N PWP :
N a ma
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda tangan, nama dan cap
SOEDIBYO
80
F.1.1.33.02
600,000
600,000
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
N a ma
15%
JUMLAH
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
N PWP :
4,000,000
:
1 8 - 0 4 7 - 2 8 0 - 7 - 0 2 1 - 0 0 0
B E NDAHA R A K EME NKO P &
UKM
Tanda tangan, nama dan cap
KURNIADI
BUKTI POTONG PPH 21 NON FINAL
& 1721 A1 ISTRI
Lembar ke-2 unt uk : P emot ong P ajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. ( 1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : BP21-25/RT/X/2010
N PWP
:
Nama Wajib Pajak
:
Alamat
:
No.
0 0 0
(3)
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tari f
l e bi h
ti n ggi
20%
(Ti dak
Be rNPW P)
Tarif
PPh yang Terutang
(Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
1.
4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 3 - 0 1 1 AD I
SA P UTRO
J l .
S a k t i
N o . 1 8
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
2.
Imbalan Distributor MLM
3.
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4.
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7.
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
8.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9.
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
10.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
11.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
5,000,000
tidak bersifat berkesinambungan
12.
2.5%
125,000
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
5,000,000
Jumlah
125,000
Terbilang : Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
*) Lihat petunjuk pengis ian
Jakarta,29 Oktober 2010
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 y ang
dip otong di atas merup akan Angsuran atas
Pajak Penghasilan y ang terutang untuk tahun
p ajak y ang bersangkutan. Simp anlah bukti
p emotongan ini baik-baik untuk
dip erhitungkan sebagai kredit p ajak dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
Orang Pribadi.
Pemotong Pajak
( 5)
N PWP :
1 9 - 0 9 0 - 2 0 9 - 1 - 0 1 4 - 0 0 0
N a ma
ME D I
:
81
A
K E U A N G A N
FORMULIR
1721 - A1
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN
ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA
NOMOR URUT
:
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
ALAMAT PEMOTONG PAJAK
:
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
0
0
B
J
F
4
J
5
1
A
L
A
8
L
0 0 1
1 7 8
7
0
G I A N
G A J I
B A
. M H . T H A M R I N
T M A W A T I
9 9 9
6 6 6
3
0
. S A K T I
N O
1 8
X
KAWIN
K/
TK/
0
TIDAK KAWIN
LAKI-LAKI
X
•
Lembar 1 untuk Pegaw ai
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2
0
0 0 0
B C A
1 2 5
1 1
0 0 1
PEREMPUAN
1
0
KARYAWAN ASING
HB/
Kepala Cabang
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
0
1
S.D
1
2
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1.
GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2.
TUNJANGAN PPh
2
3.
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
4.
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5.
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
7.
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG
DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
JUMLAH (1 s.d. 6)
8.
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
9.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
6.
•
1.
2.
1 1
N K
N O
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
•
TAHUN KALENDER
BUKTI POTONG PPH 21 NON FINAL
& 1721 A1 ISTRI
150,000,000
6
7
150,000,000
150,000,000
PENGURANGAN :
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
13
6,000,000
6,000,000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
14
82
15
144,000,000
BUKTI POTONG PPH 21 NON FINAL
& 1721 A1 ISTRI
•
6,000,000
13
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14.
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
15.
PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
16.
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
16
17.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17
18.
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
19.
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN
19
20.
PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
21.
PPh PASAL 21 TERUTANG
21
22.
PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
22
23.
PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)
23
24.
PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
24
25.
JUMLAH PPh PASAL 21 :
a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
b.
144,000,000
144,000,000
15,840,000
128,160,000
14,224,000
14,224,000
14,224,000
14,224,000
N IH IL
25
YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23)
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH
a.
DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI
BULAN
TAHUN
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh
PASAL 21
BULAN
TAHUN
26
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
x
PEMOTONG PAJAK
Jakarta
3 1
1 2
2 0 1 0
(tempat)
TGL
BLN
THN
KUASA
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP
B
A
NPWP
0
1
G
0
G
A
0
1
J
I
1
B
7
8
A
N
7
K
0
83
B
C
1
1
A
0
0
0
RINI
Penghitungan penghasilan Istri tahun 2010:
Fatmawati, Kepala Cabang BCA Thamrin, Penghasilan Bruto
setahun Rp 150.000.000.
Pengh. bruto setahun
150.000.000
Pengurangan:
Biaya jabatan (maksimum)(Rp. 150jt x5% =7.500.000)
Penghasilan neto setahun
PTKP (TK/0)
PKP
PPh terutang (5% x Rp50.000.000,00)
(15% x Rp78.160.000,00)
PPh terutang sebulan (Rp14.224.000/12)
Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
84
(6.000.000)
144.000.000
(15.840.000)
128.160.000
14.224.000
1.185.333
Daftar HARTA
DAFTAR HARTA & KEWAJIBAN
Jenis
Harta
Rumah
Rumah
Toyota
Forturner
Perhiasan
Deposito BRI
Harga Beli/
Nominal
Rp 560.000.000
Rp
10.000.000
Rp
285.000.000
Rp
10.500.000
Rp
1.000.000.000
1998
1980
2008
2005
2007
Tunai
-
Tahun
Perolehan
Alamat
Cara
Pembayaran
Keterangan
Harga
Perolehan
Jl. Widya
Chandra No. 18
Jl. Bangka
No. 9
Kredit 20
Tahun
Warisan
Tunai
NOP :
13.12344567812
NOP:151987
6454612
No. BPKB :
34598764
Rp 560.000.000
Rp 7.000.000
85
Rp
285.000.000
Bunga
10%/Tahun =
100.000.000
Rp
10.500.000
Rp
1.000.000.000
DAFTAR HARTA & KEWAJIBAN
Harga Beli/ Nominal
Tahun Perolehan
Alamat
Pemberi Pinjaman
No. Objek Pajak
Keterangan
Rumah
Rp. 116.000.000
1998
Jl. MH. Thamrin
No. 5
KPR BTN
15.19876454612
20 Tahun
86
Daftar KEWAJIBAN
Jenis Harta
LAMPIRAN - II
1770 S - II
KEMENTERIANKEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
NO.
:
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
•
•
•
•
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
HARTA PADA AKHIR TAHUN
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
0
1 0
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
4 8
9 9 9
6 6 6
3
A D I
S A P U T R O
SUMBER/JENIS PENGHASILAN
(2)
1
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT
BERHARGA NEGARA
2
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK
3
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4
HADIAH UNDIAN
5
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
6
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
7
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
8
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
10
2
0 1 1
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA
SERAH
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
KEPADA ANGGOTA KOPERASI
11
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
12
DIVIDEN
13
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
14 PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
DASAR PENGENAAN PAJAK/
PENGHASILAN BRUTO
PPh TERUTANG
(Rupiah)
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
(Rupiah)
(3)
100.000.000
20.000.000
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
PPh TERUTANG
BRUTODEVIDEN
BUNGA
20% x PH. BRUTO
6.000.000
900.000
Diisi dari Lampiran
1721A1/A2 Istri,
Jika NPWP Istri berbeda,
maka kolom ini
dikosongkan dan Istri
membuat SPT sendiri
87
150.000.000
DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
JUMLAH BAGIAN A
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
0 0 0
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
(1)
9
TAHUN PAJAK
FORMULIR
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
JBA
DI ISI DENGAN
BESARNYA
PENGHASILAN
BRUTO
HONORARIUM
PPh
TERUTANG
HONORARIUM
JUMLAH TOTAL PPh
15% x PH. BRUTO
TERUTANG
(FINAL)
14.224.000
35.124.000
DI ISI DENGAN
JENIS HARTA
WAJIB PAJAK
BAGIAN B
:
DI ISI DENGAN
HARGA
PEROLEHAN WP
DI ISI DENGAN
TAHUN
PEROLEHAN
JENIS HARTA WP
HARTA PADA AKHIR TAHUN
JENIS HARTA
NO.
(2)
(1)
TAHUN
PEROLEHAN
HARGA PEROLEHAN
(3)
(4)
KETERANGAN
(Rupiah)
(5)
1
Rumah (Jl. Widya Chandra No. 18)
1998
560.000.000
2
Toyota Forturner
2008
3
Perhiasan
2005
4
Deposito BRI
2007
Rumah (Jl. Kebon Jeruk No. 5)
1980
285.000.000
DIJUMLAHKAN
10.500.000
HARGA
PEROLEHAN WP1000.000.000
7.000.000
1.862.500.000
5
dst
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C
(1)
No. BPKB : 34598764
Warisan, NOP : 13.12344567812
KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
NAMA
NO.
1
:
JBB
Kredit, NOP : 13.12344567812
PEMBERI PINJAMAN
ALAMAT
PEMBERI PINJAMAN
(2)
(3)
Jl. MH. Thamrin No. 5
KPR BTN
TAHUN
PEMINJAMAN
(4)
1998
JUMLAH
(5)
116.000.000
2
3
4
5
dst
JUMLAH BAGIAN C
DI ISI DENGAN
88
JUMLAH
PINJAMAN
JBC
116.000.000
DI ISI DENGAN
NAMA
KELUARGA
BAGIAN D :
DI ISI DENGAN
HUB KELUARGA
DI ISI DENGAN
TANGGAL LAHIR
SESUAI AKTE
DIISI DENGAN
PEKERJAAN
DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO.
NAMA
TANGGAL LAHIR
HUBUNGAN KELUARGA
PEKERJAAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Istri
Anak Kandung
Anak Kandung
Karyawati BCA
1
2
3
Fatmawati
Nadine
Royan
12/07/1965
01/09/1985
10/10/1990
Mahasiswa
Mahasiswa
4
5
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke-
1
dari 1
halaman Lampiran-II
DI ISI DENGAN
NOMOR HALAMAN
89
1770 S - I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
• PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
• DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
BAGIAN A
:
4 8
A D I
9 9 9
6 6 6
3
S A P U T R O
0 1 1
0 0 0
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)
NO.
2 0 1 0
DI ISI DENGAN
NAMA WP SESUAI
DENGAN
FORMULIR 1721 –
A1/A2
JUMLAH PENGHASILAN
JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(2)
(1)
TAHUN PAJAK
FORMULIR
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
(3)
1. BUNGA
2. ROYALTI
DI ISI DENGAN JUMLAH
PENGHASILAN &
PINDAHKAN KE
BAGIAN A KE
FORMULIR INDUK 1770
S BAGIAN ANGKA (2)
3. SEWA
4. PENGHARGAAN DAN HADIAH
5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA
5.000.000
5.000.000
6. PENGHASILAN LAINNYA
JUMLAH BAGIAN A
JBA
90
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
angka (2)
BAGIAN B :
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NO.
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
(3)
1. BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH
10.000.000
2. WARISAN
3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA
DI ISI DENGAN
JUMLAH
PENGHASILAN
YANG BUKAN
JBB
OBJEK PAJAK
5. BEASISWA
6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
JUMLAH BAGIAN B
BAGIAN C :
DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
NAMA PEMOTONG/
NPWP PEMOTONG/
PEMUNGUT PAJAK
PEMUNGUT PAJAK
(1)
(2)
(3)
1.
Bendahara Kementerian XYZ
01.001.688.7.011.000
NO
2.
10.000.000
Media Keuangan
19.090209.1.014.000
BUKTI PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN
NOMOR
TANGGAL
(4)
(5)
02
JENIS PAJAK :
PPh PASAL 21/
22/23/24/26/DTP*
(6)
PPh 21
31 Des 2010
BP21-05/RT/ 29Oktober 2010
X/2010
PPh 21
JUMLAH PPh YANG
DIPOTONG / DIPUNGUT
(7)
Rp. 3.125.050
Rp. 125.000
3.
4.
5.
dst
JUMLAH BAGIAN C
JBC
Catatan :
- DTP : Ditanggung Pemerintah
*)
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)
91
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Rp. 3.250.050
Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir
Induk 1770 S Bagian D angka 12
DI ISI DENGAN
JUMLAH PINDAHKAN
KE BAGIAN C
1
FORMULIR
INDUK 1770
Halam an keS Bagian D angka (12)
DI ISI DENGAN
NOMOR
HALAMAN
1
dari
halam an Lam piran-I
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
SPT TAHUNAN
FORMULIR
1770 S
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
PERHATIAN
•
MEMPUNYAI PENGHASILAN :
DI ISI DENGAN
• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
NAMA WP SESUAI
• DALAM NEGERI LAINNYA
DENGAN FORMULIR
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT
FINAL
1721 –A1/A2
SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
NPWP
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
4 8
9 9 9
•
ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
6 6 6
3
011
A D I
S A P U T R O
P E G AWA I
N EG E R I
- 5 5 5 5 5 5 5 5
02 1
LAMPIRAN TERSENDIRI
0 0 0
NO. FAKS
:
0 2 1
-
…… …
. ………………………………………… 1
..
A. PENGHASILAN NETO
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]
[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI
…………
……………………………………………………………………………………………
2
…………………………………………………………………………………………………………………………
3
[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)
………………………………………………………………………………………
5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK
4
…………………………………………………………………………… 5
6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)
92
9 5 0 0 0 1
5 5 5 5 5 5 5 5
KLU :
*)Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
2 0 1 0
PEMBETULAN KE - …
DI ISISPT
DENGAN
PEKERJAAN
& YANG SESUAI
(KOTAK WP
PILIHAN)
• BERI TANDA "X" PADA
No.
TELEPONSESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
TIDAK ADA
1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
TAHUN PAJAK
DI ISI DENGAN
NPWP WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
………………
.. 6
DI ISI SESUAI
DENGAN SURAT
RUPIAH *) KETERANGAN
TERDAFTAR
75.287.500
.
5.000.000
.
-
80.287.500
80.287.500
C. PPh TERUTANG
B.PENGHASILAN
KENA PAJAK
5% x 50.000.000 = 2.500.000
15% x 9.167.500 = 1.375.050 +
= 3.875.050
7
Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom
ini dikosongkan
danK/I/dihitung
dengan
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/
K/ 3
PH/
HB/
perhitungan tersendiri
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
7
21.120.000
……………………………………………………………………………………………. 8
59.167.500
Untuk NPWP Istri berbeda, maka kolom
inixdikosongkan
dan dihitung dengan
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh
ANGKA 8)
……………………………………………………………………
9
perhitungan tersendiri
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
………………………………………
10
Merupakan pindahan dari 1770 S-I
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
…………………………………………………………………………………………… 11
jumlah bagian C kolom (7)
D. KREDIT PAJAK
b.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
(11-12) …………………………………………………….. 13
625.000
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
14a
a.
PPh PASAL 25
b.
STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c.
FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
3.875.050
3.250.050
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
-
12
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
13 a.
3.875.050
………………………………………………………
14b
……………………………………………………………. 14c
………………………………………………………………………. 15
93
-
E. PPh KURANG/LEBIH
BAYAR
TGL LUNAS
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
(13-15)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN
PAJAK
BERIKUTNYA
G. LAMPIRAN
x
16
2 8
0 3
1 1
TGL
BLN
THN
a.
DIRESTITUSIKAN
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
625.000
16
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
……………………………………………………………………………………………………………………..
SEBESAR
18
DIHITUNG BERDASARKAN
1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
a.
x
b.
a.
b.
c.
x
x
PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak
e.
…………………………………………………………..
Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
x
WAJIB PAJAK
KUASA
TANGGAL
2 8
TGL
NAMA LENGKAP
:
A D I
NPWP
:
4 8
0 3
2 0 1 1
BLN
THN
S A P U TR O
9 9 9
6 6 6
3
0 1 1
F.1.1.32.18
94
0 0 0
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
-
SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
:
4 8
9 9 9
6 6 6
3
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
: ADI SAPUTRO
ALAMAT WP
:
3
LEMBAR
Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP
(SSP)
1
1
0
0
0
JL. SAKTI NO.18 JAKARTA
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
: ………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Uraian Pembayaran
PPh
: PASAL 29
Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
……………………………………………...…………………..…………………………………………………….
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
4 1 1 1 2 5
2 0 0
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Masa Pajak
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 0 1 0
Diisiberkenaan
Tahun terutangnya Pajak
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang
Nomor Ketetapan :
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
/
Jumlah Pembayaran
: Rp625.000,Terbilang ENAM
:
RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal ……………………………………………
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :…………………………………….
/
Diisi dengan rupiah penuh
Wajib Pajak/Penyetor
JAKARTA , Tanggal
#
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :ADI SAPUTRO
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01
PERHITUNGAN SENDIRI
NPWP SUAMI BERBEDA DENGAN NPWP
ISTRI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Penghasilan Neto Suami
a. Gaji PNS
Rp
b. Honor Mengajar di Lembaga Info Keuangan
Rp
Jumlah Penghasilan Neto
Rp
Penghasilan Neto Istri (Gaji)
Rp
Jumlah Penghasilan Total (Suami + Istri)
230.287.500
PTKP (K/I/3)
Rp
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Rp
PPh Terutang Total (Suami + Istri)
Rp
PPh Terutang Suami = 80.287.500/230.287.500 x 23.999.050
8.367.036
Kredit PPh Suami
Rp
PPh Kurang Bayar Suami
Rp
PPh Terutang Istri = 150.000.000/230.287.500 x 23.999.050
15.632.014
Kredit PPh Istri
Rp
PPh Kurang Bayar Istri
1.408.014
96
75.287.500
5.000.000 (+)
80.287.500
150.000.000 (+)
Rp
36.960.000 (-)
193.327.500
23.999.050
Rp
3.250.050 (-)
5.116.986
Rp
14.224.000(-)
Rp
B.PENGHASILAN
KENA PAJAK
C. PPh TERUTANG
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
PPh Terutang SUAMI :
= 80.287.500/230.287.500
x7
TK/
K/
K/I/
PH/
HB/
23.999.050
8
…………………………………………………………………………………………….
= 8.367.036
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
……………………………………………………………………
9
………………………………………
10
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
……………………………………………………………………………………………
Kredit
Pajak Suami = 3.125.050 +125.000 11
= 3.250.050
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
D. KREDIT PAJAK
13 a.
b.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
8.367.036
12
3.250.050
(11-12) ……………………………………………………..13
5116.986
a. PPh PASAL 25 ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
14a
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c. FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
E. PPh KURANG/LEBIH
BAYAR
8.367.036
………………………………………………………
14b
…………………………………………………………….
14c
………………………………………………………………………. 15
TGL LUNAS
16
X
2 8
1TGL
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
(13-15)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
0 3
1
BLN
THN
16
5.116.986
a.
DIRESTITUSIKAN
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
PAJAK
DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
97
F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN
PAJAK BERIKUTNYA
18
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK
……………………………………………………………………………………………………………………..
BERIKUTNYA SEBESAR
DIHITUNG BERDASARKAN :
1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
a.
x
G. LAMPIRAN
b.
a.
b.
x
x
c.
PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau
Mempunyai NPWP Sendiri
Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29
e.
…………………………………………………………..
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK
KUASA
NAMA LENGKAP
:
A D I
NPW P
:
4 8
F.1.1.32.18
TANGGAL
2 8
0 3
2 01 1
TGL
BLN
THN
S AP UT RO
9 99
6 6 6
3
0 1 1 0 0 0
TANDA TANGAN
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
B.PENGHASILAN
KENA PAJAK
C. PPh TERUTANG
7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)
PPh Terutang Istri :
PH/
HB/
7x
= 150.000.000/230.287.500
23.999.050
8
…………………………………………………………………………………………….
TK/
K/
K/I/
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)
……………………………………………………………………
9
………………………………………
10
10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
Kredit
Pajak Istri = 11.974.000, telah
……………………………………………………………………………………………
11
dipotong oleh BII dalam formulir 1721
A1 Istri
12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH
DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR
12
11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]
D. KREDIT PAJAK
13 a.
b.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
(11-12) ……………………………………………………..13
15.632.014
14.224.000
1.208.014
a. PPh PASAL 25 ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………
14a
b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)
c. FISKAL LUAR NEGERI
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)
E. PPh KURANG/LEBIH
BAYAR
15.632.014
………………………………………………………
14b
…………………………………………………………….
14c
………………………………………………………………………. 15
TGL LUNAS
16
X
2 8
1TGL
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
(13-15)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon
0 3
1
BLN
THN
16
1.208.014
a.
DIRESTITUSIKAN
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP PATUH)
b.
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG
PAJAK
DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17 D (WP TERTENTU)
99
F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN
PAJAK BERIKUTNYA
18
18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK
……………………………………………………………………………………………………………………..
BERIKUTNYA SEBESAR
DIHITUNG BERDASARKAN :
1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
a.
x
G. LAMPIRAN
b.
a.
b.
x
x
c.
PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21
d.
Perhitungan PPh Terutang Bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau
Mempunyai NPWP Sendiri
Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29
e.
…………………………………………………………..
Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
WAJIB PAJAK
KUASA
TANGGAL
NAMA LENGKAP
:
F A TMAWAT I
NPW P
:
4 8
F.1.1.32.18
6 66
9 9 9
2 8
0 3
2 01 1
TGL
BLN
THN
5
0 1 1 0 0 0
TANDA TANGAN
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
Perhitungan Sendiri
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2011
Form Induk 1770 S Nomor 18b
Nama
:
Adi Saputro
NPWP
:
48.999.666.3-011.000
Penghasilan Selama Tahun Pajak 2010
1
2
3
-/4
5
6
7
-/8
Penghasilan Neto atas Gaji PNS
Penghasilan atas Honorarium Mengajar di Swasta
Penghasilan Total Tahun 2010
Penghasilan Tidak Teratur
Penghasilan Teratur Tahun 2010
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang
Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2011
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
75,287,500
5,000,000 (+)
80,287,500
5,000,000 (-)
75,287,500
21,120,000 (-)
54,167,500
3,125,050
3,125,050
NIHIL
Wajib Pajak
Adi Saputro
101
Adi Saputro
SPT TAHUNAN 1770 SS



Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja; dan
Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank
dan/atau bunga koperasi
102
TAHUN PAJAK
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERHATIAN
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA KECUALI BUNGA BANK
DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
•
BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
•
BERI TANDA "X" PADA
•
LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
•
ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
:
NAMA WAJIB PAJAK
:
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
NO. FAKSIMILI
LAMPIRAN TERSENDIRI
:
-
TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN
…………………………..

Rp.
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
……………………………

Rp.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
TANDA TANGAN
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiranlampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari
satu pemberi kerja.
-
TANGGAL
TGL
*)
BLN
THN
Foto copy Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 SS
Petunjuk Pengisian
103
SPT PEMBETULAN KE -…
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
KLU :
-
0
FORMULIR 1770
NPWP
2
SS
IDENTITAS
SPT TAHUNAN
1770 SS
 YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR
LAMPIRAN, BUKAN INDUKNYA
 DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS
SEPERTI NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
 JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA
JIKA TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP
TIDAK SAH
 SEBELUM SPT DIKIRIM/DISAMPAIKAN KE KPP, JIKA SPT
MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN
TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT TANGGAL
SEBELUM SPT DISAMPAIKAN
 PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU
BANK
104
DI ISI DENGAN
NPWP
WP SESUAI
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DENGAN FORMULIR
YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA1721
DAN–A1/A2
FORMULIR
1770 SS
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA
KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDENTITAS
PERHATIAN
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
DI ISI DENGAN
TAHUN PAJAK
BERSANGKUTAN
2 0 1 0
SPT PEMBETULAN KE -…
•
BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
•
BERI TANDA "X" PADA
•
LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2*
•
ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
NPWP
:
2 7
1 99
NAMA WAJIB PAJAK
:
I MRON
PEKERJAAN
:
NO. TELEPON
:
PERUBAHAN DATA
:
6 6 6
3
0 1 4
T E KN I S I
0 2 1 - 5 5 5 5 5 5 5 5
DI ISI DENGAN
LAMPIRAN TERSENDIRI
NAMA WP SESUAI
DENGAN FORMULIR
1721 –A1/A2
x
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
0 0 0
NO. FAKSIMILI :
DI ISI DENGAN
PEKERJAAN WP
SESUAI DENGAN
KLU –
:
FORMULIR 1721
A1/A2
0 2 1
5 5 5 5 5 5 5 5
DI ISI DENGAN
NOMOR TELEPON
WP YANG DAPAT
DIHUBUNGI
TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN …………………………..  Rp.
50.000.000
…………………………… Rp.
75.000.000
JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
DIISI DENGAN TANGGAL SAAT SPT
PERNYATAAN
DITANDATANGANI
Dengan menyadariINI
sepenuhnya
akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-
DIISI DENGAN JUMLAH SELURUH
UTANG YANG
DIPEROLEH/DIMILIKI, TERMASUK
UTANG
BUNGA. MISALNYA:
TANDA
TANGAN
PINJAMAN BANK ATAU KOPERASI
lampirannya adalah benar,lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari
satu pemberi kerja.
TANGGAL
2 9.
TGL
-
0 3
-
2 0 1 1
BLN
THN
105
DIISI DENGAN NI
DARI SELURUH
DIMILIKI SESU
KETENTUAN PER
BERLAKU. MISA
KENDARAAN
KEBUN, SAWAH
DEPOSITO, TA
JANGAN LUPA
UNTUK
DITANDATANGANI
DI ISI DE
NOMOR
FORMULIR
1721 - A1
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21
• PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) /
JAMINAN HARI TUA (JHT)
NOMOR URUT
:
1 0
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
1 9
2 9 9
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
P T
X Y Z
ALAMAT PEMOTONG PAJAK
:
J L
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
I M R O N
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
2 7
1 9 9
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT :
J L
K E B A Y O R A N
STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
:
X KAWIN
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
K/
0
.
5 4 0
3
1. Lembar 1 untuk KPP
2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegaw ai
0 1 7
J E N D . S U D I R M A N
6 6 6
TIDAK KAWIN
TK/
X
3
0 1 4
2 0 1 0
CONTOH
0 0 0
FORMULIR
1721-A1
3 0
0 0 0
2 7
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
KARYAWAN ASING
HB/
TEKNISI
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
0 1
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :
• PENGHASILAN BRUTO :
S.D
1
2
RUPIAH
1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2. TUNJANGAN PPh
2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
6.
TAHUN TAKWIM
LAMPIRAN I - A
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
50,000,000
6
50,000,000
7. JUMLAH (1 s.d. 6)
7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
50,000,000
• PENGURANGAN :
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
2,500,000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
106
FORMULIR INI
SEBAGAI SATU
KESATUAN YG
TIDAK
TERPISAHKAN
DARI SPT 1770 SS
13
2,500,000
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
47,500,000
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
•
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
(SETAHUN/DISETAHUNKAN)
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
16
47,500,000
17
18,480,000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
29,020,000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN
19
1,451,000
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
21
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
22
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)
23
1,451,000
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
24
1,451,000
CONTOH
FORMULIR
1721-A1
1,451,000
25. JUMLAH PPh PASAL 21 :
a. YANG KURANG DIPOTONG (23 - 24)
-
25
b. YANG LEBIH DIPOTONG (24 - 23)
26. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI
BULAN
TAHUN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL BULAN
21
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
TAHUN
26
X PEMOTONG PAJAK
JAKARTA
0
TGL
(tempat)
KUASA
1
0
BLN
1
2
0
1
1
THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP H
E
NPWP
8
2
N
D
R
A
7
7
7
3
3
3
8
0
2
5
0
0
0
JIKA FORM ULIR INI TIDAK M ENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.48
107
HENDRA
FORMULIR INI
SEBAGAI SATU
KESATUAN YG
TIDAK
TERPISAHKAN
DARI SPT 1770 SS
PPh Pasal 22
108
DEFINISI DAN OBJEK PPH PS. 22
Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan
kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.





Impor Barang
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA,
bendaharawan pemerintah pusat/daerah.
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh
BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.
Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan
badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar
jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.
Dan lain-lain ditentukan dengan UU.
BUKAN OBJEK PPH PASAL 22








Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan
Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan
Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22.
Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.
Impor sementara jika akan di ekspor kembali.
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk
meru-pakan pembayaran yang terpecah-pecah.
Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/PDAM, dan benda pos.
Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan
barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.
Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.
Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan,
penger-jaan dan pengujian.
PEMUNGUT PPH PASAL 22
Pemungut PPh pasal 22:
 Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
 Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat
ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan
pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau
belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
 Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan
Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan
bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari
APBN maupun non-APBN;
 Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri
baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas
penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
 Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan
bakar minyak, gas, dan pelumas.
 Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian,
dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan
untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
BARANG





YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH MELIPUTI:
pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00
(dua puluh milyar rupiah);
kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
jual
lebih
dari
Rp
rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya
lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas
bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi);
apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi);
kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10
orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle
(mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih
dari 3.000 cc.
Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipungut oleh Pemungut Pajak
adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPN dan PPn
BM).
TARIF PPH PASAL 22
Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%



Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%


PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor
PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor
Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang


Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5%


PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang
PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri
Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3%


PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif
0.25%


PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan
Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3%

PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
BENDAHARA SEBAGAI
PEMUNGUT PPh PASAL 22
Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010
 DITJEN ANGGARAN
 BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
 BENDAHARA BEA & CUKAI
YG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS PEMBELIAN BARANG
MEMUNGUT PPh PASAL 22
114
DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DAN
TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAHPECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN
BENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA
SKB
115
SAAT PEMUNGUTAN
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
TARIF 1,5%
DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
116
BUKTI PEMUNGUTAN
SSP
LEMBAR KE-1
WAJIB PAJAK REKANAN
LEMBAR KE-2
KPP MELALUI KPPN
LEMBAR KE-3
KPP SBG LAMPIRAN SPT
MASA BENDAHARA
LEMBAR KE-4
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
LEMBAR KE-5
PEMUNGUT PPh PSL 22
117
TATA CARA
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PPh PASAL 22
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
SSP
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
118
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA
TATA CARA PELAPORAN
PELAPORAN
PPh PASAL 22
SPT MASA
F.1.1.32.02
KE KPP/KP2KP
SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PADA HARI LIBUR
119
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer
Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang :
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,120
PPh Pasal 23
121
PEMOTONG PPH PASAL 23

Badan Pemerintah.

Subjek Pajak Dalam Negeri.

Penyelenggara Kegiatan.

Badan Usaha Tetap (BUT)


Perwakilan Perusahaan Luar Negeri
Lainnya.
Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk
oleh Kepala KPP.
PEMOTONG PPH PASAL 23/26
Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
BADAN
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS OBJEK PPh Pasal 23
123
PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN
KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :
• DEVIDEN
• BUNGA
• ROYALTI
124
TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPH PASAL 23
WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI /
BADAN
YG DAPAT MENUNJUKKAN
SKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
YG MELAKSANAKAN
PROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAU
PINJAMAN LN
125
TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
A.
B.
C.
D.
F.
G.
PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;
SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI;
DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN
TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL
DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS,
BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG
MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG
DISETOR;
BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN
KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;
SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA
ANGGOTANYA;
PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA
ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN
DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI 126
KEUANGAN.
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
TARIF
15 %
TARIF
2%
JUMLAH BRUTO
DASAR PEMOTONGAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
127
JUMLAH BRUTO OBJEK PPH PASAL 23
JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA
DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK
DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN
PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA
KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK
USAHA TETAP.
TIDAK TERMASUK
1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA
TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN
Jasa
KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR
Catering
PEMBAYARAN GAJI DSB);
&
Jasa
2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS
Yg
telah
DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
dikenakan
2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA
kecuali
PPh
DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN
bersifat
DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );
final
4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN
(konstruksi)
PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH
128
PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN
ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA
OBJEK PEMOTONGAN PPH PASAL 23
No
Objek
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
15%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
1. Jasa Penilai (appraisal)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2. Jasa Aktuaris
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan
atestasi laporan keuangan
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
4. Jasa Perancanag (design)
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di
bidang penambangan migas,kecuali
yg dilakukan BUT
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
6. Jasa penunjang di bidang
penambangan Migas
2%
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
1
jasa teknik, jasa manajemen, jasa
Konstruksi, jasa konsultan
1.
Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah
2.
Sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan
harta kecuali Sewa Tanah dan/atau
Bangunan
3.
Imbalan Jasa Lain
Tarif
Dasar
Penghitungan
2%
Sifat
129
*tidak termasuk PPN

Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
7. Jasa penambangan dan jasa
penunjang di bidang penambangan
selain migas
2%
8. Jasa penunjang di bidang
penerbangan dan bandar udara
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
9. Jasa penebangan hutan
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja
(outsourcing service)
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan suratsurat berharga, kecuali yg di lakukan
Bursa Efek, KSEI dan KPEI
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan,
kecuali yg dilakukan KSEI
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau
sulih suara
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya

*tidak termasuk PPN
Sifat
…lanjutan
130
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
16. Jasa mixing film
2%
17. Jasa sehubungan dengan software
komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC,
dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan
oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha
konstruksi
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
19. Jasa perawatan/perbaikan
/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV
Kabel, alat transportasi/kendaraan
dan/atau bangunan, selain yg dilakukan
Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
sertifikat sbg pengusaha konstruksi
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
20. Jasa maklon
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
*tidak termasuk PPN
Sifat
…lanjutan
131

Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No
Objek
Tarif
Dasar
Penghitungan
22. Jasa penyelenggara kegiatan
2%
23. Jasa pengepakan
Sifat
Batas waktu
penyetoran
Batas waktu
pelaporan
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau
waktu dalam media masa, media luar
ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
25. Jasa pembasmi hama
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga
2%
Jumlah
Bruto*
10 bln
berikutnya
20 bln
berikutnya
*tidak termasuk PPN
132
TATA CARA PEMOTONGAN
PPH PASAL 23
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN
BUKTI PEMOTONGAN
F.1.1.33.06 atau
F.1.1.33.07
1
2
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh
PASAL 23/26
ARSIP
BENDAHARA/BADAN
133
TATA CARA PENYETORAN
PPH PASAL 23
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
134
TATA CARA PELAPORAN
PPH PASAL 23
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2
LAMPIRAN
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
KE KPP/
KP2KP
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
SELAMBAT-LAMBATNYA
20 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
135
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 23
Contoh 1
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan
komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,Contoh 2
Drs. Slamet, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di
Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis
di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
136
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-
PPh Pasal 4 ayat (2)
137
OBJEK PPH PASAL 4 (2)
Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto).
Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek
(0.1%xBruto  kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto)
Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau
bangunan (5% x Bruto).
Penghasilan tertentu lainnya.
Diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BUKAN OBJEK PPH PASAL 4 (2)





Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di
Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan
serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun
yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan
RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek
pajak.
LAIN-LAIN TARIF FINAL

Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi
penjualan saham atau sekuritas lain di bursa efek:








Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto.
Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto.
Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan
penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x
Bruto.
Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan
kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto.
Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan=
5%xBruto.
Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x
Bruto.
Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau
penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto.
Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan
perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)
PPN
141
PENGERTIAN
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)
PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH
(PPn BM)
PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDSRKAN KMK
TERGOLONG BRG MEWAH
PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI
BARANG DAN JASA
DI DALAM
DAERAH PABEAN
WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
142
SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
 ADANYA
PENYERAHAN DI
DALAM DAERAH PABEAN;
 YANG DISERAHKAN BARANG
KENA PAJAK / JASA KENA
PAJAK;
 YANG MENYERAHKAN ADALAH
PENGUSAHA KENA PAJAK.
143
BARANG KENA PAJAK
(BKP)
BARANG
BERWUJUD
BARANG
TIDAK BERWUJUD
SIFAT/HUKUMNYA
BARANG
BERGERAK
BARANG
TIDAK BERGERAK
YANG DIKENAKAN
PPN
144
JASA KENA PAJAK
(JKP)
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKAN
BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,
TERSEDIA UTK DIPAKAI
TERMASUK
JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN
DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
145
DIKENAKAN PPN
PENGUSAHA KENA PAJAK
(PKP)
ORANG PRIBADI/
BADAN DALAM BENTUK APAPUN
DALAM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU
- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN
PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
146
TIDAK TERMASUK
PENGUSAHA KECIL
KECUALI
PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH
UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.
PENGUSAHA KECIL
KMK No. 571/KMK.03/2003
TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004
PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN
PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP
PEREDARAN BRUTO
TDK LEBIH DARI
Rp 600 JUTA SETAHUN
Catatan :
Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku
peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini
memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya
pada akhir bulan berikutnya.
147
DASAR PENGENAAN PAJAK
HARGA JUAL
HARGA
PENGGANTI
NILAI IMPOR
SEBAGAI
DASAR
PENGHITUNGAN
PPN
YANG
TERUTANG
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN
YG DITETAPKAN
MENKEU
148
PEMUNGUT PPN
(Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARA
KPPN
BENDAHARA
PEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
149
OBJEK PEMUNGUTAN PPN BM
PENYERAHAN
BKP YANG BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH
OLEH
PABRIKAN
150
KELOMPOK BARANG
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :
MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL,
BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI,
BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK
SERTA BIJIH BAUKSIT
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH
RAKYAT BANYAK, YAITU :
BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANG
BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM, DAGING, TELUR SUSU, BUAH
MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH
MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DAN
MINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERING
UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA
151
KELOMPOK JASA
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :
• JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;
• JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;
• JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;
• JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN
• JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN,
DAN SANOTARIUM
PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;
• JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;
• JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
• JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN
• JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL
• PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
• JASA KEUANGAN
KEAGAMAAN, MELIPUTI :
• JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;
• JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN
• JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN
152
KELOMPOK JASA
YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG
PENDIDIKAN, MELIPUTI :
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS
KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA
DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL
PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG
BERTUJUAN KOMERSIAL
ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI
SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA
TENAGA KERJA
PERHOTELAN, MELIPUTI :
• JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN,
MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN
PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
• JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL,
RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL
153
JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SECARA UMUM
KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATAS
IMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN
DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN
KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI
OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI
VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)
BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL
TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT
KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN
NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT
KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG
DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN
SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)
154
PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH
NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS
PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA
KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA
JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL
JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG
MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI
PESAWAT UDARA
JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA
JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH
SUSUN SEDERHANA,
KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN
SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG
DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT
KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN
DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)
155
PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH
NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS
PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO,
ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN
OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH
SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI
UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU
BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK
KEPERLUAN TNI DAN POLRI
VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)
BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA
KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN
PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN
SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG
DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN
PENANGKAPAN IKAN NASIONAL
PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT
KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN
DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL
KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA
PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI)
156
PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH
NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
Atas Impor Barang Kena Pajak, yaitu :
a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan
terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang
diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena
Pajak tersebut
b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk
pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
c. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, penangkaran atau perikanan
157
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPN
Atas penyerahan di dalam negeri :
a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan
terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang
diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena
Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena
Pajak tersebut
b. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk
pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan
c. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau
disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya
yang dilakukan dengan cara tertentu
d. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, penangkaran atau perikanan
e. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain
baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swasta
f. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt
158
TARIF PPN DAN PPN BM
TARIF
PPN
EKSPOR
10 %
PPN 0 %
PPn BM
10, 20
30, 40 50, 200
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH
5%
SERENDAHRENDAHNYA
15%
SETINGGITINGINYA
10%
159
75%
SAAT DAN DASAR
PEMUNGUTAN PPN DAN PPN BM
PEMUNGUTAN
PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA
KEPADA PKP REKANAN
DASAR PEMUNGUTAN
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA
TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
CONTOH
TIDAK TERUTANG PPn BM
PPN YG DIPUNGUT
10/110
TERUTANG PPn BM 20%
YG DIPUNGUT
• PPN 10/130
• PPn BM 20/130
DASAR PEMUNGUTAN
160
TATA CARA PEMUNGUTAN
REKANAN MENYAMPAIKAN
TAGIHAN KEPADA BENDAHARA
SSP
FAKTUR PAJAK
1
DIISI OLEH DAN
ATAS NAMA
REKANAN
DITANDATANGI
OLEH
BENDAHARAWAN
2
3
KPP
ARSIP PKP REKANAN
BENDAHARA
DICAP OLEH BENDAHARA
DISETOR TGL ..... DAN
DITANDATANGANI BENDAHARA
161
TATA CARA PENYETORAN
PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT
BENDAHARA
DISETOR
SSP
PKP REKANAN
1
KPP MELALUI BANK/POS
2
LAMPIRAN SPT MASA PPN
3
BANK PERSEPSI/POS & GIRO
4
5
ARSIP BENDAHARA
BANK PERSEPSI/
KANTOR POS DAN GIRO
DLM HAL TGL 7
BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN
PD HARI KERJA BERIKUTNYA
SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 7 BULAN TAKWIM
162
BERIKUTNYA SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
TATA CARA PELAPORAN
PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
OLEH BENDAHARA
LAPORAN
PEMUNGUTAN
PPN/PPn BM
KPP DGN DILAMPIRI
FP LEMBAR KE-3
ATASAN BENDAHARA)*
1
2
3
ARSIP BENDAHARA*)
*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM
ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH
PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH
ARSIP BENDAHARA
SELAMBAT-LAMBATNYA
AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR
DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH
PADA HARI LIBUR PELAPORAN
DILAKUKAN PADA HARI KERJA
BERIKUTNYA
DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR”
DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN 163
SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT
DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
PEMBAYARAN YANG
TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH
DALAM HAL
PEMBAYARAN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH
PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN
PENERBANGAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU
DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK
DIPUNGUT
164
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH RP 1.000.000,00 DAN
MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPN BM
CONTOH
A
HARGA JUAL
PPN= 10 % X Rp 800.000
PPn BM=20 % X Rp 800.000
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM
Rp 800.000,00
Rp
80.000,00
Rp 160.000,00
Rp 1.040.000,00
DIPUNGUT
PPN/PPn BM
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-
B
HARGA JUAL
PPN= 10 % X Rp 800.000
PPn BM= 10 % X Rp 800.000
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM
Rp 960.000,-  Rp 1.000.000,DIPUNGUT PPN/PPn BM :
- PENYERAHAN OLEH BKN PKP
- DENGAN PO/SPK
Rp 800.000,00
Rp 80.000,00
Rp 80.000,00
Rp 960.000,00
TIDAK DIPUNGUT
PPN/PPn BM
PPN/PPn BM TERUTANG 165
DISETOR SENDIRI
OLEH PKP
Hubungi kami di:
Kring Pajak
500-200
Email
:
Website:
166
[email protected]
[email protected]
www.pajak.go.id
SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA APBN/APBD
APBN/
APBD
PAJAK
KEMENTERIAN/
LEMBAGA NEGARA
KEGIATAN
OPERASIONAL
167
KEWAJIBAN UMUM
PERPAJAKAN
• Mendaftarkan diri untuk mendapatkan
NPWP
• Menyetor pajak terutang setelah terlebih
dahulu menghitung & memotong/
memungut;
• Melaporkan pajak terutang ke KPP atau
KP2KP dengan menggunakan SPT.
Pajak Pusat
Kas negara
UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI BANK-BANK ATAU
KANTOR POS
LAPOR
Kantor Pelayanan
Pajak
SPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP
SANKSI TERLAMBAT SETOR
• Menurut Pasal 9 ayat (2a) UU No. UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007,
pembayaran atau penyetoran pajak yang
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo
penyetoran dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga 2% per bulan dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal
pembayaran.
SANKSI TIDAK ATAU
TERLAMBAT MELAPOR
• Menurut Pasal 7 UU No. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2010, apabila Surat
Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana telah ditentukan, dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya,
dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
Bea Meterai
BEA METERAI
Dokumen menyangkut dengan
kontrak/perjanjian dikenakan Bea Meterai
dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
Surat yang memuat jumlah uang , yaitu :
• yang mempunyai harga nominal sampai
dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;
• yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp
250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif
sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
• yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan
Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,00
(enam ribu rupiah).
Contoh 1 PPh Pasal 21 :
Instansi X mendapat dana Bantuan Sosial. Dana tersebut
dimanfaatkan untuk melaksanakan pelajaran tambahan
dengan melibatkan/mempekerjakan 2 orang guru PNS
(Surya Golongan IV/A dan Awan, Golongan II/D) untuk
mengajar dengan honor masing-masing sebesar Rp
500.000.
PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebesar :
Surya
Jumlah Honor Bruto X Tarif (15%) = 500.000 X 15% = Rp
75.000
Awan:
Jumlah Honor Bruto X Tarif (0%) = 500.000 X 0%
= Rp 0
Honor yang diterima Surya dipotong 15% (diluar
penghasilan rutin bulanannya/gaji), karena Surya adalah
guru PNS dengan golongan IV/A.
Bendahara dimohon untuk menerbitkan Bukti
Potong PPh Pasal 21 Final untuk Surya agar dapat
dilaporkan pada SPT Tahunan yang bersangkutan.
Contoh 2 PPh Pasal 21 :
Lembaga Pendidikan X memanfaatkan jasa tenaga ahli
konsultan pendidikan (Ali NPWP : 07.888.888.8-115.000)
dengan honor sebesar Rp 10.000.000.
PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk tenaga ahli
sebesar :
Tarif Pasal 17 X (50% X jumlah penghasilan bruto
kumulatif) = 5% X (50% X 10.000.000) = 5% X
5.000.000 = Rp 250.000
Contoh 3 PPh Pasal 21 :
Lembaga Pendidikan X mengadakan ceramah pada suatu
lokakarya sehari dengan penceramah bernama Arya (NPWP
: 14.141.414.1-115.000). Arya mendapatkan honorarium
yang sebesar Rp 2.500.000.
PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebesar :
5% X (50% X Rp 2.500.000) = Rp 62.500
PPh Pasal 21 yang harus dipotong apabila Arya tidak
memiliki NPWP sebesar :
5% X 120% X (50% X Rp 2.500.000) = Rp 75.000
Lembaga Pendidikan X dimohon untuk menerbitkan
Bukti Potong PPh Pasal 21 untuk Arya agar dapat
dikreditkan pada SPT Tahunan yang bersangkutan.
Contoh 4 PPh Pasal 21 :
Lembaga Pendidikan Y mempekerjakan 1 orang tukang (Ananda, NPWP
: 07.999.999.9-115.000) untuk membersihkan gedung sekolah selama 2
hari pada tanggal 10-11 Juli 2011. Upah seharinya sebesar Rp 300.000.
Karena upah yang diterima oleh orang tersebut seharinya melebihi Rp
150.000, tetapi sebulannya kurang dari Rp 1.320.000, maka PPh Pasal
21 yang harus dipotong adalah
Upah 2 hari – (150.000 X 2 hari)) X Tarif = ((300.000 X 2) – (150.000 X
2)) X Tarif 5% = (600.000 - 300.000) X 5% = Rp 15.000
Lembaga Pendidikan Y dimohon untuk menerbitkan Bukti
Potong PPh Pasal 21 untuk Ananda agar dapat dikreditkan pada
SPT Tahunan Ananda.
PERHATIAN !!!
 Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu
penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada
bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA
dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah
dikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksi
pembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh
rekanan bukannya oleh bendaharawan.
 Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM
TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikan
rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
 Setiap rekanan/WP yang menerbitkan/membuat Faktur
Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, diancam
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua)
kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak
6 (enam) kali julah pajak dalam faktur pajak (Pasal 39A
huruf b UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2010.
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer
Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang :
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,Penghitungan PPN : Rp 11.000.000 X 10/110 = Rp 1.000.000
185
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 23
Contoh 1
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan
komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,Contoh 2
Drs. Slamet, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di
Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis
di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
186
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-
Contoh 1 PPh Pasal 4 ayat (2) :
Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa
Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT.
Konstruksi (NPWP : 02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki
kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp 500.000.000
(lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp
50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2011. Maka pajak
yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah :
Nilai Kontrak
Rp
500.000.000
PPN
Rp
50.000.000
Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi)
Rp
550.000.000
PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong :
Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 =
Rp 10.000.000
PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000
=
Rp 50.000.000
Total PPN dan PPh dipungut/dipotong = Rp 60.000.000
Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPh
dipungut/dipotong) : Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp
Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) :
Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepada
Pulan (NPWP : 07.777.777.7-115.000), selama 2 bulan dengan harga
sewa sebesar Rp 4.000.000 pada tanggal 07 Juli 2010.
Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa tersebut
adalah :
PPh Pasal 4 ayat (2) = Tarif X Harga Sewa
= 10% X 4.000.000 = Rp 400.000
Dibayar kepada Pulan (Harga sewa – PPh
dipotong) : Rp 4.000.000 - Rp 400.000 = Rp 3.600.000.
Kode SSP
No
Jenis Pajak
1
PPh Pasal 21
2
PPh Pasal 21
3
PPh Pasal 22
4
PPh Pasal 23
5
PPh Final Pasal 4
ayat (2)
MAP/Kode
Kode Jenis
Jenis
Jenis Pajak
Setoran
Setoran
411121
100
Masa PPh Pasal 21
411121
402
Ph Final Pasal 21 atas honorarium
atau imbalan lain yang diterima
Pejabat Negara, PNS, anggota
TNI/POLRI dan para pensiunnya
411122
900
Pemungut PPh Pasal 22
411124
104
PPh Pasal 23 atas Jasa
411128
402
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan
No
Jenis Pajak
MAP/Kode
Kode Jenis
Jenis
Jenis Pajak
Setoran
Setoran
6
PPh Final Pasal 4
ayat (2)
411128
403
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan
7
PPh Final Pasal 4
ayat (2)
411128
405
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Hadiah Undian
8
PPh Final Pasal 4
ayat (2)
411128
409
PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Jasa Konstruksi
9
PPN
411211
900
Pemungut PPN Dalam Negeri
www.pajak.go.id
Ayo Peduli
Pajak