Transcript PAN_Materi 6_ Bureaucratic_Prominent dan Party Prominent 2013

BUREAUCRATIC-PROMINENT
POLITICAL REGIMES
Lina Miftahul Jannah
Sistem Politik-Birokrasi di Negara
Berkembang
 Birokrasi militer-sipil memegang posisi kunci
dalam penentuan kebijakan
 Elit (tradisional) dalam struktur masyarakat
secara aktif menggunakan kekuasaan untuk
memberikan pengaruh politik
 Sistem parpol yang kompetitif belum terbangun
 Tidak ada partai massa dominan untuk
memobilisasi dukungan bagi rezim
Tipe dalam Bureaucratic Prominent
Political Regimes
Traditional
Elite Systems
Personalist
Bureaucratic
Elite Systems
Collegial
Bureaucratic
Elite Systems
Pendulum
Systems
TRADITIONAL ELITE SYSTEMS
 Elit politik dominan memiliki kekuasaan yang
mapan dalam sistem sosialmonarki atau
status aristokratik
 Negara/Bangsa yang menerapkan sistem ini
jumlahnya menurundiganti melalui kudeta
militer atau komunis (Afganistan, Libya,
Kamboja dan Laos)
 Traditional Elite System : (1)Ortho-traditional
regimes dan (2) neo-traditional regimes
Ortho-traditional Regimes
 Umum terbentuk di negara berkembang, memiliki




sejarah panjang, statis, tidak bertahan lama
Elit politik : keluarga yang berkuasa dengan
legitimasi kemonarkian
Mendukung moderninsasi dengan batas tertentu
untuk mempertahankan status quo
Menekankan pada industrialisasi dan pelayanan
publik, terutama karena memiliki sumber daya
minyak bumi
Politik kompetitif tidak diijinkan dan parpolkelompok kepentingan dengan berbagai program
sangat lemah
Ortho…
 Kelompok keluarga yang berkuasa mengandalkan
kekuatan militer dan birokrasi sipil
 Birokrasi sebagai penggerak namun efektifitasnya
berdasarkan karakteristik tradisional
 Contoh negara : Saudi Arabia
 Keluarga Kerajaan mengelola masyarakat dengan solidaritas
internal berdasar nilai tradisional
 Keluarga kerajaan menguasai posisi penting dan elit tradisional
masyarakat menguasai eselon teratas
 Birokrasi Saudi yang terus berkembang menerapkan aturan baru
dalam formulasi dan administrasi program pembangunan namun
tidak mampu memenuhi tuntutan publik
 Reformasi administrasi hanya bersifat formalitas
Neo-Traditional Regimes : Iran
 Tradisi monarki menjadi kekuatan dan pemersatu




institusi dan masyarakat menjadi bagian dari sistem
monarki
Shah Reza Pahlevi : “White Revolution” investasi
infrastruktur untuk meningkatkan produksi dan
fasilitas komunikasi serta memperkuat militer
Minimal “trickle down” efek
Kekuasaan politik dan birokrasi tersentralisasi
dibawah Shah Iran
New Class : professional-bureaucratic intelligentia
direkrut oleh Shah untuk menempati posisi
pemerintahanmeningkatkan level kompetensi,
mengurangi ketergantungan atas elit tradisional dan
memperkuat posisi politik Shah
Neo…
 Pengganti Rezim Shah : tidak di dominasi militer dan
birokrasielit tradisional rezim dengan orientasi
berbeda yang diinsiprasikan dan didominasi
pemimpin Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini
 Konsolidasi kekuasaan berhasil dilakukan oleh elit
baru namun membentuk faksionalisasi elit
 Hashemi Rafsanjani (1989) pengganti Ayatullah elit
yang moderat, transisi masih menerapkan kekuasaan
rezim
 Peran birokrasi (sipil-militer) berperan penting dalam
menentukan kelangsungan kekuasaan
Shahberperan dalam revolusi Iran
Neo…
 Periode 1979-1982 : repolitisasi untuk
mengembangkan nilai Islam dan ideologi rezim
baru
 Pemimpin institusi pemerintahan ditentukan oleh
pusat
 Aktivitas pemerintahan diperluas untuk
nasionalisasi bank swasta, perusahaan asuransi,
industri besar dan perdagangan LN
 Institusi berbasis revolusi dibuat untuk
memperkuat rezim baruGarda Revolusi yang
terpisah dari struktur konvensional militer
PERSONALIST BUREAUCRATIC ELITE SYSTEMS
 Kekuasaan ditangan satu orang (dominan) dan bergantung




pada birokrat profesional untuk kelangsungan rezim
umumnya berasal dari pemimpin militer (Caudillo/
Strongman)
Pola umum berkuasanya Caudillo sebagai dampak dari
political chaos
The Personalist Leader menjaga agar posisi penting
pemerintahan diberikan kepada indvidu yang menjadi subordinat dan pendukungnya
Pejabat negara dan kelompoknya tidak dapat menghindari
bahwa kekuasaan yang dimilikinya berasal dari koersif
Karakteristik sistem administrasi personalist: sentralistis,
menentukan semua kebijakan, pejabat negara dipilih
berdasarkan kriteria penguasa, birokrasi berdasarkan
patriarchal community, pejabat negara yang loyal akan
mendapatkan reward
General Jorge Ubico (1930-1944)
Guatemala
 Karakteristik elit politik (Amerika Latin) : pemilik tanah
perkebunan, pejabat senior militer, keluarga
bangsawan dan perwakilan kepentingan bisnis asing
 Birokrasi Guatemala : disiplin kaku dan loyalitas
absolut, keputusan dan pemerintahan ditentukan oleh
Ubico dalam setiap rapat yang dipimpinnya di the
National Palace
 Pengaruh birokrasi ala Ubico : resistensi terhadap
perubahan dan mengakarnya loyalitas absolut
General Idi Amin Dada (1971-1979) Uganda
 Kudeta militer menjatuhkan Presiden Milton Obote
 Military Ethnocracy : penggabungan tentara tradisional




dengan faktor kekuasaan etnis sebagai basis organisasi
politik dengan military technocracy
Birokrasi pemerintahan berakar pada sistem kolonial
Inggris
Setelah kemerdekaan : pribumi mengambil alih jabatan
yang dikuasai oleh non-pribumi
Aktifitas pemerintahan berbasis pada pendidikan Barat
karir sebagai birokrat menjadi posisi yang prestisius
Terbentuknya military-bureaucratic elitist regime dengan
kekuasaan berada di tangan individu dan akses
mengontrol politik dimungkinkan karena latar belakang
militer
COLLEGIAL BUREAUCRATIC ELITE SYSTEMS
 Penguasaan politik oleh suatu kelompok eksklusif dengan




latar belakang profesional birokrat militerCollegial atau
Junta
Junta yang terbentuk tidak hanya beranggotakan militer
tetapi juga kelompok sipilumumnya Junta yang
membentuk rezim beranggotakan pejabat militery yang
setingkat
Pemimpin Junta adalah pemimpin kudeta militer yang
dilakukan
Pengukuhan pemerintahan militer memiliki kewajiban
untuk melindungi kepentingan nasional 
menterjemahkan kepentingan nasional dan konstitusi
dengan dasar ini terlibat langsung dalam kehidupan politik
Kudeta militer melibatkan politisi sipil untuk memberikan
opini publik yang positif dan menjalankan rezim baru
COLLEGIAL…
 Politisi sipil (swingman) akan ditunjuk untuk menduduki
jabatan penting pasca kudeta atau sebagai gubernur
 Kehadiran politisi sipil moderat dapat menimbulkan
konflik internal karena keinginannya untuk membentuk
pemerintahan sipil dan normalisasi konstitusi
perubahan koalisi terjadi menggantikan anggota junta
lama
 Junta militer secara gradual akan menerapakan
pemerintahan sipil untuk menutupi kontrol militer yang
dilakukan
 Perkembangan : pemimipin militer (sipil) memilih
instrumen parpol dominan sebagai motor penggerak
pemerintahannya dengan tetap mengontrol pilihan politik
Tipe Collegial…
 Mesir penguasaan parpol dominan oleh pemimpin





militer
Korea Selatan : militer menempati jabatan politik dan
pemerintahan (sipil) dengan melapaskan atribut miiliter
Negara Barat : militer kembali ke barak
Birokrasi : antara tipe pemimpin militer dan sipil-militer
koalisi
Rezim Koalisi : keseimbangan kerjasama memberikan
kesempatan kepada birokrat sipil untuk terlibat dalam
pengambilan keputusan politik dan melindungi
kelompok kepentingan
Junta militer menempatkan birokrat sipil secara subordinat tetapi tidak dapat mengabaikan kerjasama yang
dibangun untuk menjalankan rezim
PENDULUM SYSTEM
 Pergeseran kekuasaan politik dan birokrasi sipil-
militer
 Brazil :
 Kolaborasi milier dan birokrat sipil yang secara
bertahap memberikan kesempatan bagi kompetisi
politik
 Memberikan jalan bagi kepemimpinan politik sipil :
pemilu tidak langsung thn 1985 dan pemilu langsung
1989
 Awal kemerdekaan dari Portugal : periode Monarki
 Pembentukan konstitusi federal dan terpilih presiden
baru tidak lepas dari intervensi militer
Pendulum…
 Presiden Getulio Vargas (1930) terpilih melalui
kudeta dan memerintah secara ototiter
 Presiden Jao Goulart (1961) terpilih sebagai
presiden setelah menggantikan Presiden
Quadros
 Pemerintahan Goulart : korupsi merajalela,
bersimpati pada komunis, ekonomi terpuruk di
kudeta oleh militer
POLITIK
 Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem
politik yang menyangkut proses penentuan dan
pelaksanaan tujuan-tujuan dari sebuah sistem
PARTAI POLITIK
 Kelompok yang terorganisir, yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan
cita-cita yang sama
 Tujuannya memperoleh kekuasaan politik dan
melalui kekuasaan tersebut, mereka
melaksanakan kebijakan
FUNGSI PARTAI POLITIK
 Sarana komunikasi politik
 Sarana sosialisasi politik
 Sarana rekrutmen politik
 Sarana pengatur konflik
JENIS PARTAI POLITIK
 Partai massa: memiliki jumlah anggota yang
besar. Kelemahannya masing-masing aliran
berusaha memaksakan kepentingan
 Partai kader: memiliki keketatan organisasi dan
disiplin kerja dari anggota yang terpilih melalui
saringan
 Partai patronase: memiliki organisasi nasional
yang tidak ketat, disiplin yang lemah, hanya
bertujuan memenangkan pemilu
Hubungan kekuasaan partai
politik dan birokrasi
Partai Politik
Kuat
Birokrasi Lemah
Kuat
Lemah
Responsible
Party
Irresponsible
Party/Bureaucratic
State
Regime of Notables
Corporatist State
Machine of
Incumbent
Political
Machine
Pemerintahan/Rezim partai
politik
 Polyarchal Competitive System
 Dominant-Party Semicompetitive System
 Dominant-Party Mobilization System
 Communist Totalitarian System
Polyarchal Competitive System
 Elite dan politiknya sukar dipisahkan
 Adanya mobilitas sosial sehingga memicu persaingan
 Konsensus politik sukar tercapai
 Mobilisasi dukungan massa dan keikutsertaan pada




program pembangunan sukar dilakukan
Birokrasi memiliki masalah internal
Adanya dukungan yang sifatnya tidak konsisten dari
pembuat kebijakan politik
Kelemahan: posisi pemerintah lemah, peraturan sukar
diterapkan
Negara yang menerapkan: PNG, Filipina, Kostarika,
Kolombia, Venezuela, Siprus, Srilanka
Dominant-Party
Semicompetitive System
 Adanya satu partai yang dominan dan
memonopoli kekuasaan politik selama
beberapa periode
 Keberadaan partai-partai lain selain partai
dominan dianggap legal dan eksis
 Munculnya elit muda, urban, sekuler, dan
berpendidikan
 Negara: Malaysia, Meksiko, India
Dominant-Party Mobilization
System
 Kurang adanya kebebasan di dalam berpolitik
 Banyak terjadi tindak kekerasan
 Partai dominan merupakan satu-satunya
partai yang diakui oleh negara
 Partai selain partai dominan dikontrol secara
ketat
 Menitikberatkan pada peran seorang
pemimpin
 Negara: Mesir, Tanzania, Senegal, Zambia,
Bolivia
Communist Totalitarian System
 Terjadi monopoli kekuasaan oleh satu partai, model





politik totalitarian, dan ideologi Marxist Leninist
Tidak mengenal adanya legitimasi oposisi secara
terbuka karena ideologi komunis yang mendominasi
tiap segi kehidupan
Terjadi mobilisasi massa karena adanya unsur
paksaan
Administrator berada di bawah pengaruh partai yang
berkuasa
Sistem partai tertutup dengan tujuan
mempertahankan status-quo
Negara: Kuba, RRC, Eropa Timur, Kamboja, Laos,
Korea Utara