Transcript menejemen pembiayaan - Pusat Pengembangan Praktikum STAIN

KEBIJAKAN UMUM
PENANAMAN DANA
KETENTUAN UMUM
PENANAMAN DANA
 Semua Bank Umum WAJIB memiliki
Kebijakan Umum Penanaman Dana
Bank secara tertulis
(SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir dan
SE Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31
Maret 1995)
DEFINISI
Penanaman dana adalah :
Penyediaan dana, dan/atau barang serta
fasilitas lainnya kepada nasabah, yang
tidak bertentangan dengan konsep syariah
dan Standar Akuntansi Perbankan Islam
yang berlaku.
Penanaman dana tersebut berbentuk Jual
Beli, Bagi Hasil, dan Jasa-jasa lainnya.
KUPD
(Kebijakan Umum Penanaman Dana)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prinsip Kehati-hatian
Organisasi dan Manajemen
Kebijakan Segmentasi
Kebijakan Umum Persetujuan
Dokumentasi dan Administrasi
Pengawasan
Penyelesaian Pemby. Bermasalah
Manajemen Risiko
1. PRINSIP
HATIAN
KEHATI-
Pembiayaan adalah merupakan
sebagian besar Asset Bank
Pembiayaan harus dijaga
kualitasnya
1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
PRINSIP POKOK KEHATI-HATIAN
PEMBIAYAAN PIHAK TERKAIT DAN
NASABAH BESAR
PEMBIAYAAN RISIKO TINGGI
PEMBIAYAAN YANG DIHINDARI
PENILAIAN KUALITAS
PEMBIAYAAN
KRITERIA PEJABAT PEMBIAYAAN
KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN
1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)
A. PRINSIP POKOK KEHATI-HATIAN
 Prosedur Pembiayaan yang Sehat dan
Sesuai Syariah
 Pembiayaan yang Mendapat Perhatian
Khusus
 Penyelamatan/Penyehatan
Pembiayaan
 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
(Hapus buku dan Hapus Tagih)
 Penyelesaian Jaminan
1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)
B. PEMBIAYAAN PIHAK TERKAIT DAN
NASABAH BESAR
 Batas Maksimum Pemberian Kredit
(BMPK)
 Cara Perhitungan
 BMPK Perorangan atau Kelompok
 BMPK Pihak Terkait
 BMPK Kelompok yg Sama dgn Bank
1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)
C. PEMBIAYAAN RISIKO TINGGI
(Diatur dlm SK Direksi Tersendiri)
1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)
D. PEMBIAYAAN YANG DIHINDARI
 Pembiayaan Tidak Sesuai Syariah
 Pembiayaan Untuk Spekulasi
 Pembiayaan Tanpa Informasi
Keuangan yang Tidak Memadai
 Pembiayaan Pada Sektor Usaha yang
Tidak Dikuasai
 Pembiayaan Kepada Nasabah
Bermasalah
1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)
E. KRITERIA PEJABAT PEMBIAYAAN





Profesional,
Amanah,
Obyektif,
Cermat,
Taat azas terhadap peraturan
1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)
F. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN
 Mengacu kepada kode etik Institut Bankir
Indonesia (IBI)
1) Patuh dan taat kepada ketentuan perundangundangan dan peraturan penanaman dana
yang berlaku, baik ekstern maupun intern.
2) Melakukan pencatatan mengenai setiap
kegiatan transaksi yang terjalin dengan
kegiatan banknya.
3) Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak
sehat.
1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)
F. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN
(cont’d..)
4) Tidak menyalahgunakan wewenangnya
untuk kepentingan pribadi.
5) Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam
pengambilan keputusan dalam hal terdapat
pertentangan kepentingan.
6) Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
1. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…)
F. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN
(cont’d..)
7) Memperhitungkan dampak yang merugikan
dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank
terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan
lingkungan.
8) Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun
yang dapat memperkaya diri pribadi maupun
keluarganya sehingga mempengaruhi
pendapat profesionalnya dalam penilaian
atau keputusan penanaman dana.
9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang
dapat merugikan citra profesinya.
2. ORGANISASI & MANAJEMEN
PERANGKAT ORGANISASI DAN
MANAJEMEN PEMBIAYAAN
 Komite Kebijakan Pembiayaan
 Komite Pembiayaan
2. ORGANISASI & MANAJEMEN (cont’d…)
KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
 Keanggotaan
 Fungsi
 Tugas
2. ORGANISASI & MANAJEMEN (cont’d…)
KOMITE PEMBIAYAAN
 Keanggotaan
 Tugas
 Tanggung Jawab
3. KEBIJAKAN SEGMENTASI
PENENTUAN SEGMENTASI





Visi
Misi
Strategi Dasar
Tujuan Pembiayaan
Kriteria Segmentasi
3. KEBIJAKAN SEGMENTASI (cont’d..)
SEKTOR EKONOMI
Pertanian, perburuan dan sarana pertanian
Pertambangan
Industri Pengolahan
Listrik, gas dan air
Konstruksi
Perdagangan, restoran dan hotel
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
Jasa-jasa Dunia Usaha
Jasa-jasa Sosial/Masyarakat
Lain-lain
3. KEBIJAKAN SEGMENTASI (cont’d..)
 PEMBIAYAAN USAHA KECIL
 Kuantitatif
 Kualitatif
3. KEBIJAKAN SEGMENTASI (cont’d..)
PEMBIAYAAN USAHA MENENGAH
 Kuantitatif
 Kualitatif
4. KEBIJAKAN PERSETUJUAN
KONSEP HUBUNGAN TOTAL
PEMOHON
 Dasar persetujuan adalah atas seluruh
aspek transaksi penanaman dana dari
pemohon
 Penilaia yg Komprehensif, harus
tercermin dalam analisa penanaman
dana.
4. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..)
PENETAPAN BATAS WEWENANG
PERSETUJUAN
 Dituangkan secara tertulis dalam Keputusan
Direksi
 Setiap pembiayaan harus memperoleh
persetujuan dari pejabat yang berwenang
 Kewewenang memutus ditentukan, al :
berdasarkan kemampuan, kematangan,
pengalaman dan pengetahuan pejabat yang
bersangkutan
 Setiap persetujuan pembiayaan harus
dilakukan secara tertulis
4. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..)
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMUTUS
PEMBIAYAAN
Memastikan agar sesuai asas-2 pembiayaan
yang sehat dan sesuai prinsip syariah
Memastikan agar sesuai dengan KUPD dan
PUPPD
Memastikan agar berlandaskan penilaian yang
jujur, obyektif, cermat dan seksama
Meyakini bahwa pembiayaan dapat dilunasi
kembali pada waktunya dan tidak akan
bermasalah (problem loan).
4. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..)
PROSES PERSETUJUAN




Permohonan
Analisa
Rekomendasi
Persetujuan
4. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..)
AKAD PEMBIAYAAN
 Memenuhi keabsahan dan
persyaratan hukum syariah serta
hukum positif yang dapat melindungi
kepentingan bank.
 Memuat seluruh ketentuan dan
persyaratan-persyaratan yang telah
disetujui oleh Komite Pembiayaan.
4. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..)
PRINSIP PERSETUJUAN PENCAIRAN
PEMBIAYAAN
 Pencairan hanya dapat dilakukan
apabila seluruh syarat-syarat yang
ditetapkan telah dipenuhi oleh
pemohon.
 Pastikan bahwa seluruh aspek syariah
dan yuridis telah dipenuhi dan telah
memberikan perlindungan yang
memadai bagi Bank.
5. DOKUMENTASI & ADMIN.
DOKUMENTASI PEMBIAYAAN
 Jenis Dokumen
 Pengecekan Keabsahan Dokumen
 Penyimpangan dan Penggunaan
Dokumen
 ADMINISTRASI PEMBIAYAAN
 Penatausahaan Pembiayaan
6. PENGAWASAN
PRINSIP PENGAWASAN
 Pencegahan Dini Terhadap Kerugian
Pembiayaan
 Pengawasan
Melekat
Atas
Pelaksanaan Pembiayaan
 Audit Intern Aspek Pembiayaan oleh
SKAI
6. PENGAWASAN (cont’d…)
OBJEK PENGAWASAN
 Pejabat
Pemby.
Bank
yg
 Jenis Pembiayaan
Terkait
dengan
6. PENGAWASAN (cont’d…)
 RUANG LINGKUP FUNGSI
PENGAWASAN
 Kebijakan Umum dan Peraturan Perundangundangan yang Berlaku
 Monitoring Pembiayaan
 Mengawasi Penilaian Kolektibilitas Pembiayaan
sesuai Ketentuan Bank Indonesia
 Pembinaan Kepada Nasabah Pembiayaan
 Memantau Pembiayaan Kepada Pihak Terkait dan
Nasabah Pembiayaan Besar
 Memantau Pengadministrasian Dok. Pembiayaan
 Memantau Kecukupan Jumlah PPAP
6. PENGAWASAN (cont’d…)
STRUKTUR PENGENDALIAN
INTERN (SPIN)
 Penerapan SPIN Pembiayaan
 Cakupan SPIN Pembiayaan
 Kajian Berkala Efektifitas Atas SPIN
Pembiayaan.
6. PENGAWASAN (cont’d…)
PENGAWASAN MELEKAT
 Pejabat dan Satuan Kerja yang
Bertanggungjawab
 Fungsi Pengawasan Pembiayaan
 Laporan Pengawasan Pembiayaan
6. PENGAWASAN (cont’d…)
AUDIT INTERN
 Wajib dilaksanakan secara rutin dan
berkesinambungan.
 harus sesuai dengan Standar Pelaksanaan
Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang
ditetapkan oleh BI
 Antara pengawas dan auditee harus terjalin
kerjasama yang baik, scr transparan dan
obyektif.
 Dalam hal ditemukan adanya indikasi
penyimpangan, dan auditor berusaha untuk
menghindar atau tidak menyelidiki lebih lanjut
karena tidak ingin melibatkan diri (menjaga
posisi ketidatahuannya), maka auditor dianggap
telah melakukan willful blindness (kebutaan
yang disengaja).
7. PENYELESAIAN
PEMBY.BERMASALAH
TATA CARA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH
 Pendekatan Pembiayaan Bermasalah
 Pembiayaan Dalam Pengawasan Khusus
 Evaluasi Pembiayaan Bermasalah
7. PENYELESAIAN
PEMBY.BERMASALAH (cont’d…)
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG
TIDAK DAPAT DITAGIH
Mengusulkan cara-2 penyelesaian
pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih
kepada Direksi.
Melaksanakan penyelesaian pembiayaan
yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara
penyelesaian yang disetujui Direksi.
Pembiayaan yang tidak dapat ditagih serta
cara penyelesaiannya wajib segera
dilaporkan dan dimintakan persetujuannya
secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
8. MANAJEMEN RISIKO
RUANG LINGKUP
 Kegagalan Pemenuhan Kewajiban oleh Nasabah
 Sumber Risiko
 Pengaturan Risiko yg Melekat pd Seluruh
Portofolio
 Pengembangan Strategi Risiko
 Identifikasi dan Analisa Risiko
 Pengukuran Risiko
 Penetapan Limit
 Pemantauan dan Pelaporan Risiko
 Kebijakan terhadap Kondisi Tidak normal
8. MANAJEMEN RISIKO (cont’d…)
RISIKO LAIN YANG TERKAIT







Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Risiko
Pasar
Likuiditas
Operasional
Hukum
Reputasi
Strategi
Kepatuhan
Alhamdulillah
...Semoga Bermanfaat...