Transcript PRESENTASI DIRJEN 1 PEBRUARI 2011

PENYUSUNAN LPPD
• UU 32/2004 memberikan kewenangan kepada
Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.
• Kepala Daerah wajib melaporkan penye. pemh
daerah. (LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD).
• Kepala Daerah menyampaikan LPPD kpd
Pemerintah.
– LPPD Prov, kpd Presiden RI melalui Mendagri.
– LPPD Kab/Kota kpd Mendagri melalui Gubernur.
• Prinsip penyusunan LPPD,
– Transparansi, dan
– Akuntabilitas.
• LPPD mencakup pelaporan atas:
– Peny. urusan desentralisasi, (urs. Wajib & Pilihan)
– Tugas pembantuan, dan
– Tugas umum pemerintahan,
• LPPD, bahan evaluasi utk pembinaan thdp pemerintahan
daerah.
• LPPD, sumber informasi utama memuat data informasi
IKK utk EKPPD (Pasal 16, PP 6/2008).
• LPPD disyaratkan menyajikan data informasi yang akurat,
handal dan akuntable .
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KINERJA
• Data akurat, handal & akuntable, evaluasi dapat
menghasilkan rekomendasi, saran, dan peringkat
yang tepat.
• Pemda mengambil langkah-langkah kongkrit
– Mengimplementasikan ”Sistem Pengukuran Kinerja
Mandiri” (self assessment) sebagaimana amanat Pasal
32 sd 40, PP 6/2008, dan
– Mengembangkan Sistem Informasi Kinerja di
lingkungan Pemerintahan Daerah, terintegrasi antar
SKPD di lingkungan Pemda.
FORMAT LPPD TAHUN 2010 DAN IKK
• Dasar Penyempurnaan: Pengalaman dan
praktik-praktik.
• Menjembatani (bridging) dan mensingkronkan
data informasi pada LPPD dengan data
informasi yg digunakan pada IKK.
• Memudah pengisian, meningkatkan kualitas
data.
EKPPD TERHADAP LPPD
• Prinsip pelaksanaan evaluasi:
– transparansi ,dan
– akuntablitas.
• Tujuan utama,
– Menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
– Mengetahui keberhasilan, dan kegagalan capaian kinerja.
– Memeringkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,
• Metode:
– memperbandingkan capaian kinerja antar tingkatan
pemerintahan.
• EKPPD dilakukan tehadap:
– Pengambilan keputusan, Kepala Daerah dan DPRD.
– Pelaksanaan kebijakan daerah, SKPD.
PELAKSANA EKPPD
• Tim Nasional EPPD dibantu oleh Tim Daerah EPPD.
• Tim Nasional EPPD, melakukan EKPPD secara Nasional
terhadap:
– LPPD Provinsi.
– LPPD Kabupaten/Kota.
• Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD secara regional
terhadap LPPD kabupaten dan kota, di wilayah Provinsi.
Dalam rangka LPPD 2010, Pemerintah provinsi
mensosialisasikan Format LPPD dan IKK, kepada
pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya.
EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010
• Diawali (starting point) dengan penyampaian LPPD
kepada Pemerintah, paling lambat 31 Maret 2011.
• Tim Teknis Nasional EPPD, akan memantau langsung
ketepatan penyampaian LPPD kabupaten dan kota
Tahun 2010 kepada Gubernur.
• EKPPD dilakukan secara berjenjang dari Tim Daerah ke
Tim Nasional EPPD.
• Laporan hasil evaluasi, rekomendasi, pemeringkatan,
pengumuman, dan pemberian penghargaan akan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan.
HASIL EVALUASI
• Bahan meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
• Bahan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga
Non Kementerian untuk meningkatkan kinerja dengan
program pengembangan kapasitas sesuai dengan
kebutuhan pemerintah daerah.
• Pemeringkatan terhadap kinerja penyelenggaraan
pemerintahan masing-masing daerah.
• Hasil pemeringkatan terhadap LPPD Tahun 2010, akan
diumumkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia
pada peringatan Hari Otonomi Daerah pada Tahun
2012.
BEBERAPA HAL PENTING
• Pemda diharapkan:
– mengimplementasikan Sistem Pengkr Kinerja Mandiri (self
assesment) dan
– mengembangkan Sistem Informasi Kinerja.
– SKPD diminta dan wajib mereviu IKK, sebelum disusun dan
diintegrasikan ke dalam LPPD.
• Tujuan EKPPD menilai kinerja PPD sebagai bahan untuk program
pengembangan kapasitas dalam rangka meningkatkan kinerja Pemda.
• LHE digunakan utk menentukan peringkat dan status kinerja. Status
kinerja dibagi dalam 4 (empat) kategori berprestasi :
– Sangat Tinggi
– Tinggi,
– Sedang, dan
– Rendah
• Pemprov mensosialisasikan Format LPPD dan Format IKK kpd Kab/Kot.