Arahan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Download Report

Transcript Arahan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

ARAHAN
DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
Disampaikan dalam :
WORKSHOP TEMU USAHA DALAM RANGKA EVALUASI KINERJA
PENANAMAN DAN PELUANG DUKUNGAN INVESTASI HUTAN TANAMAN
TAHUN 2014
(UU No 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan)
1. MENGATUR,
MENGURUS HUTAN,
KAWASAN HUTAN &
HASIL HUTAN
MANFAAT &
LESTARI
KERAKYATAN
KEADILAN
KEBERSAMAAN
KETERBUKAAN
KETERPADUAN
PENGUASAAN
HUTAN OLEH
NEGARA
WEWENANG
PEMERINTAH
2. MENETAPKAN
STATUS WILAYAH
TERTENTU SBG
KAWASAN HUTAN /
KAWASAN HUTAN SBG
BUKAN KAWASAN
HUTAN
3. MENGATUR &
MENETAPKAN HUB
HUKUM ANTARA
ORANG DG HUTAN
SERTA MENGATUR
PERBUATAN HUKUM
MENGENAI
KEHUTANAN
KEMAKMURAN
RAKYAT YANG
BERKEADILAN
DAN
BERKELANJUTAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN BERAZASKAN
KEADILAN, PEMERATAAN & LESTARI
ASPEK
KELESTARIAN
ASPEK KEPASTIAN
USAHA
KEWAJIBAN
IUPHHK
KEWAJIBAN
PEMERINTAH
KELESTARIAN
PRODUKSI
KEPASTIAN KAWASAN
KELESTARIAN
LINGKUNGAN
KEPASTIAN WAKTU
USAHA
KELESTARIAN SOSIAL
BUDAYA
KEPASTIAN JAMINAN
HUKUM BERUSAHA
KAWASAN HUTAN
INDONESIA
17%
TOTAL LUAS KAWASAN HUTAN = 125,74 jt Ha
TOTAL LUAS INDONESIA = 189,31 jt Ha
66,42%
DARI LUAS DARATAN INDONESIA
Hutan Konservasi = 21,81 jt Ha
59%
24%
Hutan Lindung = 29,99 jt Ha
Hutan Produksi = 73,94 jt Ha
NO
URAIAN
JUMLAH (UNIT)
LUAS (Ha)
1.
IUPHHK-HA
276
20.799.177
2.
IUPHHK-HTI
263
10.279.909
3.
IUPHHK-RE
12
480.093
4.
IUPHHK-HTR
97 Kop
6.678 org
191.189
5.
Izin Lainnya
3.097.986
TOTAL
34.848.354
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
2010
2011
2012
2013
2014
No
Tahun
Target Tanaman
(Ha)
Realisasi Tanaman
(Ha)
Prosentase
Pencapaian
1
2010
450.000
461.760
102,33
2
2011
500.000
377.989
75,60
3
2012
550.000
401.344
72,97
4
2013
600.000
385.744
64,29
5
2014
550.000
41.899
7,62
Jumlah
2.650.000
1.667.478
62,92
252 Unit
10,05 Jt Ha
Sertifikat PHPL
& VLK : 91 UM
Prod :
21 Jt m3/Th
Luas Tanaman :
5 Jt Ha
BEDAH KINERJA
UNIT MANAJEMEN
PENANAMAN
TIDAK
MENCAPAI
TARGET
APA SEBABNYA ?
LD 43
LDC 74
LDP 92
LD
layak dilanjutkan
LDC
layak dilanjutkan dengan catatan
LDP
layak dilanjutkan dengan pengawasan
LE
layak dievaluasi
LE 27
PETA SEBARAN LE
PERMASALAHAN
SOLUSI
KONFLIK, KLAIM LAHAN OLEH MASYARAKAT, TATA
RUANG DAN KEPENTINGAN NON KEHUTANAN
PENANGANAN SECARA LANGSUNG, PENGUATAN
KAPASITAS SDM (DIKLAT PEMETAAN KONFLIK),
PENGUATAN KELEMBAGAAN
KEMAMPUAN FINANSIAL YANG RENDAH UNTUK HTI
NON GROUP DAN TIDAK TERKAIT INDUSTRI
(PENILAIAN HARGA HASIL TANAM/HARGA RENDAH).
PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
TERBATASNYA TENAGA TEKNIS BERKUALIFIKASI
SEMENTARA PEMENUHAN TENAGA TEKNIS TERBATAS
PEMENUHAN TENAGA TEKNIS MERUPAKAN KEWAJIBAN
PEMEGANG IZIN YG DIKOORDINASIKAN DENGAN
PUSDIKLAT/BDK/BP2HP
REGULASI KURANG FLEKSIBEL KETIKA DIHADAPKAN
PADA PERSOALAN LAPANGAN (FORCE MAJEUR – REVISI
RKU, HOMOGEN – IHMB).
MASIH BELUM OPTIMALNYA KOORDINASI PUSAT,
PROVINSI, KABUPATEN, PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT (PEMAHAMAN YANG BERBEDA/TIDAK
PENYEMPURNAAN REGULASI SESUAI HASIL
REKOMENDASI LITBANG KPK
KOORDINASI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN
SECARA TERUS MENERUS
Salah satu rekomendasi untuk
mengatasi permasalahan :
PENINGKATAN
KINERJA KEUANGAN
DLM RANGKA
KEPASTIAN JAMINAN
HUKUM BERUSAHA
Defisit
Defisiensi Modal
Total Liabilitas jangka pendek
Perusahaan telah melebihi
total aset lancarnya
menyebabkan
Keraguan substansial perusahaan
dalam mempertahankan
kelangsungan hidupnya (substansial
doubt about the Company’s ability to
continue as a going concern)
Kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usaha berkesinambungan tergantung kpd :
1. Peningkatan laba operasi atau
2. Dukungan keuangan dari pemegang saham
Laba
Modal Bertambah
Total Liabilitas jangka pendek
Perusahaan lebih kecil dari
total aset lancar
1.
Liabilitas jangka pendek masih
bisa ditutupi dengan laba
2. Total Aset perusahaan masih
lebih besar dari total kewajiban
(liabiltas)
Kinerja Teknis
(KualitasTegakan)
Kemampuan
Finansial Tidak
Sehat, Kualitas
tegakan bagus
Kemampuan
Finansial Sehat,
Kualitas tegakan
bagus
Kinerja
Keuangan
Kemampuan
Finansial Tidak
Sehat, Kualitas
tegakan Jelek
Kemampuan
Finansial Sehat,
Kualitas tegakan
Jelek
LABA
RUGI
KRITERIA
SANGAT LAYAK USAHA
LAYAK USAHA
KURANG LAYAK USAHA
KRISIS USAHA
TK = Total Kewajiban (Total Liabilitas)
INDIKATOR
(SLU)
LABA ≥ 2x TK
(LU)
2x TK > LABA ≥ 0
(KLU)
2x TK < RUGI < 0
(KU)
RUGI ≤ 2x TK
Kinerja Teknis
(KualitasTegakan)
LD
LDC
KU
KLU
LU
LDP
LE
SLU
Kinerja
Keuangan
2 Unit IUPHHK-HTI
27 Unit
IUPHHK-HTI
YANG
MENYAMPAIKAN
LAPORAN
KEUANGAN
6 Unit IUPHHK-HTI
18 Unit IUPHHK-HTI
1 Unit IUPHHK-HTI
OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUANG HUTAN
TANAMAN UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS
MENENTUKAN CERUK PASAR PRODUK HASIL
HUTAN YANG INTEGRATED
REDEFINISI PRODUK HASIL HUTAN MENGAKOMODIR
PRODUK CADANGAN PANGAN DAN ENERGI
UPAYA
DITJEN BUK
INSTRUMEN
PERCEPATAN
Dukungan
Pembiayaan
(BLU)
Penanganan Konflik
(Kementerian
Dalam Negeri)
Pelibatan UMKM
(Kementerian
Koperasi & UKM)
Pengembangan
Bioenergy
(Pertamina, TIGFII)
PERLU
KOMITMEN
PEMEGANG
IJIN HTI
Peningkatan Kualitas dan
kuantitas koordinasi
1.
2.
Beyond
Compliance
Compliance
Plus
 Internal Driver
 Keharmonisan dg
Lingkungan Sosial




Penambahan Modal
Peningkatan laba operasional
Restrukturisasi perusahaan
Pemetaan, Penilaian dan
Pembenahan Stategic Business
Unit (SBU) Perusahaan
3.
4.
5.
6.
EFEKTIFKAN KOORDINASI
DGN PEMDA prop/kab
TINGKATKAN PRODUKTIVITAS
MELALUI KREATIFITAS
YANG INOVATIF DAN APLIKATIF
 Kerjasama dg Litbang
 Sesuaikan kelas perusahaan
 Penerapan Silvikultur
Skema agroforestry
Tumpang sari
Silvopasteur
TINGKATKAN KEMAMPUAN
KEMITRAAN DG MASYARAKAT
PATUH HUKUM
Hanya memenuhi
kewajiban sesuai
peraturan
Merupakan
kebutuhan untuk
mempertahankan
Eksistensinya
TINGKATKAN KINERJA KEUANGAN
INDUSTRI ALTERNATIF
Mengembangkan industri alternatif
yang memiliki pangsa pasar