Hukum Pendaftaran Tanah Pertemuan 11

Download Report

Transcript Hukum Pendaftaran Tanah Pertemuan 11

Pertemuan ke-

Hukum Pendaftaran Tanah

Dosen : Dr. Suryanti T.Arief SH.,MKn.,MBA

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SERTA PAJAK-PAJAK

A. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

DASAR HUKUM

 Peraturan Pemerintah Nomor 1 3 Tahun 20 Pertanahan Nasional 1 0 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan

BESARNYA

(Pasal A.

1 6) Pendaftaran Peralihan Hak ( 1 %0 x Nilai Tanah) + Rp. 50.000

Perpanjangan Hak untuk HGU, HGB dan Hak Pakai (2%0 x Nilai Tanah) + Rp. 1 00.000

Pembaharuan Hak untuk HGU, HGB dan Hak Pakai (2%0 x Nilai Tanah) + Rp. 1 00.000 D.

Jasa Pelayanan Pendaftaran Tanah (lihat Lampiran PP No.

1 3)

B. PAJAK PENGHASILAN (PPh) atas PENGALIHAN HAK ATAS TANAH

DASAR HUKUM

  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun tentang Pembayaran PPh dari Pengalihan Hak atas Tanah.

1 994 Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun dan 1 996 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun (Perubahan PP No. 48 Tahun 1994) 1 999

OBYEK PAJAK

PPh dikenakan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari Pengalihan Hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan (Pasal 1 ayat 1 PP No. 48 Tahun 1 994)

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus 3.

Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus (Pasal 1 ayat 2 PP No. 48 Tahun 1994)

Pengecualian Sebagai Obyek Pajak

Pasal 5 PP No. 48 Tahun 1 994 menentukan : Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat adalah : 1.

1 Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf a dan huruf b yang jumlah brutonya kurang dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang pecah-pecah.

Pengecualian Sebagai Obyek Pajak

Orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf c Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan hibah yang diberikan kepada keluarga sedarah dari garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengecualian Sebagai Obyek Pajak

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sehubungan dengan warisan.

BESARNYA PAJAK

Pasal 4 PP No. 48 Tahun PP No. 79 Tahun 1 994 yang diubah dengan 1 999 menentukan : 1.

Besarnya Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 ayat adalah 55 dari Jumlah Bruto Nilai Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 1 Nilai pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah Nilai yang Tertinggi antara Nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Obyek Pajak tanah dan/atau bangunan ybs sebagaimana dimaksud dalam UU No.

1 2 Tahun 1 985 jo UU No.

1 2 Tahun 1 994 tentang PBB,

BESARNYA PAJAK

kecuali : a.

Dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah adalah Nilai berdasarkan keputusan pejabat ybs 3.

Dalam hal pengalihan hak sesuai dengan pengaturan lelang adalah Nilai menurut Risalah Lelang tsb.

Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah Nilai Jual Obyek Pajak sesuai dengan surat pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun ybs atau dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Obyek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak sebelumnya.

BESARNYA PAJAK

Apabila tanah dan/atau bangunan tsb belum terdaftar pada Kantor Pelayanaan Pajak bumi dan Bangunan, maka Nilai Jual Obyek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Obyek Pajak sesuai menurut surat keterangan yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah wewenangnya meliputi tanah dan/atau bangunan ybs.

RUMUS

Rumus Besarnya PPh yang harus dibayar Penjual : 5 % x (Harga Jual atau Nilai Jual Obyek Pajak, mana yang tertinggi)

C. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

CONTOH PERHITUNGAN PPh

A membeli sebidang tanah Hak Milik seluas 200m2 (dua ratus meter persegi) dari B berikut bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya, terletak di Jalan Rawa Nomor 100, Rawamangun, jakarta Timur. Dengan harga tanah Rp. 2.000.000/m2 dan bangunan seharga Rp. 500.000.000. NJOP atas tanah dan bangunan tersebut Rp. 600.000.000 dan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 80.000.000.

Berapa PPh yang harus dibayar oleh B ?

DASAR HUKUM

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan pada tanggal 1 5 September 2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 20 1 2 (Pasal 85 – 93)

OBYEK BPHTB

Obyek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Pasal 85 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2009)

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pemindahan Hak karena : Jual Beli b.

Tukar menukar c.

Hibah Hibah Wasiat Waris m.

Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan Penunjukkan pembeli dalam lelang Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap Penggabungan usaha Peleburan usaha Pemekaran usaha, atau Hadiah

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pemberian Hak Baru karena : a.

Kelanjutan pelepasasn hak atau b.

Diluar pelepasan hak

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Hak atas Tanah dimaksud adalah : 1.

Hak Milik HGU 3.

HGB Hak Pakai Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Hak Pengelolaan

BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBYEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK

  Paling rendah Rp. 60.000.000 untuk setiap Wajib Pajak (Pasal 87 ayat 4 UU No. 28 tahun 2009) Besarnya NPOP TKP untuk masing-masing daerah ditetapkan dengan Perda.

Dalam hal Perolehan hak karena Waris atau Hibah Wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi Hibah Wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000

(Pasal 87 ayat 5 UU No. 28 tahun 2009)

RUMUS BPHTB

Rumus Besarnya BPHTB yang harus dibayar: 5 % x (Harga Jual atau Nilai Jual Obyek Pajak, mana yang tertinggi, Dikurangi NPOPTKP / Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

CONTOH PERHITUNGAN BPHTB

Berapa BPHTB yang harus dibayar oleh A ?

RUMUS

 NPOPTKP minimal sebesar Rp. 60.000.000

 Untuk Perolehan hak karena Warisan / Hibah Wasiat untuk keluarga garis lurus dalam satu derajat termasuk suami isteri, minimal Rp. 300.000.000 dan ditetapkan dalam Perda masing-masing daerah.

 Untuk dapat menghitung besarnya BPHTB maka kita harus mengetahui besarnya Niali Jual Tidak Kena Pajak yang berlaku di daerah setempat

RUMUS BPHTB UNTUK WARISAN & HIBAH WASIAT

Rumus Besarnya BPHTB yang harus dibayar: 5 % x (Harga Jual atau Nilai Jual Obyek Pajak, mana yang tertinggi, Dikurangi NPOPTKP) NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) untuk Warisan atau Hibah Wasiat sebesar Rp. 300.000.000

Hukum Pendaftaran Tanah Pertemuan 11

Transcript Hukum Pendaftaran Tanah Pertemuan 11

Pertemuan ke-