Transcript Presentase GORONTALO PAWENARI

MATERI PENULISAN PROPOSAL
PENELITIAN MULTITAHUN
Disampaikan Pada Pelatihan dan Lokakarya
Penulisan Proposal Multitahun di LP2M Universitas Gorontalo
PENELITIAN HIBAH BERSAING
Persyaratan Administrasi






Tim Peneliti terdiri atas Peneliti Utama dan Anggota
Peneliti Utama sekurang-kurangnya bergelar S2
Bila Peneliti Utama berhalangan, penggantinya minimum
bergelar S2 dan berasal dari perguruan tinggi yang sama
Biodata pengusul mencerminkan track record yang relevan
dengan penelitian yang diusulkan
Jumlah anggota maksimum 3 orang (diutamakan multidisiplin).
Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan
disetujui oleh yang bersangkutan. Susunan anggota peneliti dari
waktu ke waktu dapat berubah, sesuai dengan kebutuhan
penelitian
Hanya diperbolehkan maksimum 2 kali sebagai ketua dan/atau
anggota, kecuali bagi peneliti yang berhasil mempublikasikan
hasilnya pada jurnal internasional dan memperoleh HKI dapat
mengajukan untuk periode berikutnya





Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan pada tahun
yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
Ketua peneliti tidak menjadi peneliti utama atau anggota dalam
penelitian dengan sumber dana Dikti pada tahun yang sama
Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus
terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal,
kegiatan dan hasilnya
Peneliti utama yang mewakilkan kepada anggota pada saat
pemaparan harus melimpahkan status peneliti utama kepada
anggota yang mewakili dan diketahui oleh lembaga penelitian.
Peneliti utama pengganti harus berasal dari perguruan tinggi
yang sama
Penelitian yang dihentikan sebelum masanya akibat kelalaian,
diberi sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan ke DP2M
dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut.
Substansi Penelitian
 Abstrak
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang
ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam
pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu
menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana
kegiatan yang diusulkan. Tidak melebihi 200 kata, diketik
dengan jarak baris 1 spasi.
 Bab I (PENDAHULUAN)
Latar Belakang (tidak lebih 1 halaman), tujuan khusus
(tidak lebih 1 halaman), dan Urgensi (Keutamaan)
Penelitian (tidak lebih 3 halaman)
 Bab II (TINJAUAN PUSTAKA)
State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang
sudah dicapai, studi pendahuluan yang sudah
dilaksanakan dan tidak melebihi 8 halaman
 Bab III (METODE PENELITIAN)
Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang
akan dikerjakan secara multitahun. Bagan penelitian
harus dibuat secara utuh dengan pentahapan yang jelas,
mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator
capaian yang terukur.
 Bab IV (PEMBIAYAAN)
Pembiayaan diperinci berdasarkan Tahun dan Jenis
Pengeluaran, yaitu Gaji dan Upah, Peralatan, Bahan Habis
Pakai (Material Penelitian), Perjalanan, dan Lain-lain
(Pemeliharaan,Pertemuan/Lokakarya/Seminar,
Penggandaan, Pelaporan, Publikasi).
 DAFTAR PUSTAKA
Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan
urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan
sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian
yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
 LAMPIRAN
Biodata Peneliti
 Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus
yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai
dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus
mampu Identitas peneliti serta alamat lengkap
 Pendidikan sarjana ke atas (nama perguruan tinggi
dan lokasi, gelar, tahun tamat, bidang studi)
 Pengalaman kerja dalam penelitian dan pengalaman
profesional serta kedudukan/jabatan saat ini yang
mencakup nama Institusi, jabatan, dan periode kerja
yang disusun secara kronologis
 Daftar publikasi yang relevan dengan usul penelitian
yang diajukan
Luaran Bersifat Product Oriented




Pengembangan Ipteks
Menunjang
Pembangunan
Pengembangan
Institusi






Metode
Cara
Teknik
Manual
Model
Teknologi
Kebijakan
Kriteria Penilaian
KRITERIA
1.
2.
3.
INDIKATOR PENILAIAN
Perumusan Masalah
Luaran (Proses & Produk):
- Pengembangan Ipteks
- Menunjang Pembangunan
- Pengembangan institusi
- Ketajaman Perumusan
Masalah
- Tujuan penelitian
Pentingnya penelitian yang
direncanakan
Studi pustaka/kemajuan
yang telah dicapai dan studi
pendahuluan
Desain metode penelitian
Tinjauan Pustaka
3. Metode Penelitian
4. Kelayakan
- Jadwal
- Personalia
- Biaya
- Sarana dan Prasarana
penunjang
Total
Uraian umum
Biodata
Rincian anggaran
Dukungan & sarana
penunjang
BOBOT
(%)
15
35
15
20
15
100
SKOR
NILAI
Butir-butir Penolakan
KRITERIA
INDIKATOR PENILAIAN
1. Perumusan Masalah
- Ketajaman Perumusan Masalah
- Tujuan penelitian
2. Luaran (Proses & Produk):
- Pengembangan Ipteks
- Menunjang Pembangunan
- Pengembangan institusi
Pentingnya penelitian yang
direncanakan
ALASAN PENOLAKAN
a. Perumusan masalah lemah, kurang
mengarah, tujuan penelitian tidak
jelas
b. Luaran (output) penelitian kurang
bermanfaat bagi pengembangan
ipteks, pembangunan, dan
pengembangan institusi atau tidak
berorientasi pada produk
3. Tinjauan Pustaka
Studi pustaka/kemajuan yang
telah dicapai dan studi
pendahuluan
c. Bahan kepustakaan kurang
menunjang penelitian, pustaka tidak
relevan, kurang mutakhir, umunya
bukan artikel jurnal ilmiah
4. Metode Penelitian
Desain metode penelitian
d. Metode penelitian yang dipakai
kurang sesuai untuk mencapai tujuan
penelitian..
5. Kelayakan
- Jadwal
- Personalia
- Biaya
- Sarana dan Prasarana penunjang
-
Uraian umum
Biodata
Rincian anggaran
Dukungan & sarana penunjang
e. Kelayakan pelaksanaan penelitian
(personalia, jadwal, perkiraan biaya,
dan sarana penunjang lainnya)
kurang memadai
HIBAH PENELITIAN KERJASAMA
ANTAR PERGURUAN TINGGI
Tujuan


Memberikan wadah kepada dosen/kelompok peneliti
yang relatif baru berkembang dalam kemampuan
menelitinya untuk dapat memanfaatkan sarana dan
keahlian, serta mengadopsi dan mencontoh budaya
penelitian yang baik dari kelompok peneliti yang lebih
maju di perguruan tinggi lain dalam melaksanakan
penelitian yang bermutu.
Membangun kerja sama penelitian antar perguruan
tinggi di Indonesia
Bidang yang Diusul dan Pengusul


Bidang penelitian yang dapat diusulkan: Semua bidang
ipteks
Pengusul:
• Kelompok peneliti yang relatif baru (Tim Peneliti
Pengusul, TPP)
• Kelompok peneliti lebih maju di perguruan tinggi
lain (Tim Peneliti Mitra, TPM).
Persyaratan
1.
2.
TPP terdiri atas ketua dan maksimum 2 anggota, maksimal bergelar
S2, tidak berstatus mahasiswa dan tidak memegang jabatan
struktural, dari kelompok peneliti yang relatif baru berkembang
dalam kemampuan dan pengalaman melaksanakan penelitian, serta
sarana penelitian yang relatif masih terbatas untuk topik penelitian
yang diusulkan.
TPM terdiri atas ketua dan 1 anggota, bergelar S3, berasal dari
kelompok peneliti, laboratorium, atau pusat penelitian (misalnya
pusat penelitian, Pusat Riset Unggulan Nasional/Rusnas) di
perguruan tinggi dengan track record penelitian dan publikasi yang
bermutu (misalnya hibah tim penelitian pascasarjana, penelitian
internasional, Riset Unggulan Kemitraan/RUK, Hibah bersaing) yang
menunjukkan kepeloporan dalam bidang penelitian yang diusulkan.
TPM dapat pula berasal dari perguruan tinggi luar negeri, dengan
batasan minimum 2 tahun sejak kelulusan bila TPP menempuh
pendidikan lanjut di perguruan tinggi TPM tersebut.
3.
4.
5.
6.
TPP dan TPM berasal dari perguruan tinggi yang berbeda
Topik penelitian yang diusulkan: dapat dilaksanakan
dikembangkan TPP;
Usul penelitian dibuat untuk jangka waktu 2 tahun
Biaya yang diajukan maksimal Rp. 75.000.000,00,-
dan
Kriteria Usulan


Dibuat secara bersama antara TPP dan TPM
Mendapat persetujuan (endorsement) dalam bentuk
pernyataan yang ditandatangani oleh ketua TPM yang
menyatakan bahwa
• Usulan yang diajukan memang sesuai dengan
lingkup keahlian dan bidang penelitian TPM;
• Kondisi
dan kapasitas laboratorium TPM
memungkinkan untuk menampung TPP selama
melakukan penelitian.
Tata Cara Pengusulan




Format Sampul Muka (warna Biru Muda)
Halaman Pengesahan
Sistematika Usul Penelitian
Penjelasan Tambahan
1.
2.
Mekanisme Seleksi:
• seleksi dalam 2 tahap (desk evaluasi & presentase)
• kelanjutan: evaluasi laporan dan monitoring
Daftar Pustaka:
• Keprimeran, kebaruan, & relevansi pustaka
• Disusun berdasarkan nama& tahun dengan urutan abjad
nama pengarang, tahu, judul tulisan atau buku, dan
nama jurnal atau kota & penerbit
• Hanya pustaka yang dikutip dalam Usul Penelitian
dicantumkan dalam Daftar Pustaka

Justifikasi Anggaran
1. Anggaran disusun untuk 2 tahun, ditulis dengan terperinci
dan jelas
2. Anggaran yang diajukan maksimum 75 juta/tahun dan
terperinci atas komponen berikut:
• Biaya TPP
 Biaya operasional penelitian (maks Rp. 15 juta untuk
tahun pertama dan maksimum Rp. 20 juta untuk tahun
kedua)
 Biaya ke lokasi TPM (maks 2 orang pp/tahun, at cost)
 Bantuan biaya hidup selama melakukan kegiatan
penelitian di TPM (maksimum Rp 1,5 juta/bulan.
 Honorarium per orang (10 bilan @ Rp 600 ribu/bulan)
• Biaya TPM
• Biaya TPM
 Biaya operasional penelitian
(maks Rp. 20 juta untuk
tahun pertama dan maksimum Rp. 15 juta untuk tahun
kedua, termasuk bench fee dan biaya administrasi). Biaya
untuk TPM dibayarkan oleh LP TPP sesuai dengan
tahapan kontrak.
 Honorarium (maksimum 6 bulan @ Rp. 1.000.000/bulan
untuk ketua dan Rp. 800.000/bulan untuk anggota).
Untuk TPM luar negeri tidak ada honor.
 Biaya untuk satu orang perjalanan pp ke kota TPP (at cost)
dan biaya akomodasi selama maksimum 7 hari.
Laporan Hasil Penelitian Tahunan dan
Laporan Akhir

Halaman Pengesahan

Sistematika Laporan Tahunan dan Laporan Akhir
SKIM DAN ISU-ISU STRATEGIS
PENELITIAN
A. Pengentasan Kemiskinan (Poverty Allevation)
Konsep/Pemikiran/
No
Topik Penelitian yang
diperlukan
Isu Strategis
Solusi/Pemecahan
Kompetensi/
Keahlian/ Keilmuan
yang dibutuhkan
1
Masalah kemiskinan
yang bersifat structural
(kebijakan pemerintah
dan perundangundangan)
Kebijakan makro kondusif
untuk mengurangi
kemiskinan
Kajian aspek: ekonomi,
pendidikan, kelembagaan,
peraturan perundangan untuk
mendukung kebijakan makro
pemerintah dalam pengentasan
kemiskinan
Ilmu-ilmu sosial,
pemerintahan dan
hukum, komunikasi,
administrasi, dan
politik pemerintahan
2
Masalah kemiskinan
yang bersifat sosial
kultural (pemahaman
umat beragama tentang:
ajaran agamanya,
fenomena alam, nilainilai budaya, dan nilainilai sosial)
Masalah kemiskinan
yang bersifat natural
(kondisi riil di
lapangan)
Pemahaman sosio cultural
kemiskinanan dan
terobosan yang tepat
pengentasan kemiskinan
berbasis konteks sosio
cultural local.
Kajian sosio cultural kemiskinan
yang kontekstual dengan lokalitas,
setting cultural pengembangan
model program yang tepat.
Ilmu sosial, studi
pembangunan,
ekonomi, komunikasi,
administrasi, dan
politik pemerintahan
Alternative solusi bagi
pengentasan kemiskinan
yang bersifat natural
1.
Ilmu sosial, studi
pembangunan,
ekonomi, komunikasi,
administrasi, dan
politik pemerintahan
3
2.
3.
Pemetaan komunitas
religious Indonesia dan
kondisi riil ekonominya
Kategori kemiskinan
Kependudukan
No
Isu Strategis
4
Program-program
pengentasan kemiskinan
perlu pemahamana utuh
dari aspek sosio
psikologis
5
Program-program
penanggulangan
kemiskinan
membutuhkan
pendampingan jangka
panjang.
Akses modal bagi
masyarakat marginal
(kemiskinan kota, desa,
nelayan)
6
Konsep/Pemikiran/
Solusi/Pemecahan
Topik Penelitian yang
diperlukan
1.
Pemahaman peta
Penelitian pemetaan kemiskinan,
kemiskinan dan perilaku khususnya yang menyangkut polamasyarakat miskin
pola perilaku masyarakat miskin dan
semua pihak terkait dengan proses
2.
Menemukan kunci
kemiskinan itu. Penelitian-penelitian
faktor keberhasilan (key dasar, tujuannya adalah
success factor)
mengidentifikasi faktor-faktor inti dan
pengentasan kemiskinan penyebab kemiskinan. Termasuk
lokal (basis regional,
dalam jenis penelitian ini adalah:
sosial, budaya,
psikologi ulayat, psikologi lintas
masyarakat)
budaya, sistem kepercayaan,
penelitian terapan mempelajari
bagaimana pengaruh-pengaruh
program-program intervensi sosial
pada tingkat pusat, daerah, lokal,
individual.
Pendampingan program
Kajian sistem pendampingan program
penanggulangan kemiskinan penanggulangan kemiskinana yang
yang sesuai dengan aspek
sesuai dengan aspek lokalitas
lokalitas masyarakat
masyarakat pemanfaat program
Skema permodalan yang
tepat guna
1. Kajian skema permodalan yang
tepat.
2. Model LKM yang tepat untuk
kelompok sosial tertentu (miskin
kota, buruh tani, nelayan, dsb)
3. Kemitraan usaha yang adil (tani,
nelayan, PKL)
4. Patron klain dalam usaha kecil
Kompetensi/
Keahlian/ Keilmuan
yang dibutuhkan
Ilmu-ilmu sosial,
psikologi, ekonomi
dan pembangunan.
Ilmu sosial, psikologi,
manajemen, ekonomi
pembangunan,
komunikasi,
administrasi, politik
pemerintahan
Multidisplin
Konsep/Pemikiran/
No
Isu Strategis
Solusi/Pemecahan
7
Rendahnya akses
teknologi untuk
produktivitas dan nilai
tambah
Strategi dan policy yang
tepat untuk diseminasi dan
pemanfaatan teknologi
tepat guna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
Akses pengelolaan
sumberdaya
Pengelolaan sumberdaya
yang tidak berkelanjutan
(nelayan dan pertanian)
1.
2.
3.
Kompetensi/
Keahlian/
Topik Penelitian yang diperlukan
Keilmuan yang
dibutuhkan
Kajian strategi dan policy diseminasi Multidisiplin
IPTEKS untuk produktifitas
Inovasi teknologi tepat guna untuk
meningkatkan produktifitas dan
nilai tambah usaha mikro
Inovasi teknologi untuk menunjang
nafkah ganda dan verivikasi usaha
Diversifikasi alat produksi yang
adaptif
Strategi diversifikasi usaha kecil
Model pemagangan dalam
pengembangan usaha
Pola subsidi yang efektif untuk
kesejahteraan masyarakat miskin
Kolaborasi pengelolaan sumberdaya Multidisplin
Pengelolaan sumberdaya berbasis
masyarakat
Kolaborasi sains dan pengetahuan
lokal dalam pengelolaan
sumberdaya alam
Konsep/Pemikiran/
No
Isu Strategis
Topik Penelitian yang diperlukan
Solusi/Pemecahan
9
Akses pemanfaatan
sumberdaya
Sistem pemanfaatan
sumberdaya yang
berkeadilan dan
berkelanjutan
1.
Konflik petani/nelayan dengan
pengelola kawasan koservasi
2. Konflik masyarakat/petani/nelayan/
dengan sektor lain
3. Penjaminan akses pemanfaatan
sumberdaya berbasis keberlanjutan
10
Akses pasar
Akses pasar yang adil dan
revitalisasi pasar tradisional
1.
4.
5.
Model perekonomian/koperasi yang Multidisplin
tepat
Kajian revitalisasi pusat-pusat
kegiatan ekonomi tradisional
Kajian jalur distribusi yang
berkeadilan
Kelembagaan pemasaran yang adil
Sistem proteksi dari produk impor
1.
Multidisplin
2.
3.
11
Mutu produk yang
rendah tanpa akses
penjaminan mutu
Sistem penjaminan mutu
yang aksesibel bagi
masyarakat miskin/usaha
mikro
Kompetensi/
Keahlian/
Keilmuan yang
dibutuhkan
Multidisplin
Pengembangan sistem penjaminan
mutu produk pada usaha mikro
2. Sarana perbaikan mutu
B. Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial
(Nation Integration and Social Harmony)
No
Isu Strategis
Konsep/Pemikiran/
Solusi/Pemecahan
Topik Penelitian yang diperlukan
Penggalian ilmu pengetahuan dan
kearifan lokal
2. Upaya dan model penanaman
ideologi nasional dan semangat
kebangsaan
3. Pemahaman nilai kolonialisme dan
post-kolonialisme
4. Kajian diminishing ideologi
kebangsaan
Kompetensi/
Keahlian/ Keilmuan
yang dibutuhkan
Pendidikan,
Manajemen SDM,
Sosiologi,
Psikologi,Antropologi,
Teknologi,
komunikasi,
administrasi publik,
Pemerintahan.
1
Terkikisnya rasa
nasionalisme dan
erosi ideologi
kebangsaan
Membangun karakter
bangsa dengan
menanamkan cinta tanah
air dan reinternalisasi
ideologi kebangsaan
1.
2
Terjadinya proses
pendangkalan
beragama (lebih
mementingkan
ritual daripada
hakikat)`
Pendalaman dan
penghayatan ajaran
agama-agama sebagai
pengatahuan
1.
Kajian mainstreaming
multikulturalisme
2. Studi agama-agama
3. Model masyarakat inklusi
Teologi, Sejarah,
Sosiologi,
Antropologi, Wacana
Bahasa, dan
Hermeneutika
3
Tingginya tingkat
pengangguran
intelektual
Peningkatan kualitas
penyelenggaraan
pendidikan tinggi
1.
Pendidikan sosiologi
antropologi filsafat,
administrasi, politik
dan komunikasi.
4
Rendahnya
moralitas
akademik
Pengembangan budaya
akademik
Pengembangan model budaya
akademik pada PT.
5
Budi pekerti
kurang baik
Membangun integras diri
Pengaruh liberalisasi/individualisasi
terhadap sikap mental seseorang
Pengembangan model
pembelajaran untuk mengatasi
pengangguran intelektual
2. Pengembangan transferable skills
3. Internalisasi “wirausaha”
Pendidikan,
Antropologi,
Humaniora, Sosiologi,
Teknologi
Filsafat, Pendidikan,
Kewarganegaraan
Konsep/Pemikiran/
Solusi/Pemecahan
Topik Penelitian yang
diperlukan
Kompetensi/
Keahlian/ Keilmuan
yang dibutuhkan
No
Isu Strategis
6
Pergeseran masyarakat
organik menuju
masyarakat mekanik
Pengembangan budaya
patembayan
1. Pengembangan model
budaya patembayan
2. Pengembangan
masyarakat partisipatif
3. Pengambngan wilayah
publik
Sosiologi, Sastra,
Budaya, Antropologi
7
Hilangnya identitas
politik: rendahnya rasa
solidaritas dan histori
Internalisasi nilai
pergerakan nasional
1. Reinventing nilai
sejarah gerakan
nasional
2. Peranan pemuda dalam
pergerakan nasional
Sejarah, Budaya,
Antropologi, Sosiologi,
Agama, Pemerintahan,
Politik
8
Komodifikasi (manusia
dianggap barang)
Memanusiakan manusia
1. Membangun true
consciousness
2. Pengembangan model
hubungan
emansipatoris
Sosiologi, Filsafat,
Pendidikan, Sosiologi,
Antropologi.
9
Terkikisnya budaya
lokal
Revitalisasi budaya lokal
1. Revitalisasi budaya
lokal
2. Pengembangan model
cross cultural studies
Budaya, Sosiologi,
Antropologi, Filsafat
10
Pluralisme,
sekularisme, dan
liberalisme
Sosialisasi konsep
pluralisme, sekularisme,
dan liberalisme
1. Pengembangan
toleransi
2. Pegembangan living
values education
Agama, Sosiologi,
Filsafat, Sejarah,
Bahasa.
C. Otonomi Daerah dan Desentralisasi
(Regional Autonomy dan Decentralization)
Konsep/Pemikiran/
No
Isu Strategis
Solusi/Pemecahan
1
Harmonisasi
kebijakan
disentralisasi
Topik Penelitian yang
diperlukan
Kompetensi/
Keahlian/
Keilmuan yang
dibutuhkan
1. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dihadapakan
pada permasalahan ketimpangan antar daerah (dalam
hal SDM, fiscal, ekonomi dll), variasi karakteristik
daerah, disharmoni kebijakan, dan konflik
pengelolaan sumberdaya alam. Dengan demikian
diperlukan peningkatan sinergi kebijakan
disentralisasi lintas kementerian
Formulasi format
kebijakan desentralisasi
untuk merespon
variabilitas sumberdaya
dan kemampuan antar
daerah
Hukum,
ekonomi, sosial,
politik, dan ilmu
lain yang terkait
2. Keberhalisan otonomi daerah selama ini dikuru
denhgan berbagai parameter yang dibuat oleh
berbagai isntansi.
Formulasi sinergi
kebijakan desentalisasi
keberhasilan otonomi
daerah
Hukum,
ekonomi, sosial,
politik, dan ilmu
yang terkait
2
Desentralisasi
fiskal
Transfer fiskal ditengarai masih belum cukup untuk
melakukan pembangunan daerah, hanya cukup untuk
menutupi gaji pegawai dan pengeluaran rutin lain.
Efisiensi penggunaan anggaran juga dicurigai belum
tinggi.
Formulasi alternative
kebijakan desentralisasi
fiskal untuk menjamin
ketercukupan dan
efisiensi
Hukum,
ekonomi, sosial,
politik, dan ilmu
lain yang terkait
3
Standarisasi
Nasional di
bidang
pelayanan
Pemerintah pusat telah merumuskan standar
pelayanan minimum, tetapi belum diimbangi oleh
pemerintah daerah. Perlu diupayakan segera
penyusunan pelayanan minimum daerah yang sinkron
dengan standar nasional, tetapi juga
memperhitungkan kondisi daerah.
Formulasi desain
implementasi standarisasi
pelayanan minimum di
daerah.
Hukum,
ekonomi, sosial,
politik, dan ilmu
lain yang terkait
No
4
5
6
7
Isu Strategis
Good
Governance
Konsep/Pemikiran/
Solusi/Pemecahan
Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
dijumpai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Namun di beberapa daerah yang dijumpai praktikpraktik tata kelola pemerintah yang baik. Oleh
karena itu, diperlukan indentifikasi praktek-praktek
tersebut untuk mencapai pelaksanaan yang lebih
baik.
Berbagai kendala yang ada di daerah membuat
pelaksanaan otonomi belum efisien dan efektif
seperti kendala SDM, infrastruktur fisik, dan lainlain. Oleh karena itu diperlukan inovasi manajemen
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
Harmonisasi
Dalam praktik, terdapat banyak peraturan daerah
kebijakan
antara yang satu dengan yang lain tidak harmonis.
daerah
Akibatnya, banyak perda yang saling tumpang
tindih. Begitu juga dengan perda antara yang satu
dengan yang lain dalam satu provinsi. Oleh karena
itu diperlukan upaya harmonisasi kebijakan daerah.
Kerjasama antar Kerjasama antar daerah merupakan salah satu
daerah
persoalan pelik dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Daerah-daerah yang berbatasan dengan daerah lain.
Misalnya dengan kota, cenderung menjadi sasran
untuk ditarik ke dalam kota.
Penataan
Di beberapa kasus, pembentukan daerah otonom,
daerah otonom mampu memperbaiki pembangunan ekonomi dan
peleyanan publik. Namun, mayoritas kasus
menunjukkan bahwa pemekaran daerah
menumbulkan inefisiensi penyelenggaraan
pemerintah dan membebani anggaran publik. Oleh
karena itu, perlu desain kebijakan yang
memperbaiki proses pemekaran daerah bagi
kepentingan nasional dan daerah.
Topik Penelitian yang
diperlukan
1. Identifikasi dan uapaya
pengikisan praktik-praktik
korupsi, kolusi dan
penyalagunahan kekuasaan.
2. Identifikasi/pengembangan
praktik yang baik dalam tata
kelola pemerintahan.
Modeling efisiensi dan efektifitas
dalam penyelenggaraan otonomi
daerah.
Upaya pencegahan disharmonisasi
antar perda, internal dan antar
daerah
Formulasi kerangka kerjasama
antar daerah dalam embangunan
ekonomi dan pelayanan
public,serta tata ruang dan
pengembangan wilayah.`
1. Formulasi kerangka kebijakan
pemekaran daerah alternative
2. Formulasi struktur insentif bagi
penggabungan antar daerah.
Kompetensi/
Keahlian/
Keilmuan
yang
dibutuhkan
Hukum,
ekonomi,
sosial, politik,
Pemerintahan,
Administrasi
Publik dan
ilmu lain yang
terkait
D. Seni dan Budaya/Indsutri Kreatif
(Arts And Culture/Creative Industry)
No
Isu Strategis
1
Rendahnya kuantitas
dan kualitas
sumberdaya insane
sebagai pelaku dalam
industri kreatif
2
Konsep/Pemikiran/
Solusi/Pemecahan
Kompetensi/
Keahlian/ Keilmuan
yang dibutuhkan
1. Pengembangan kemampuan
Teknik Industri,
manajemen di industri kreatif
Multidisplin, Ilmu
2. Kajian peta pendidikan tinggi dalam Pendidikan
menunjang Indonesia kreatif
Topik Penelitian yang diperlukan
Menambah jumlah
pendidikan formal
(SLTA,Diploma, dan strata)
yang terjait dengan
pengembangan indsutri dan
ekonomi kreatif
Kurangnya jiwa
Mengikutsertakan pengsaha 1. Pengaruh modal intelektual dan
Teknik Indsutri,
entrepreneurship dan dan teknisi dalam industri
manajemen pengetahuan (knowledge Multidisplin
marketing dalam
kreatif di berbagai pelatihan,
management) terhadap performasi
mengelola indsutri
workshop, seminar, pameran,
perusahaan di sector indsutri kreatif
kreatif
dan magang.
2. Model pendidikan enterprenuership
yang tepat di perguruan tinggi
3
Kurangnya
pengembangan seni
dan budaya/industri
kreatif berbasis
kearifan local
(kurangnya industri
kreatif yang
bercirikan khas
daerah)
Meingkatkan pemahaman
nilai-nilai tentang karya
industri kreatif yang berbasis
kearifan local
1. Memodelkan perilaku yang
mendorong terciptanya kreativitas
dan industri kreatif
2. Model untuk mengukur kinerja
pekerja kreatif di industri kreatif
3. Peran jiwa enterprenuership dalam
pengemabngan indsutri kreatif
4. Peran institusi seni dalam industri
kreatif
4
Rendahnya standar
mutu dalam proses
produksi
Mengembangkan SOP system 1. Pengembangan pemanfaatan media
produksi
video seni budaya untuk industri
pariwisata
2. Pengembangan system kendali mutu
dalam industri kreatif masyarakat
Teknik Indsutri,
Multidisplin
Animasi, broad casting,
komunikasi visual,
informatika, fotografi,
dan seni pertunjukan
No
5
Isu Strategis
Konsep/Pemikiran
/
Solusi/Pemecahan
Model-model
Mengembangkan
desain atau
desain
tampilan dari
produk yang
dihasilkan oleh
industri kreatif
kurang
kompetitif
(tidak
merangsang
minat
konsumen
untuk membeli)
Topik Penelitian yang diperlukan
1. Pengembangan model untuk menjembatani kontradiksi
dalam mengembangkan indstrusi batik.
2. Pengembangan Pewarna alami untuk produksi batik
dalam menunjang ekonomi kreatif
Kompetensi/
Keahlian/ Keilmuan
yang dibutuhkan
Animasi, komunikasi
visual, informatika,
fotografi, seni
pertunjukan dan
multidisplin
3. Pengembangan desain batik berbasis kearifan lokal dan
teknologi IT
4. Desain/perancangan seni yang daat memberdayakan
ekonomi kreatif
5. Pengembangan pembuatan alat musik tradisional untuk
media pembelajaran
Seni pertunjukan,
organologi (etno
musicology)
6. Interpretasi teks dan konteks sastra lisan sebagai strategi Sastra Indonesia & sastra
peningkatan kreativitas seni
lain, kajian budaya & seni
7. Pemetaan seni budaya nusantara sebagai strategi
kebijakan politik berbasis multicultural
Geografi, budaya,
informatika, sosiologi dan
antropologi
8. Indsutri kreatif kecil dan menengah bidang kegrafikan di Grafika, desain graphis
indinesia dan potensi terhadap pertumbuhan cluster
dan multidisiplin
industri grafika di Indonesia
9. Indsutri kreatif kecil dan menengah bidang kegrafikan di Grafika, desain graphis
indonesia dan potensi terhadap eksternalitas ekonomi
dan multidisiplin
10. Analisis kebijakan pemerintah tentang buku pelajaran
murah dan beberap aspek permasalahnnya
Grafika, desain graphis
dan multidisiplin
11. Analisis pertumbuhan industri graphic house sebagai
upaya meningkatkan daya saing industri perbukuan
nasional.
Grafika, desain graphis
dan multidisiplin
Konsep/Pemikiran/
No
Isu Strategis
Solusi/Pemecahan
Kompetensi/
Topik Penelitian yang diperlukan Keahlian/ Keilmuan
yang dibutuhkan
6
Rendahnya
pengembangan industri
kreatif tingkat mikro
menjadi industri kreatif
tingkat makro
Mengembangkan
dukungan kebijakan
permodalan dari
perbangkan dan
institusi terkait
Factor-faktor kesuksesan yang
penting untuk mendukung
kesuksesan perusahan di sector
industri kreatif
Teknik industri,
multidisplin
7
Implementasi kebijakan
(atmosfer bisnis) untuk
mendorong
pengembangan
ekonomi kreatif dan
industri kreatif
Kurangnya apresiasi dan
tidak mudahnya proses
mendapatkan HAKI
Mengembangkan
dukungan perijinan
Model-model kebijakan untuk
pengembangan industri kreatif
Teknik industri,
multidisplin
Mengembangkan
dukungan
infrastruktur (sarana
dan prasarana)
Model pengembangan indsutri
kreatif
Teknik industri,
multidisplin
8