Transcript Praktik Hukum - WordPress.com

LAPISAN ILMU HUKUM
RECHTSFILOSOFIE (Filsafat Hkm)
RECHTSTEORIE (Teori Hkm)
RECHTSDOGMATIEK (Ilmu Hkm)
PRAKTIK HUKUM
PRAKTIK HUKUM
 Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dogmatik
Hukum (Ilmu Hukum dalam arti sempit)
, harus ditujukan kepada ’Praktik
Hukum’;
 Pada prinsipnya, Praktik Hukum
berkaitan dengan masalah ’penerapan
hukum’ dan ’pembentukan hukum’.
PRAKTIK HUKUM
I. Penerapan Hukum:
Proses konkritisasi atau memberlakukan
peraturan hukum (bersifat umum) thd
kasus tertentu (yang bersifat khusus);
Hal ini sebagai konsekuensi logis dari
keharusan untuk menerapkan hukum
pada suatu kasus hukum tertentu, jika
kita menginginkan penyelesaian atas
kasus yang bersangkutan;
PRAKTIK HUKUM
 Penerapan Hukum:
 Proses tersebut merupakan tugas utama hakim
dalam memeriksa dan memutus perkara.
Seperti apa yang dikenal pada adagium hukum
yang berbunyi ’de rechter is bounche de la loi’
(hakim harus menyuarakan apa yang diinginkan
oleh undang-undang);
 Ini menunjukkan betapa berat tugas hakim,
karena dia harus mampu menangkap maksud,
tujuan, dan semangat pembentuk perundangundangan.
PRAKTIK HUKUM

Penerapan Hukum: menurut Roscoe Pound, terdiri
atas 3 (tiga) langkah:
1. Menemukan kaidah hukum: menetapkan pilihan di
antara sekian banyak hukum yang sesuai dengan
perkara hukum yang akan diperiksa oleh hakim;
2. Menafsirkan kaidah hukum: menafsirkan makna
kaidah hukum yang telah dipilih agar sesuai
dengan makna ketika kaidah hukum tersebut
dibentuk; dan
3. Menerapkan kaidah hukum: menerapkan kaidah
hukum yang telah ditemukan dan ditafsirkan
terhadap perkara hukum yang hendak diputuskan.
PRAKTIK HUKUM
 Penerapan Hukum (Cq. Undang-Undang):
PerUUan
Mencari
Menafsirkan
Konkritisasi
Menemukan
Menerapkan
Kasus Hukum
Putusan Hakim
PRAKTIK HUKUM

Aliran2 Penerapan Hukum:
1. Aliran Legisme: hakim hanya corong dan
menerapkan perUUan, terikat oleh PerUUan
2. Aliran Freie Rechtsbewegung: hakim adalah bebas
karena tugas hakim menciptakan hukum dan jauh
lebih penting memahami yurisprudensi.
3. Aliran Rechtsvinding: hakim mempunyai apa yang
dinamakan ‘kebebasan yang terikat’ (gebonden
vrijheid) dan ‘keterikatan yang bebas’ (vrije
gebondenheid).
PRAKTIK HUKUM


Aliran Legisme
Aliran legisme selalu berpreposisi bahwa perundangundangan adalah lengkap dan sempurna, sehingga
semua persoalan hukum sudah tercakup di dalamnya.
Hakim hanya menggunakan ’silogisme’ sederhana,
yaitu deduksi logis dari suatu rumusan perundangundangan yang bersifat umum (sebagai ’premisa
mayor’) kepada suatu kasus tertentu yang bersifat
khusus (sebagai ’premisa minor’), sehingga sampai
pada suatu kesimpulan (konklusi) tertentu.
 Menurut aliran ini, hakim sangat terikat oleh rumusan
perundang-undangan. Dengan demikian, memahami
perundang-undangan jauh lebih penting daripada
memahami yurisprudensi.
PRAKTIK HUKUM


Aliran Freie Rechtsbewegung
Pada prinsipnya, aliran Freie Rechtsbewegung
bertolak belakang dengan aliran Legisme. Jika
aliran Legisme mengajarkan bahwa hakim adalah
terikat dan jauh lebih penting memahami
perundang-undangan, maka aliran ’Freie
Rechtsbewegung’ mengajarkan bahwa hakim
adalah bebas karena tugas hakim menciptakan
hukum dan jauh lebih penting memahami
yurisprudensi;
 Aliran ini juga mengajarkan, hakim bebas untuk
menggunakan perundang-undangan atau tidak
dalam melaksanakan tugasnya, karena tugas
utama hakim adalah menciptakan hukum.
PRAKTIK HUKUM

Aliran Rechtsvinding
 Aliran yang berada di tengah-tengah. Hakim
bebas untuk menyelaraskan perundangundangan dengan kondisi riil masyarakat.
Kebebasan ini tidak boleh melewati batasbatas perundang-undangan. Hakim terikat
untuk tidak keluar dari batas-batas perundangundangan, namun hakim diberi kebebasan
menyelaraskan perundang-undangan,
terutama yang sudah ketinggalan jaman.
PRAKTIK HUKUM
 Aliran Rechsvinding
 Hakim wajib melakukan:
1. Penafsiran Hukum (rechts
interpretatie)
2. Menemukan Hukum (rechtsvinding)
3. Membentuk Hukum (rechtsvorming)
PRAKTIK HUKUM
1. Penafsirkan hukum (rechts interpretatie):
 Mencari makna ketentuan normatif, karena
adanya kaidah normatif kurang dan tidak
jelas maksudnya (vage normen), bahkan
tidak jarang terjadi pertentangan makna
antar kaidah normatif (antinomi), dan juga
karena perundang-undangan seringkali
ketinggalan jaman.
PRAKTIK HUKUM
2. Penemuan Hukum (rechtsvinding):
 Tidak jarang terjadi adanya kekosongan hukum
(leemten in het recht) pada saat hakim hendak
memeriksa dan memutus perkara. Dalam hal ini,
Hakim dituntut harus mampu menemukan
hukum guna mengisi kekosongan hukum
tersebut. Apabila hakim tidak dapat
menemukan dalam hukum tertulis, maka dia
harus mencari dalam hukum tidak tertulis yang
hidup dalam masyarakat (living law).
PRAKTIK HUKUM
3. Pembentukan Hukum (rechtsvorming):
 Setelah menemukan hukum dan menyatakan ’apa
hukumnya’ untuk kasus tertentu, berarti telah
membuat suatu kaidah normatif meskipun hanya
berlaku untuk kasus tersebut.
 Hakim tidak lagi sekedar menerapkan perundangundangan, melainkan turut serta membentuk norma
hukum (kaidah normatif) sebagaimana layaknya
pembentuk perundang-undangan.
 Tdk lagi sekedar mengkonstatatir atau sekedar
menegaskan kembali kaidah normatif yang sudah
ada, namun sudah menciptakan suatu kaidah
normatif yang baru.
PRAKTIK HUKUM
 Penafsiran Hukum:

1.
Penafsiran hukum sangat penting, krn:
Seringkali maksud dan jiwa perundang-undangan
tidak jelas;
2. Adanya pertentangan ketentuan berbagai aturan
hkm (antinomi), aturan hkm yang kabur (vage
normen), dan kekosongan hukum (rechts
vacuum);
 Penafsiran hukum berkaitan erat erat dengan usaha
menemukan hukum (rechtsvinding);
 Hakim harus menemukan hukum, dan apabila tidak
menemukan dalam hukum tertulis, harus dicari dalam
hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat
(living law).
PRAKTIK HUKUM

Cara-Cara Penafsiran Hukum:
1. Penafsiran Subyektif dan Obyektif
 Penafsiran Subyektif: makna spt yg dikehendaki
pembentuk perUUan;
 Penafsiran Obyektif: sesuai dgn makna obyektif,
faktual, dan sehari-hari.
2. Penafsiran Ekstensif dan Restriktif
 Penafsiran Ekstensif: memberikan makna meluas
 Penafsiran Restriktif: memberikan makna
menyempit
PRAKTIK HUKUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Macam-Macam Metoda Penafsiran
Hukum:
Penafsiran Otentik
Penafsiran Gramatikal (tata bahasa)
Penafsiram Historis
Penafsiran Sistematis
Penafsiran Sosiologis (teleologis)
Penafsiran Futuristik
PRAKTIK HUKUM
 Penafsiran Otentik:
 Penafsiran secara resmi (authentieke
interpretatie/officieele interpretatie);
 Penafsiran oleh pembentuk perUUan,
bersifat subyektif;
 Diletakkan dalam Ketentuan Umum dan
Penjelasan Pasal
 Contoh: Makna 1 hari= 1x24 jam
PRAKTIK HUKUM
 Penafsiran Gramatikal:
 Menafsirkan menurut tata bahasa atau makna
kata-kata;
 Bahasa merupakan alat pembentuk perUUan
untuk menyatakan maksud dan kehendaknya;
 Mencari dalam kamus, minta bantuan ahli
bahasa, atau mencari sejarah penggunaan katakata tsb.
 Contoh: makna ‘perahu indonesia’ atau
‘merongrong’ kewibawaan pemerintah.
PRAKTIK HUKUM
 Penafsiran Historis:
 Menafsirkan dgn cara mencari dalam
sejarahperUUan ybs, terutama maksud dan
tujuannya;
 Ada 2 macam penafsiran:
1. Penafsiran sejarah perUUan (pembuatan
perUUan): Wetshistorische interpretatie
2. Penafsiran sejarah hukum (asal-asul suatu
lembaga hukum): Rechtshistorische
interpretatie
PRAKTIK HUKUM
 Penafsiran Sistematis:
Menafsirkan makna antar pasal dalam
satu perUUan atau antar perUUan;
PerUUan harus dipahami secara
sistematis dan komprehensif;
Timbul persoalan kalau terjadi
pertentangan antar norma (antinomi)
PRAKTIK HUKUM
 Penafsiran Sosiologis (Teleologis):
 Menafsirkan sesuai atau berdasarkan kondisi
riil masyarakat;
 PerUUan sering tertinggal oleh
perkembangan jaman;
 Agar penerapan hukum dpt sesuai dgn
tujuannya yaitu kepastian hukum
berdasarkan keadilan dlm masyarakat
PRAKTIK HUKUM
 Penafsiran Futuristik (Antisipatif):
 Menafsirkan dgn cara mempredikisi kondisi
masyarakat di masa mendatang;
 Ini berkaitan dgn tugas hakim sbg pembentuk
hukum;
 Memperhatikan perkembangan masy secara
siklus dan linier.
PRAKTIK HUKUM
II. Pembentukan Hukum (rechtsvorming):
 Beranjak dari kasus hukum tertentu;
 Eksplorasi pada hukum tidak tertulis;
 Mencari dan menemukan asas-asas hukum yang
sesuai atau mendekati, yang dapat diterapkan
pada kasus ybs;
 Hakim membuat hukum (judge made law);
 Memposisikan hakim spt halnya pembentuk
perUUan.
PRAKTIK HUKUM
 Pembentukan Hukum (CIVIL LAW SYSTEM):
PerUUan
Menafsirkan
Menemukan
Menerapkan
Konkritisasi
Kasus HukumMenemukan
Kekosongan Hukum (leemten in het recht)
Pertentangan aturan hkm (antinomie)
Aturan hkm yg kabur (vage normen)
Rechts
vinding
Put Hakim
‘Rechtsvorming’
PRAKTIK HUKUM
 Pembentukan Hukum (COMMON LAW
SYSTEM)
Judge made law
Putusan Hakim
Rechtsvorming
Hukum Tidak Tertulis
Rechtsvinding
Kasus Hukum