Transcript Otonomi, Desentralisasi, Federasi

1.Desentralisasi
2. Federasi
Pertemuan ke 3, Mata kuliah HAP/IGR
Cakupan Makna Desentralisasi
1. Secara Sempit
2. Secara Luas

a.
b.
Desentralisasi secara sempit dimaknai sebagai
desentralisasi politik (political decentralization (USA)
atau devolution (UK).
Desentralisasi secara luas dimaknai sebagai
desentraliasi di bidang adm, ekonomi, hukum dan
fungsional
Desentralisasi

Perbandingan Istilah Desentralisasi
No
Indonesia
USA
UK
1
Desentralisasi
Political Decentralization
Devolution
2
Dekonsentrasi
Administrative
Decentralization
Deconcentration
3
Delegasi
Functional Decentralization
Delegation
4
Privatisasi
Market Decentralization
Privatization
5
Deregulasi
Legal Decentralization
Deregulation
Desentralisasi
Devolusi (political decentralization ) diberikan kpd daerah otonom.
2. Dekonsentrasi (administrative decentralization) diberikan kpd unitunit lokal di daerah (munculnya kanwil, menjalankan kewenangan
pusat tetapi tdk memiliki kewenangn membuat
3. Delegasi (functional decentralization) penyerahan urusan/fungsi
tertentu kepada satu institusi contoh badan otorita batam.
Menjalankan fungsi perindustrian dan perdagngan
4. Deregulasi (legal decentralization)(pengurangan aturan=anarkhi)
5. Privatisasi (market decentralization) merupakan penyerahan
kewenangan managerial yg diberikan kepada organisasi
publik/swsta untuk mengelolanya.
1.
Federalisme vs Kesatuan
 Negara Kesatuan harga Mati?????

Federalisme dpt dipahami sbg mekanisme berbagi
kekuasaan secara konstitusional dimana kombinasi dari
“berpemerintahan sendiri” /(self rule) dan “berbagi
kekuasaan”/(share rule) dijamin dalam konstitusinya (UUD)
 Kedaulatan berada di negara bagian

Federalisme-Federasi
Federalisme merupakan puncak dari desentralisasi
 Federalisme merupakan sebuah mekanisme hubungan
antara pusat dgn negara-negara bagian yg,hampir tidak
memungkinkan paling tidak secara teroritik bagi pemerintah
federal untuk melakukan perubahan terhadap pemerintah
lokal (daerah)
 Federalisme muncul krn:
1. Kehendak untuk menjaga/memelihara keutuhan negara
2. Adanya kehadiran musuh bersama (kasus kanada,
malaysia)
3. Penguatan Ekonomi (kapitalisme)

Federasi
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Non-centralization; dalam federalisme tdk ada pusat
kekuasaan dan tdk hierarkhis seperti di negara kesatuan.
Demokrasi (pemilu, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik
secara terbuka, akuntabilitas publik, hak asasi manusia);
induk dari federalisme
Mekanisme cek-balances
Open bargaining; federalisme harus memungkinkan
terjadinya rundingan, yang dilakukan sec terbuka
(lobbying)
Constintualism; adanya konstitusi yg mengatur semua
mekanisme dan hubungankelembgaan negara secara
tegas, shg tdk multi intrepetasi.
Fixed units; adanya unit-unit pemerintahan yang tetap,
tdk ada perubahan (pemekaran, penggabungan maupun
penambahan daerah, kementerian dll)
Prinsip-Prinsip Federalisme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Terjadinya Efisiensi-efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pendidikan politik
Pemerintah daerah sbg persiapan untuk
karir politik
Stabilitas politik
Kesetaraan politik
Akuntabilitas publik
Argumentasi dipilihnya otonomidesentralisasi
a.
b.
c.
d.
e.
Persiapan ke arah federasi
membutuhkan waktu dan tenaga yg
panjang.
Otonomi luas merupakan pilihan
strategis dlm rangka memelihara nation
state.
Sentralisasi terbukti gagal mengatasi
krisis nasional.
Pemantapan demokrasi politik.
Mencapai keadilan.
Mengapa Indonesia memilih bentuk
negara kesatuan dan Desntralisasi:
Buat 5 kelompok, masing-masing memilih
praktek desentralisasi di berbagai negara.
1. Kelompok 1, praktek desentralisasi politik
2. Kelompk 2, praktek desentralisasi administrasi
3. Kelompok 3, Praktek desentralisasi ekonomi
4. Kelompok 4, praktek desentralisasi hukum
5. Kelompok 5, praktek desentralisasi fungsi
(fungsional).
Dikumpulkan minggu depan
Ttd
Bu Ike

Tugas kelompok