Hal-Hal yang Menyebabkan Masyarakat Tidak

Download Report

Transcript Hal-Hal yang Menyebabkan Masyarakat Tidak

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT
TIDAK AKTIF DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
(FAKTOR EKSTERNAL)
Nama :
Dimas Adi Putra
Elina Natalia
Farhan Marsha
Nadia Indri A.
Nike Febrianty F.
Panji Adhi Makayasa
93
Faktor Eksternal
a.
b.
c.
Faktor eksternal yang mempengaruhi ketidakaktifkan masyarakat dalam
kebijakan publik meliputi hal-hal berikut:
Perumusan Kebijakan Publik
Pelaksanaan Kebijakan Publik
Dampak keaktifan dan ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan publik.
A. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
Perumusan kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut:
1.) Tidak dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi.
Tidak semua pihak dalam pemerintahan mau memberikan
kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi ketika membuat
rumusan kebijakan publik.
2.) Adanya kesempatan berpartisipasi belum banyak diketahui
masyarakat.
Salah satu alasan mengapa partisipasi masyarakat belum
maksimal karena sosialisasi mengenai hal ini belum merata kepada
anggota masyarakat.
3.) Masih adanya pola sentralisasi yang tidak sesuai dengan otonomi
daerah.
Meskipun otonomi daerah telah dilaksanakan, tetaplah tidak
mudah untuk mengubah sebuah pola yang telah berjalan selama
puluhan tahun.
4.) Adanya anggapan bahwa keterlibatan masyarakat justru akan
memperlambat proses pembuatan kebijakan publik.
Ada kalanya sebuah kebijakan publik menuntut agar cepat
dibahas. Salah satu alasannya karena kebijakan itu mendesak. Jika
melibatkan masyarakat, akan memakan waktu yang cukup lama.
Pemerintah harus mendengarkan pendapat masyarakat, mengolah
pendapat tersebut bahkan mengubah kebijakan publik tersebut
sebelum dilaksanakan. Agar kebijakan itu cepat selesai, tidak perlu
meminta partisipasi dari anggota masyarakat.
B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK
Pelaksanaan kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut:
1.) Kebijakan publik yang dibuat belum menyentuh kepentingan
masyarakat secara langsung.
jika sebuah kebijakan publik dibuat tanpa partisipasi dari
anggota masyarakat,besar kemungkinan kebijakan tersebut tidak
akan menyentuh kepentingan masyarakat secara
langsung.Artinya,kebijakan itu tidak ada hubungannya dengan
kepentingan mereka,sehingga masyarakat enggan berpatisipasi
melaksanakan kebijakan publik itu.
2.) Kebijakan publik yang tidak memihak kepentingan rakyat.
Alasan lain mengapa masyarakat enggan berpatrisipasi dalam
pelaksanaan kebijakan publik, di karenakan kebijakan publik tersebut
tidak memihak kepentingan masyarakata. Misalnya, pemerintah
menerapkan kebijakan yang mengizinkan penebangan hutan.hal ini di
tolak masyarakat karena bisa menimbulkan banjir.selain itu, kebijakan
tersebut tidak memihak kepada kepentingan masyarakat ( melainkan
kepentingan para pengusaha). Dengan demikian, kebijakan tersebut
tidak mendapatkan partisipasi dari masyarakat.
3.) Hukum belum ditegakkan secara adil.
Masalah lain yg menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan publik
adalah belum ditegakkannya hukum secara adil. Masyarakat masih
merasa hukum berpihak pada orang yg berkuasa dan memiliki uang
yg banyak. Masih ada penegak hukum yg bisa disuap. Selama hukum
belum dihormati dan ditegakan tanpa pandang bulu,akan sulit bagi
masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara maksimal. Akibatnya ,
kebijakan publik itu juga akan sulit bertahan lama.
4. Kebijakan publik yang dilaksanakan tidak memenuhi asas-asas
pemerintahan yang baik.
C. Dampak keaktifan dan ketidakaktifan masyarakat dalam kebijakan
publik, antara lain sebagai berikut.
1). Aktif
2). Tidak aktif
1). Aktif
Dengan keaktifan masyarakat diharapkan akan muncul kebijakan
publik yang dapat :
(a). Melindungi,mengayomi,dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat ;
(b). Selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
2). Tidak aktif
Apabila masyarakat tidak aktif, maka akan mucul beberapa
dampak negatif yang dapat merugikan,yaitu:
(a). Perumusan kebijakan publik didaerah tidak memenuhi hak rakyat
secara menyeluruh ;
(b). Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan masyarakat;
(c). Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan
dengan nilai-nilai budaya masyarakat.
Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik yang diambil oleh pemerintah daerah sebaiknya melibatkan
masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan proses dari
masyarakat.
PERTANYAAN
1. SEBUTKAN 2 FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMENGARUHI
KETIDAKAKTIFAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK !
2. SEBUTKAN DAMPAK NEGATIF JIKA MASYARAKAT TIDAK AKTIF !
3. APA KEBIJAKAN PUBLIK YANG AKAN MUNCUL JIKA MASYARAKAT
AKTIF ?
TERIMA KASIH