DISAMPAIKAN OLEH : PARSIYO PADA DIKLAT PIM TK. IV KEMENTERIAN PERTANIAN

BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, 4. Permen Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN, dan 5. PMK nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN;

UU No. 17 tahun 2003: Tentang Keuangan Negara

DIKUASAKAN MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL & WKL PEM. DLM KEKAY NEG YANG DIPISAHKAN PREASIDEN: PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEU. NEG (PSL 6) MENTERI /PIMP.LEMBAGA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / BARANG DISERAHKAN GUB/BUPT/WALKOTA KEP. PEMR. DAERAH UNT MENGEL KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN

UU No. 1 tahun 2004: Tentang Perbendaharaan Negara

PEMERINTAH PUSAT MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM NEGARA (MENETAPKAN KEBJ & PEDOMAN PENGELOLAAN BMN) PS 4

MENTERI /PIMP LEMB PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT .PS6

PEMERINTAH DAERAH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA -MENETAPKAN PJBT PENGEL BMD (PS 5) - MENETAPKAN KEBJK PENGELOLA BMD (PS 43)

PP No. 6 / 2006 : TENTANG PENGELOLAAN BMN/D PUSAT DAERAH

MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN ( PS 4) MENTERI /PIMP LEMB SELAKU PIM KMTRN/LEMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6) KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA BMN DILINGKUNGANNYA (PS 7) GUB./BUPT/WALIKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD (PS 5) SEKRETARIS DAERAH ADALAH PENGELOLA BMD (PS 6) KA SATKER PERANGKAT DAERAH ADALAH PENGGUNA BMD (PS 8)

POKOK BAHASAN

PENGERTIAN

PJB PENGLOLA

PEREN KEB & PENGANG & PENGGUNAAN

PEMANFAATAN

KERJA SAMA PEMANFAATAN

BANGUN G SERAH

PENGHAPUSAN

PEMINDAHTANGANAN

PENATAUSAHAAN