Transcript Paparan Kapusdiklat Nakes

Program Utama dan Pengembangan Pendidikan &
Pelatihan Tenaga Kesehatan
Dr. Kirana Pritasari, MQIH
Kapusdiklatnakes – Badan PPSDM Kesehatan
MASUK:
Mempersiapkan
Nakes
Perencanaan
Pendidikan
Rekrutmen
KELUAR:
Manajemen Atrisi
Migrasi
Pilihan Karier
Kesehatan &
Keselamatan
Purna Bakti
“Working lifespan strategies”
NAKES:
Meningkatkan
Kinerja
Supervisi
Kompensasi
Dukungan
Sistem
P2KB
KINERJA NAKES
•
•
•
•
Ketersediaan
Kompetensi
Responsif
Produktivitas
INDIKATOR RPJMN 2015-2019
VERSI BAPPENAS- ARYDUTA, 14 NOV 2014
Baseline
No
Indikator Kinerja Kegiatan
1
Jumlah tenaga pendidik, tenaga
kesehatan dan masyarakat yang
ditingkatkan kemampuannya
melalui pelatihaN
2
2014
13.000k)
Target
2015
2016
1.200
2.310
Persentase Prodi/Institusi
Poltekkes Kemenkes yang
terakreditasi baik
50
60
3
Jumlah Peraturan/regulasi terkait
pendidikan bidang Kesehatan
10
4
Jumlah lulusan tenaga kesehatan
dari Poltekkes kemenkes RI
20.000
2017
2.550
2018
2019
2.790
3.060
70
75
80
10
10
10
10
20.000
20.000
20.000
20.000
3
Perubahan dengan Berlakunya
UU 36/2014 Tenaga Kesehatan
Ketentuan Umum pasal 1 :
• Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan
upaya kesehatan
• Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui
pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma
tiga
KUALIFIKASI TENAGA KESEHATAN pasal 8, 9, 10
a
TENAGA KESEHATAN
1) Kualifikasi minimum diploma tiga 
Peraturan Menteri Kesehatan
b
2) Kecuali tenaga medis.
ASISTEN TENAGA KESEHATAN
1) kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang
kesehatan
2) hanya dapat bekerja di bawah supervisi Tenaga
Kesehatan.
Peraturan Menteri Kesehatan
Implikasi
Perlu program afirmasi
utk men”D3”kan sekitar
146.542 nakes dalam 6
tahun
Saat ini baru ada PJJ di
Poltekkes Kupang dan
Kaltim
Th 2015 akan
dikembangkan di
provinsi lain dg model
konsorsium
Cukupkah PJJ menyelesaikan dalam 6 th ?
Perlu upaya dan pemikiran yg “tidak biasa/inovasi”
1
Perubahan Kelompok :
Keperawatan  Keteknisian Medis
•
•
•
•
•
Tenaga Medis
Tenaga Psikologi Klinis
Tenaga Keperawatan
Tenaga Kebidanan
Tenaga Kefarmasian
•
•
Tenaga Kesehatan Masyarakat
Tenaga Kesehatan Lingkungan
2
•
•
•
•
Tenaga Gizi
Tenaga Keterapian Fisik
Tenaga Keteknisian Medis
Tenaga Teknik Biomedika
•
Tenaga Kesehatan Tradisional
•
Tenaga Kesehatan Lainnya
Perubahan Nomenklatur :
Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut
• Pengaturan nama, ijazah, formasi CPNS, jabatan
fungsional dll
• Pembahasan nomenklatur dan pengakuan
prodi D IV Keperawatan dan Kebidanan
1. PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN
DIPLOMA III BAGI TENAGA KESEHATAN PNS
1) UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur kualifikasi
pendidikan tenaga kesehatan minimum Diploma III.
2) Memberikan masa peralihan selama 6 tahun bagi tenaga
kesehatan untuk penyesuaian menjadi Diploma III.
3) Sekitar 146 ribu PNS (bidan, perawat, tenaga gizi, kesehatan
lingkungan, analis laboratorium, perawat gigi, teknisi farmasi
dll) yang berpendidikan di bawah Dipoloma III, di RS dan
puskesmas di 34 provinsi.
4) Perlu Permen Ristek & Dikti, Permen PAN & RB dan Kepala
BKN untuk mengatur program ini.
5) Program percepatan pendidikan ini melalui a) program
pengakuan pembelajaran lampau (PPL) dan pendidikan
reguler sambil bekerja DAN b) program pengakuan
pembelajaran lampau (PPL) dan pendidikan jarak jauh (PJJ)
bekerja sama dengan Universitas Terbuka
146.542
Tenaga Kesehatan di seluruh Indonesia
yang belum memenuhi kualifikasi setara
D3 (Ahli Madya)
Data per 31 desember tahun 2012
14000
12793
12000
11586
11319
10396
10063
10000
8777
8000
7084
6127
6000
2240
2019
2019
2512
2414
2000
781
653
1244
MALUKU
SULTRA
SULSEL
SULTENG
SULUT
KALTIM
KALSEL
KALTENG
KALBAR
NTT
NTB
BALI
BANTEN
JATIM
DIY
JATENG
JABAR
DKI JKT
KEPRI
BABEL
LAMPUNG
BENGKULU
SUMSEL
JAMBI
RIAU
SUMBAR
SUMUT
ACEH
983
0
2605
2272
SULBAR
2411
3664
3173
PAPUA…
2830
2243
3144
2869
MALUT
3680
2131
4103
GRNTLO
4000
4755
4776
4041
PAPUA
4835
PETA JALAN PERCEPATAN PENDIDIKAN DIPLOMA III BAGI
TENAGA KESEHATAN PNS
UU 36/2014 Tenaga
Kesehatan
Dalam masa peralihan 6 tahun seluruhnya harus sudah Diploma III
• Ps 8 pendidikan minimal
Diploma III
• Ps 88, masa peralihan 6 thn
Program reguler
• 146.542 orang (bidan,
erawat, ahli gizi, kesling,
perawat gigi, analis lab dll
Program Pendidikan
Jarak Jauh
Pengembangan program
oercepatan pendidikan
• Permen Ristek & Dikti
• Permen PAN & RB
Pengembangan
kurikulum &
metodologi Pendidikan
Jarak Jauh dg UT
• Program tugas belajar/beasiswa
Kemenkes, Kemen Ristek & Dikti,
K/L lain, Pemda, kerja sama dg
swasta
• Program ijin belajar / mandiri
PT (Poltekes, STIKES, Fakultas) negeri dan swasta mendapat ijin
menyelenggarankan program percepatan pendidikan
Kegiatan
Identifikasi peserta &
PT
2014
2015
Maret
Penyusunan kurikulum
& metode
pembelajaran
Maret
Program Pendidikan
Jarak Jauh
2017
2018
2019
2020
selesai
Penyusunan regulasi
Program reguler
2016
10.000 32.000 24.000 20.000
10.000 30.000 10.000 10.000
11
Langkah-langkah persiapan :
NO
KEGIATAN
MITRA KERJA
JADUAL
1
Identifikasi jumlah PNS yang
berpendidikan di bawah Diploma III
Dinkes
Prov/Kab/Kota, RS
Pemerintah &
Swasta, TNI & POLRI
Desember
2014 Januari 2015
2
Identifikasi PT kesehatan yang
terakreditasi A dan B
Ditjen Dikti, PDPT
Desember
2014
3
Telaah dan melaporkan ke Ibu Menkes,
mengirim surat kepada Men PAN & RB,
Men Ristek & Dikti dan kepala BKN
Setjen
Desember
2014
4
Pembahasan awal dg Men PAN & RB,
Men Ristek & Dikti dan kepala BKN 
SKB
Men PAN & RB, Men
Ristek & Dikti dan
kepala BKN
Januari –
Maret 2015
5
Pembahasan percepatan pendidikan dg
Ditjen Dikti  Kepmen Ristek dan Dikti
Ditjen Dikti, OP,
Januari – Juni
2015
Langkah-langkah persiapan :
NO
KEGIATAN
MITRA KERJA
JADUAL
6
Pembahasan dg Universitas Terbuka dan
penyusunan modul dll (program lain
selain keperawatan dan kebidanan) 
MOU
Ditjen Dikti,
Januari – Juni
Universitas Terbuka, 2015
Poltekes
7
Pengajuan ijin RPL dan ijin
penyelenggaraan percepatan pendidikan
Seluruh Poltekes
8
Pengembangan PJJ dg 2 USBJJ di Kupang
dan Samarinda dan Pembukaan Prodi PJJ
di Poltekes Jakarta
Poltekes dan Dinkes Januari – Juni
Provinsi sekitar
2015
9
Pengajuan anggaran untuk mendukung
program percepatan pendidikan
BAPPENAS, Setjen,
Ditjen Dikti
10
Penerimaan mahasiswa Program
Percepatan Pendidikan
11
Launching program percepatan
pendidikan
Januari – Mei
2015
April – Juli
2015
November
2015
2. PENGATURAN ASISTEN TENAGA
KESEHATAN
1) Menurut UU 36/2014 Tenaga Kesehatan
lulusan SMK Kesehatan sebagai Asisten
Tenaga Kesehatan.
2) Disusun Permenkes tentang Asisten Tenaga
Kesehatan (tugas, tanggungjawab dan
tempat kerja).
3) Disusun Permendikbud untuk merevisi
nomenklatur dan kurikulum SMK Kesehatan
agar sesuai UU 36/2014 Tenaga Kesehatan
dan memberi kesempatan pendidikan lanjut.
SMK Kesehatan
NO.
Sebanyak 1.431 sekolah, 158.777 siswa
PAKET
KEAHLIAN
JUMLAH
SMK
JUMLAH
SISWA
1
Keperawatan
689
76.924
2
Keperawatan
Gigi
13
554
3
Analis
Kesehatan
121
11.028
4
Farmasi
594
69.062
5
Farmasi
Industri
14
1.209
1431
158.777
Total
Pembahasan Permenkes :
NO
KEGIATAN
MITRA KERJA
JADUAL
1
Pembahasan awal Permenkes
tentang Asisten Tenaga Kesehatan:
tugas, tanggungjawab, supervisor,
pendelegasian tugas dll
Organisasi Profesi, Ditjen
Pendidikan Menegah, TNI
POLRI, MTKI, KFN, BUK ,
BINFAR dll
Januari 2015
2
Finalisasi
Organisasi Profesi, Ditjen
Pendidikan Menegah, TNI
POLRI, MTKI, KFN, BUK ,
BINFAR, Dinkes
Prov/Kab/Kota
Februari
2015
3
Sosialisasi
Organisasi Profesi, Ditjen
Pendidikan Menegah, TNI
POLRI, MTKI, KFN, BUK ,
BINFAR , Dinkes
Prov/Kab/Kota
Maret – Juni
2015
PENGATURAN PENDIDIKAN SMK
KESEHATAN
1) Pembahasan Permenkes Asisten tenaga
Kesehatan:
a) Definisi, tugas dan peran
b) Pemberian tugas kepada Asisten Tenaga Kesehatan
c) Tempat kerja dll
2) Pembahasan kurikulum SMK Kesehatan oleh
Kemendikbud.
Perlu masukan dari dosen Poltekes, Pendidikan lanjut dll
3. UPAYA PENINGKATAN AKREDITASI &
KUALITAS POLTEKES
1) Pendampingan akreditasi Poltekes :
2) Pembentukan unit pendidikan kesehatan (health
professional education unit ) di Poltekes
3) Penguatan kapastitas dosen dan tenaga
kependidikan
Pemberian rekomendasi dari Kemenkes untuk ijin
pembukaan program studi  peran provinsi
Peran Kemenkes dalam Pembinaan
Pendidikan Tinggi Kesehatan
Peran Kemendikbud :
Ijin Penyelenggaraan
Pendidikan, Standar
Pendidikan, Standar
Kurikulum, Jabatan
Akademik Dosen,
Penjaminan Mutu
PEMBINAAN
AKADEMIK
Pendidikan
Tinggi
Kesehatan
Peran Kemenkes :
Teknis
keprofesionalan utk
mencapai
kompetensi yg
dibutuhkan
pelayanan
PEMBINAAN
TEKNIS
Program Studi dan Jumlah Mahasiswa
Poltekkes Kemenkes tahun 2014
No
Jenis Nakes
Jumlah Prodi
Jumlah Mahasiswa
DIII
DIV
Jml
DIII
DIV
Jml
1 PERAWAT
71
32
103
17,850
1,490
19,340
2 BIDAN
62
34
96
15,556
1,573
17,129
3 PERAWAT GIGI
18
8
26
3,866
356
4,222
4 FISIOTERAPI
2
3
5
29
534
563
5 AKUPUNKTUR
1
1
2
206
41
247
6 TERAPIS WICARA
1
-
1
232
-
232
7 RADIODIAGNOSTIK & RADIOTERAPI
3
2
5
467
343
810
8 TEKNIK GIGI
2
-
2
259
-
259
9 GIZI
33
19
52
5,759
1,055
6,814
Program Studi dan Jumlah Mahasiswa
Poltekkes Kemenkes tahun 2014
No
Jenis Nakes
Jumlah Prodi
Jumlah Mahasiswa
DIII
DIV
Jml
DIII
DIV
Jml
10 KESEHATAN LINGKUNGAN
24
13
37
4,371
963
5,334
11 ORTOTIK PROSTETIK
2
2
4
140
93
233
12 OKUPASI TERAPIS
1
1
2
242
77
319
13 TEKNIK ELEKTROMEDIK
2
2
4
539
248
787
14 ANALIS KESEHATAN
22
6
28
2,221
247
2,468
15 PEREKAM MEDIS
4
-
4
179
-
179
16 FARMASI
12
1
13
124
-
124
17 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
1
-
1
216
-
216
18 JAMU
1
-
1
169
TOTAL
262
124 (133) 386 (395) 52,425
169
7,020
59,445
4. DUKUNGAN UNTUK PENGUATAN
INSTITUSI PENDIDIKAN MILIK PEMDA
1) SKB Kemendiknas, Kemenkes dan Kemendagri tentang
Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang
Kesehatan Milik Pemda tahun 2010
2) Advokasi kepada Pemda untuk perencanaan dan
penganggaran institusi pendidikan milik Pemda
(khususnya UPT Dinkes Provinsi/ Kab/Kota).
3) Penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan.
4) Penggunaan NSPK (bagi Poltekes) dijadikan rujukan
bagi institusi pendidikan milik Pemda.
HASIL AKREDITASI INSTITUSI MILIK PEMDA
PRODI D III
NO
Lembaga
1
Akademi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau
178
B
2
Akademi Analis Kesehatan Provinsi Jambi
361
B
3
324
B
4
Akademi Farmasi Propinsi Jambi
Akademi Kesehatan Lingkungan Pemprov
Sumatera Selatan
264
B
5
Akademi Keperawatan Pemprov Bengkulu
276
A
6
Akademi Kebidanan Pemprov Bengkulu
459
B
7
Akademi Keperawatan Jayakarta Prov Dki Jakarta
279
A
8
Akademi Keperawatan Pemprov Jawa Tengah
350
B
9
Akademi Keperawatan Madiun
327
A
10
Akademi Gizi Surabaya
294
A
11
Akademi Kebidanan Pemprov Bali singaraja
332
B
12
Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB
429
B
13
Akademi Keperawatan Pemprov Kalbar di Sintang
358
B
14
Akademi Keperawatan Pemprov Kaltim
Akademi Keperawatan Anging Mammiri Pemprov
Sulsel
361
A
811
B
15
JML MHS
AKRED KEMENKES
AKRED BAN-PT
HASIL AKREDITASI INSTITUSI MILIK PEMDA/PEMKOT
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lembaga
Akademi Keperawatan Pemkab Aceh Utara
Akademi Keperawatan Pemkab Pidie Di Sigli
Akademi Keperawatan Pemkab Aceh Selatan
Akademi Keperawatan Tjoet Nya' Dhien Banda
Aceh
Akademi Keperawatan Pemkab Aceh Tenggara
Akademi Kebidanan Pemkab Aceh Utara
Lhokseumawe
Akademi Kebidanan Pemkab Aceh Tengah
Takengon
Akademi Analis Kesehatan Pemerintah Aceh
Akademi Farmasi Nad
Akademi Keperawatan Pemkab Labuhan Batu
Akademi Keperawatan Pemkab Dairi
Akademi Keperawatan Pemkab Langkat
Akper Pemkot Tanjung Balai
Akademi Kebidanan Tarutung Pemkab Tapanuli
Utara
Akademi Kebidanan Kabanjahe
Akademi Kebidanan Pemkot Tebing Tinggi
Akademi Keperawatan Gunungsitoli Pemerintah
Kabupaten Nias
Akademi Keperawatan Pemkab Asahan Kisaran
Akademi Keperawatan Pemkab Tapanuli Tengah
JML MHS
568
490
321
PRODI D III
AKRED KEMENKES
A
B
B
442
253
B
B
920
B
288
B
327
556
157
142
160
65
B
B
B
B
B
B
272
274
259
B
B
B
211
69
156
B
B
AKRED BAN-PT
HASIL AKREDITASI INSTITUSI MILIK PEMDA/PEMKOT
NO
Lembaga
PRODI D III
JML MHS
AKRED KEMENKES
20
Akademi Keperawatan Pemkab Padang
Pariaman
228
B
21
Akademi Keperawatan Pemkab Lahat
297
B
22
Akademi Keperawatan Pemkab Musi Banyuasin
134
B
23
Akademi Kebidanan Pemkab Muara Enim
415
A
24
Akademi Keperawatan Pemkab Sumedang
231
A
25
Akademi Keperawatan Pemkab Indramayu
260
B
26
Akademi Keperawatan Pemkab Garut
417
A
27
Akademi Keperawatan Pemkab Subang
387
B
28
Akademi Keperawatan Pemkab Cianjur
440
A
29
Akademi Keperawatan Pemkot Tegal
381
B
30
Akademi Kebidanan Pemkab Kudus
210
B
31
Akademi Kebidanan Pemkab Kendal
357
B
32
Akademi Keperawatan Pemkab Ponorogo
272
B
33
Akademi Keperawatan Pemkab Trenggalek
234
A
34
Akademi Keperawatan Pemkab Lumajang
402
A
35
Akademi Keperawatan Pemkab Lamongan
352
B
36
Akademi Keperawatan Pemkab Gresik
358
A
37
Akademi Keperawatan Pemkab Pamekasan
433
A
38
Akademi Pemkot Pasuruan
450
A
39
Akademi Kebidanan Pemkab Bojonegoro
259
B
AKRED BAN-PT
HASIL AKREDITASI INSTITUSI MILIK PEMDA/PEMKOT
NO
Lembaga
PRODI D III
JML MHS
AKRED KEMENKES
40
Akademi Keperawatan Pemkab Belu
485
B
41
Akademi Keperawatan Pemda Waikabubak
256
B
42
Akademi Keperawatan Pemkab Ketapang
167
B
43
Akademi Keperawatan Pemkab Kapuas
292
B
44
Akademi Keperawatan Murakata Barabai
312
B
45
Akademi Keperawatan Pemkab Bulukumba
269
B
46
Akademi Keperawatan Pemkab Wajo
88
B
47
Akademi Keperawatan Pemkab Buton
624
B
48
Akademi Keperawatan Pemkab Kolaka
316
B
49
Akademi Keperawatan Pemkab Muna
274
B
50
Akademi Keperawatan Pemkab Konawe
316
B
51
Akademi Keperawatan Pemkab Donggala
433
A
52
Akademi Keperawatan Luwuk
327
B
53
Akademi Keperawatan Pemda Toli-Toli
276
B
54
Akademi Keperawatan Pemkab Belitung
Akademi Keperawatan Pemda Kabupaten
Serang
Akademi Keperawatan Pemkab Kotawaringin
Timur Kalteng
239
B
438
A
301
B
55
56
AKRED BAN-PT
Terima Kasih
UPAYA UNTUK MENINGKATKAN
RETENSI TENAGA KESEHATAN
Pendidikan
1) Pemberian beasiswa /tugas belajar atau quota khusus untuk
mahasiswa yang berasal dari daerah khususnya daerah perdesaan
dan terpencil
2) Pendirian fakultas/sekolah tinggi/akademi kesehatan di luar kotakota besar atau kemudahan akses untuk mendapatkan pendidikan
bagi mahasiswa dari daerah khususnya daerah perdesaa dan
terpencil.
3) Pengenalan masalah-masalah kesehatan di daerah perdesaan dan
terpencil sejak masa awal masa studi,
4) Kurikulum yang diberikan pada saat pendidikan sudah harus
merefleksikan masalah-masalah di daerah perdesaan dan terpencil
5) Membuat perencanaan kelanjutan pendidikan dan program
pengembangan keprofesional tenaga kesehatan di daerah
perdesaan dan terpencil, dimana tenaga kesehatan dapat
mengakses dari tempat mereka bekerja dan tinggal.
Regulasi/Peraturan
1) Membuat kebijakan/peraturan terkait peningkatan lingkup
praktik bagi tenaga kesehatan di daerah perdesaan dan
terpencil.
2) Membuat kebijakan/peraturan terkait pemberian
kewenangan tambahan melalui pelatihan bagi tenaga
kesehatan untuk melaksanakan praktik di daerah perdesaan
dan terpencil
3) Membuat kebijakan/peraturan terkait penempatan ikatan
dinas (wajib kerja) bagi tenaga kesehatan di daerah
pedesaan dan terpencil dengan memperhatikan dukungan
sumber daya dan insentif yang memadai.
4) Membuat kebijakan/peraturan terkait pemberian beasiswa
atau subsidi pendidikan lainnya bagi tenaga kesehatan di
daerah pedesaan dan terpencil. Dengan perjanjian setelah
selesai pendidikan dapat bekerja kembali di tempat asal.
Pemberian Insentif
1) Pemberian kombinasi insentif yang tepat
seperti tunjangan kemahalan, tunjangan
perumahan, tunjangan transportasi, cuti
yang dibayar , dll utamanya bagi tenaga
kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil
untuk meningkatkan retensi di daerah
pedesaan dan terpencil.
Profesional dan dukungan perorangan
1) Perbaikan kondisi hidup yang lebih baik bagi tenaga
kesehatan beserta keluarganya selama bertugas di daerah
perdesaan dan terpencil, seperti penyediaan perumahan,
sekolah, listrik, telekomunikasi, sanitasi, dll.
2) Menyediakan lingkungan kerja yang baik dan aman,
termasuk peralatan yang tepat dan perlengkapan bagi
tenaga kesehatan di daerah perdesaan dan terpencil.
3) Mengidentifikasi dan mengimplementasikan kegiatan di
luar wilayah kerja untuk memfasilitasi antara nakes dari
daerah dengan pelayanan kesehatan yang baik dengan
daerah yang pelayanannya masih kurang memadai, jika
memungkinan dilakukan dengan memberikan dukungan
jarak jauh (telekonferensi) bagi nakes di daerah terpencil.
Profesional dan dukungan perorangan
4) Mengembangkan dan mendukung program
pengembangan karir dan kenaikan jabatan/pangkat
bagi tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan
terpencil tanpa meninggalkan daerahnya.
5) Mendukung pengembangan jaringan profesi, asosiasi
profesi kesehatan di pedesaan, jurnal kesehatan
pedesaan dll dalam rangka mengurangi perasaan
terisolasi tenaga kesehatan di pedesaan dan terpencil
6) Memberikan penghargaan tingkat nasional dan
internasional kepada tenaga kesehatan yang telah
berjasa dan berprestasi dalam melakukan pelayanan
kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil..
TRANSFORMASI DAN PENINGKATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TENAGA PROFESIONAL KESEHATAN
1) Desain dan implementasi program pengembangan
berke lanjutan bagi dosen dan tenaga pengajar
terkait dengan perkembangan kebutuhan pelayanan
kesehatan di komunitas
2) Mandatori program pengembangan dosen yang
sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan
kesehatan di komunitas
3) Expansi inovatif dosen melalui rekruitmen praktisi
komunitas dan tenaga kesehatan sebagai pendidik
4) Adaptasi kurikulum terhadap perkembangan
kebutuhan pelayanan kesehatan komunitas
5) Aplikasi metode simulasi dari kesesuaian tingkat
pendekatan kontekstual pada pendidikan kesehatan
profesional
6) Penerimaan masuk lulusan dari program sarjana, pasca
sarjana atau program pendidikan lainnya ke pendidikan
pofesional tingkat lainnya.
7) Sasaran kebijakan penerimaan masuk mahasiswa adalah
untuk meningkatkan diversitas mahasiswa berdasakan sosioekonomi, etnis dan wilayah
8) Arah jalur pendidikan dan penjenjangan program untuk
pengembangan praktik profesional kesehatan.
9) Pendidikan inter-profesional pada program sarjana dan
pasca sarjana.
10) Akreditasi pendidikan profesional kesehatan bagi yang tidak
ada dan penguatannya bagi yang sudah ada
11) Pengembangan profesional berkelanjutan (continuous
professional development) dan pelatihan in-servis tenaga
kesehatan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan
pelayanan kesehatan di komunitas.
Upaya – upaya Penguatan
1. Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
(SPM PT) melalui :
a. Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
b. Pendampingan Pengembangan Standar Pendidikan
2. Manajemen Sertifikasi Dosen dan Beban Kerja Dosen
3. Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
4. Pembinaan Implemetasi Kurikulum dan
Pengembangannya
5. Formulasi anggaran Poletekes terkait Tri Dharma
Perguruan Tinggi
NO
1
NAMA PRODI
PRODI DIV
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED BAN-PT
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED BAN-PT
ACEH
SUB TOTAL
2
PRODI D III
NAMA
POLTEKKES
1 Keperawatan
Banda Aceh
398
A
-
64
A
-
2 Keperawatan
Langsa
230
B
-
-
-
-
3 Keperawatan
Meulaboh
180
B
-
-
-
-
4 Kebidanan
Banda Aceh
269
B
-
113
B
-
5 Kebidanan
Langsa
230
B
-
-
-
-
6 Kebidanan
Meulaboh
180
B
-
-
-
-
7 Kesehatan Lingkungan Banda Aceh
298
B
-
58
B
-
8 Gizi
Banda Aceh
324
B
-
91
B
-
9 Keperawatan Gigi
Banda Aceh
333
B
-
43
B
-
10 Farmasi
Banda Aceh
240
B
-
-
-
-
10
2682
369
MEDAN
1 Keperawatan
Medan
332
A
-
-
-
-
2 Kebidanan
364
A
-
-
-
-
B
-
-
-
B
-
-
-
5 Keperawatan Gigi
Medan
Pematang
Siantar
Padang
Sidempuan
Medan
352
B
-
-
-
6 Farmasi
Medan
287
B
-
-
-
Medan
Lubuk
8 Gizi
Pakam
9 Kesehatan Lingkungan Kabanjahe
296
B
-
-
-
B
-
B
-
9
2663
3 Kebidanan
4 Kebidanan
7 Analis Kesehatan
SUB TOTAL
194
263
292
283
-
113
B
-
113
-
NO
3
PRODI DIV
JML MHS
AKRED KEMENKES
AKRED BANPT
JML MHS
AKRED KEMENKES
1 Keperawatan
Padang
326
A
-
-
2 Keperawatan
Solok
236
B
-
-
3 Keperawatan Gigi
Bukit Tinggi
234
B
-
-
4 Kebidanan
Padang
297
A
-
5 Kebidanan
Bukittinggi
304
A
-
6 Kesehatan Lingkungan
Padang
305
A
-
39
A
7 Gizi
Padang
286
A
-
43
A
7
1988
37
B
-
119
RIAU
SUB TOTAL
5
NAMA PRODI
PADANG
SUB TOTAL
4
PRODI D III
NAMA
POLTEKKES
1 Keperawatan
Pekanbaru
225
B
-
40
B
2 Gizi
Pekanbaru
233
B
-
-
-
3 Kebidanan
Pekanbaru
226
B
-
38
B
3
684
78
JAMBI
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Jambi
290
A
-
31
A
2 Kebidanan
Jambi
385
A
-
40
-
3 Kesehatan Lingkungan
Jambi
143
B
-
4 Keperawatan Gigi
Jambi
130
B
-
4
948
22
93
B
AKRED BANPT
PRODI D III
NO
6
NAMA POLTEKKES
PRODI DIV
JML MHS
AKRED KEMENKES
AKRED BANPT
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED BANPT
41
A
-
-
-
BENGKULU
SUB TOTAL
7
NAMA PRODI
1
Keperawatan
Curup
285
A
-
2
Keperawatan
Bengkulu
168
B
-
3
Gizi
Bengkulu
131
B
-
72
-
C
4
Kebidanan
Bengkulu
297
A
-
38
A
-
5
Kebidanan
Curup
161
B
-
-
-
6
Analis Kesehatan
Bengkulu
164
B
-
-
-
7
Kesehatan
Lingkungan
Bengkulu
186
B
-
-
-
7
1392
151
PALEMBANG
SUB TOTAL
1
Keperawatan
Palembang
388
A
-
-
-
2
Keperawatan
Baturaja
247
B
-
-
-
3
Keperawatan
Lubuk
Linggau
248
B
-
-
-
4
Kebidanan
Palembang
327
B
-
-
-
5
Gizi
Palembang
188
A
-
-
-
6
Farmasi
Palembang
277
B
-
-
-
7
Keperawatan Gigi
Palembang
180
B
-
-
-
8
Analis Kesehatan
Palembang
147
B
-
-
-
8
2002
PRODI D III
NO
8
NAMA POLTEKKES
NAMA PRODI
PRODI DIV
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED BANPT
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED BANPT
39
B
-
TANJUNG KARANG
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Tanjung Karang
340
A
-
2 Keperawatan
Kota Bumi
254
B
-
3 Kebidanan
Metro
235
A
-
40
B
-
4 Kebidanan
Tanjung Karang
266
A
-
39
B
-
5 Kesehatan Lingkungan Tanjung Karang
243
A
-
37
B
-
6 Keperawatan Gigi
Tanjung Karang
115
B
-
-
7 Analis Kesehatan
Tanjung Karang
267
B
-
-
8 Gizi
Tanjung Karang
185
B
-
-
9 Teknik Gigi
Tanjung Karang
90
B
-
-
10 Farmasi
Tanjung Karang
124
B
-
-
10
2119
-
155
9 TANJUNG PINANG
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Tanjung Pinang
78
B
-
-
-
2 Kebidanan
Tanjung Pinang
85
B
-
-
-
3 Kesehatan Lingkungan Tanjung Pinang
159
B
-
-
-
3
322
10 PANGKAL PINANG
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Pangkal Pinang
135
-
-
-
-
2 Kebidanan
Pangkal Pinang
98
-
-
-
-
3 Gizi
Pangkal Pinang
93
-
-
-
-
4 Farmasi
Pangkal Pinang
126
-
-
-
-
4
452
PRODI D III
NO
11
NAMA POLTEKKES
JML MHS
AKRED KEMENKES
AKRED
BAN-PT
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED BANPT
1 Keperawatan
Jakarta Selatan
226
A
-
-
-
2 Kebidanan
Jakarta Selatan
188
B
-
-
-
3 Keperawatan Gigi
Jakarta Selatan
107
A
-
-
-
4 Ortetik Prostetik
Jakarta Selatan
15
B
-
-
C
A
-
B
-
B
-
-
B
4
536
25
25
JAKARTA II
Kesehatan
Lingkungan
2 Teknik Elektromedik
Teknik Radio & R
3
terapi
4 Gizi
1
5 Teknik Gigi
Analis Farmasi &
6
mak
7 Farmasi
SUB TOTAL
13
PRODI DIV
JAKARTA I
SUB TOTAL
12
NAMA PRODI
Jakarta Selatan
211
Jakarta Selatan
196
Jakarta Selatan
225
Jakarta Selatan
113
A
-
B
-
B
-
228
A
-
Jakarta Selatan
159
B
-
-
Jakarta Selatan
216
A
-
-
Jakarta Pusat
289
A
-
-
7
1524
209
155
125
602
JAKARTA III
SUB TOTAL
1 Analis Kesehatan
Jakarta Timur
217
A
-
-
-
2 Keperawatan
Jakarta Timur
245
A
-
-
-
3 Keperawatan
Jakarta Pusat
272
A
-
-
-
4 Kebidanan
Jakarta Barat
277
A
-
-
-
5 Kebidanan
Jakarta Timur
275
A
-
-
-
6 Fisioterapi
Jakarta
-
C
5
1286
139
139
PRODI D III
NO
14
NAMA POLTEKKES
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED
BAN-PT
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED
BAN-PT
BANDUNG
SUB TOTAL
15
NAMA PRODI
PRODI DIV
1 Keperawatan
Bandung
274
A
-
-
-
2 Keperawatan
Bogor
237
A
-
-
-
3 Kebidanan
Bandung
170
A
-
-
-
4 Kebidanan
Bogor
175
A
-
-
-
5 Kebidanan
Kesehatan
6
Lingkungan
7 Gizi
Karawang
229
B
-
-
-
Bandung
173
A
-
A
-
Bandung
202
A
-
A
-
8 Keperawatan Gigi
Bandung
157
A
-
9 Analis Kesehatan
Bandung
294
A
-
10 Farmasi
Bandung
152
10
37
37
45
A
C
2063
119
TASIKMALAYA
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Tasikmalaya
320
A
2 Keperawatan
Cirebon
150
A
3 Kebidanan
Tasikmalaya
102
A
37
A
4 Kebidanan
Cirebon
125
A
28
A
5 Keperawatan Gigi
Tasikmalaya
152
A
94
A
6 Gizi
Tasikmalaya
87
B
7 Gizi
Cirebon
124
B
8 Pikes
Tasikmalaya
29
B
9 Pikes
Cirebon
10 Farmasi
Tasikmalaya
10
1089
-
-
159
NO
NAMA
POLTEKKES
16
SEMARANG
17
SUB TOTAL
SURAKARTA
SUB TOTAL
PRODI D III
NAMA PRODI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
Keperawatan
Keperawatan
Keperawatan
Keperawatan
Keperawatan
Kebidanan
Kebidanan
Kebidanan
Kebidanan
Gizi
Teknik Radio & R terapi
Teknik Radio & R terapi
Keperawatan Gigi
Kesehatan Lingkungan
Analis Kesehatan
Pikes
1
2
3
4
5
6
7
8
8
Keperawatan
Fisioterapi
Ortetik Prostetik
Okupasiterapi
Kebidanan
Terapi Wicara
Akupunktur
Jamu
AKRED
KEMENKES
AKRED BANPT
313
335
263
264
266
282
326
275
48
255
260
244
263
243
237
57
3931
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
C
472
228
125
242
343
232
206
168
2016
A
A
B
B
A
B
B
JML MHS
Semarang
Purwokerto
Pekalongan
Blora
Magelang
Semarang
Magelang
Purwokerto
Blora
Semarang
Semarang
Purwokerto
Semarang
Purwokerto
Semarang
Semarang
Surakarta
Surakarta
Surakarta
Surakarta
Klaten
Surakarta
Surakarta
Surakarta
PRODI DIV
A
A
B
A
A
B
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED
BAN-PT
34
A
23
37
33
A
A
A
36
64
A
A
B
B
38
72
A
A
B
337
131
255
68
77
204
47
41
C
823
A
A
B
B
A
B
B
PRODI D III
NO
NAMA POLTEKKES
NAMA PRODI
JML MHS
AKRED
KEMENKES
PRODI DIV
AKRED BANJML MHS AKRED KEMENKES
PT
18 JOGYAKARTA
1 Keperawatan
Jogyakarta
229
A
119
A
2 Kebidanan
Jogyakarta
197
A
40
A
Kesehatan
Lingkungan
Jogyakarta
258
Jogyakarta
246
A
37
B
5 Keperawatan Gigi Jogyakarta
260
A
40
B
6 Analis Kesehatan
308
A
43
B
3
4 Gizi
SUB TOTAL
Jogyakarta
6
A
1498
118
B
397
19 MALANG
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Malang
387
A
2 Keperawatan
Blitar
289
A
3 Keperawatan
Lawang
219
B
58
4 Kebidanan
Malang
294
A
58
5 Kebidanan
Kediri
298
B
63
6 Kebidanan
Jember
291
A
62
7 Gizi
Malang
349
A
94
8 Pikes
Malang
49
8
2176
66
401
A
A
A
AKRED
BAN-PT
PRODI D III
NO
20
NAMA POLTEKKES
JML MHS
AKRED
KEMENKES
AKRED BANPT
JML MHS
AKRED
KEMENKES
38
A
46
46
A
A
39
28
A
A
SURABAYA
SUB TOTAL
21 BANTEN
22
NAMA PRODI
PRODI DIV
SUB TOTAL
DENPASAR
SUB TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
Keperawatan
Keperawatan
Keperawatan
Keperawatan
Kebidanan
Kebidanan
Kebidanan
Analis Kesehatan
Kesehatan Lingkungan
Kesehatan Lingkungan
Teknik Elektromedik
Keperawatan Gigi
Gizi
1
2
3
3
Keperawatan
Kebidanan
Analis Kesehatan
1
2
3
4
5
6
6
Keperawatan
Kebidanan
Kesehatan Lingkungan
Keperawatan Gigi
Gizi
Analis Kesehatan
Jl.Sutomo Sby
Jl.Sutopo Sby
Sidoarjo
Tuban
Surabaya
Magetan
Bangkalan
Surabaya
Surabaya
Magetan
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Tangerang
Rangkasbitung
Tangerang
Denpasar
Denpasar
Denpasar
Denpasar
Denpasar
Denpasar
229
232
262
140
212
222
191
228
184
161
266
240
105
2672
A
A
A
B
A
A
A
A
A
B
A
A
294
244
224
762
A
B
B
296
169
137
124
140
133
999
A
B
A
A
A
B
C
197
48
A
48
56
A
21
A
26
A
103
AKRED
BAN-PT
PRODI D III
NO
23
NAMA POLTEKKES
AKRED
KEMENKES
AKRED BANPT
JML MHS
AKRED
KEMENKES
A
1 Keperawatan
Mataram
252
A
47
2 Keperawatan
Bima
215
B
36
3 Kebidanan
Mataram
386
A
49
A
4 Gizi
Mataram
126
A
21
A
5 Analis Kesehatan
Mataram
131
A
41
5
1110
194
KUPANG
SUB TOTAL
25
JML MHS
PRODI DIV
MATARAM
SUB TOTAL
24
NAMA PRODI
1 Keperawatan
Kupang
356
B
2 Keperawatan
Ende
341
B
3 Keperawatan
Waingapu
427
B
4 Keperawatan Gigi
Kupang
222
B
5 Kebidanan
Kupang
687
B
6 Kesehatan Lingkungan Kupang
208
B
7 Farmasi
Kupang
256
B
8 Gizi
Kupang
251
B
9 Analis Kesehatan
9
Kupang
224
B
2972
PONTIANAK
SUB TOTAL
1 Kesehatan Lingkungan Pontianak
93
A
43
2 Gizi
Pontianak
146
A
42
3 Keperawatan Gigi
Pontianak
169
B
4 Kebidanan
Pontianak
167
B
60
B
5 Keperawatan
Singkawang
389
B
162
B
6 Analis Kesehatan
Pontianak
93
B
43
6
1057
350
A
AKRED
BAN-PT
PRODI D III
NO
26
NAMA POLTEKKES
AKRED BANPT
JML MHS
AKRED
KEMENKES
1
Keperawatan
Palangkaraya
331
B
2
Gizi
Palangkaraya
138
B
3
Kebidanan
Palangkaraya
702
AKRED
BAN-PT
B
3
C
1171
1
Keperawatan
Samarinda
461
A
2
Analis Kesehatan
Samarinda
261
B
3
Kebidanan
Balikpapan
241
B
4
Kebidanan
Samarinda
236
B
4
1199
56
A
65
B
121
BANJARMASIN
SUB TOTAL
29
AKRED
KEMENKES
KALIMANTAN TIMUR
SUB TOTAL
28
JML MHS
PALANGKARAYA
SUB TOTAL
27
NAMA PRODI
PRODI DIV
1
Keperawatan
Banjarbaru
196
2
Keperawatan Gigi
Banjarbaru
163
3
Kebidanan
Banjarmasin
254
4
Kesehatan Lingkungan
Banjarbaru
119
5
Analis Kesehatan
Banjarbaru
135
6
Gizi
Banjarmasin
135
6
A
39
B
B
39
A
B
40
B
A
70
A
B
39
B
A
88
B
1002
315
MANADO
SUB TOTAL
1
Keperawatan
Manado
243
B
2
Keperawatan Gigi
Manado
182
B
3
Kebidanan
Manado
315
4
Kesehatan Lingkungan
Manado
257
5
Gizi
Manado
197
6
Farmasi
Manado
231
B
7
Analis Kesehatan
Manado
267
B
7
1692
100
B
B
96
B
B
141
B
B
136
B
473
PRODI D III
NO
NAMA POLTEKKES
NAMA PRODI
JML MHS
AKRED
KEMENKES
PRODI DIV
AKRED BAN-PT
JML MHS
AKRED
KEMENKES
30 PALU
1
Keperawatan
Palu
284
B
2
Keperawatan
Poso
234
B
3
Kebidanan
Palu
308
B
54
4
kebidanan
Poso
48
5
Kesehatan Lingkungan Palu
279
B
54
6 Gizi
SUB TOTAL
Palu
6
112
52
C
1265
160
31 MAKASSAR
SUB TOTAL
1
Keperawatan
Makassar
510
B
2
Keperawatan
Pare-pare
274
B
3
Analis Kesehatan
Makassar
338
B
52
B
4
Kebidanan
Makassar
284
B
98
B
5
Kesehatan Lingkungan Makassar
257
B
44
B
6
Gizi
Makassar
257
A
49
A
7
Farmasi
Makassar
320
B
8
Fisioterapi
Makassar
272
A
46
A
9
Keperawatan Gigi
Makassar
375
B
92
B
9
2887
381
32 KENDARI
SUB TOTAL
1
Keperawatan
Kendari
312
B
2
Kebidanan
Kendari
391
B
37
B
3
Gizi
Kendari
192
B
32
B
4
Analis Kesehatan
Kendari
40
4
C
935
69
33 GORONTALO
1
Keperawatan
Gorontalo
514
B
160
B
2
Kebidanan
Gorontalo
425
B
155
B
3
Gizi
Gorontalo
233
B
AKRED
BAN-PT
PRODI D III
NO NAMA POLTEKKES
NAMA PRODI
JML MHS
PRODI DIV
AKRED AKRED
KEMENKES BAN-PT
34 MAMUJU
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Mamuju
114
2 Kebidanan
Kesehatan
3
Lingkungan
4 Gizi
Mamuju
157
Mamuju
105
Mamuju
72
4
C
C
448
35 MALUKU
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Ambon
65
B
2 Keperawatan
Tual
183
B
3 Keperawatan
Masohi
110
B
4 Kebidanan
Ambon
122
B
5 Kebidanan
Kesehatan
6
Lingkungan
7 Gizi
Saumlaki
87
Ambon
90
Ambon
154
8 Analis Kesehatan
Ambon
136
8
B
B
947
36 TERNATE
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Ternate
376
B
2 Gizi
Ternate
139
B
3 Kebidanan
Ternate
187
B
4 Analis Kesehatan
Kesehatan
5
Lingkungan
5
Ternate
110
Ternate
97
909
C
JML MHS
AKRED
AKRED
KEMENKES BAN-PT
NO NAMA POLTEKKES
NAMA PRODI
PRODI D III
AKRED
JML MHS
KEMENKES
AKRED
BAN-PT
PRODI DIV
AKRED
AKRED
JML MHS
KEMENKES BAN-PT
37 SORONG
SUB TOTAL
38
1 Keperawatan
Sorong
279
2 Keperawatan
Manokwari
188
3 Keperawatan
Fak-fak
80
4 Gizi
Sorong
85
B
5 Kebidanan
Sorong
308
B
6 Kebidanan
Manokwari
195
6
B
C
1135
60
B
46
B
106
JAYAPURA
SUB TOTAL
1 Keperawatan
Jayapura
341
2 Keperawatan
Merauke
240
B
C
35
B
3 Keperawatan
Nabire
487
B
4 Keperawatan
Wamena
275
C
5 Keperawatan
Biak
378
B
6 Keperawatan
Mimika
218
B
7 Keperawatan
Kepulauan Yapen
229
C
8 Gizi
Jayapura
116
B
37
B
9 Kebidanan
Jayapura
404
B
64
B
10 Kebidanan
Biak
200
B
11 Kebidanan
Mimika
125
12 Kebidanan
Kesehatan
13
Lingkungan
Kesehatan
14
Lingkungan
15 Analis Kesehatan
Nabire
339
Jayapura
137
Mimika
66
Jayapura
126
16 Farmasi
Jayapura
82
16
3763
B
C
C
136