Transcript E Sertifikasi dan Kode etik
Sertifikasi
• Cara untuk melakukan standar sebuah profesi • Pengakuan dari suatu organisasi profesi independen • Alasan pentingnya sertifikasi – Untuk menuju level yang diharapkan/diinginkan – Untuk memenuhi capaian standar kinerja tertentu – Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna
Jenis Sertifikasi
1.Sertifikasi berorientasi produk • Microsoft, Corel • Oracle, CISCO, Novell • Siemens, Toshiba, dan lain-lainnya 2.Sertifikasi berorientasi profesi • Sertifikasi Guru/Dosen, IATKI, dan lain-lain • CompTIA
(Computing Technology Industry Association), support, Computer Technical
misal:
network
• Sun Microsystems, misal: Java programmer
Pengertian & Peranan kode etik
Pengertian KODE ETIK (1)
•
Kode
, yaitu tanda-tanda atau simbol-
simbol yang berupa tulisan, gambar,atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu •
Kode etik
, yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja
Pengertian KODE ETIK (2)
•
Kode etik
, yaitu sistem norma, nilai dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik, bagi profesional •
Kode etik
, menyatakan tindakan apa yang benar atau salah, serta perbuatan apa yang harus dilakukan atau harus dihindari
Tujuan KODE ETIK
• Agar profesional memberikan layanan sebaik baiknya kepada masyarakat pengguna • Agar masyarakat pengguna terlindungi dari tindakan yang tidak profesional
Prinsip Dasar KODE ETIK
–
Prinsip integritas
Harus menjunjung nilai tanggung jawab dan integritas tinggi –
Prinsip obyektivitas
– Harus menjaga obyektifitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya
Prinsip kerahasiaan
– Menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesi dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan
Prinsip perilaku profesional
Harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskriditkan profesi yang diembannya
Ruang gerak kode etik Profesi
Menurut Harris [1995]:
Ruang gerak seorang profesional diatur melalui etika profesi yang distandarkan dalam bentuk kode etik profesi
Kode etik profesi (K.E.P)
• Aturan atau ketentuan tertulis yang disepakati di dalam menjalankan suatu profesi • Umumnya dikeluarkan oleh asosiasi atau organisasi tertentu (profesi, politik, sosial, dll) • Contoh di Indonesia: IAI, IDI, PII, IPKIN (Ikatan profesi komputer Indonesia), IATKI (Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia), dll • Contoh di Mancanegara : ACM (Association for Computing Machinery), ICCP (Institute for Certification of Computer Programming, DPMA (Data Processing Management Association), ITAA (Information Technology Association of America), dll
Menurut UU No. 43/1999
(POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN) •
Profesi
adalah suatu
moral community
(masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama •
Kode etik profesi
adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari
Tujuan Kode Etik Profesi
1. Menjunjung tinggi martabat profesi 2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota 3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi 4. Meningkatkan mutu profesi 5. Meningkatkan mutu organisasi profesi 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat 8. Menentukan baku standarnya sendiri
CIRI-CIRI Kode Etik Profesi
1. Singkat 2. Sederhana 3. Jelas & konsisten 4. Masuk akal 5. Dapat diterima 6. Realistis 7. Komprehensif/lengkap 8. Positif dalam formulasinya
Fungsi Kode Etik Profesi
1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan
•
Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yangtidak boleh dilakukan.
2. Merupakan sarana kontrol bersangkutan
•
sosial bagi masyarakat atas profesi yang
Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan keja.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi
•
Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau
perusahaan.
Karakteristik K.E.P
• Bukan algoritma sederhana yang dapat menghasilkan keputusan etis atau tidak etis • • Terkadang bagian-bagian dari kode etik dapat terasa saling bertentangan dengan kode etik lain • Menggunakan keputusan yang etis untuk bertindak sesuai dengan semangat kode etik profesi Menggariskan dengan jelas prinsip-prinsip mendasar yang butuh pemikiran, bukan kepatuhan membuta
Pemilik Kode Etik Profesi
Umumnya adalah organisasi kemasyarakatan atau organisasi profesi yang bersifat nasional, misalnya: Ikatan Profesi Komputer Indonesia (IPKIN), Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Ikatan Akuntansi Indonesi (IAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dll.
Orientasi Kode Etik Profesi
1 . Rekan, 2. Profesi, 3. Badan, 4. Nasabah/Pemakai, 5. Negara, dan 6. Masyarakat .
Kendala Penyusunan K.E.P
• • • • Bagaimana kode tersebut akan digunakan Seberapa detail tingkat rinciannya Siapa yang menjadi sasaran kode etik Kode etik diperuntukkan bagi kepentingan siapa
Alasan K.E.P Diabaikan
•
Pengaruh sifat kekeluargaan
•
Pengaruh jabatan
•
Pengaruh materialisme
Pelanggaran kode etik Profesi 1. Pelanggaran terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu – Memperdagangkan jasa atau membeda-bedakan pelayanan jasa atas dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan uang yang berkelebihan – Menyalahgunakan kekuasaan merupakan perbuatan yang sering dianggap melanggar kode etik profesi 2. Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian serta yang kurang dapat dipertanggung-jawabkan menurut standar maupun kriteria profesional
Pelanggaran kode etik Profesi Nasional Kamis, 27 Jan 2011 09:02 WIB Dua Lagi Masih Diproses - Empat Dokter di Medan Langgar Kode Etik MedanBisnis – Medan. Majelis Kode Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia ((MKEK- IDI) Kota Medan telah menyidang 6 dokter berdasarkan pengaduan masyarakat. Dari 6 orang tersebut, 4 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sedangkan 2 lagi masih dalam proses penyindangan lebih lanjut.
Demikian dikatakan Sekretaris MKEK- IDI Medan, dr Ery Suhaymi SH kepada wartawan, Rabu (26/1), di Medan. Ia menjelaskan, kasus yang mereka sidangkan itu merupakan pengaduan dari para pasien yang mereka terima untuk 2010.
SANKSI PELANGGARAN K.E.P
Sanksi moral & Sanksi dikeluarkan dari organisasi
• Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu • Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan ketentuan profesional, seperti: –
Kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik
–
Ketentuan itu merupakan akibat logis dari “self regulation” yang terwujud dalam kode etik