Transcript penyediaan makanan tambahan anak sekolah (pmt-as)

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
BIODATA
Nama
NIP
Jabatan
Status
Alamat kantor
Alamat Rumah
Hp
: Eliya Rahmawati, A.Ks. M.Si
: 19721214 200003 2 003
: Kasubbid Motivasi & Swadaya
: Nikah dengan 3 Orang Anak
1 Putra dan 2 Putri
- Duta Abrar
- Rizka Bararah
-Rizki Balqis
: Jl. Tgk. Syech Mudawali No. E-19
Banda Aceh Telp.(0651) 26328
: Jl. M.Taher Gp.Lamcot depan
Gudang PU Kab. Aceh Besar
: 081360306616
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I.
Belum optimalnya pelaksanaan UUPA sebagai Wujud MoU Helsinki;
II.
Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
III.
Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal;
IV.
Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh;
V.
Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT);
VI.
Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah;
VII.
Sektor Koperasi dan UKM belum berkembang dengan baik;
VIII. Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berdaya guna,
berhasil guna dan berkelanjutan;
IX.
Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah; dan
X.
Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah.
3
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN ACEH
1. Belum optimalnya Reformasi Birokrasi;
2. Bina Keberlanjutan Perdamaian;
3. Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dan nilai-nilai Budaya belum
optimal;
4. Ketahanan Pangan belum mantap dan rendahnya Nilai Tambah
Produk Pertanian;
5. Tingkat Kemiskinan tinggi dan Kreativitas Masyarakat rendah;
6. Pembangunan Infrastruktur Antar Sektor dan Antar Wilayah
belum terintegrasi;
7. Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan rendah;
8. Pemanfaatan Sumber Daya Alam belum optimal; dan
9. Kualitas Lingkungan dan Penanganan Resiko Bencana masih
rendah .
4
VISI DAN MISI PEMERINTAH ACEH 2012-2017
VISI :
“ACEH YANG BERMARTABAT SEJAHTERA BERKEADILAN DAN
MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN
ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI”
MISI :
 Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui




Implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga
perdamaian yang abadi;
Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di
semua sektor kehidupan masyarakat;
Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia;
Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi
dan berkelanjutan; dan
Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan
optimalisasi pemanfaatan SDA.
5
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ACEH
1.
Reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang
bersih, amanah dan akuntabel serta bina dan pengamalan nilai-nilai Dinul Islam,
sosial dan budaya;
2.
Memperkuat
struktur
ekonomi
Aceh
dengan
revitalisasi
pertanian
dan
pengembangan agro industri yang didukung oleh infrastruktur yang memadai;
3.
Mengurangi Angka Kemiskinan dan Pengangguran (untuk pencapaian MDGs);
4.
Menyediakan
Infrastruktur
yang
terintegrasi,
selaras,
berkelanjutan
dan
berkeadilan sesuai potensi daerah;
5.
Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui penyediaan pendidikan
yang berkualitas dan pelayanan kesehatan yang prima (untuk pencapaian MDGs);
6.
Mengoptimalkan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan dengan peningkatan
inovasi pengelolaan, kreatifitas dan produktifitas masyarakat yang ramah
lingkungan; dan
7.
Meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan resiko bencana.
6
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ACEH
I.
Reformasi Birokrasi;
II.
Pelaksanaan Dinul Islam, Sosial dan Budaya;
III.
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian;
IV.
Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
V.
Peningkatan dan optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yg terintegrasi;
VI.
Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan;
VII. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
VIII. Bina Keberlanjutan Perdamaian;
IX.
Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana.
7
DASAR-DASAR HUKUM
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan
Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
k. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010-2014;
n. Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyediaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyediaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
p. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun
2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
q. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
r. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Aceh Tahun Anggaran 2013;
s. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 93 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Pelaporan Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bantuan
Sosial;
t. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2013.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH

Pada tahun 1997 – 2000 secara Nasional Program Penyediaan Makanan
Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) pada seluruh Wilayah Indonesia
melalui Dana APBN. PMT-AS ini dilaksanakan dengan prioritas pada
daerah tertinggal dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan
mendukung Program Pengentasan Kemiskinan. PMT-AS bertujuan untuk
mencegah masalah kekurangan energi protein pada siswa Sekolah Dasar
(SD) dan Madrasah Ibtidayah (MI) sekaligus mengupayakan PMT-AS
bagi peserta didik usia sekolah dasar;

Sejalan dengan pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah, sejak Tahun
2001 pelaksanaan PMT-AS diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan
Masyarakat yang secara Nasional tetap di Fasilitasi Pemerintah;
LANJUTAN…

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan dengan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Di dalam Peraturan tersebut bahwa urusan
bidang Pendidikan Dasar, Kesehatan, Lingkungan Hidup,
KB dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan
Pemerintah Daerah.
LANJUTAN…
Visi dan Misi BPM Aceh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Visi :
“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat
Nanggroe Aceh Darussalam”
Misi :
Pemantapan penyelenggaraan mukim dan gampong;
Peningkatan keswadayaan masyarakat;
Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan
pemberdayaan keluarga yang islami;
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan
lingkungan;
Pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan
masyarakat; dan
Penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, tugas
BPM Aceh adalah melaksanakan tugas umum dan
pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Bidang
Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong dengan
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
dengan kegiatan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan
PKK dengan sub kegiatan adalah PMT-AS.
LANJUTAN…
LATAR BELAKANG

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan
SDM, antara lain :
- Bidang pendidikan adalah angka putus sekolah
masih dialami oleh 3% anak usia sekolah
(Kemendiknas, 2009).
- Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada
dibawah garis kemiskinan) di Aceh pada tahun 2008
sebesar 959,7 ribu (23,53%) dibandingkan dengan
penduduk miskin mengalami penurunan sebesar
124,0 ribu (3,12%), dengan demikian masih
diperlukan upaya-upaya peningkatan perbaikan
secara terpadu kehidupan sosial masyarakat di
Gampong.
LANJUTAN…
MASUK USIA SEKOLAH (ANAK KELAS EMPAT SEKOLAH DASAR
TINGGI BADAN BERBEDA)
16
REKAP DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
DARI TAHUN 2009 S.D 2013 KOTA BANDA ACEH
No.
Tahun
Gampong
Kecamatan
Kabupaten
Nama Sekolah
Nama Kepala
Sekolah
Jumlah
Murid
Total Dana
Diterima
No. HP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2009
Cirieh
Ulee Kareng
Banda Aceh
SD 104
Nurmiah
161
21.320.000 081377011185
1
2011
Tibang
Syiah Kuala
Banda Aceh
SD 15 Tibang
Drs Hasbi
74
22.000.000 081360800357
Punge Blang Cut
Jaya Baru
Banda Aceh
213
22.000.000 085260161672
22.000.000 081360254353
2
SD 18 Punge Blang
Drs Zainal Abidin
Cut
1
2012
Pango Raya
Ulee Kareng
KBanda Aceh
SDN 14
Ramli, S. Pd
122
1
2013
Alue Naga
Syiah Kuala
Banda Aceh
TK. Alwasliyah
Apridawati.
A.Ma
27
Bitai
Jaya Baru
Banda Aceh
RA. Al-Azmi
Riati Martunis
33
2
Pengertian PMT-AS
Kegiatan pemberian makanan kepada
peserta didik dalam bentuk jajanan/
kudapan atau makanan lengkap yang
aman dan bermutu beserta kagiatan
pendukung
lainnya,
dengan
memperhatikan aspek mutu dan
keamanan pangan.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan
1. Meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui
makanan tambahan;
2. Meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam
mengikuti kegiatan belajar;
3. Meningkatkan kesehatan anak, khususnya dalam penanggulangan
penyakit kecacingan;
4. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk
menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan PHBS dan LBS;
LANJUTAN…
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan
dan pengadaan pangan lokal; dan
6. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam
upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian,
pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
LANJUTAN…
SASARAN
Sasaran Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah
adalah Peserta didik, Orang Tua Peserta Didik, Guru
dan Komite Sekolah.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
RUANG LINGKUP PMT-AS
Meliputi pemberian makanan tambahan kepada peserta
didik dan kegiatan pendukung lainnya (BAB III, Pasal
4, Point (1)
1.
2.
3.
4.
5.
Penganekaragaman pangan;
Pendidikan gizi dan kesehatan;
Pemanfaatan pekarangan rumah dan sekolah;
Pemberian obat cacing bagi peserta didik; dan
Pola hidup sehat dan pendidikan (Point 2).
LANJUTAN…
Makanan tambahan berupa jajanan/kudapan
yang berbahan pangan lokal/hasil pertanian
setempat serta penyediaan air minum (Pasal 5,
Point (1)
Makanan tambahan dapat juga diberikan
berupa makanan lengkap (Point 2).
LANJUTAN…
Pasal 6
1. Makanan tambahan harus memenuhi
persyaratan :
a. Beragam;
b. Bergizi seimbang dan aman; dan
c. Mengandung karbohidrat, protein, lemak,
vitamin dan mineral.
2. Secara teknis dipantau oleh petugas gizi pusat
kesehatan masyarakat dan/atau bidan gampong yang
dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.
LANJUTAN…
TIM KOORDINASI dan tim pelaksana (Bab V)
Pasal 10 Point 1 dan 2
Tim Koordinasi :
a. PMT-AS Pusat;
b. PMT-AS Provinsi;
c. PMT-AS Kabupaten/Kota; dan
d. PMT-AS Gampong.
Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan
Keuchik.
LANJUTAN…
Pasal 7
1. Makanan tambahan diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali
seminggu selama kegiatan belajar mengajardalam 1 tahun;
dan
2. Pemberian makanan tambahan dilakukan pada waktu
istirahat pertama.
LANJUTAN…
BAB IV Pasal 9
Point 2
P
E
Gubernur sebagai penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan PMTAS Provinsi mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS dengan cara :
1. Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PMT-AS Provinsi;
2. Mengkoordinasikan
peerencanaan
dan
pengendalian
penyelenggaraan PMT-AS dan program-program sektoral;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi PMT-AS;
4. Menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
untuk membiayai kegiatan PMT-AS; dan
5. Menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan pemangku
kepentingan.
L
A
K
S
A
N
A
A
N
LANJUTAN…
Point 3
1.
2.
3.
4.
5.
Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab keberhasilan pelaksanaan
PMT-AS Kabupaten/Kota mempersiapkan pelaksanaan PMT-AS
dengan cara:
Membentuk dan menetapkan Tim koordinasi PMT-AS
Kabupaten/Kota;
Menerbitkan surat keputusan tentang penetapan jumlah sasaran
lokasi dan alokasi dana PMT-AS;
Menyediakan Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah
Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan PMT-AS;
Menetapkan index harga makanan. Frekuensi pemberian makanan
tambahan, komponen obat cacing dan komponen pendukung
lainnya; dan
Mengkoordinasi perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan
PMT-AS dan program-program sektor Kabupaten/Kota.
Point 4
Camat sebagai penanggungjawab keberhasilan pelaksaan PMTAS Kecamatan mempersipkan pelaksanaan PMT-AS dengan
cara:
1. Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PMT-AS
Kecamatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan bagi petugas
pemasak kudapan;
3. Menyusun pembagian tugas dan jadwal kerja Tim Pengelola
PMT-AS Kecamatan;
4. Mendayagunakan
musyawarah rencana pembangunan
Kecamatan
sebagai
forum
koordinasi
untuk
mensinkronisasikan PMT-AS dengan program nasional
pemberdayaan masyarakat dan program pemberdayaan
masyarakat; dan
5. Melakukan pemantuan, pengendalian dan pengawasan
terhadap pelaksaan PMT-AS.
Point 5
Keuchik
sebagai
penanggungjawab
keberhasilan
pelaksanaan
PMT-AS
Gampong
mempersiapkan
pelaksanaan PMT-AS dengan cara:
1. Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi PMT-AS
Keuchik dan sekolah;
2. Menentukan pembagian tugas dan jadwal kegiatan Tim
pelaksana PMT-AS Gampong;
3. Mengindentifikasi calon peserta pelatihan memasak
PMT-AS;
4. Melakukan penyuluhan PMT-AS kepada masyarakat;
5. Mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan PMT-AS; dan
6. Melakukan pengendalian, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan PMT-AS.
P
2.Pembiayaan
pelaksanaan
PMT-AS
dibebankan
E
M pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
B Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
I Provinsi/Kabupaten/Kota,
APBDes
dan
A
BUMN/BUMD/Dunia Usaha/Masyarakat serta
Y
A sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak
A mengikat.
N
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan
Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 10
Tim Penggerak PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang
merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
10 PROGRAM POKOK PKK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
Gotong Royong;
Pangan;
Sandang;
Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
Pendidikan dan keterampilan;
Kesehatan;
Pengembangan kehidupan berkoperasi;
Kelestarian lingkungan hidup; dan
Perencanaan sehat.
Pasal 11
Point 1 : Keanggotaan Tim Koordinasi PMT-AS Pusat, Tim Koordinasi
PMT-AS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri
atas perwakilan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non
Kementerian, instansi/badan/dinas kantor yang membidangi fungsi
perencanaan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, agama,
pertanian/ketahanan pangan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan.
Point 2 : Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki sekretariat tetap PMT-AS yang berada di badan/dinas/kantor
yang membidangi fungsi pemberdayaan masyarakat.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
Pasal 12
Point 1 : Tim pelaksana merupakan tim yang dibentuk
dalam rangka pelaksanaan PMT-AS di sekolah.
Point 2 : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) memiliki tugas mengkoordinasikan pembagian
PMT-AS kepada peserta didik.
Point 3 : Kepala sekolah sebagai penanggung jawab tim
pelaksana PMT-AS sekolah.
Point 4 : Keanggotaan tim pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komite sekolah,
pendidik, Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga, dan tokoh masyarakat.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII, Pasal 14
(2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan PMT-AS kabupaten/kota;
(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan PMT-AS Gampong melalui Camat.
(4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui kagiatan
bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, rapat koordinasi,
pelatihan, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
LANJUTAN…
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 16
1. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi PMT-AS
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong berdasarkan laporan pelaksanaan
PMT-AS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
2. Pemantauan dilaksanakan untuk :
a. Mengetahui proses penyelenggaraan;
b. Memperoleh gambaran kesesuaian rencana dan pelaksanaan program; dan
c. Perkembangan kemajuan yang dicapai.
3. Evaluasi dilaksanakan untuk :
a. Mengetahui pencapaian tujuan kegiatan;
b. Hambatan yang ditemukan;
c. Dampak terhadap siswa, orang tua dan masyarakat.
LANJUTAN…
MEKANISME PELAPORAN
1. Tingkat Gampong
Pelaporan dilakukan oleh Sekolah kepada Keuchik. Berdasarkan laporan dari Sekolah,
Keuchik memberikan laporan kepada Camat setiap bulan.
2. Tingkat Kecamatan
Berdasarkan laporan Keuchik, Camat memberikan laporan kepada Bupati/Walikota setiap
dua bulan sekali.
3. Tingkat Kabupaten/Kota
Berdasarkan laporan dari Kecamatan, Bupati/Walikota memberikan laporan kepada
Gubernur setiap empat bulan sekali.
4. Tingkat Provinsi
Berdasarkan laporan Bupati/Walikota, Gubernur memberikan laporan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Dirjen PMD setiap enam bulan sekali.
LANJUTAN…
BAGAN ALUR
PELAPORAN
MENDAGRI
6 BULAN SEKALI
GUBERNUR
4 BULAN SEKALI
BUPATI/WALIKOTA
2 BULAN SEKALI
CAMAT
SETIAP BULAN
KEUCHIK
SETIAP BULAN
SEKOLAH
KETERANGAN :
: ALUR PELAPORAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
INDIKATOR KEBERHASILAN
Keberhasilan PMT-AS dapat dilihat dari :
A. PROSES PENYELENGGARAAN MELALUI PEMANTAUAN
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses penyelenggaraan PMT-AS meliputi :
1. SK Tim Pelaksana;
17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
2. SK Tim Koordinasi;
18. Tempat cuci tangan dengan air mengalir;
3. Pelatihan Tim Pelaksana;
19. Ketersediaan sabun dan lap tangan;
4. Jadwal penyelenggara (frekuensi);
20. Ketersediaan air bersih;
5. Peran dan keterlibatan TP. PKK;
21. Ketersediaan air minum;
6. Peran dan keterlibatan Komite Sekolah;
22. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
7. Peran dan keterlibatan Puskesmas;
23. Pemberian obat cacing;
8. Pengadaan peralatan masak;
24. Pemanfaatan produksi pertanian setempat;
9. Pengadaan peralatan makan dan minum;
25. Pendidikan gizi dan kesehatan;
10. Ketersediaan bahan baku sesuai pedoman;
26. Doa dan etika makan;
11. Pengolahan makanan yang aman dan sehat;
27. Kejadian keracunan;
12. Pemberian makanan sesuai persyaratan (porsi kalori dan protein); 28. Laporan berkala;
13. Daftar menu;
29. Pertemuan Tim Pelaksana;
14. Variasi makanan;
30. Pertemuan Tim Koordinasi.
15. Selera anak (daya terima) terhadap makanan;
LANJUTAN…
16. Penanganan/Penyajian makanan ke sekolah;
PENCAPAIAN TUJUAN MELALUI EVALUASI
Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan (output) PMT-AS meliputi :
1. Meningkatnya konsumsi gizi (energi dan proteien) peserta didik;
2. Meningkatnya ketahanan fisik peserta didik;
3. Meningkatnya kehadiran peserta didik;
4. Meningkatnya perilaku yang baik;
5. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik, orang tua peserta didik dan pelaksana
PMT-AS tentang keanekaragaman serta manfaat dan minuman bagi kesehatannnya;
6. Meningktanya pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik, orang tua peserta didik dan pelaksanaan
PMT-AS tentang manfaat kebun sekolah sebagai sarana pendidikan untuk mencintai lingkungan dan
pelestariannya;
7. Meningkatnya kesehatan anak khususnya mengatasi penyakit kecacingan;
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan, kesehatan dan gizi kesejahteraan
keluarga;
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyediaan, pemanfaatan dan
penganekargaman bahan pangan lokal sebagai bahan baku makanan PMT-AS;
10. Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat setempat terkait dengan pengadaan pangan lokal.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
PENUTUP
PMT-AS merupakan salah satu kegiatan dari program penanggulangan
kemiskinan khususnya bagi sasaran anak TK/RA. Oleh karena itu, PMT-AS
berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia sejak dini
makan diprioritaskan untuk meningkatkan keadaan gizi anak TK/RA dari
keluarga miskin di Gampong.
Diharapkan dengan adanya Penyediaan Makanan Tambahan Anak
Sekolah (PMT-AS) melalui Pemberdayaan Masyarakat, penentu kebijakan
dan pengelolaan kegiatan PMT-AS yang tergabung dalam Tim Koordinasi
mulai dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan
Gampong, juga Tim Pelaksana di Sekolah serta masyarakat dapat
memanfaatkannya sebagai acuan dalam pelaksanaan PMT-AS.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH
TERIMA
KASIH