Bab II Landasan & Tujuan Pendidikan Pancasila Oleh Dra. Hj

download report

Transcript Bab II Landasan & Tujuan Pendidikan Pancasila Oleh Dra. Hj

Bab II

Landasan & Tujuan Pendidikan Pancasila

Oleh Dra. Hj. Kartini Parmono, M. Hum

Mata kuliah Pendidikan Pancasila

• membahas secara ilmiah dan memberikan bekal teoritik kepada mahasiswa dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara akan perlunya Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa dan ideologi negara dalam menjawab tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia

Persoalan-Persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia diantaranya:

Sila Pertama : Pluralisme kesediaan untuk menerima pluralitas (agama, budaya, adat dan pandangan hidup) Sila ke dua : Hak asasi manusia (manusia diperlakukan sesuai dengan martabatnya. Sila Ketiga : Solidaritas bangsa, jiwa nasionalisme (bersatu, senasip sepenanggungan) Sila keempat : Demokrasi (prinsip kedaulatan rakyat) + (Prinsip perwakilan, prinsip mayoritas tidak menjadi diktator) Sila Kelima : keadilan sosial (norma paling dasar) Contoh, ketidakadilan : kemiskinan, diskriminasi (ras, suku budaya, perempuan)

Pendekatan Studi Pancasila secara Ilmiah :

Ciri-ciri pengetahuan Ilmiah

1.

Tersusun secara sistematis 2.

Mempunyai pokok soal (subject matter) 3.

Mempunyai titik pusat perhatian ( Focus of interest) 4.

Empiris 5.

Mempunyai metodologi 6.

Bersifat rasional dan objektif 7.

Dapat diverifikasi/dilacak kembali kebenarannya 8.

Bersifat universal

No Jenis Pertanyaan Hasil/jawaban

1. Jenis Pengetahuan Ilmiah :

1 Deskriptif Bagaimana Objektif/apa adanya Sejarah 2 Kausal Mengapa Asal mula, Teori kausalitas 3 Normatif Kemana 4 Esensi Apa Tujuan, norma/ukuran Inti/hakekat, Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil

Landasan Historis

SK Dirjen Dikti 1985 : MKU (Agama dan Pancasila ) SK Dirjen Dikti 1999 : MKDU (Agama, Pancasila, Alamiah Dasar dan Budaya Dasar) SK Dirjen Dikti 2000 : MKPK (agama, pancasila dan pendidikan Kewiraan) SK Dirjen Dikti No 38 thn 2002 : MPK (Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan) UU Sisdiknas Tahun 2003 : MPK (Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa)

Landasan Kultural

• • Pancasila sebagai budaya bangsa Pancasila sebagai kepribadian bangsa

Landasan Yuridis

a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 (Mencerdaskan kehidupan bangsa) b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan dan memilih pendidikan dan pengajaran (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem mengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Landasan Filosofis

• • • • • Pendekatan etika/ filsafat moral Pendekatan epistemologi/filsafat ilmu Pendekatan aksiologis/ filsafat nilai Pendekatan ontologis Pendekatan antropologis

Tujuan dan Kompetensi yang diharapkan dari Kuliah Pancasila :

Dalam Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dan termuat dalam SK Dirjen Dikti No 467/Dikti/Kep/1999, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk moralitas yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat bansanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945

Sifat keseimbangan Pancasila

1.

2.

3.

Keseimbangan konsensus Pancasila Keseimbangan sistem Kemasyarakatan Keseimbangan sistem kenegaraan

Ad. Keseimbangan Konsensus Nasional

Konsensus antara golongan Islam dan golongan Nasional Golongan Islam : Pembentukan negara Islam Golongan Nasionalis : negara sekuler, yaitu negara yang tidak berurusan dengan agama

Lanjutan … (ad.1)

• Pancasila merupakan komsensus bersama dan merupakan perjanjian luhur yang mempersatukan menegakkan negara Pancasila yang disebut negara

Theis

antar golongan

Demokratis

yang untuk dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia

Lanjutan … (ad.1)

Ideologi Golongan Islam Negara Islam

Pancasila Negara Theis Demokratis

Ide Golongan Nasionalis Negara Sekuler

Ad. 2. Keseimbangan sistem kemasyarakatan

• Pancasila menyeimbangan sifat individu dan sifat sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga Pancasila dapat mempertemukan antara aliran individualisme dan aliran kolektivisme yang menempuh jalan tengah dengan aliran monodualis atau disebut dengan Negara

Monodualis/Integralistik

Lanjutan … (ad.2)

Individu : sistem masyarakat individualis Liberalis : hak individu yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak.

Sosial : sistem masyarakat kolektif/komunis yang tidak mengakui hak milik individu.

Lanjutan … (ad.2)

Sifat Kodrat Individu Aliran Individualisme

Pancasila Negara Monodualis Negara Integralistik

Sifat Kodrat Sosial Aliran Kolektivisme

Ad.3. Keseimbangan Sistem Kenegaraan

• Pancasila merupakan sintesis antara dasar-dasar kenegaraan modern tentang sistem demokrasi dengan tradisi lama yaitu sistem musyawarah mufakat atau sintesis antara ide-ide besar dunia dengan ide-ide asli Indonesia. • Negara Demokrasi di Indonesia tidak ada oposisi karena yang dicari adalah bagaimana sebaiknya, yaitu mencari kesepakatan bersama. Hal ini berbeda dengan di Barat.

Lanjutan … (ad.3)

Ide Besar Dunia Sistem Demokrasi

Pancasila Negara Dialektik

Ide Asli Indonesia Musyawarah Mufakat

SKEMA PENGKAJIAN PANCASILA : (Pendekatan Etis, Yuridis dan Politis ) Pancasila Pendekatan Etis Pandangan Hidup Pendekatan Yuridis Dasar Negara Pendekatan Politis Ideologi Negara Landasan moral Tunsikting lakmanInd Landasan Hukum UUD 1945 Landasan kebijakan Nasional GBHN Tuntaneg Tuntapemb Pembangunan Masyarakat Adil Makmur Berdasar Pancasila

1.

ETIKET

Sopan Santun 2.

Cara suatu perbuatan yang tepat dan baik. Misal : memberi dengan tangan kanan 3. Hanya berlaku dalam pergaulan dan ada saksi mata Misal : Etiket makan 4. Yang Nampak dari segi lahiriah Misal : Musang berbulu ayam, lembut tetapi munafik 5. Etiket bersifat relatif Contoh : makan dengan tangan dan bersendawa

ETIKA

1.

Moral 2.

Norma suatu perbuatan itu sendiri. Misalnya : Jangan mencuri (baik dengan tangan kanan/kiri) 3. Etika berlaku tanpa hadirnya saksi Misalnya: Larangan mencuri 4. Manusia dari segi dalamnya Misal : Manusia yang sungguh sungguh baik, tidak munafik 5. Etika bersifat Absolud. Misalnya : jangan membunuh, jangan berdusta

Pancasila dan Pembangunan Bangsa (1)

Religi Politik Etos Bangsa Kepribadian Bangsa PANCASIL A Budaya Ideoogi Negara Nasionalisme

Pancasila dan Pembangunan Bangsa (2)

Religi Budaya Manusia Pembangunan Moral Ideologi Nasionalisme