SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMKESDA PROV.JATENG TH.2014

PURWOKERTO SENIN, 10 FEBRUARI 2014 DINAS KESEHATAN KAB.BANYUMAS

1

KEMENKES PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Untuk Indonesia yang lebih sehat

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

Disampaikan pada Pertemuan Petugas Puskesmas Senin, 10 Februari 2014 Oleh : Kabid P2KPK Dinkes Kab.Banyumas

SISTEMATIKA PENYAJIAN

KEMENKES 1. LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN 2. IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF 3. PENGALIHAN JAMKESMAS



BPJS 4. PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEU DAERAH 5. PERAN PEMERINTAH DAN DAERAH 6. JAMKESDA DALAM ERA JKN 7. PENUTUP

3

KEMENKES

LANDASAN HUKUM DAN DESAIN JKN

DASAR HUKUM (REGULASI)

KEMENKES UU No 40 / 2004 UU No 36 / 2009 UU No 24 / 2011 PP No 101 / 2012

• Tentang SJSN • Tentang Kesehatan • Tentang BPJS • Tentang PBI

Perpres No 12 / 2013

• Tentang Jaminan Kesehatan

Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari prioritas reformasi pembangunan kesehatan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 5 5

DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KEMENKES Pemerintah BPJS Kesehatan Regulator Peserta Jaminan Kes Memberi Pelayanan Mencari Pelayanan Fasilitas Kesehatan Sistem Rujukan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan

Kesehatan,

Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan

6 6

PESERTA JAMINAN KESEHATAN *)

KEMENKES

Peserta Jaminan Kes adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau untuknya telah dibayarkan iuran menjadi peserta Jaminan Kesehatan

PESERTA MELIPUTI*):

1. Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Iuran (PBI) a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu b. Penetapan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan undangan peraturan perundang 2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya c. Bukan pekerja keluarganya dan anggota *) PERPRES No. 12/2013, Ps. 2, 3 dan 4 ay 1 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 7 7

PENTAHAPAN PESERTA JKN *)

KEMENKE S KEPESERTAN JAMKES BERSIFAT WAJIB DAN DILAKUKAN SECARA BERTAHAP TAHAP I PBI (86,4 JUTA JIWA) ASKES PNS + ANGGOTA KELUARGA TNI/PNS + ANGGOTA KELUARGA POLRI/PNS + ANGGOTA KELUARGA PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK 1 JAN 2014 TAHAP II SELURUH PENDUDUK YG BELUM MASUK SEBAGAI PESERTA BPJS *) Perpres 12/2013, Ps. 6 ay 1 & 2 PLG LMBT 2019 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

BPJS BID KES

8 8

KEMENKES

PAKET MANFAAT JKN *)

Manfaat jaminan

perseorangan

kesehatan mencakup bersifat pelayanan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Manfaat Jamkes

Manfaat Medis Manfaat Non Medis Akomodasi & Ambulan

Ambulans hanya diberikan utk pasien rujukan dr Faskes dgn kondisi tertentu

*) Perpres No. 12 Pasal 20 ay 1 & 2 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 9

KEMENKES

PAKET MANFAAT JKN *)

Manfaat pelayanan promotif & preventif meliputi; Penyuluhan Kes perorangan Imunisasi Dasar Keluarga Berencana (KB)

 

Penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit Perilaku hidup bersih dan sehat

   

BCG DPT Hepatitis-B (DPT-HB) Polio Campak dan

   

Konseling Kontrasepsi dasar Vasektomi Tubektomi Vaksin & Alat KB



Pemerintah & atau Pemerintah Daerah *) Perpres No. 12 Pasal 21 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS Skrining Kesehatan Diberikan secara selektif yang bertujuan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan 10

PAKET MANFAAT JKN*)

KEMENKES YANKES DIJAMIN TIDAK DIJAMIN 1. Yankes Tk Pertama 2. Yankes Rujukan Tk Lanjutan a. Rawat Jalan b. Rawat Inap

a. Tidak sesuai prosedur b. Di Faskes yg tidak bekerjasama dengan BPJS (kecuali utk kasus gawat darurat) c. Yankes yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja d. Yankes yang dilakukan di Luar Negeri e. Yankes untuk tujuan estetik f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas g. Meratakan gigi (ortodonsi) h. Ganggauan kes/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol i. Gangguan kes akibat sengaja menyakiti diri sendiri j. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional k. Pengobatan yang dikatagorikan sebagai percobaan l. Alat kontrasepsi, kosmetik, makan bayi dan susu m. Perbekalan rumah tangga n. Yankes akibat bencana pd masa tanggap darurat, KLB o. Biaya pelayanan lainnya yg tidak ada hub dengan manfaat Jaminan kes yg diberikan

*) Perpres No. 12 Pasal 22 & 25 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 11

KEMENKES

PAKET MANFAAT JKN *)

RUANG PERAWATAN KELAS III RUANG PERAWATAN KELAS II RUANG PERAWATAN KELAS I

 

PBI Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan pekerja dngn iuran untuk manfaat di klas III

   

PNS & Pensiun PNS Gol I , II beserta anggota keluarga Anggota TNI & Pensiunan TNI setara dengan PNS Gol I & II Anggota Polri & Pensiunan Polri setara dg PNS Gol I & II Pegawai Pemerintah Non Pegawai Pemerintah yg disetarakan PNS Gol I & II

      

Pejabat Negara & anggota keluarga PNS & Penerima Pensiun Gol III & IV + Anggota Kel TNI & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV Polri & Penerima pensiun + Keluarga yg setara PNS Gol III & IV Pegawai pemerintah Non PNS yg setara PNS Gol III & IV Veteran & Perintis Kemerdekaan + anggota keluarga Pekerja penerima upah bulanan lebih dari 2 kali PTKP *) Perpres No. 12 Pasal 21 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 12

KEMENKES

FASKES DALAM PENYELENGGARAAN JKN

FASKES TK I FASKES TK LANJUTAN PENYELENGGARAAN JKN SESUAI UU SJSN & BPJS PKS DENGAN BPJS 13

KEMENKES

IURAN, CARA PEMBAYARAN FASKES DAN TARIF

KEMENKES

SUMBER DANA JKN

PBI PNS TNI



AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI



AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK



PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) BPJS KES KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 15 15

BESARAN IURAN (PBI)

KEMENKES SASARAN PBI SUMBER PEMBIAYAAN

Masyarakat miskin dan tidak mampu sejumlah 86,4 juta jiwa APBN Kementerian Kesehatan

BESARAN IURAN PBI (RP) 19.225/jiwa/ bulan KEBUTUHAN ANGGARAN (RP) 19,93 T /tahun KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 16

Iuran JKN (Perubahan Perpres 12/2013)

KEMENKES

PBI

PESERTA

PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN

BENTUK IURAN

NILAI NOMINAL (per jiwa) 5% (per keluarga ) PEKERJA PENERIMA UPAH SELAIN PNS DLL 4,5 % (per keluarga) dan 5% (per keluarga)

BESARAN IURAN

Rp. 19.225, 2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja

s/d 30 Juni 2015:

0,5% dari pekerja 4% dari pemberi kerja

mulai 1 Juli 2015:

1% dari pekerja 4% dari pemberi kerja PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA NILAI NOMINAL (per jiwa)

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

1. Rp 25,500, 2. Rp 42,500, 3. Rp 59,500,-

KET

Ranap kelas 3 Pasal 16A, 23 Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16B, 23 Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16C, 23 1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1 Pasal 16F, 23

KEMENKES

PEMBAYARAN FASKES DALAM JKN

FASKES TK. PERTAMA a) KAPITASI b) Mekanisme lain yg lebih berhasil guna (FFS) FASKES TK. DUA/TIGA (LANJUTAN) BPJS BID KES *) Perpres 12/2013, Ps. 39 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 18 18

TARIF KAPITASI

KEMENKES NO JENIS FASILITAS KESEHATAN TK PERTAMA

1 Puskesmas 2 3 RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter Praktek Dokter Gigi Praktek

KAPITASI Rp

3000 – 6000 8.000 – 10.000

2.000

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 19

KEMENKES

TARIF RAWAT INAP FASKES TK I

NO JENIS FASILITAS KESEHATAN

1 Puskesmas

TARIF

100.000

2 RS Pratama 100.000

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 20

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS

KEMENKES

4 5 6

NO

1 2 3

PELAYANAN KESEHATAN

Pemeriksaan ANC Persalinan Normal Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dg tindakan emerg dsr Pemeriksaan PNC/neonatus Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual) Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal 7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik 8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan

TARIF 25.000

600.000

750.000

25.000

175.000

125.000

100.000

15.000

125.000

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 21

KEMENKES

TRANSFORMASI/PENGALIHAN JAMKESMAS KE BPJS

KEMENKES

LANDASAN HUKUM TRANSFORMASI/PENGALIHAN

Ketentuan Penutup

UU No 24/2011 Pasal 60

1. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 2. Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan maka : a. Kemenkes tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas b. Kementrian Pertahanan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan c.

PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan

UU No 24/2011 Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 23

TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

KEMENKES TUJUAN TRANSFORMASI/PENGALIHAN

Agar pengalihan Jamkesmas ke BPJS Kesehatan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada 1 Januari 2014 sesuai peraturan perundangan yang berlaku termasuk menjamin eks peserta Jamkesmas

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 24

TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

KEMENKES TRANSFORMASI/PENGALIHAN PROGRAM PADA 2013

• • • • •

Jamkesmas Askes PNS JPK Jamsostek TNI Polri PT ASKES (Calon BPJS Kesehatan), sejumlah 111,6 juta jiwa

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 25

TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

KEMENKES SEBELUM 1 JANUARI 2014

Jamkesmas dikelola oleh Kemenkes (+ PT Askes), mengelola peserta Jamkesmas sejumlah 86,4 juta jiwa

MULAI 1 JANUARI 2014

Ex Jamkesmas menjadi peserta PBI dikelola oleh BPJS Kesehatan, mengelola peserta PBI (86,4 juta) dan non PBI sejumlah 111,6 juta jiwa

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 26

TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

KEMENKES LANGKAH2 TRANSFORMASI/PENGALIHAN PROGRAM

• • • • • Pembuatan PKS Pembuatan Pedoman Teknis Pengalihan Pengalihan data kepesertaan Pengalihan aset dan liabilitas Sosialisasi

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 27

KEMENKES

PEMANFAATAN DANA JKN SESUAI ATURAN KEUANGAN DAERAH

REGULASI KEU

KEMENKES PP No 58 / 2005

• Tata Kelola Keuangan Daerah

(1) Semua penerimaan dan PASAL 17 pengeluaran dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD daerah baik dalam bentuk uang, barang (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD (1) Penerimaan SKPD yang merupakan PASAL 59 penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

KEMENKES PERMENDAGRI No 13/2006

• Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

REGULASI KEU

PASAL 122 (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja PERMENDAGRI No 27/2013

• Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 PENERIMAAN DAERAH Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD , dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum , rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

ALUR PENDANAAN JKN

KEMENKES PEMERINTAH (KEMENKES)



PBI PEMERINTAH JPK JAMSOSTEK



PEKERJA & PEMBERI KERJA



PNS PENSIUNAN TNI



AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL VETERAN

IURAN/PREMI

POLRI



AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PEKERJA TDK MENERIMA UPAH UU No. 17/2003 UU APBN UU No. 40/2004 UU No. 24/2012 BPJS KES PEMANFAATAN



STATUS FASKES PP No. 58/2005 PERMENDAGRI No. 13/2005 FASKES DASAR KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS FASKES LANJUTAN 31

KEU NEGARA



APBD

KEMENKES UU No, 17/2003 KEU NEGARA APBD PERMENDAGRI PENYUSUNAN APBD PENDAPATAN DAERAH PENGELUARAN/ BELANJA DAERAH JENIS PENDAPATAN: RETRIBUSI DAERAH OBJEK PENDAPATAN : RETRIBUSI JASA UMUM RINCIAN OBJK PENDPTN : RETRIBUSI PELAY KES URUSAN PEMERINTAHAN



WAJIB DAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RKA/RBA-DPA) KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS PEMBIAYAAN 32

ALUR PERENC PENGANGGARAN

KEMENKES PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD 3 SESUAIKAN DI P-APBD APBD INDUK 1 1.

2.

No. 1 & 2 dalam kondisi normal No. 3 & 4 dalam kondisi khusus 2 APBD PERUBAHAN 4 LAP PERTGJWBN APBD PERBUP/PERWALI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN APBD SESUAIKAN DI LRA KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 33

KEMENKES

PENGATURAN SESUAI APBD

PERMENDAGRI No. 27 TH 2013

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 1. PENDAPATAN DAERAH Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD , dianggarkan pada akun pendapatan , kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 34

PENGATURAN SESUAI APBD

KEMENKES 2. BELANJA DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN



WAJIB DAN PILIHAN PRIORITAS: untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, sistem jaminan sosial fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS PROGRAM DAN KEGIATAN 35

KEMENKES

PERAN KEMENKES & DAERAH DALAM PELAKSANAAN JKN

PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN

KEMENKES PERPRES No.12/2013 Ps. 43

(1) Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung jawab untuk: a. penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); b. pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kes; c. perhitungan standar tarif; dan d. monitoring & evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kes.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional.

DIBENTUK TIM

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 37

PERAN PEMERINTAH

KEMENKES

REGULASI STANDARISASI KUALITAS YANKES, NAKES, ALKES TARIF YANKES PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES CAPACITY BUILDING MONEV

PERPRES No. 12/2013, Ps. 41 s/d 44 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 38 38

PERAN DAERAH DLM PELAKSANAAN JKN

KEMENKES

PENATAAN JAMKESDA

(Regulasi, Kepesertaan, Pembiayaan)



Integrasi ke JKN MAPPING KEPESERTAAN JAMKES MAPPING FASYANKES PENYIAPAN INFRASTRUKTUR MAPPING, PENYIAPAN & PENYEBARAN NAKES MEMBUAT PERENC PENGEMBALIAN DANA DARI PELAKSANAAN JKN YG TELAH DISETOR KE KASDA MONEV PELAKSANAAN JKN KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 39 39

DALAM PELAKSANAAN JKN



TIM

KEMENKES No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TIM Tim Safeguarding JKN a. Pusat b. Propinsi c. Kabupaten/Kota Tim Tarif JKN Tim Iuran Tim Manfaat dan HTA Tim Clinical Advisory Tim Koordinasi a. Pusat b. Propinsi c. Kabupaten/Kota KETERANGAN Lintas Sektor KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 40

TIM KOORDINASI JKN

KEMENKES No.

PUSAT PELINDUNG Menkes Wamenkes Penanggung Jawab Sekretaris Anggota Kemenkes, Kemensos, Kemeninfo, Bappenas, Kemendagri, Org. Profesi, BPJS, Kemenkeu PROP/KAB/KOTA PELINDUNG Gubernur/Bupati/Walikota Penanggung Jawab Sekretaris Anggota Dinas Sosial, Dinkes, Bappeda, BPJS OPERASIONAL TIM



APBN KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS OPERASIONAL TIM



APBD 41

KEMENKES

JAMKESDA DALAM ERA JKN

JAMKESDA DALAM ERA JKN

KEMENKES

JAMKESDA

KEBIJAKAN 1. JKN DILAKSANAKAN SESUAI UU SJSN & PERATURAN PELAKSANAAN LAINNYA, BLM MENCAKUP MASY MISKIN YG SAAT INI DIBIAYAI DAERAH 2. SECARA BERTAHAP PENYELENGGARAAN JAMKESDA DIINTEGRASIKAN KE BPJS 3. INTEGRASI JAMKESDA KE BPJS DALAM ROADMAP JKN DIHARAPKAN SELESAI 2019 4. DALAM MASA TRANSISI, JAMKESDA MASIH DAPAT DIBIAYAI DAERAH 2019 KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 43

JAMKESDA DALAM ERA JKN

KEMENKES

1.

2.

3.

4.

Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelolanya adalah BPJS Kesehatan Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN  19.225,- / jiwa/bulan Rp • • Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-: menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai Pemda Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 44

KETENTUAN JAMKESDA DALAM ERA SJSN

KEMENKES

1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa:

“Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”.

2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014

“

Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda”

KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS

PENGANGGARAN JAMKESDA

KEMENKES PERMENDAGRI No. 27 TH 2013 V. HAL KHUSUS LAINNYA 10. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UndangUndang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 37. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat program dan kegiatan pada SKPD yang menangani menganggarkanny urusan kesehatan a dalam bentuk pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS , yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

PENGANGGARAN JAMKESDA KEBIJAKAN JKN DALAM RANGKA TRANSFORMASI JAMKESMAS KE BPJS 46

PENUTUP

KEMENKES

• • • • UU No 40 Tahun 2004 yang diikuti dengan telah disahkannya UU BPJS, telah memberi arah konkrit implementasi JK SJSN yang dimulai 1 Januari 2014 Tujuan dari JK SJSN adalah memberi perlindungan terhadap kesulitan akses pelayanan kesehatan bagi semua penduduk dengan manfaat yang sama Pelaksanaan JKN akan dilakukan secara bertahap sampai mencapai kepesertaan semesta pada tahun 2019 (Jaminan Kesehatan Semesta/Jamkesta) Penyelenggaraan JK SJSN dilakukan dengan prinsip sosial dengan pelayanan kesehatan terkendali (biaya dan mutu) dan berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan di RS

PENYELENGGARAAN JKN SESUAI UU SJSN & BPJS 47

TERIMA KASIH

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Untuk Indonesia yang lebih sehat 48