Rancangan Pengalokasian Pendanaan Keistimewaan DIY

Download Report

Transcript Rancangan Pengalokasian Pendanaan Keistimewaan DIY

Rancangan Pengalokasian
Pendanaan Keistimewaan DIY
Yogyakarta, Juni 2013
Dana Keistimewaan DIY
PENDANAAN
Pasal 41
Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi
Pemerintahan Daerah DIY.
Pasal 42
(1) Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan
Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan
keuangan negara.
(2) Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan
Pemerintah Daerah DIY.
(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang
diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan
penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana
Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
(5) Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah
melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.
Peruntukkan Dana Keistimewaan DIY
1. Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan,
Kedudukan, Tugas dan Wewenang
Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Urusan Kelembagaan
3. Urusan Kebudayaan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Tata Ruang
Kewenangan Istimewa
Bab I Ketentuan Umum
Angka 3
Wewenang tambahan
tertentu yang dimiliki DIY selain
wewenang sebagaimana ditentukan
dalam UU tentang Pemerintahan
Daerah
Kewenangan
Kewenangan istimewa berada
di Provinsi
1.
2.
3.
4.
5.
Tata cara pengisian
Kelembagaan Pemda
Kebudayaan
Pertanahan
Tata Ruang
Pengaturan
Ketentuan lebih lanjut
mengenai kewenangan
dalam urusan
keistimewaan diatur
dengan Perdais
Integrated Perfectoral System
PEMERINTAH
WAKIL
PEMERINTAH
PUSAT
GUBERNUR
KEPALA WILAYAH
ADMINISTRASI
KEPALA DAERAH
OTONOM
PERANGKAT
DAERAH
Kewenangan
Manajerial
Kewenangan
Policy
BUPATI / WALIKOTA
(KEPALA DAERAH OTONOM)
PERANGKAT
DAERAH
Kerangka Regulasi
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI DIY
UU 32/2004
Aturan Pelaksanaan
(PP)
Aturan Lebih lanjut :
Permendagri dsb..
UU 13/2012
Aturan Pelaksanaan
(Perdais)
Aturan Lebih lanjut :
Pergub
Penyelenggaraan Pemerintahan DIY
PEMERINTAH
URUSAN
ISTIMEWA
(Perdais)
Tangible
GUBERNUR
UU 13 Th 2012
UU 32 Th 2004
PERANGKAT
DAERAH
Perdais
PP 38/07
BUPATI / WALIKOTA
Intangible
(KEPALA DAERAH OTONOM)
PERANGKAT
DAERAH
Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan
dalam Kerangka NKRI
Meliputi :
1.
2.
3.
4.
YOGYAKARTA
Urusan
Perencanaan
SLEMAN
BANTUL
DAERAH
Anggaran
ISTIMEWA
Pertanggungjawaban
YOGYAKARTA
KAB/KOTA
KAB/KOTA
GUNUNGKIDUL
PROVINSI
NKRI
PROVINSI
KAB/KOTA
SINKRONISASI
KAB/KOTA
KULONPROGO
Kerangka Pendanaan Dalam Rangka
Keistimewaan DIY
UU 13/2012
Perdais
Ruang Lingkup Perdais
Pokok2
pikiran Perdais
tata cara
pengisian jabatan
Pokok2
pikiran Perdais
Kelembagaan
Pokok2
pikiran Perdais
Kebudayaan
Pokok2
pikiran Perdais
Pertanahan
Cakupan Masing-masing Pokok2
pikiran Raperdais
Program/Kegiatan Keistimewaan
Dana Keistimewaan
Pokok2
pikiran Perdais
Tata Ruang
Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan berbagai sumber
pembiayaan (vertikal & horizontal synchronized)
Program/kegiatan 2013 - 2017
APBN
Kementerian/
Lembaga
APBD
Provinsi
Dekon/TP
Sharring
dengan APBD
Kab/Kota
Trilateral Desk
Lainnya
(swasta, KPS)
34 Arah Pengaturan Urusan
1.Pengaturan urusan diarahkan untuk
lebih menjabarkan mekanisme
pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur, merupakan penjabaran UU
13 tahun 2012;
2.Harus mampu mengidentifikasi urusan
yang bersifat umum (general) atau
khusus / istimewa (specialist)
34 Arah Pengaturan Urusan
1. Menjabarkan pasal 31 ayat (1) dan (2)
bahwa kewenangan kebudayaan
diselenggarakan untuk memelihara hasil
cipta, rasa, karsa, dan karya yang
berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma,
adat istiadat, benda, seni, dan tradisi
luhur yang mengakar dalam masyarakat
DIY; (Budaya dalam arti luas)
34 Arah Pengaturan di Perdais
2. Membangun ke-Indonesiaan dari DIY;
3. Mempertahankan nilai-nilai tradisi
masyarakat;
4. Keterbukaan  akulturasi budaya
5. Kembangkan nilai2 kearifan lokal
6. Kembangkan harmoni, dan
keberlanjutan pembangunan dalam
konteks budaya
34 Arah Pengaturan di Perdais
7. Melindungi, memelihara,
mengembangkan dan memanfaatkan
budaya DIY  memperkuat karakter,
identitas dan jati diri masyarakat
8.Menjadikan budaya sebagai tatanan
hidup berkeluarga, bermasyarakat dan
bernegara;
9. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 
misal : lewat seni
34 Arah Pengaturan di Perdais
10. Penanda keistimewaan : Tugu pal
putih, Kasultanan dan Kadipaten,
Panggung Krapyak, Masjid Pathok
Nagara, dan mataram Kota Gede 
harus ada upaya kongkrit, misal : buat
buku, memasukkan dalam kurikulum
pendidikan, rekayasa wisata dll
34 Arah Pengaturan di Perdais
11. Nilai filosofis Sumbu
imajiner,Sumbu Filosofis,
Hamemayu Hayuning Bawana,
Golong Gilig, Sawiji, Greget,
Sengguh, Ora Mingkuh  harus
ada aktualisasinya dalam
kehidupan, upaya2 apa ?
34 Arah Pengaturan di Perdais
12. Sistem sosial masyarakat  upacara
adat dan tradisi, kesenian, bahasa dan
sastra jawa, busana, teknologi,
arsitektur, kuliner  aktualisasinya
secara kongkrit ? Dalam bentuk
program dan kegiatan ?
34 Arah Pengaturan di Perdais
13. Abdi dalem  penguatan kapasitas,
gaji, busana, biaya pendidikan dan
kesehatan dsb;
14. Mitigasi bencana berbasis budaya
15. Internalisasi nilai keistimewaan di
masyarakat, Kasultanan dan
Kadipaten dan birokrasi
16. Keistimewaan (mis: Seni Tari) HAKI
34 Arah Pengaturan di Perdais
17. Pelaksanaan upacara adat dan tradisi
18. Pelatihan seni pertunjukkan, visual,
kerajinan tradisional
19. Penggunaan seni tari pada acara2 resmi
20. Penggunaan bahasa, sastra jawa pada
tingkat taman kanak sd SLTA
21. Penggunaan bahasa jawa di birokrasi
22. Penggunaan aksara jawa pada bangunan
publik dan nama2 jalan
34 Arah Pengaturan di Perdais
23. Penggunaan pola arsitektur
24. Penggunaan teknologi
25. Pembinaan sistem sosial masyarakat
26. Pengembangan cagar budaya
27. Pengembangan sistem budaya
28. Pengembangan sistem sosial
29 PembentukanDesa atau kampung
budaya
34 Arah Pengaturan di Perdais
Ruang lingkup tugas dan wewenang :
Tugas
Pemerintah
Kasultanan dan
Kadipaten
Keistimewaan
DIY
Wewenang
Masyarakat
34 Arah Pengaturan di Perdais
Bentuk program dan Kegiatan :
Benda
Perlindungan
Pengembangan
Keistimewaan
DIY
Tak Benda
Pemanfaatan
34 Arah Pengaturan di Perdais
1. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
(keparabon dan bukan keprabon)
2. Pendaftaran tanah Kasultanan dan
tanah Kadipaten
3. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan
tanah Kadipaten
4. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten;
5. Pembebanan hak atas tanah
34 Arah Pengaturan di Perdais
6. Lembaga pengelola dan pemanfaatan tanah;
7. Menetapkan tanah2 Kasulatanan dan
Kadipaten
8. Penataan regulasi Tanah Kasultanan dan
KadipatenMembentuk Tim Ajudikasi 
Kasultanan, Kadipaten, Pemda DIY, BPN DIY,
Kabupaten/Kota setempat, Kepala
Desa/Lurah setempat.
34 Arah Pengaturan di Perdais
Perda Tata
Ruang
Perdais
Pengelolaan
dan
Pemanfaatan
SG
PaG
34 Arah Pengaturan di Perdais
1. Harmoni kelestarian lingkungan, sosial ekonomi
(Hamemayu hayuning Bawana)
2. Spritiual-transeden (sangkan paraning dumadi)
3. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis
(manunggaling kawula gusti)
4. Kebersamaan (tahta untuk rakyat)
5. Harmonisasi lingkungan
6. Ketaatan historis
7. Filosofi inti kota
8. Delineasi spatial
32
RENCANA KAWASAN
STRATEGIS
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
POROS UTARA-SELATAN
(TEMPEL-PARANGTRITIS)
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
KAWASAN METROPOLITAN YOGYAKARTA
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PUSAT PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PERTANIAN LAHAN KERING WONOSARI
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PUSAT PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERTANIAN
LAHAN BASAH WATES
enclosure
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KORIDOR TEMON-WATES-YOGYA-PRAMBANAN
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KORIDOR
PIYUNGAN-WONOSARI-RONGKOP-SADENG
KEGIATAN INDUSTRI
SENTOLO
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PUSAT PENGEMBANGAN WISATA & KAWASAN
PESISIR
KAWASAN STRATEGIS
KORIDOR JALUR LINTAS SELATAN-SELATAN & PESISIR
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
ECOGEOWISATA KARST
GUNUNG KIDUL
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
PUSAT PENGELOLAAN HASIL LAUT
34 Arah Pengaturan di Perdais
Menguatkan
Mengembangkan nilai
dan fungsi ruang
Pengaturan
KASLT& PA
Keistimewaan
Tata Ruang
Memperbaiki
Pemda
Mengembalikan
Pembinaan
34 Arah Pengaturan di Perdais
1. Mendesain bentuk kelembagaan dan tata
kelola kelembagaan Pemerintah DIY
yang menunjukkan keistimewaan dengan
memperhatikan UU 13 Tahun 2012 dan
UU 32 tahun 2004 (tinggi Call tinggi atau
moderat)
2. Mendesain bentuk kelembagaan dan
tatakelola kelembagaan dengan tidak
melupakan realitas empiris yang ada di
DIY
34 Arah Pengaturan di Perdais
Call Tinggi
Kelembagaan
Call Moderat
• Efektif dan Efisien
• Mengatur pola tata
laksana sampai Kab/kota
• Mekanisme sinkronisasi &
pengawasan
• Mengatur sampai tingkat
level desa/kelurahan
• Mengembalikan pada
pola jaman dulu
• Efektif dan efisien
• Asisten Gubernur karakter
keistimewaan 
mengkoordinasikan
keistimewaan
34
Struktur Organisasi Pem.Prov DIY
Startegic Apex
Gubernur
Wagub.
Techno
Structure
Supporting
Staf
Sekda
As1 As2
LTD/
Biro
Dewan
Pertimbangan
Daerah
Asisten Gubernur
Middle Line
LTD/
Biro
LTD, Dinas
Operating core
Kerangka Pendanaan Dalam Rangka
Keistimewaan DIY
UU 13/2012
Perdais
Ruang Lingkup Perdais
Pokok2
pikiran Perdais
tata cara
pengisian jabatan
Pokok2
pikiran Perdais
Kelembagaan
Pokok2
pikiran Perdais
Kebudayaan
Pokok2
pikiran Perdais
Pertanahan
Cakupan Masing-masing Pokok2
pikiran Raperdais
Program/Kegiatan Keistimewaan
Dana Keistimewaan
Pokok2
pikiran Perdais
Tata Ruang
Jumlah Rupiah Usulan Tahun 2013
No
Urusan
Usulan Awal 2013
+/- Pembahasan
Hasil Akhir Usulan 2013
1.
Kebudayaan
459.896.360.420
(245.784.849.420)
214.111.511.000
2.
Pertanahan
40.652.937.500
(34.352.937.500)
6.300.000.000
3.
Kelembagaan
3.022.735.750
(506.593.250)
2.516.142.500
4.
Tata Ruang
31.642.000.000
(21.612.000.000)
10.030.000.000
TOTAL
535.214.033.670
(303.821.380.170)
231.392.653.500
Jumlah Kegiatan Usulan Tahun 2013
No
Urusan
Jumlah Awal
Kegiatan Yang
diusulkan
+/- Pembahasan
Jumlah Akhir Kegiatan
Yang diusulkan
1.
Kebudayaan
64
-
64
2.
Pertanahan
10
(6)
4
3.
Kelembagaan
4
-
4
4.
Tata Ruang
16
(3)
13
TOTAL
94
(9)
85
34
Usulan Dana Keistimewaan DIY 2014
Pembahasan 23 – 24 Mei Aryaduta
Pembahasan 27 – 28 Mei Red Top
Yang Realistis dapat
dilaksanakan
Tahun 2013
Usulan Murni
2014
Usulan Dana
Keistimewaan
Tahun 2014
Usulan Dana
Keistimewaan
Tahun 2013
2013
Yang Tidak
mungkin
dilaksanakan
& diselesaikan
Tahun 2013
Akan
dilakukan di
Tahun 2014
Dicermati
Ulang
2014
34
Usulan Dana Keistimewaan DIY 2014
NO
1.
2.
3.
4.
URUSAN
Kebudayaan
Pertanahan
Kelembagaan
Tata Ruang
TOTAL
JUMLAH
554.503.769.500
43.500.000.000
2.950.000.000
186.750.000.000
787.703.769.500
HASIL PEMBAHASAN
554.000.000.000
40.500.000.000
1.900.000.000
185.500.000.000
781.900.000.000
•
•
•
BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta
•
Komplek Kepatihan Danurejan
Telepon : (0274) 562811 (Psw 1209-1220,1243-1247,1253) 586098 Fax.(0274) 586712
Website http://www.bapeda.jogjaprov.go.id email :[email protected]
•
YOGYAKARTA Kode Pos 55213