Transcript gerai p2t diy - Informasi Publik Pemda DIY

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
( PTSP ) DI DIY
OLEH KEPALA GERAI P2T BKPM DIY
Dalam penjaringan Aspirasi Masyarakat
Dinas Perhubungan Kominfo DIY
24 April 2013
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU SATU PINTU ( PTSP )
1.
REFORMASI REGULASI PERIZINAN, :
MENYATUKAN PELAYANAN PERIZINAN YANG TERSEBAR DI
INSTANSI TEKNIS DISATUKAN DALAM SATU PINTU DAN SATU ATAP
MULAI PROSES PERMOHONAN SAMPAI TERBITNYA DOKUMEN.
2. REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN,
PENYEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN YANG LEBIH EFISIEN,
EFEKTIF , MURAH, MUDAH, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN
MENGHINDARI BIAYA TINGGI.
DIBENTUK LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KANTOR GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BKPM PROVINSI DIY.
1.
2.
PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 40 TAHUN 2010, TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DIY. NO : 36 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT DINAS DAN
UNIT PELAKSANA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROV. DIY
PERATURAN GUBERNUR DIY, NO : 49 TAHUN 2010, TENTANG : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BKPM.
LATAR BELAKANG
1.
2.
3.
4.
5.
PENINGKATAN IKLIM INVESTASI – DAN DAYA SAING DAERAH
REFORMASI BIROKRASI – PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
PRIORITAS NASIONAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH.
MENYATUKAN SEMUA JENIS
IJIN DALAM SATU TEMPAT, (
PERMOHONAN S/D TERBITNYA DOKUMEN ) ONE STOP SERVICE
KEBIJAKAN P2T atau PTSP
( PELAYANAN TERPADU SATU PINTU )
3
PERMASALAHAN PTSP
Kualitas SDM
rendah
Izin yang
ditangani masih
sedikit
Sarana prasarana
minim
Institusi dianggap
kurang penting
Belum
dilimpahkan
kewenangan
kepada PTSP
Alokasi dana
minim/kurang
Mindset
tidak berubah
Izin dianggap
sebagai sumber
pendapatan
S
E
B
A
B
- Pemahaman PTSP rendah;
- Komitmen Pemda rendah.
Investor tidak
berminat
Ekonomi daerah tidak
berkembang
Kinerja Pemda
menurun
- Kesejahteraan masyarakat menurun;
- Pengangguran meningkat;
- Kemiskinan meningkat.
A
K
I
B
A
T
PELAYANAN PERIZINAN TIDAK TERPADU
SKPD A
SKPD E
SKPD
B
SKPD F
SKPD
C
SKPD
G
SKPD
D
SKPD
H
Pemohon
Pemohon izin harus mendatangi banyak kantor,
Prosedur bisa berbeda, persyaratan bisa tumpang tindih..
KEBUTUHAN PERUBAHAN YANG
PERLU DILAKUKAN
1. REFORMASI REGULASI PERIZINAN, AGAR KEWENANGAN PERIZINAN
TIDAK TERSEBAR DI BERBAGAI SKPD.
2. REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN, AGAR PROSEDUR
PELAYANAN
EFISIEN DAN EFEKTIF
1. PROSES YANG TERINTEGRASI SEHINGGA PELAYANAN MENJADI LEBIH
SEDERHANA DAN LEBIH MUDAH.
2. LEBIH CEPAT DALAM MEMPEROLEH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.
3. KEJELASAN
ATURAN,
AKUNTABILITAS,
TRANSPARAN
DAN
MENGHINDARI BIAYA TINGGI
6
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1. MENEMPATKAN SELURUH PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SKPD DI
DALAM SATU TEMPAT ( PELAYANAN PERIZINAN TERPADU / (P2T)).
2. MULAI PENERIMAAN BERKAS SAMPAI DENGAN TERBITNYA DOKUMEN DALAM
SATU TEMPAT.
PTSP
Tim Teknis
Pemohon datang
Ke Satu Tempat,
Pelayanan
bisa
lebih Cepat dan
Lebih Murah
BACK OFFICE
--------------------------------------------------
Meja Penerimaan
FRONT OFFICE
Pemohon
7
Perbedaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dengan Pelayanan Perizinan Satu Atap
Aspek
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Terpadu Satu Atap
Wewenang dan
penandatanganan
Wewenang dan penandatanganan
berada di satu pihak
Wewenang dan penandatanganan masih
berada di banyak pihak
Koordinasi
Koordinasi lebih
mudah dilakukan.
Kepala Penyelenggara PTSP berperan
sebagai Koordinator berbagai SKPD
dalam analisis aspek teknis.
Koordinasi lebih sulit karena
kewenangan dan penandatanganan
masih berada di banyak pihak
Prosedur Pelayanan
Penyederhanaan prosedur lebih mudah
karena koordinasi berada di tangan
Kepala PTSP
Prosedur sulit disederhanakan karena
ego sektoral di banyak SKPD teknis
Pengawasan
Pengawasan menjadi tanggung jawab
bersama antara lembaga Penyelenggara
PTSP dan SKPD teknis
Pengawasan menjadi tanggung jawab
SKPD teknis
Standar Pelayanan
Kualitas pelayanan akan terjaga
sedikitnya pada standar minimal
Kualitas layanan sulit dipertahankan
karena sangat tergantung kebijakan SKPD
teknis.
Perbedaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
dengan Pelayanan Perizinan Satu Atap
LANJUTAN..
Aspek
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Terpadu Satu Atap
Kelembagaan
Berbentuk Kantor atau Badan
Biasanya hanya berperan sebagai
loket penerima, yang pada
umumnya berbentuk unit.
Pencapaian
Target
Penerimaan
Retribusi
Pencapaian target penerimaan
retribusi perizinan yang dikelola
oleh PTSP menjadi tanggung
jawab pengelola PTSP
Pencapaian target penerimaan
retribusi berada di SKPD teknis
Status
Kepegawaian
Status staf adalah Staf Tetap
Penyelenggara PTSP.
Sebagian besar staf statusnya
adalah Staf SKPD Teknis.
MANFAAT KEBERADAAN PTSP
1. Bagi Masyarakat :
Dengan adanya PTSP masyarakat dapat
memperoleh pelayanan publik yang lebih baik
serta mendapatkan kepastian dan jaminan
hukum dari formalitas yang dimiliki.
2. Bagi Dunia Usaha :
a. Diharapkan
mampu
memberikan
kemudahan dalam perizinan usaha akan
meningkatkan minat pelaku usaha untuk
melakukan investasi dan pengembangan
usaha
b. Diharapkan memperoleh manfaat dalam
bentuk efisien pelayanan yang menghasilkan
pengurangan waktu dan biaya membuat
pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih
banyak waktu dan biaya pada kegiatan
produktif
MANFAAT KEBERADAAN PTSP
3. Bagi Pemerintah :
Lanjutan..
a. Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih
efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di
wilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data
base), sehingga mengurangi beban pendataan di instansi lain, serta
menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu.
Secara tidak langsung kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan
asli daerah (PAD).
b. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Dengan
semakin mudahnya pelayanan perizinan, maka dunia usaha akan
bergairah dan selanjutnya berdampak pada pendapatan daerah dari
pajak akibat semakin banyaknya badan usaha yang menjadi obyek
pajak.
c. Terbangunnya citra yang lebih baik, yang memungkinkan
pemerintah mendapatkan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam
berbagai aspek pembangunan.
d. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar
dalam proses pengurusan perizinan dan non-perizinan.
Tujuan Penyelenggaraan PTSP
a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi
tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting
(misalnya: waktu yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk
mendatangi berbagai instansi). Koordinasi yang lebih baik
antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan sangat
berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan
b. Menekan biaya pelayanan, selain pengurangan tahapan,
pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat
prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
c. Menyederhanakan persyaratan, dengan mengembangkan
sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratanpersyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan
penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung
terhadap pengurangan biaya dan waktu.
Asas Penyelenggaraan PTSP
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Transparan
Akuntabel
Partisipatif
Kesamaan hak
Efisien
Efektif
Keseimbangan antara
Hak dan Kewajiban
h) Profesional
Prinsip Penyelenggaraan PTSP
a) Kesederhanaan
b) Kejelasan dan Kepastian
c) Kepastian Waktu
d) Kepastian Hukum
e) Kemudahan Akses
f)
Kenyamanan
g) Kondisi Wilayah
h) Kedisiplinan, Kesopanan dan
Keramahan
PROFIL DAN KINERJA
UNIT PELAYANAN PUBLIK
GERAI PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU ( GP2T ) BKPM DIY
DASAR HUKUM
1.
PERATURAN
GUBERNUR
DIY
NO
:
36
TAHUN
2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
2.
PERATURAN GUBERNUR DIY NO 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR DIY NO : 36 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
16
TUGAS DAN FUNGSI GP2T
TUGAS :
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang sosial dan
kesejahteraan rakyat serta perekonomian dan infrastruktur.
FUNGSI :
1. pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan terpadu;
2. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu mulai dari
tahap permohonan sampai terbitnya dokumen;
3. fasilitasi penyelesaian pengaduan pengguna layanan perizinan dan
nonperizinan terpadu di Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu;
4. pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu;
(Pergub 49/2010 TTG Rincian Tugas dan Fungsi Badan dan UPT pada BKPM)
KEWENANGAN
PENANDATANGAN PERIZINAN
Pergub 36/2011 tentang Perubahan Atas Pergub DIY No. 36/2010
tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
(Pasal 14 ) :
(1) Kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan
perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 yang semula berada di SKPD beralih ke Kepala Badan
atas nama Gubernur.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Gubenur ini, kewenangan
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 yang yang semula berada di SKPD,
beralih penyelenggaraannya di Gerai P2T.
SUSUNAN ORGANISASI GP2T
KEPALA
KANTOR
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
PERIZINAN BIDANG
SOSIAL DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI
PERIZINAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
INFRASTRUKTUR
LAYANAN JENIS PERIZINAN
Jenis perizinan yang dilayani 74 ( 48 izin dan 26 non zin, ) dari 13 sektor :
1. Sektor Perhubungan : reklamasi pantai, EMPU, jasatitipan, karoseri
2. Sektor Kelautan dan Perikanan : usaha distribusi obat ikan, usaha pengolahan ikan laut
3. Sektor Perindagkop & UMKM : izin industri, SIUP MB.izin kawasan industri,SIUP PT B2,
API-U, API-P .
4. Sektor Tenaga Kerja & Transmigrasi : RPTKA, IMTA surat pengantar rekrut.
5. Sektor Kesehatan : IKOT / UKOT , Rumah sakit, PB farmasi ,alat kesehatan,kosmetik.
6. Sektor Sosial : Undian Gratis Berhadiah, Pengumpulan Uang atau Barang , tanda
pendaftaran orsos LSM UKS .
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sektor Kehutanan dan Perkebunan :IUIPHHK,IUP-B, IUP-P,TRUP,
Sektor Lingkungan hidup : LIMBAH B3, UKL UPL,persetujuan kelayakan lingkungan.
Sektor Penanaman modal : ijin pendaftaran, izin prinsip, izin usaha
Sektor Pembangunan : izin penelitian kelayakan
Sektor Pertanian : izin usaha distribusi obat hewan
Sektor Pendidikan : izin operasional SLB
Sektor PUPESDM : izin pertambangan, sarpras PU, sempadan jalan ,irigasi, sungai dan air
tanah
STANDAR PENILAIAN KINERJA
PELAYANAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VISI , MISI , MOTTO
STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
SUMBER DAYA MANUSIA
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
PENANGANAN PENGADUAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PRODUKTIFITAS DALAM PENCAPAIAN TARGET
PELAYANAN
PELAYANAN TERBAIK KOMITMEN KAMI
Mendorong pengembangan kapasitas sumber daya manusia
dan penataan internal organisasi untuk mencapai kinerja dan
pelayanan bidang kerjasama dan penanaman modal yang
efektif serta efisien
Tersedia dan terselenggaranya rumusan kebijakan teknis
bidang kerjasama dan penanaman modal yang integratif dan
katalistik
Mewujudkan kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan
dan terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif
Mendorong peran serta dunia usaha dan masyarakat untuk
mengembangkan kegiatan kerjasama dan penanaman modal
di Provinsi DIY.
VISI
GERAI P2T
MENJADI PINTU GERBANG INVESTASI DIY
24
MISI
GERAI P2T
1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH
3. MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI
25
MOTTO PELAYANAN
PELAYANAN TERBAIK KOMITMEN KAMI
26
MAKLUMAT PELAYANAN

KEPUTUSAN KEPALA GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
BKPM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 01 /
GR / KPTS / 2012 TANGGAL 25 JANUARI 2012 TENTANG
MAKLUMAT/ JANJI PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN
• PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN
2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
MEKANISME PELAYANAN PTSP
ALUR MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ( P2 T )
PEMOHON
LOKET INFORMASI
Pemohon
yang akan
mengajukan
perizinan
mendatangi
Loket
Informasi
Petugas memberikan
informasi tentang
persyaratan perizinan
LOKET PENGAMBILAN/
PENYERAHAN
LOKET PENDAFTARAN
Petugas menerima
Berkas pengajuan ijin
dan meneliti
kelengkapan sesuai
persyaratan
Pemohon
mengambil
Surat Perizinan
yg sudah selesai
di Loket
Penyerahan
SURAT PERIZINAN
diserahkan kepada
Pemohon di Loket
Penyerahan
PROSES DATA
PETUGAS MELAKUKAN
VERIFIKASI DAN
PENILAIAN
Surat Permohonan Ijin
Langsung di tanda tangani
dan diserahkan ke Loket
Penyerahan
29
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ( SOP )
• KEPUTUSAN KEPALA BKPM PROVINSI
DIY NOMOR 061 / 1925 / S / TAHUN
2011 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
INTERNAL DILINGKUNGAN BADAN
KERJASAMA DAN PENANAMAN
MODAL PROVINDI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA ( UPTLD GERAI INVESTASI
) ( UPTLD KANTOR PERWAKILAN
DAERAH DI JAKARTA )
SUMBER DAYA MANUSIA
• Semua personil merupakan pegawai pindahan dari SKPD yang
sebelumnya tidak menangani perizinan
• Jumlah personil 16 orang ( 4 struktural dan 12 fungsional
umum )
• 70 % pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan PTSP
• Pembinaan dan pengembangan pegawai dilaksanakan
melalui:
- Rapat rutin internal
- on job Training
- Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Instansi
pusat dan daerah
SARANA DAN PRASARANA
• Lokasi kantor Gerai P2T strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat
dengan berbagai moda angkutan umum.
• Luas gedung 700 m2 (2 lantai) dengan pembagian lantai I untuk front
office dan lantai II untuk back office dengan tempat parkir luas.
• Dukungan IT khususnya untuk pelayanan perizinan meliputi :
– Jaringan LAN/Internet
– corner informasi (persyaratan ,peluang investasi, perundang undangan, dll)
– Informasi izin dan beberapa Formulir Izin dapat di ambil di counter2 dan di
download dari website www.geraip2t.jogjaprov.go.id
– Aplikasi SPIPISE untuk perizinan Penanaman modal
• Sarana alat dan perlengkapan cukup memadai
KLINIK INVESTASI
Klinik investasi merupakan salah satu fasilitas dari gerai
P2T
untuk investor guna memberikan sarana
kemudahan dalam berinvestasi dan mengurus
perizinan investasi di DIY .
PENANGANAN
PENGADUAN
ALUR MEKANISME PENGADUAN
PEMOHON
LOKET INFORMASI
Pemohon
yang akan
mengajukan
pengaduanme
ndatangi
Loket
Informasi
Petugas
memberikan
informasi tentang
tata cara
pengaduan
LOKET PENGAMBILAN/
PENYERAHAN
LOKET PENGADUAN
Petugas menerima
Berkas pengaduan
Pemohon
mengambil
rekomendasi /
jawaban
pengaduan di
Loket
Pengambilan
SURAT JAWABAN
diserahkan kepada
Pengadu di Loket
Penyerahan
PROSES DATA
Petugas Memproses
pengaduan bersama
tim teknis / SKPD
terkait
Surat Jawaban Langsung di
tanda tangani dan
diserahkan ke Loket
Penyerahan
35
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
A.
B.
C.
SURVEY IKM DILAKUKAN TERHADAP
PEMOHON IZIN MELALUI COUNTER
PELAYANAN DI FRONT OFFICE PADA SAAT
PENGAMBILAN DOKUMEN IZIN.
SURVEY DILAKUKAN MELALUI
PENYEBARAN KEPADA STAKE HOLDERS
DAN PENGUSAHA MELALUI ASOSIASI
PENGUSAHA.
14 UNSUR DASAR PENGUKURAN
IKM ANTARA LAIN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Prosedur Pelayanan
Persyaratan Pelayanan
Kejelasan petugas pelayanan
Kedisiplinan petugas pelayanan
Tanggung jawab petugas
pelayanan
Kemampuan petugas
pelayanan
Kecepatan pelayanan
Keadilan mendapatkan
pelayanan
Kesopanan dan keramahan
petugas
Kewajaran biaya pelayanan
Kepastian biaya pelayanan
Kepastian jadwal pelayanan
Kenyamanan Lingkungan
Keamanan Pelayanan
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
SECARA ELEKTRONIK
 Melalui Website www geraip2t jogjaprov,go,id
 Melalui website jogja invest
 Melalui corner informasi layar monitor
SECARA LANGSUNG
o Melalui booklet, leaflet, brosur
o Melalui petugas di corner informasi
Sosialisasi dan Publikasi
•
•
•
•
•
•
•
Dialog interaktif melalui televisi dan radio
Leaflet dan Booklet , banner
Papan pengumuman / informasi
Layar monitor Informasi di corner informasi
Pameran investasi
Web site www.geraip2t jogjaprov.go.id
Web site jogja invest
KINERJA P2T DIY
UNSUR
TARGET KINERJA
PELAYANAN
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
IZIN
240 Izin dan non izin
379 izin dan non
izin
PER DESEMBER 2012
NILAI
INVESTASI
-
183 MILYARD
4 SEKTOR (
perhubungan,
industri, kesehatan,
sosial )
REVENUE
-
1, 40 MILYARD
KAS NEGARA, KAS
DAERAH
PENGHARGAAN
• TAHUN 2010 TELAH DITETAPKAN SEBAGAI
PTSP KUALIFIKASI BINTANG I OLEH BKPM
PUSAT
• TAHUN 2013 MENDAPATKAN PIAGAM
PENGHARGAAN CITRA PELAYANAN PRIMA
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2012 DARI
KEMENTERIAN PAN RB RI
PERMASALAHAN dan SOLUSI PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DI DIY
• Kelembagaan GP2T masih berbentuk UPT dibawah BKPM
diatur dengan Pergub, untuk meningkatkan kinerja PTSP
perlu lembaga PTSP mandiri yang diatur dengan Perda.
• Belum semua jenis perizinan dan non perizinan
dilimpahkan ke GP2T, maka perlu kebijakan Kepala Daerah
untuk segera melimpahkan perizinan dan non perizinan
kepada lembaga PTSP .
• Untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing daerah
perlu segera merevisi perda – perda yang menghambat
pelayanan perizinan terpadu .
• Untuk meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Daerah
Perlu adanya sinkronisasi standar pelayanan pada lembaga
PTSP DIY dan Kabupaten / Kota ( jenis layanan perizinan,
persyaratan, waktu dan biaya ).