Transcript Kedaulatan Rakyat - Selamat Datang di SMPN 1 KARANGMOJO

Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Rakyat
Pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat:
1. menjelaskan teori-teori kedaulatan dan pengertian
kedaulatan;
2. memahami bentuk kedaulatan yang berlaku di
Indonesia;
3. menguraikan peran lembaga negara sebagai pelaksana
kedaulatan;
4. menjelaskan
struktur
pemerintahan
pasca
amandemen UUD 1945;
5. memberikan contoh sikap positif terhadap kedaulatan
rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.
Indonesia sebagai Negara
Memiliki unsur-unsur:
1. Rakyat
2. Wilayah
3. Pemerintahan yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain
Dalam bab ini kita akan membahas unsur yang
ke-3 (kedaulatan pemerintah)
Peta Konsep
Pengertian Kedaulatan
Makna
Kedaulatan
Pengertian Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Rakyat di Indonesia
Kedaulatan
Rakyat dalam
Sistem
Pemerintahan
Indonesia
Sistem
Pemerintahan
Indonesia
Sikap Positif
terhadap
Kedaulatan
Sistem Pemerintahan Indonesia
Peran Lembaga Negara
Sikap Positif
Bentuk Penerapan
Pengertian Kedaulatan
Secara harfiah kata kedaulatan berasal dari
bahasa Arab yaitu dari kata daulat (daulah)
artinya kekuasaan (dinasti), pemerintahan.
Dalam bahasa Inggris kedaulatan disamakan
dengan kata “sovereignty”, yang berasal dari
kata Latin supranitas.
Kedaulatan berarti kekuasaan yang
tertinggi, atau kekuasaan yang tidak
berada di bawah kekuasaan lain.
Kedaulatan mempunyai dua pengertian, yaitu
kedaulatan ke dalam dan ke luar.


Kedaulatan ke dalam (internal sovereignity),
adalah kedaulatan suatu negara untuk
mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa
campur tangan negara lain.
Sedangkan kedaulatan ke luar (external
sovereignity), adalah kedaulatan suatu negara
untuk mengadakan hubungan atau kerjasama
dengan negara-negara lain demi kepentingan
bangsa dan negara.
Sifat Kedaulatan
Menurut Jean Bodin (1530 - 1596) kedaulatan
mempunyai empat sifat pokok yaitu:
1. Permanen, artinya kedaulatan yang tetap ada
selama negara berdiri.
2. Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari
kekuasaan lain yang lebih tinggi.
3. Bulat/tidak dapat dibagi-bagi, artinya kedaulatan
itu hanya satu-satunya kekuasaan tertinggi.
4. Tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak ada
yang membatasi, sebab apabila terbatas, maka
sifat tertinggi akan lenyap.
Teori kedaulatan
1.
2.
3.
4.
5.
Teori Kedaulatan Tuhan
Teori kedaulatan Raja
Teori Kedaulatan Rakyat
Teori Kedaulatan Negara
Teori Kedaulatan Hukum
Teori Kedaulatan Tuhan
Menurut teori ini pemerintah memperoleh kekuasaan
tertinggi dari Tuhan. Penganut teori ini berpendapat bahwa
segala sesuatu yang terdapat di alam semesta adalah ciptaan
Tuhan. Demikian pula halnya dengan kedaulatan yang ada
pada pemerintah itu berasal dari Tuhan.
Teori kedaulatan Tuhan dianut oleh para raja yang
menyatakan dirinya keturunan dari para dewa. Misalnya
Kaisar Jepang, keturunan dewa Amaterasu Omikami.
Kemudian raja-raja di Jawa pada jaman Hindu menyebut
dirinya penjelma Wisnu.
Penganjur teori kedaulatan Tuhan ialah Agustinus (354-430),
Thomas Aquino (1225-1274), Fredrich Julius Stahl
(1802-1861).
Teori Kedaulatan Raja
Menurut teori ini, yang memiliki kedaulatan adalah raja
atau penguasa, bukan lagi Tuhan. Raja merupakan satusatunya pemegang kekuasaan di negara sehingga dapat
berkuasa mutlak. Kehendak negara pada dasarnya adalah
kehendak raja yang berkuasa.
Dengan adanya kedaulatan yang dimiliki oleh para raja
maka raja berkuasa dengan sewenang-wenang bahkan
Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya
pernah berkata “L’ettat C’est Moi” (negara adalah saya).
Penganjur teori ini adalah Machiavelli dan Thomas
Hobbes.
Teori Kedaulatan Rakyat
Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat. Raja atau penguasa hanya pelaksana
apa yang telah ditentukan oleh rakyat. Raja atau
para pemimpin hanyalah pelaksana dan harus ber
tanggung jawab kepada rakyat.
Rakyat memberikan kekuasaan kepada raja dengan
sebuah kesepakatan yang dinamakan kontrak sosial.
Tokoh yang mengemukakan tentang teori ini adalah
Montesquie dan J. J. Rousseau.
Teori kedaulatan Negara
Berdasarkan teori ini kekuasaan pemerintahan
bersumber dari kedaulatan negara. Karena sumber
kedaulatan dari negara, maka negara dianggap memiliki
kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan itu
diserahkan kepada raja atas nama negara. Negara berhak
untuk membuat aturan hukum, oleh sebab itu negara
tidak wajib tunduk kerada hukum.
Teori kedaulatan ini pernah diberlakukan Rusia pada
masa kekuasaan Tsar dan Jerman pada masa Hitler,
serta Italia pada saat Mussolini berkuasa.
Penganut teori kedaulatan negara adalah George
Jellinek dan Paul Laband.
Teori Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini kekuasaan hukum (rechts souvereiniteit)
merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus
bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber
pada rasa keadilan pan kesadaran hukum. Berdasarkan
teori ini suatu negara diharapkan menjadi negara hukum,
artinya semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat
harus berdasarkan hukum yang berlaku.
Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika
menggunakan tecri kedaulatan hukum.
Penganut tecri ini adalah H. Krabbe, Immanuel Kant,
dan Kranenburg.
Dasar Kekuasaan harus diatur
Kedaulatan harus dibatasi atau dibagi agar tidak
terjadi penggunaan kekuasaan yang
berlebihan, karena penggunaan kekuasaan
yang berlebihan akan menimbulkan tirani dan
otoriter dari pemegang kekuasaan.
Pembagian Kekuasaan
(Distribution of power)
John Locke merupakan orang pertama yang
membicarakan teori pemisahan kekuasaan negara. Dalam
bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government
(1690), John Locke memisahkan kekuasaan tiap-tiap
negara.
Kekuasaan tiap negara tersebut antara lain sebagai
berikut.
a. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat
undang-undang.
b. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan undang-undang.
c. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk
mengadakan perserikatan dan aliansi, serta segala
tindakan dengan semua orang dan badan di luar negeri.
Pemisahan Kekuasaan
(separation of power)
Menurut Montesquieu, dalam suatu sistem pemerintahan
negara, ketiga jenis kekuasaan harus terpisah, baik fungsi
dan tugas maupun alat perlengkapan (organ) yang
melaksanakannya.
a. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan
perwakilan rakyat (parlemen).
b. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah
(Presiden atau raja dengan bantuan menteri-menteri
atau kabinet).
c. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan
perwakilan (Mahkamah Agung dan perwakilan di
bawahnya).
Ajaran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan
negara (The Separation of Power) lebih dikenal dengan
istilah Trias Politica, yang diberikan oleh Immanuel Kant.
Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan rakyat identik dengan demokrasi.
Negara yang berkedaulatan rakyat berarti
negara demokrasi. Hal ini didasarkan oleh
makna demokrasi yang diantaranya berarti
pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah
pemerintahan negara yang berasal dari rakyat,
oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi yang berdaulat
di negara adalah rakyat.
Sifat Kedaulatan Rakyat
1. Kesatuan (unit).
Ada satu semangat rakyat yaitu untuk memerintah dan tidak mau
diperintah. Tentang kesatuan ini juga terlihat pada pembuatan undangundang, menyatakan perang, menuntut keadilan, dan menjunjung pada satu
negara atau rakyat.
2. Bulat, tidak terbagi-bagi (indivisivilitie).
Kedaulatan tidak dipecah-pecah. Apabila kedaulatan di tangan rakyat
maka hanya rakyatlah yang melaksanakan dan memegang kedaulatan.
3.Tidak boleh diserahkan ( inalienabilitie ).
Kedaulatan itu tidak boleh dijual, digadai atau dihadiahkan. Kedaulatan
adalah kepunyaan segala bangsa secara turun-temurun.
4.Tetap tidak berubah ( imprescriptibilitie ).
Walau kedaulatan itu sudah muncul lama ia tetap dalam tangan rakyat,
tidak susut dan tidak berkurang. Kedaulatan itu bukanlah hak atau benda
maupun kepunyaan yang boleh hilang. Kedaulatan merupakan keinginan
umum atau kekuasaan tertinggi yang kekal abadi.
Pemegang Kedaulatan Rakyat
Pemegang kedaulatan rakyat tentu adalah
rakyat, tetapi apakah dalam semua orang yang
tinggal dalam suatu negara memegang
kedaulatan tersebut?
Bagaimana dengan kedudukan orang asing yang
tinggal di Indonesia?
Rakyat adalah....
Rakyat merupakan unsur yang pertama kali
berkehendak membentuk suatu negara, dan
rakyat pulalah yang merencanakan, merintis,
mengendalikan dan menyelenggarakan
pemerintahan negara. Oleh sebab itulah
rakyat merupakan faktor terpenting dan
utama dalam pembentukan suatu negara.
Rakyat dalam hal ini dapat diartikan sebagai
sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh
rasa solidaritas dan bersama-sama mendiami
suatu wilayah tertentu.
Rakyat dapat dibedakan menjadi
dua macam yakni:
a.Penduduk, yaitu mereka yang bertempat tinggal
atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara
(menetap). Mereka disebut penduduk karena
orang-orang tersebut lahir secara turun-temurun,
berkembang dan besar di dalam suatu negara
tertentu.
b.Bukan penduduk, yaitu mereka yang berada di
dalam suatu wilayah negara hanya untuk
sementara waktu. Misalnya para turis
mancanegara, orang-orang asing yang bekerja
dalam suatu negara tertentu, orang-orang asing
yang belajar dalam suatu negara tertentu maupun
tamu-tamu instansi tertentu.
Sedangkan rakyat berdasarkan hubungannya
dengan pemerintahan dapat dibedakan menjadi:
a.Warga negara, yaitu mereka yang berdasarkan
hukum tertentu dianggap bagian sah dari suatu
negara. Atau dengan kata lain warga negara adalah
mereka yang menurut undang-undang atau
perjanjian diakui sebagai warga negara melalui
proses naturalisasi.
b.Bukan warga negara (orang asing), yaitu mereka
yang berada pada suatu negara tetapi secara
hukum tidak menjadi anggota negara yang
bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di
mana mereka berada. Misalnya duta besar,
konsuler, kontraktor asing, pekerja asing, dan lain
sebagainya.
Kedaulatan Rakyat di Indonesia
Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat.
Artinya, rakyat Indonesia merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi di negara. Hal ini didasarkan
kepada:
 Alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang
menyatakan “……….. negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat………..”
 Sila keempat dari Pancasila yaitu “Kerakyatan
Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan.”
 Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi : “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar.”
Selain kedaulatan rakyat, Indonesia juga
mengakui kedaulatan lain yaitu:
a. Kedaulatan Tuhan
Hal ini tercermin dalam alenia ketiga Pembukaan UUD
1945 yaitu “ Atas berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.
Juga dicerminkan oleh Pancasila pada sila pertama berbunyi:
“Ketuhanan Yang Maha Esa.”
b. Kedaulatan negara
Tercermin di dalam Pembukaan UUD 1945 alenia
keempat yaitu kalimat “………….Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia………”
c. Kedaulatan hukum
Tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi:
”Negara Indonesia adalah negara hukum.”
Berdasarkan penjelasan tersebut maka
kedaulatan yang diterapkan di Indonesia
adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh
nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan
hukum dan memperhatikan nilai-nilai luhur
budaya bangsa serta sikap kepribadian bangsa
(Pancasila).
Kedaulatan rakyat di Indonesia merupakan prinsip
kedaulatan rakyat yang tidak mengesampingkan
kelompok minoritas, memperhatikan semua
golongan, serta menghargai berbagai perbedaan
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa (Bhinneka Tunggal Ika).
Prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia
 Kedaulatan
yang dimiliki oleh rakyat dapat
disalurkan lewat lembaga perwakilan rakyat
(demokrasi tidak langsung) kecuali dalam hal- hal
tertentu dapat disalurkan secara langsung
misalnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden,
pemilihan kepala daerah, pemilihan pengurus
organisasi dll.
 Tidak ada dominasi mayoritas (yang besar tidak
harus mengesampingkan yang kecil) dan tidak ada
tirani minoritas (yang kecil justru menguasai yang
besar) tetapi lebih mengutamakan kebersamaan,
persatuan dan kesatuan bangsa.
Lanjutan....
 Ada
jaminan kebebasan kepada warga negara untuk
menyampaikan pendapat, gagasan, saran dan kritik
kepada pemerintah sepanjang tidak bertentangan
dengan Pancasila, serta tidak mengganggu stabilitas
nasional.
 Dijiwai Ketuhanan (religius) bukan sekuler
(keduniawian) dan bukan atheis
 Menjunjung Hak Asasi Manusia dan hak warga negara
sepanjang tidak mengganggu hak orang lain serta tidak
mengganggu ketertiban umum, persatuan dan kesatuan
bangsa.
 Dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
 Mengutamakan persatuan kesatuan keselamatan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Sejarah kenegaraan Indonesia
Dalam kurun waktu ini terjadi perubahan
sistem pemerintahan dari presidensial
menjadi parlementer. Selain itu, terjadi
beberapa peristiwa penting, misalnya
intervensi Belanda dan pemberontakanpemberontakan.
Pada kurun waktu ini, sistem kedaulatan
rakyat lebih menonjolkan kepentingan
individu dan golongan daripada bangsa dan
negara. Semua itu dikarenakan peranan
parlemen dan partai sangat menonjol
sehingga sistemnya cenderung liberal.
Kurun waktu ini ditandai dengan keluarnya Dekret
Presiden 5 Juli 1959.Dengan adanya Dekret
Presiden tersebut, sistem pemerintahan kembali
ke UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya
terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang
Dasar 1945 dengan munculnya sistem demokrasi
terpimpin.
Demokrasi terpimpin ini menjurus pada
pengultusan individu seorang presiden sehingga
kedaulatan rakyat tidak tercapai.
Kurun waktu ini ditandai
dengan lahirnya Orde Baru
sebagai amanat rakyat. Orde Baru bertujuan
melaksanakan Pancasiladan UUD1945 secara murni dan
konsekuen, serta mengganti sistem demokrasi terpimpin
menjadi demokrasi Pancasila. Namun, dalam
pelaksanaannya Orde Baru tidak mampu membawa
masyarakat dan bangsa pada kehidupan yang demokratis.
Hal itu karena posisi pemerintah pada kurun waktu
tersebut lebih kuat daripada rakyat sehingga kedaulatan
rakyat tidak dapat tercapai. Tujuan melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
belum terwujud.
Perkembangan selanjutnya,
kedaulatan rakyat makin
meningkat. Puncaknya ketika dilakukan Pemilu
2004. Pemilu 2004 dinilai sebagai pemilu yang
demokratis karena keterbukaan dan transparansi
terlihat nyata.
Pemilihan anggota legislatif sangat terbuka, terlebih
lagi pemilihan presiden dan wakil presiden
dilakukan secara langsung sehingga rakyat dapat
menentukan keinginan dan harapannya sendiri.
Pelaksanaan pemilu 2004 memiliki perbedaan
mendasar dengan pemilu yang terdahulu.
Sistem Pemerintahan Indonesia
a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas
hukum (Rechtsstaat)
Negara hukum adalah negara yang menjalankan
pemerintahannya berdasarkan kekuasaan hukum
(supremasi hukum dan bertujuan untuk
menyelenggarakan ketertiban hukum.
Negara kita adalah negara hukum. Berarti negara,
termasuk perangkat-perangkatnya dalam
melaksanakan tindakan apa pun, harus didasari oleh
kepastian hukum. Dalam kehidupan bernegara yang
didasarkan atas hukum, semua hubungan antara
seseorang dengan lainnya, atau antara seseorang
dengan alat-alat pemerintahan dan alat-alat negara,
diatur oleh peraturan hukum.
Ciri Negara Hukum
Negara hukum harus memenuhi dua ciri negara
hukum, yaitu:
a. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi
manusia (Human Rights).
Negara hukum selalu menjamin dan melindungi
hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuanketentuan hukum, bukan berdasarkan kemauan
perseorangan atau golongan yang sedang
memegang kekuasaan.
b. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu
kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
Dalam negara hukum, setiap penyelenggara wajib
menegakkan keadilan dan kebenaran.
Lanjutan SPI....
b. Sistem Konstitusi
Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi, tidak
bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara-cara
pengendalian dan pengelolaan pemerintahan dibatasi
dan dipagari oleh ketentuan-ketentuan konstitusi,
Berta dibatasi pula oleh ketentuan-ketentuan dan
hukum lain yang merupakan produk konstitusional.
Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah dan
peraturan lainnya. Konstitusi menjadi pondasi negara
yang mengatur pemerintahannya, membagi kekuasaan
dan mengatur tindakan-tindakannya.
Sistem Konstitusional didasarkan pada UUD
1945 yaitu:
1) pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”.
2) pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar”.
Negara konstitusional memiliki konstitusi
yang bercirikan:
1) membatasi kekuasaan pemerintah.
2) menjamin hak asasi manusia dan hak
warga negara
Untuk membatasi kekuasaan pemerintah maka
dalam UUD 1945 diatur hal-hal sebagai berikut:
1) Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
2) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.
3) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan
Dewan Perwakilan Rakyat.
4) Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang, yang harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan
berikut.
5) Presiden mengangkat duta dan konsul dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Lanjutan.....
6) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
7) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.
8) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain.
9) Presiden dalam membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat
luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan
undang-undang harus dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Untuk menjamin hak-hak warga negara
dan hak asasi manusia maka dalam UUD
1945 diatur hal-hal sebagai berikut :
Pasal 27 sampai dengan 34 mengenai hak dan
kewajiban warga negara.
Pasal 28 A sampai dengan J mengenai hak asasi
manusia.
Sistem pemerintahan negara menurut
UUD1945 hasil amandemen secara
garis besar dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedang
bentuk pemerintahan republik.
b. Negara Indonesia adalah negara hukum.
c. Negara Indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan
di tangan rakyat)
d. Sistem pemerintahan adalah presidensiil. Presiden
adalah kepala negara dan sekaligus kepala
pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih
rakyat secara langsung dalam satu paket.
Lanjutan....
e. Sebagai kepala pemerintahan presiden
membentuk kabinet.
f. DPD adalah perwakilan dari daerah provinsi
yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah
yang bersangkutan.
g. Selain DPR dan DPD terdapat MPR memiliki
masa jabatanselama lima tahun.
h. Kekuasaan membentuk undang-undang
(legislatif ) ada pada DPR. Selain itu DPR
menetapkan anggaran belanja negara dan
mengawasi jalannya pemerintahan.
Lanjutan....
i. Kekuasaan yudikatif berada pada M.A serta
badan peradilan di bawahnya. Selain itu
terdapat Komisi Yudisial dan Mahkamah
Konstitusi.
j. Kekuasaan yudikatif berada pada M.A serta
badan peradilan di bawahnya. Selain itu
terdapat Mahkamah Konstitusi.
k. Sistem kepartaian adalah multi partai.
Lanjutan....
l. Pemilu diselenggarakan untuk memilih paket
Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD
Kabupaten/kota.
m. Pemerintah daerah terdapat di daerah
provinsi dan kabupaten/kota.
n. Indonesia menjalankan otonomi daerah yang
nyata luas dan bertanggung jawab.