RKPDJABAROnline Gorontalo 27 Februari 2014

Transcript RKPDJABAROnline Gorontalo 27 Februari 2014

UNTUK SATU PERENCANAAN INDONESIA

Beyond The Expectation… …Planning in Your Touch Screen On schedule and Just in Time… Trasnsparent, Quality and Accountability (TQA) for 305.652.400 Indonesian Population in 2035

Disampaikan Pada Acara RAPAT KERJA NASIONAL TAHUN 2014 BAPPEDA PROVINSI SELURUH INDONESIA oleh : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat/ Ketua Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Gorontalo, 27 FEBRUARI 2014

RKPINDO ONLINE PERWUJUDAN SATU PERENCANAAN INDONESIA

1. SATU RENCANA dalam mewujudkan koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan melalui perencanaan online; 2. SATU RENCANA yang dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3. SATU RENCANA yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan; 4. SATU RENCANA yang dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 5. SATU RENCANA yang dapat menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

SEBAGAI BACK-BONE PERENCANAAN Time less

Tidak terikat waktu dan tempat dimana setiap usulan program dan kegiatan dari stakeholder dapat diperbaharui dan diketahui secara nasional

Accu racy

Perencanaan dari setiap daerah berbasis pada data umum /sektoral yang berada di level nasional/provinsi, meminimalkan terjadinya ketidak akuratan indikator kinerja

Integra ted

Perencanaan terintegrasi antar wilayah provinsi/kabupaten/kota dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional

Spatial -Based

Perencanaan program/kegiatan berbasis data dan keruangan didukung sumber data akurat yang dikelola di setiap clearinghouse 2

SEBAGAI SATU PERENCANAAN INDONESIA

One Gateway

Interaksi perencanaan dalam satu pintu, baik eksternal maupun internal guna mendung perwujudan satu perencanaan nasional

Permanent Recording

Penyimpanan data yang terpadu, terstruktur dan Terpusat di dalam sistem RKPINDO

Real Time

Pengajuan usulan dan pengolahan data dapat dilakukan setiap saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu

Transparent Data

Semua data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tahapan dan menghasikan data untuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 3

NATIONAL LEVEL PROVINCIAL LEVEL CITY LEVEL

1 2

BAPPENAS

BERFUNGSI SEBAGAI KOORDINATOR PERENCANAAN LEVEL NASIONAL DAN KOORDINASI PERENCANAAN INTER REGIONAL DAN ANTAR WILAYAH PROVINSI BAPPEDA BERFUNGSI KOORDINATOR DALAM SINKRONISASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

MUNICIPALITY/

OPD

DI SETIAP LEVEL PERENCANAAN MENJADI CLEARING HOUSE DALAM MENGOLAH USULAN PERENCANAAN DARI MASYARAKAT

DISTRICT LEVEL/ SUB DISTRIC LEVEL

4 KOMITMEN MENEMPATKAN RKPINDO SEBAGAI GATE WAY DALAM PENGUSULAN KEGIATAN DARI DAN OLEH SETIAP STAKE HOLDERS 4 PEMUTAKHIRAN BERKALA PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN-PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

MEWUJUDKAN RKPINDO Online (ADOPSI DARI ) PERLU CEPAT EXCHANGE OF IDEAS UNTUK SATU KESATUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDONESIA YANG BERMUTU DAN AKUNTABEL RATIONALE

• • • •

EXCHANGE OF IDEAS

DI ERA DIGITAL MELALUI ONLINE DAN REAL TIME; PERLU PARTISIPASI STAKEHOLDERS DALAM BIDANG PERENCANAAN; DIALOG, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERENCANAAN HARUS TEREKAM SECARA PERMANEN DAN CEPAT ; PENINGKATAN EFEKTIFITAS PERENCANAAN, EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA RKPINDO Online DIGAGAS MEWADAHI BUTIR DI ATAS UNTUK MENJAWAB PERENCANAAN YANG BERKELANJUTAN SECARA NON HIRARKI DAN TIDAK MERUBAH KEWENANGAN

Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia 5

RKPINDO Online

• •

Exchanges Ideas Usulan Rencana Pembangunan RKPIndo Online

• •

Reporting Data Pembangunan Recording Data

Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia 6

FUNGSI PENDANAAN KABUPATEN/KOTA 7 846 254 814 240 ANGGARAN 6 415 246 277 000 5 836 272 655 000 5 505 216 956 000

Musrenbang Kab/Kota Pra Musrenbang Musrenbang Provinsi RKPD Provinsi

Tahapan Tahapan Forum OPD Pra Musrenbang Musrenbang Provinsi RKPD Provinsi Total Belanja OPD Total Belanja OPD

18.578.902.650.016

16.966.230.595.648

12.749.879.026.778

11.892.303.233.400

Belanja Belanja Tidak Bantuan Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung Bantuan Keuangan

9.066.850.765.954

8.279.412.912.088

6.220.646.641.820

5.801.908.287.400

2.603.022.464.101

2.376.955.169.556

1.785.899.356.665

1.665.682.826.000

4.270.061.203.756

3.899.214.929.017

2.929.632.633.555

2.732.426.520.000

Hibah Hibah

1.620.972.261.882

1.480.194.063.142

1.112.127.674.498

1.037.265.600.000

Bantuan Sosial Bantuan Sosial

7.313.604.332

6.678.432.424

5.017.767.404

4.680.000.000

Bantuan Desa Bantuan Desa

1.000.682.349.992

913.775.089.420

686.554.952.837

640.340.000.000

Subsidi Subsidi

10.000.000.000

No.

1 2 3 4 5 6 7 8

JANJI GUBERNUR

PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN

SLTA

DI SELURUH JAWA BARAT.

BEASISWA

PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU REVITALISASI

POSYANDU

DAN

DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU

MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA

BARU

DAN MENCETAK

100.000 WIRAUSAHAAN BARU

JAWA BARAT ALOKASI

4 TRILIYUN

UNTUK

INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN

REHABILITASI 100.000

RUMAH

RAKYAT MISKIN PEMBANGUNAN

PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI KABUPATEN/ KOTA

PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA

ANGGARAN (Rp.)

1.543.274.004.000

72.651.826.000

155.500.000.000

445.838.771.000

680.755.000.000

343.000.000.000

334.944.220.000

965.030.000.000

FUNGSI PENDANAAN OPD PROVINSI

Sudah Didistribusi Terealisasi USER DPRD

11 Orang

Tidak Disetujui Jumlah Kegiatan

540

Anggaran (Rp.)

200,579,516,000 11

Usulan Reses DPRD

www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id

OPD/BIRO PROVINSI & PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Terdiri dari :

Keterkaitan Kebijakan Kegiatan Pendanaan Smart Planning Kurva S Upload RKA

1 17

FORM ISIAN 98

25 1- 16 17-24 25-43 44-73 74-97 98

74 44 98

Perencanaan Sepanjang Hayat, Mari Rencanakan Pembangunan Daerah Sebaik-baiknya

Asosiasi Bappeda Provinsi seluruh Indonesia adalah Asosiasi non badan hukum yang berkiprah di dunia maya; sebagai Forum intellectual exercise bagi para praktisi Perencana untuk pendalaman, peningkatan, dan perluasan kualitas dan efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam skema Satu Kesatuan Perencanaan Pembangunan Indonesia

PENUTUP

Informasi Lebih Lanjut: www.bappedaprovsi.net

Asosiasi BAPPEDA Provinsi Seluruh Indonesia