Disampaikan pada Workshop Advokasi Legislatif dan Eksekutif dalam rangka Peningkatan Dukungan Alokasi Dana APBD bagi Pembangunan AMPL Regional II (Pamsimas) Yogyakarta, 3-5 November 2014.

      

Mengapa sanitasi penting ?

Capaian dan Target Regulasi Mengapa Pemerintah memilih STBM ?

Gambaran Umum Penerapan district wide Peran dalam mewujudkan STBM yang berkelanjutan Hasil Rakornas STBM tahun 2014

• • • • Masih ada 40,29% penduduk Indonesia belum mendapatkan akses sanitasi ( Susenas 2013 ) Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar 56,7 trilyun pertahun akibat kondisi sanitasi yang buruk (Studi WSP 2006) Kajian Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization - WHO) tahun 2005 menyebutkan bahwa setiap US$1 yang diinvestasikan untuk perbaikan sanitasi memberikan imbal hasil (return) paling sedikit sebesar US$8.

Intervensi modifikasi lingkungan dapat menurunkan angka penyakit diare sebesar 94% (Studi WHO 2007) 3

INDIKATOR Persentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan (MDGs) Persentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum yang layak berkelanjutan (MDGs) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM (RPJMN) 2013 59,71 % (Susenas 2013) 67,73 % (Susenas 2013) 16.228

2014 2015 60,36% 62,41% 67 % 20.000

68,87% 25.000

Jumlah desa / kelurahan melaksanakan STBM 2014 triwulan 2: 18.339 desa

REGULASI

RPJMN 2010-2014 Renstra Kementerian Kesehatan Inpres 14 Tahun 2011 Inpres 3 Tahun 2010

EDARAN MENKES 132/2013 TENTANG PELAKSANAAN STBM PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO.3 TAHUN 2014 TENTANG STBM PERATURAN PEMERINTAH RI NO 66 TAHUN 2014 TENTANG

•

Perubahan sikap & perilaku lebih memungkinkan untuk terjadinya perkembangan jumlah sarana dibandingkan dengan sebaliknya.

•

Dukungan Subsidi Sanitasi mendorong ketergantungan masyarakat, sehingga keberlanjutan melemah

•

Program yang dirancang sendiri oleh masyarakat, akan meningkatkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dari masyarakat.

 STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ) pendekatan perubahan perilaku higiene sanitasi melalui kegiatan pemicuan  Kepmenkes RI No. 852/tahun 2008 tentang strategi nasional STBM

DITINGKATKAN

 Permenkes RI No. 3 tahun 2014 tentang STBM

Outcome: Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dng sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total Output: Meningkatnya pembangunan sanitasi higiene melalui peningkatan demand & supply Pilar 1: Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Pilar 2: CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) Pilar 3: PAM-RT (Pengelolaan Air Minum & Makanan RT.) Pilar 4: Pengelolaan Sampah RT dengan aman.

Pilar 5: Pengelolaan Limbah Cair RT. dengan aman.

Komponen STBM: 1. Perubahan Perilaku 2. Peningkatan akses sanitasi yang berkelanjutan 3. Dukungan institusi kepada masyarakat (enabling environment)

 Penerapan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); pendekatan STBM diterapkan di tingkat Kabupaten/Kota (district wide) dengan pelibatan aktif dan intensif para Sanitarian Puskesmas, dan pelaku STBM di Kabupaten/Kota.

 Fasilitator Health and Hygien (HH) ditiadakan dan digantikan oleh Sanitarian / perangkat Puskesmas (bagian dari tupoksi sanitarian)  Fasilitator hanya pada level Kabupaten/Kota.

 Pemicuan komunitas mengandalkan masyarakat (Natural Leader) yang telah dilatih STBM dan Sanitarian

 Pemerintah kabupaten sebagai koordinator pelaksanaan STBM secara keseluruhan,  Lokasi program: di seluruh desa di kabupaten secara bertahap;  Pelaksanaan: mengoptimalkan struktur institusi yang ada di kabupaten;  Pembiayaan: mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan (APBD, BOK, anggaran kecamatan, desa, swasta, termasuk anggaran swadaya masyarakat);  Keterlibatan pihak luar: proyek termasuk PAMSIMAS, hanya memberikan dukungan berupa bantuan teknis dan dana awal untuk demonstrasi strategi pelaksanaan. Swasta dapat menjadi mitra pelaksana program.

   Terbukti efektif menciptakan sasaran intervensi yang luas untuk mempercepat peningkatan akses sanitasi, Memperbesar dukungan kebijakan, sumber daya dan sumber dana Meningkatkan efektivitas pendanaan. Contoh keberhasilan STBM Skala Kabupaten (2007-2010 di 29 Kabupaten Provinsi Jawa Timur)

1. Advokasi pendekatan dan strategi STBM 2. Peningkatan kapasitas stakeholder pelaksana STBM 3. Peningkatan Sanitasi dan Hygiene Sekolah oleh Kemenkes dan Kendiknas 4. Penguatan Kinerja Kelembagaan Lokal oleh Kemenkes dan Kemendagri 1. Advokasi Program STBM kepada pemerintah kabupaten/kota 2. Peningkatan kapasitas dalam pengembangan program STBM di tingkat kab/kota 3. Peningkatan Sanitasi dan Hygiene Sekolah, serta Pemasaran Sanitasi 4. Penguatan Kinerja Kelembagaan Lokal/Unit Kesehatan di tingkat kab/kota

1. Mengelola dan memantau pelaksanaan program STBM

2. Advokasi kepada Pimpinan Daerah untuk dukungan kebijakan dan pendanaan 3. Menyusun Rencana Strategis Higiene dan Sanitasi kabupaten/kota 4. Mengelola kegiatan peningkatan kapasitas /pelatihan bagi pelaku STBM 5. Memfasilitasi wirausaha sanitasi.

1.Pemicuan dan pendampingan tindak lanjut pemicuan 2. Pemantauan, pelaporan data ke kabupaten, dan verifikasi SBS 3. Fasilitasi opsi teknologi sanitasi 4. pengembangan wirausaha sanitasi

       

Pengenalan dan sosialisasi STBM skala kabupaten (District Wide STBM) Advokasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam membangun komitmen untuk melembagakan program pembangunan sanitasi perdesaan Penyediaan tenaga pendamping di tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang dikontrak oleh Pamsimas Fasilitasi peningkatan kapasitas para pelaku STBM, melalui pelatihan, lokakarya, dll Pelaksanaan studi mengenai perilaku hygiene masyarakat, rantai supply sanitasi, dan saluran komunikasi untuk kelompok target promosi Penyediaan media promosi dan kampanye PHBS Pengembangan knowledge management untuk mendesiminasikan praktek praktek terbaik dan cerita sukses pelaksanaan kegiatan STBM Penciptaan jejaring pasar sanitasi

1

N0 INDIKATOR KINERJA

Stop BABS: % dari target masyarakat yang bebas dari perilaku BAB di sembarang tempat 2 3 4 Peningkatan Akses: Bertambahnya jumlah masyarakat yang mempunyai akses terhadap perbaikan fasilitas sanitasi yang dibedakan berdasarkan status sosial ekonomi Perilaku CTPS: % dari target masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan (CTPS) Sekolah yang mempunyai fasilitas sanitasi yang layak dan berperilaku PHBS

HASIL TARGET

50% Desa 4 Juta 60% 95%

• •

Pelaksanaan Komponen Kesehatan ,

dilakukan dengan pendekatan STBM dengan skala/cakupan wilayah kabupaten/kota (district wide)

Pendekatan STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan 3 sub komponen sanitasi total Upaya sistematis untuk mendapatkan perubahan perilaku yang higienis dan sanitair PENINGKATAN KEBUTUHAN SANITASI PENINGKATAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF Mengembangkan komitmen bersama dalam melembagakan program pembangunan sanitasi pedesaan Meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan sanitasi yang layak PENINGKATAN PENYEDIAAN SANITASI

•

Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.

•

Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersumber dari

APBN, APBD, dan sumber lain yang

tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

       Adanya sistem yang berkelanjutan dan didukung kelembagaan yang kuat di semua tingkatan serta memiliki tugas dan kewenangan yang jelas.

Mengembangkan inovasi-inovasi metodologi yang aplikatif, memiliki daya ungkit tinggi dan daya saing positif serta mampu menjangkau kaum marginal.

Melakukan advokasi pembiayaan pembangunan sanitasi dalam kerangka STBM dari berbagai sumber lembaga keuangan lokal formal dan informal sebagai investasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Mengelola berbagai potensi dan dukungan untuk pengembangan kapasitas dalam mendorong pelaksanaan STBM.

Mensinergikan STBM dalam berbagai agenda dan program pembangunan sanitasi baik di perdesaan maupun perkotaan dengan memperkuat dari sisi perubahan perilaku masyarakatnya.

Membangun hubungan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan turunan regulasinya untuk mendorong dari sisi pemberdayaan masyarakat melalui perubahan perilaku higienis dan saniter.

Mengembangkan berbagai model pembelajaran yang mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga fasilitator (kuantitas maupun kualitas) baik secara formal maupun informal.