Transcript Sistem Penjaminan Mutu - P3AI

SPMI BERBASIS KKNI
DISAMPAIKAN DALAM ACARA
WORKSHOP EVALUASI KURIKULUM
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA TAHUN 2013
RABU, 24 APRIL 2013
TINJAUAN
MANAJEMEN
Pengadaan
PENGENDALIAN
REKAMAN
PENGENDALIAN
DOKUMEN
Seleksi dan Evaluasi
Pemasok
Pelatihan
REALISASI PRODUK
PELANGGAN
(MASYARAKAT)
Penerimaan
Mahasiswa
Baru
Regristasi
Mahasiswa
Jadual/
Kalender Akademik
Kegiatan
Pembelajaran
Lulusan
Program Studi
Disain/
Pengembangan
Kurikulum
Pemeliharaan
TINDAKAN PERBAIKAN DAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
AUDIT
INTERNAL
ANALISA DATA
PELANGGAN
(DUNIA USAHA DAN
DUNIA INDUSTRI)
PENGERTIAN/DEFINISI
Mutu adalah :
 sesuai dengan standar
 sesuai dengan harapan pelanggan
 sesuai dengan harapan stakeholder
 sesuai dengan yang dijanjikan
 semua
karakteristik produk dan
memenuhi persyaratan dan harapan
pelayanan
yang
Mutu Akademik adalah kesesuaian antara proses akademik
yang dilaksanakan oleh suatu PT dengan yang dijanjikan atau
yang diharapkan oleh pelanggan (stakeholder)
Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan standar nasional pendidikan
(SNP), maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi
sendiri berdasarkan visi-misi dan kebutuhan stakeholders.
Visi-misi
Penjaminan Mutu (Quality Assurance) adalah proses
penetapan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan
standar mutu pendidikan tinggi secara konsisten dan
berkelanjutan (kaizen), sehingga stakeholders, baik internal
maupun eksternal memperoleh kepuasan.
Sistem Penjaminan Mutu adalah suatu sistem manajemen untuk
mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam
penetapan kebijakan, sasaran , rencana dan proses/prosedur
mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (continous
improvement).
SPMI (Sistim Penjaminan Mutu Internal) adalah kegiatan
sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan
tinggi (internally driven), untuk mengawasi penyelenggaraan
pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi tersebut secara
berkelanjutan.
SPME (Sistim Penjaminan Mutu Eksternal) adalah kegiatan
sistemik penilaian kelayakan program studi dan/atau
perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar
perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama
masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik.
EPSBED/
PDPT
SPM-PT
SPMI
SPME
Sistem Manajemen Mutu
(SMM) adalah kumpulan
proses, dokumen, sumberdaya
dan sistem pemantauan yang
mengarahkan pekerjaan/misi
suatu organisasi yang berhubungan dengan mutu produk
dan jasa.
LATAR BELAKANG
 Masyarakat saat ini lebih kritis terhadap mutu produk dan mutu
layanan yang diberikan/ditawarkan oleh lembaga-lembaga
pendidikan.
 Kompetisi menjadi sesuatu yang harus diterima untuk memacu dan
memaksa PT agar meningkatkan mutunya  3103 PT (negeri dan
swasta)
 Peningkatan mutu yang dikelola dalam sistim penjaminan mutu
sudah menjadi suatu kaharusan karena menyangkut survival dan
sustainabel dari PT tersebut.
 Dirjen Dikti telah mendorong terselenggaranya proses penjaminan
mutu di PT.
1.
2.
3.
PT harus
MENGENALI
Tuntutan Konsumen
Konsumen (Calon mahasiswa dan orang tua) memilih PT yang
bermutu (menjamin kualitas input-proses-output)
Orang tua menuntut masa tunggu mendapat pekerjaan yang
pendek.
Industri pengguna menuntut kompetensi dan komitmen
karyawan yang berasal dari alumni PT.
Tuntutan Undang-Undang
1. UU No 20 tahun 2003, tentang Standarisasi Nasional Pendidikan
menghendaki standar terhadap Isi, Proses, Kompetensi Lulusan,
Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian Pendidikan.
2. UU No 20 Tahun 2003, tentang Evaluasi, Sertifikasi, dan
Akreditasi. Akuntabilitas pengelolaan PT melalui sertifikasi, dan
akreditasi.
3. Seluruh program hibah dan bantuan mulai dipersyaratkan adanya
lembaga penjaminan mutu disetiap PT
Mengenali Siapa Konsumen
1.
Konsumen PT adalah Mahasiswa dan Orang Tua
Mahasiswa. Banyak siswa SMU menyatakan pilihan
mereka terhadap PT didasarkan pada: (a)
Reputasi/Kualifikasi/Mutu PT, (b) Ketersediaan Program
Studi/Lama studi, (c) Biaya, (d) gengsi, dan (e) pilihan
waktu studi(hari yang fleksibel).
2.
PT harus mengenali konsumennya dan membuat
program berdasarkan kebutuhan konsumen.
TINDAKAN
PT
Mengenali Bagaimana Kepuasan
Konsumennya
1.
PT harus mengenali kepuasan konsumennya baik
mahasiswa dan industri pengguna alumninya.
2.
Penyusunan Bahan ajar dan proses ajar menjamin
lulusan mempunyai kompetensi dan komitmen yang
dibutuhkan industri
HI QUALITY SERVICES
MEWUJUDKAN
PENYELENGGARAAN
PT YG BERMUTU
MELALUI
HI CHALLANGING PROGRAME
HI QUALITY INSTITUTION
HI PROFFESIONAL STAFF
HI ENERGIC MENPOWER
HI ACHIEVEMENT LEADERS
TO BE WORLD
CLASS
UNIVERSITY
DASAR HUKUM :
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
Pasal 50 ayat (2) :
Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional
pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional;
Pasal 51 ayat 2 :
Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip
otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan.
Pasal 60 :
(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh
Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk
akuntabilitas publik.
PP No. 19 Tahun 2005 Tentang SNP
Pasal 1 ayat 1 :
SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 ayat 18 :
Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikansebagai bentuk pertanggungjawaban
penyelenggaraan pendidikan.
Pasal 1 butir 27 :
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BANPT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program
dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Pasal 2 :
(1) Lingkup SNP meliputi:
a. Standar isi;
b. Standar proses pembelajaran;
c. Standar kompetensi lulusan;
d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
e. Standar sarana dan prasarana;
f. Standar pengelolaan;
g. Standar pembiayaan;
h. Standar penilaian pendidikan;
i. Standar penelitian
j. Standar pengabdian pada masyarakat
(Pasal 1 ayat 18 UU No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi)
(2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan
SNP dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
Pasal 4 :
SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat.
Pasal 91 :
(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non- formal wajib
melakukan penjaminan mutu pendidikan.
(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP.
Pasal 92 ayat (1) :
Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan
penjaminan mutu
Pasal 92 ayat (8) :
Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan
pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 1 ayat 18 :
Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi
Standar Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan standar penelitian, dan
standar pengabdian kepada masyarakat.
Pasal 7 ayat 3 (c) :
Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
meliputi peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan,
pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara
berkelanjutan;
Pasal 51 :
1)
2)
Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang
menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan
potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi
yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan
Tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
Pasal 52 :
1)
Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk
meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan
berkelanjutan.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan
peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Pasal 53 :
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
(1) sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan
Tinggi; dan
(2) sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
Tujuan Umum:
Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi
secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan
tinggi secara internal (internally driven) untuk mewujudkan
visi serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
Tujuan Khusus :
1. Meningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.
2. Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik dan
penunjang akademik yang efektif dan efesien.
3. Memenuhi tuntutan masyarakat (eksternal) terhadap akuntabilitas
penyelenggaraan pendidikan dan daya saing pendidikan yang
berkualitas.
4. Memenuhi kebijakan nasional pendidikan tinggi tentang standar
nasional pendidikan untuk evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi.
Strategi :
 Dirjen Dikti menerbitkan Buku SPM-PT yang berisi antara
lain SPMI,
 Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk
menjalankan SPMI
 Perguruan tinggi merencanakan, menetapkan,
melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan
SPMI.
 Perguruan tinggi melakukan benchmarking penjaminan
mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke
dalam maupun ke luar negeri.
PRASYARAT :
 Komitmen, semua unsur dalam perguruan tinggi, termasuk unsur Yayasan
untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus
mempunyai komitmen yang tinggi.
 Perubahan paradigma, atau pola pikir dari paradigma yang selalu tergantung
pada pengawasan dan pengendalian vertikal oleh Pemerintah, ke paradigma
baru yaitu kemandirian/otonomi dalam melakukan pengawasan, pengendalian
dan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi itu sendiri (internally driven).
 Sikap mental para pelaku pendidikan, dari para pengelola perguruan tinggi
yang awalnya bekerja tanpa didasarkan pada perencanaan dan tanpa
memerhatikan visi perguruan tinggi, menjadi sikap yang konsisten pada
prinsip “merencanakan apa yang akan dikerjakan dan mengerjakan apa yang
telah direncanakan”
 Pengorganisasian penjaminan mutu, penjaminan mutu secara sistematis,
baik melalui pembentukan sebuah unit atau lembaga khusus penjaminan
mutu atau dengan cara menyatukan/melekatkan tata laksana penjaminan
mutu tersebut dalam proses manajemen perguruan tinggi, atau altenatif
pengorganisasian lain.
MODEL-MODEL PENJAMINAN MUTU :
VISI
SDCA
PDCA
SDCA
PDCA
SDCA
PDCA
SDCA
PDCA
SDCA
SDCA = Standard, Do, Check, Action
PDCA = Plan, Do, Check, Action
STANDAR
PELAKSANAAN
MONITORING
STANDAR
BARU
PENINGKATAN
MUTU
RUMUSAN
KOREKSI
AUDIT
INTERNAL
EVALUASI
DIRI
Garis Besar Proses Penyusunan Penjaminan Mutu :
Kaizen
Dokumen/
Buku
Kebijakan
Mutu
Tindakan
Penjaminan
Mutu
Dokumen/
Buku
Manual
Mutu
Dokumen/
Buku
Standar
Mutu
Audit
Pelaksanan
Penjaminan
Mutu
Dokumen/
Buku
Formulir
Mutu
Pelaksanaan
Penjaminan
Mutu
Pola Pikir dan Pola Tindak :
1. Quality first
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. Stakeholder – in
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan pada
kepuasan stakeholder
3. The next process is our stakeholder
Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan tinggi
harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan
tugasnya sebagai stakeholder yang harus dipuaskan
4. Speak with data
Setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan tindakan dan
mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya
terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa
5. Upstream management
Semua pengambil keputusan di dalam roses pendidikan tinggi dilakukan
secara partisipatif, bukan otoritatif.
Dokumen :
 Naskah/Dokumen/Buku Kebijakan
(definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, dan prioritas SPMI)
 Naskah/Dokumen/Buku Manual,
(mekanisme perencanaan, penerapan, pengendalian, dan
pengembangan standar)
 Naskah/Dokumen/Buku Standar
(rumusan substansi atau isi setiap standar yang digunakan dalam
SPMI, termasuk 8 delapan standar minimal)
 Naskan/Dokumen/Buku Formulir
(bermacam-macam formulir yang digunakan untuk merencanakan,
mengendalikan, dan mengembangkan standar di dalam SPMI)
KEBIJAKAN MUTU
Kebijakan mutu adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar
penjelasan tentang bagaimana PT memahami, merancang, dan
melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan
tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT
tersebut.
Kebijakan mutu bermanfaat untuk :
 Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) tentag
SPMI-PT yang bersangkutan secara ringkas padat namun utuh dan
menyeluruh.
 Menjadi dasar atau ‘payung’ bagi seluruh standar, manual, dan formulir
SPMI-PT.
 Membuktikan bahwa SPMI-PT yang bersangkutan terdoku-mentasi.
MANUAL MUTU
Manual mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis
mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana
SPM-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya
secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang
bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua
aras dalam PT.
Manual mutu bermanfaat untuk :
 Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit khusus
SPM-PT, maupun dosen serta karyawan non-dosen, dalam
melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masngmasing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
 Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita
PT yang ditetapkan dala berbagai standar utu dapat dicapai dan
ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
 Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada PT ybs memang benar-benar
dapat (telah siap) dilaksanakan.
STANDAR MUTU

Pernyataan yang berisi kriteria untuk menetapkan dan/atau
mengevaluasi mutu dari suatu hal (mis. mutu program studi, mutu
dosen, mutu lulusan, dll.)

Pernyataan yang berisi jabaran/rincian karakteristik dari suatu hal (mis.
kompetensi lulusan, kualifikas dosen, dll.)

Pernyataan yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu

Pernyataan tentang sesuatu yang harus terjadi atau cita-cita atau ide
Standar mutu berfungsi/bermanfaat sebagai :
 Alat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan PT.
 Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu PT.
 Tolok ukur yang harus dicapai oleh semua pihak di dalam PT sehingga
menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan, atau bahkan melebihi
standar.
 Bukti otentik kepatuhan PT terhadap peraturan dan kepada publik bahwa PT
ybs benar memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan
mennggunakan standar
KEGUNAAN/FUNGSI STANDAR :
 Standar digunakan sebagai acuan dasar dalam rangka
mewujudkan visi dan menjalankan misinya.
 Standar juga dimaksudkan sebagai pemacu PT agar dapat
meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan
yang bermutu,
 Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya
transparansi dan akuntabilitas publik dalam
penyelenggaraan tugas pokoknya.
 Standar juga merupakan kompetensi/kualitas
minimum yang dituntut oleh alumni
Teknik Perumusan Standar

Perumusan standar harus merefleksikan visi, misi dan
tujuan perguruan tinggi.

Perumusan standar menggunakan kata kerja yang
dapat diukur, contoh menetapkan, membuat,
menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang
tidak dapat diukur, misal memahami, merasakan

Rumusan standar harus memenuhi unsur:
 Audience (subjek yang harus melakukan sesuatu)
 Behavior (apa yang harus dilakukan/dicapai)
 Competence (kriteria, target, cita-cita)
 Degree (tingkat/level/periode/frekuensi dari behavior)
Contoh Standar Mutu :
 Kurikulum akan dievaluasi paling lama setiap 4 tahun sekali
 Paling lambat tahun 2015, tingkat kehadiran dosen mengajar
minimal 90%.
 Pada akhir tahun ini minimal 75% alumni memiliki IPK ≥ 3,00
 Pada akhir tahun 2014, minimal 50% alumni memiliki nilai TOEIC
≥ 450
 Paling lambat pada tahun 2015 tercapai rasio dosen dan mahasiswa
sebesar 1:20
 Paling lambat pada tahun 2015, 75% dosen Politeknik Sekayu
harus telah memiliki gelar minimal magister
 Penggunaan sarana praktek/praktikum maksimal 2 (dua) orang
mahasiswa setiap unit alat/peralatan.
FORMULIR/BORANG/SOP/IK
Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk
mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu
sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual
mutu.
Formulir berfungsi sebagai :

Alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi standar mutu.

Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi,
mengevaluasi pelaksanaan SPMI.

Bukti otentik untuk mencatat/ merekam pelaksanaan SPMI secara
periodik.
Instruksi Kerja (IK)
Adalah informasi tentang langkah-langkah suatu pekerjaan yang sangat
spesifik dalam rangkaian suatu prosedur yang dibuat secara rinci dan bersifat
instruktif.
Tujuan pembuatan IK :
Memberikan panduan bagi orang yang akan melakukan suatu pekerjaan agar
seluruh persyaratan produk/jasa (perencanaan – realisasi produk) dapat
dipenuhi sehingga mutu produk/jasa sesuai standar.
Cara Pembuatan IK :





Mendasarkan pada PDCA
Mempunyai bentuk khusus (diagram, gambar, photo)
Mudah dipahami
Langkah harus mengalir (awal – akhir) sesuai dengan proses pekerjaan
tanpa melompat
Bersifat instruktif
Yang harus diperhatikan dalam membuat IK
1. Mendasarkan pada pdca
2. Mempunyai bentuk khusus (diagram, gambar, photo)
3. Mudah dipahami
4. Langkah harus mengalir (awal – akhir) sesuai dengan proses
pekerjaan tanpa melompat
5. Bersifat instruktif
Struktur IK
1. Nama/judul
2. Tujuan
3. Lingkup kerja
4. Penanggung jawab
5. Referensi / acuan
6. Daftar istilah/definisi
7. Uraian / langkah kerja
8. Dokumen yang terlibat
34
SIMBOL-SIMBOL DALAM MEMBUAT DIAGRAM ALIR
No
Nama
1
Proses
2
Keputusan/Decission
3
Awal dan Akhir kegiatan
4
Penghubung
5
Dokumen
6
Macam-macam Dokumen
7
Input (masukan)
8
Penggabungan proses/data
9
Menghubungkan alur kegiatan
Simbol
DEFINISI :
PERPRES No. 08/2012 pasal 1
9
8
7
6
5
4
:
 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang
selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan
kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman
kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang
menyatakan kedudukannya dalam KKNI
3
 Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang
diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap,
ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja
2
1
 Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan
pekerjaan dalam bidang dan jangka waktu tertentu secara
intensif yang menghaslkan kompetensi.
Pasal 5 :
Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui
pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
NO
PENDIDIKAN
JENJANG
1.
SD / SMP
1
2.
SMA / SMK
2
3.
DIPLOMA 1
3
4.
DIPLOMA 2
4
5.
DIPLOMA 3
5
6.
DIPLOMA 4 (SARJANA TERAPAN) DAN
SARJANA
6
7.
MAGISTER DAN MAGISTER TERAPAN
8
8.
DOKTOR DAN DOKTOR TERAPAN
9
9.
PENDIDIKAN PROFESI
7 atau 8
10
PENDIDIKAN SPESIALIS
8 atau 9
DESKRIPSI UMUM
Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka
implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang
dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses
yang menumbuh kembangkan afeksi sebagai berikut:

Bertaqwa kepadaTuhanYang Maha Esa

Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta
mendukung perdamaian dunia

Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian
yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan
agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain

Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk
mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
TAKSONOMI BLOOM
NO
JENJANG/
LEVEL
1.
1
Melaksanakan tugas
sederhana, terbatas, dan
bersifat rutin
Memiliki pengetahuan
faktual
Bertanggung jawab
pada diri sendiri
2.
2
Melaksanakan satu tugas
spesifik dng
menggunakan alat
Memiliki pengetahuan
operasional dasar dan
pengethn faktual
Bertanggung jawab
pada diri sendiri
3.
3
Melaksanakan
serangkaian tugas spesifik
dng menter-jemahkan
informasi dan
menggunakan alat
Memiliki pengetahuan
operasional yg
lengkap, prinsipprinsip serta konsep
umum
Bekerjasama dan
melakukan komunikasi, bertanggung
jawab pd pekerjaan
sendiri dan orang
lain
4.
4
Melaksanakan tugas
berlingkup luas, dan kasus
spesifik, dng menganalisis
informasi secara terbatas
Menguasai beberapa
prinsip-prinsip dasar
bidang keahlian
tertentu
Bekerjasama dan
melakukan
komunikas, serta
menyusun laporan
tertulis dalam
lingkup terbatas
PSIKOMOTOR
KOGNITIF
AFEKTIF
NO
JENJANG/
LEVEL
5.
TAKSONOMI BLOOM
PSIKOMOTOR
KOGNITIF
AFEKTIF
5
Menyelesaikan pekerjaan
berlingkup luas, memilih
metode yg sesuai
Menguasai konsep
teoritis bidang
pengetahuan tertentu
Mampu mengelola
kelompok kerja &
menyusun laporan
tertulis
6.
6
Mampu mengaplikasikan
bid. keahliannya &
memanfaatkan IPTEKS
Menguasai konsep
teoritis bidang penget
tertentu secara umum
dan bagian khusus
Mampu mengambil
keputusan tepat
berdasarkan analisis
informasi & data
7.
7
Mampu merencanakan &
mengelola sumber daya di
bawah tanggung jawabnya
Mampu memecah-kan
permslhn sains,
teknologi, dan atau
seni dlm bidang
keilmuannya secara
monodispiliner
Mampu melakukan
riset dan mengambil
keputusan strategis
dng akuntabilitas &
tanggung jawabnya
8.
8
Mampu mengembangkan
pengetahuan, teknologi,
dan atau seni dalam
bidang keilmuannya atau
praktek profesionalnya,
hingga menghslkan karya
Mampu memecah-kan
permslhn sains,
teknologi, dan atau
seni dlm bidang
keilmuannya secara
inter/multi dispiliner
Mampu melakukan
riset dan pengembangan yg bermanfaat bagi masyarakat & keilmuan
NO
JENJANG/
LEVEL
9.
9
TAKSONOMI BLOOM
PSIKOMOTOR
KOGNITIF
AFEKTIF
Mampu mengembangkan
pengetahuan, teknologi,
dan atau seni baru di dlm
bidang ilmunya atau
praktek profesionalnya,
hingga menghasilkan
karya kreatif, original dan
teruji
Mampu memecahkan
permslhn sains,
teknologi, dan atau
seni di dlm bidang
keilmuannya secara
inter, multi, dan
transdispliner
Mampu mengelola,
memimpin, dan
mengembangkan
riset dan pengemb
yg bermanfaat bagi
ilmu pengetahuan
dan kemaslahatan
umat manusia serta
mendpt pengakuan
nasional dan
internasional
LEVEL I: SD/SMP

Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat
rutin, dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang
telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan
dan tanggung jawab atasannya

Memiliki pengetahuan faktual.

Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak
bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain
LEVEL II : SMA/SMK

Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan
menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang
lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu
yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.

Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan
faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih
pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim
timbul.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab membimbing orang lain
LEVEL III : Diploma 1

Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan
menerjemahkan informasi dan menggunakan alat,
berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu
menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang
terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri
dengan pengawasan tidak langsung.

Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsipprinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta
bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan
berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.

Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam
lingkup kerjanya.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat
diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain
LEVEL IV : Diploma 2

Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus
spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas,
memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang
baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu
dan kuantitas yang terukur.

Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian
tertentu dan mampu menyelaraskan dengan
permasalahan faktual di bidang kerjanya.

Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi,
menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan
memiliki inisiatif;

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat
diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil
kerja orang lain
LEVEL V : Diploma 3

Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih
metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah
maupun belum baku dengan menganalisis data, serta
mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas
yang terukur.

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu
secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian
masalah prosedural.

Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan
tertulis secara komprehensif;

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok
LEVEL VI : Diploma 4 (Sarjana Terapan) dan
Sarjana

Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan
memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian
masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang
dihadapi.

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara
umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang
pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis
informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam
memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan
kelompok.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi
tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi
LEVEL VII : Pendidikan Profesi

Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di
bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara
komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS
untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan
strategis organisasi.

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan
atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan
monodisipliner.

Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis
dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas
semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang
keahliannya.
LEVEL VIII : Magister Terapan atau
Magister atau Pendidikan Spesialis

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan
atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek
profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya
inovatif dan teruji.

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi,
dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui
pendekatan inter atau multi disipliner.

Mampu mengelola riset dan pengembangan yang
bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta
mampu mendapat pengakuan nasional dan
internasional
LEVEL IX : Pendidikan Spesialis, atau Doktor,
atau Doktor Terapan

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau
seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek
profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya
kreatif, original, dan teruji.

Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan
atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan
inter, multi, dan trans-disipliner.

Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset
dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu
pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta
mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
SISTEM PENJAMINAN MUTU BERBASIS KKNI
PERGURUAN TINGGI
Menyusun
capaian
pembelajaran
Program
Studi berbasis
KKNI
Implementasi
kurikulum
Tercapainya
Kualifikasi lulusan
sesuai deskriptor
Sistem Penjaminan Mutu Internal
BSNP menyusun Standar Nasional
Pendidikan untuk tercapainya
kualifikasi pada KKNI
Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal