SELAMAT DATANG

PESERTA WORKSHOP KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN ANGKATAN I DAN II TAHUN 2012 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA

SENIN-RABU, 29-31 OKTOBER 2012

1

KEBIJAKAN KANWIL KEMENAG DIY DALAM KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I

2

Visi Kanwil Kemenag DIY

Terwujudnya Masyarakat Yogyakarta yang Agamis dan Berbudaya

3

Misi Kanwil Kemenag DIY

1.

Meningkatkan pelayanan keagamaan pada masyarakat.

2.

Meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umrah.

3.

Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam membayar dan mengelola zakat dan wakaf.

4.

Meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pendidikan keagamaan pada sekolah umum.

4

Misi Kanwil Kemenag DIY

5. Meningkatkan pelayanan pada pondok pesantren dan madrasah diniyah.

6. Meningkatkan pembinaan kehidupan keagamaan pada masyarakat.

7.Meningkatkan kerukunan dan kerjasama antar umat beragama.

5

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

Pasal 45 Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan.

6

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA Bagian Keempatbelas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 432

Pasal 436 angka (4) Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.

7

Problematika Kehumasan dan Keprotokolan

1.

2.

3.

Belum adanya kesadaran membangun citra institusi melalui kehumasan dan keprotokolan.

Memandang kegiatan protokol sebagai basa-basi yang tidak perlu.

Belum adanya kesadaran bahwa pihak lain adalah pintu masuk (entry point) untuk menjadi mitra dalam peningkatan mutu institusi.

8

Hubungan Masyarakat (Humas) atau dikenal juga dengan sebutan Public Relations (PR)

9

Peran Humas dalam pemerintahan Peran Humas pemerintah di era kemajuan teknonogi dan informasi sekarang bukan lagi sebagai penyampai informasi, melainkan menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah. Terutama menciptakan reputasi kinerja pemerintahan yang baik (good governance) di masyarakat.

10

Peran Humas dalam pemerintahan (lanjutan)

Humas harus mampu menjalin kemitraan dengan berbagai media (media relation) dalam mempublikasikan kegiatan institusi (dalam hal ini Kemenag), baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sebab, kesuksesan penyelenggaraan kegiatan dapat terlihat dari seberapa besar peran Humas dan respon masyarakat . Artinya, setiap informasi kegiatan harus disampaikan secara cepat dan tepat sasaran.

11

Pentingnya Membina Hubungan Dengan Pers

12

Kekuatan Pers

Di sekitar abad ke-20, muncul pandangan yang menjelma menjadi teori bahwa pers merupakan kekuatan keempat (the fourth power).

Pers dipandang sebagai kekuatan keempat karena melalui informasi dan ide yang disebarkannya bisa membentuk pendapat/ opini umum. Sekali pendapat umum terbentuk, maka ia menjelma sebagai suatu kekuatan yang dilahirkan oleh pers dan tidak gampang dihancurkan.

13

Kekuatan Pers (lanjutan)

Melihat besarnya pengaruh media dalam membentuk opini masyarakat, maka setiap satker diharapkan: Mampu membina hubungan dengan media/ pers untuk menginformasikan berbagai kegiatan yang kita lakukan.

Jika masyarakat menerima berbagai informasi positif tentang instansi kita, maka citra lebih baik.

Kemenag di masyarakat menjadi Segera melakukan hak jawab maupun hak koreksi terhadap pemberitaan yang merugikan instansi kita (UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers).

14

UU No. 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

15

Pasal 1 (ayat 1) KEPROTOKOLAN resmi yang meliputi adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

sebagai

16

Tujuan Keprotokolan

Pasal 3 Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat; b. c. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.

17

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai protokol:

1.

2.

3.

4.

5.

Busana yang baik, rapi dan sopan.

Nada/ volume suara yang baik.

Tutur kata (pilihan kalimat) yang baik.

Membuka dan menutup acara dengan baik.

Tindakan dan sikap yang baik dalam kegiatan maupun pergantian suatu acara ke acara yang lain.

18

Benang merah kehumasan dan keprotokolan

1.

Sebagai image building institusi pemerintah melalui pemberitaan dan penghormatan kepada pihak lain sesuai kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Menjalin hubungan baik antarpersonal, antarinstitusi, dan antarbangsa (hubungan diplomatik.

3.

Perhatian negara terhadap pembangunan citra melalui keprotokolan sangat tinggi. Di Indonesia, protokol dijabat oleh eselon I, yaitu Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri selaku Kepala Protokol Negara (Chief of State Protocol) 19

e-MPA: suatu aplikasi pelaporan dan image building

e-MPA (elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran) merupakan sistem aplikasi monitoring pelaksanaan program dan penyerapan anggaran berbasis web yang dikembangkan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dalam rangka mewujudkan pengelolaan progran dan anggaran Kementerian Agama yang akuntabel; pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan penyediaan bahan dalam penyusunan laporan pelaksanan kebijakan Pemerintah.

20

Pengertian Singkat

UKP4 adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan TEPPA adalah Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran LKPP adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Monev DJA adalah Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 21

MONEV DJA UKP4 FUNGSI e-MPA TEPPA LKPP

e-MPA

ESELON I PUSAT LAKIP KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS LAPORAN KINERJA MENTERI SATKER

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

BALI SULAWESI BARAT BENGKULU KEPULAUAN RIAU GORONTALO BANTEN SULAWESI TENGAH KALTENG SUMATERA BARAT

DI YOGYAKARTA

11 KALIMANTAN TIMUR

TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL PENGELOLA REALISASI REALISASI DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [1] PENGADAAN NILAI

30 30 77 70 36

LAPOR

36 23 97 23 97 30 30 77 70 87 241

77

87 241 100.0 100.0

77 100.0 %

100.0

LAPOR

36 100.0 100.0 23 97 100.0 100.0 100.0 100.0 30 30 77 70 87 241 100.0 100.0

77 100.0 %

100.0

LAPOR

33 100.0 100.0 20 93 100.0 100.0 100.0 100.0 20 12 33 30 59 146

42

57 57 100.0 57 100.0 24

%

91.7

LAPOR

31 87.0 95.9 21 86 66.7 40.0 42.9 42.9 26 28 68 56 67.8 60.6

54.5

59 164

59

42.1 42

%

86.1

LAPOR

36 91.3 88.7 22 53 86.7 93.3 88.3 80.0 25 27 58 57 67.8 68.0

76.6

59 150

45 %

100.0 95.7 54.6 83.3 90.0 75.3 81.4 67.8 62.2

58.4

95.6 94.8 87.8 87.3 84.7 81.3 80.9 80.7 78.2

77.9

73.7 39 68.4 76.8 12 SUMATERA SELATAN 13 14 15 16 SULTERA RIAU NTB NTT 107 93 81 76 69 105 98.1 93 81 76 69 100.0 100.0 100.0 100.0 105 98.1 93 81 74 69 100.0 100.0 97.4 100.0 61 40 42 23 32 57.0 43.0 51.9 30.3 46.4 82 61 58 65 42 76.6 65.6 71.6 85.5 60.9 58 70 46 45 38 54.2 76.8 75.3 56.8 59.2 55.1 76.8 76.1 74.5 72.5

30 31 32 33 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

NO.

18 19

TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL TINGKAT KEAKTIFAN SATUAN KERJA KANWIL PENGELOLA REALISASI REALISASI DALAM IMPLEMENTASI e-MPA [2] PENGADAAN

SUMATERA UTARA DKI JAKARTA 255

LAPOR

247 93 93

%

96.9

LAPOR

236 100.0 93

%

92.5

LAPOR

110 100.0 22

%

43.1

LAPOR

157 23.7 65

%

61.6

LAPOR

148 69.9 49

%

58.0 52.7

NILAI

70.4 69.3 KALIMANTAN BARAT KALSEL PAPUA BANGKA BELITUNG JAWA TENGAH SULAWESI UTARA ACEH JAMBI LAMPUNG JAWA TIMUR SULAWESI SELATAN MALUKU PAPUA BARAT MALUKU UTARA JUMLAH 78 278 26 35 335 43 634 144 105 458 152 53 24 58 4.377 128 40 19 23 4.211 78 100.0 273 26 35 329 43 634 139 105 405 98.2 100.0 100.0 98.2 100.0 100.0 96.5 100.0 88.4 84.2 120 75.5 79.2 39.7 96.2 39 17 19 4.150 78 100.0 272 26 33 324 42 634 137 105 386 97.8 100.0 94.3 96.7 97.7 100.0 95.1 100.0 84.3 78.9 31 73.6 70.8 32.8 94.8 7 4 1.681 31 137 21 13 130 10 212 31 17 63 39.7 49.3 80.8 37.1 38.8 23.3 33.4 21.5 16.2 13.8 20.4 42 13.2 6.9 38.4 4 1 7 2.531 39 154 4 20 175 27 332 78 45 201 50.0 55.4 15.4 57.1 52.2 62.8 52.4 54.2 42.9 43.9 27.6 45 7.5 4.2 12.1 57.8 8 1 9 2.109 43 119 12 15 141 19 212 68 47 146 55.1 42.8 46.2 42.9 42.1 44.2 33.4 47.2 44.8 31.9 29.6 15.1 4.2 15.5 48.2 69.0 68.7 68.5 66.3 65.6 65.6 63.8 62.9 60.8 52.5 48.1 37.0 31.7 21.4 67.1

Untuk mewujudkan pegawai yang berdedikasi, loyal dan profesional harus memiliki tiga kesadaran

1.

Sadar situasi dan kondisi

Pegawai Kemenag harus selalu sadar bagaimana kondisi kantornya; situasi pola kerjanya; citra lembaganya; dsb. Yang pada akhirnya berpikir “ Apa yang harus kita perbuat?

”

2.

Sadar fungsi

Bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar terwujud PROFESIONALISME pegawai

3.

Sadar posisi

Apapun posisi kita (staf atau pejabat), kita harus mematuhi prosedur yang berlaku, bersikap ta’dzim, dan rendah hati kepada siapa saja.

25

26