Paparan Subdit PTK Kursus dan Pelatihan di Sosialisasi Kurikulum

Download Report

Transcript Paparan Subdit PTK Kursus dan Pelatihan di Sosialisasi Kurikulum

PROGRAM PEMBINAAN
PTK KURSUS DAN PELATIHAN
Dr. Kastum, M.Pd
(Kasubdit PTK Kursus dan Pelatihan)
B. Dasar Hukum Pembinaan dan
Pengembangan PTK Kursus dan Pelatihan
• UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Pasal 42 Ayat 1)
Menyatakan bahwa pendidik/instruktur harus memiliki kualifikasi minimum
dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani
dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan
Nasional
• PP 19/2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan
• Diubah dg PP 32 th 2013
Salah satu standard :
Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memiliki standar
• Permendiknas 41/2009 Tentang Standar Pembimbing
Pada Kursus dan Pelatihan
Pembimbing pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar kualifikasi
akademik dan kompetensi pembimbing yang berlaku secara nasional
• Permendiknas 42/2009 Tentang Standar Pengelola
Pada Kursus dan Pelatihan
Pengelola pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi standar kualifikasi
akademik dan kompetensi pengelola yang berlaku secara nasional
• Permendiknas 40/2009 Tentang Standar Penguji Pada
Kursus dan Pelatihan
Penguji pada kursus dan pelatihan wajib memenuhi
standar kualifikasi akademik dan kompetensi penguji
• Permendiknas 70/2008 Tentang Uji Kompetensi Bagi
Peserta Didik Pada Kursus dan Pelatihan
Ujian kompetensi bertujuan menilai pencapaian kompetensi akhir peserta
didik kursus dan satuan pendidik nonformal lainnya serta warga masyarakat
yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan
• Perpres No. 08/2012 Tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di singkat KKNI
adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan
diberbagai sektor
• Permendikbud 90/2014 Tentang Standart Kualifikasi
dan Kompetensi Instruktur Kursus
( Instruktur Kursus dan Pelatihan wajib memiliki standart
kualaifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku
secara nasional)
FOKUS PEMBINAAN PTK KURSUS DAN
PELATIHAN
KONDISI/FAKTA
DI LAPANGAN
Grand Desain Pembinaan PTK Kursus
dan Pelatihan
FOKUS
JENIS KEGIATAN
TUJUAN
Peningkatan Kualifikasi
Bantuan Biaya Pendidikan
Membantu PTK Kursus dan
Pelatihan untuk memperoleh
Jenjang S1
Pembinaan /Peningkatan
Kompetensi
• Diklat Leveling bagi
Instruktur Kursus
• Magang
• Bimtek
• Diklat Teknis Pengelola
• TOT
• Kunjungan Lapangan/Studi
Banding
• Workshop
• Uji Kompetensi
• MKIPKP
Meningkatkan kompetensi PTK
Kursus dan Pelatihan
Penghargaan dan
Perlindungan
• Apresiasi PTK Kursus dan
Pelatihan
• Imbal Prestasi Apresiasi
Memberikan penghargaan dan
perlindungan kepada PTK
Kursus dan Pelatihan
0
Jawa Timur
Jawa Barat
Jawa Tengah
Sumatera Utara
DKI Jakarta
Sumatera Selatan
Sulawesi Selatan
Bali
Lampung
Banten
DIY
Kalimantan Timur
Nusa Tenggara Barat
Sumatera Barat
Kalimantan Selatan
Sulawesi Tengah
Kepulauan Riau
Aceh
Nusa Tenggara Timur
Riau
Jambi
Sulawesi Utara
Bengkulu
Kalimantan Barat
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Kalimantan Tengah
Bangka Belitung
Maluku Utara
Gorontalo
Maluku
Papua
Papua Barat
Total : 18.113
PENGELOLA KURSUS DAN PELATIHAN
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Total : 38.945
INSTRUKTUR KURSUS DAN PELATIHAN
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
PTK KURSUS DAN PELATIHAN YG TELAH MEMPEROLEH
PENINGKATAN KUALIFIKASI D4/S1
PERIODE TH. 2011 - 2013
No.
PROPINSI
Jumlah
Instruktur
Kursus
Jumlah
Pengelola
1.
Jawa Timur
28
-
2.
Jawa Barat
8
4
3.
Jawa Tengah
28
7
4.
Sumatera Utara
21
1
5.
DKI Jakarta
1
5
6.
Sumatera Selatan
-
-
7.
Sulawesi Selatan
1
-
8.
Bali
-
-
6,000
9.
Lampung
-
-
3,000
10.
Banten
15
-
0
11.
DIY
2
-
12.
Kalimantan Timur
-
-
Lanjutan...
No.
PROPINSI
Jumlah
Instruktur
Kursus
Jumlah
Pengelola
13.
Nusa Tenggara Barat
-
-
14.
Sumatera Barat
-
-
15.
Kalimantan Selatan
1
-
16.
Sulawesi Tengah
-
-
17.
Kepulauan Riau
-
-
18.
Aceh
-
-
19.
Nusa Tenggara Timur
-
-
20.
Riau
-
-
6,000
21.
Jambi
-
-
3,000
22.
Sulawesi Utara
-
-
0
23.
Bengkulu
-
-
24.
Kalimantan Barat
-
-
Sumber : infokursus.net/sie
Berdasar data validasi lembaga
Kursus 2012
Lanjutan...
No.
PROPINSI
Jumlah
Instruktur
Kursus
Jumlah
Pengelola
25.
Sulawesi Tenggara
-
-
26.
Sulawesi Barat
4
-
27.
Kalimantan Tengah
-
-
28.
Bangka Belitung
1
-
29.
Maluku Utara
-
-
30.
Gorontalo
-
-
31.
Maluku
-
-
32.
Papua
-
-
6,000
33.
Papua Barat
-
-
3,000
110
17
0
Total
Sumber : infokursus.net/sie
Berdasar data validasi lembaga
Kursus 2012
PTK KURSUS DAN PELATIHAN YG TELAH MEMPEROLEH PENINGKATAN KOMPETENSI
PERIODE TH. 2011 - 2013
No.
PROPINSI
Jumlah
Instruktur
Kursus
Jumlah
Pengelola
1.
Jawa Timur
515
128
2.
Jawa Barat
684
426
3.
Jawa Tengah
248
907
4.
Sumatera Utara
427
372
5.
DKI Jakarta
363
206
6.
Sumatera Selatan
67
2
7.
Sulawesi Selatan
113
157
8.
Bali
74
3
6,000
9.
Lampung
84
2
3,000
10.
Banten
245
81
0
11.
DIY
157
126
12.
Kalimantan Timur
42
2
Lanjutan...
No.
PROPINSI
13.
Nusa Tenggara Barat
14.
Sumatera Barat
15.
Kalimantan Selatan
16.
Jumlah
Instruktur
Kursus
Jumlah
Pengelola
198
117
1
80
198
233
Sulawesi Tengah
2
2
17.
Kepulauan Riau
2
77
18.
Aceh
2
2
19.
Nusa Tenggara Timur
2
42
20.
Riau
77
42
6,000
21.
Jambi
2
2
3,000
22.
Sulawesi Utara
2
2
0
23.
Bengkulu
32
309
24.
Kalimantan Barat
2
2
Sumber : infokursus.net/sie
Berdasar data validasi lembaga
Kursus 2012
Lanjutan...
No.
PROPINSI
Jumlah
Instruktur
Kursus
Jumlah
Pengelola
25.
Sulawesi Tenggara
31
155
26.
Sulawesi Barat
76
42
27.
Kalimantan Tengah
147
77
28.
Bangka Belitung
2
42
29.
Maluku Utara
2
2
30.
Gorontalo
2
2
31.
Maluku
32.
Papua
33.
Papua Barat
Total
Sumber : infokursus.net/sie
Berdasar data validasi lembaga
Kursus 2012
2
42
2
2
6,000
3,000
0
PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN
KOMPETENSI PTK KURSUS DAN PELATIHAN
TAHUN 2013 -2017
Pembentukan Lembaga
• LSK Instruktur (20 TUK)
• LSK Pengelola (15 TUK)
Tahun 2014
4. Uji
Kompetensi PTK
Kursus dan
Pelatihan
Persiapan SDM
•
•
•
•
Rekruit calon Master Penguji
Ortek calon Master Penguji
Rekruitmen Calon Penguji
TOT Penguji
Penyusunan Perangkat Ujikom
• Penyusunan Instrumen UJK
• Ujicoba Instrumen UJK
• Review Instrumen
Sertifikasi Kompetensi
Pelaksanaan UJK
• Rekruitmen Peserta Oleh TUK
• Penetapan Jadual UJK
• Pelaksanaan UJK
• Koreksi Hasil UJK oleh LSK
• Penetapan Kelulusan oleh
LSK
• Pemberian Sertifikasi oleh
LSK
PROSEDUR PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
PENGELOLA DAN INSTRUKTUR LKP
LSK Pengelola/Instruktur
Dit .PPTK PAUDNI
LSK
Dinas Pendkn
Kab/Kota/Prop
Penguji
Monev
Monev
Dinas Pend
TUK
Calon Pengelola/Instruktur Bersertifikasi Kompetensi
PENEMPATAN/LEVELING INSTRUKTUR
ACUAN :
• Level kompetensi profesional yang harus dikuasai peserta
didik
• Dilakukan melalui tes oleh LSK peserta didik
• Surat keterangan atau nama lain yang menyatakan bahwa
instruktur ybs lulus level tertentu oleh LSK peserta didik
• Diusulkan ke LSK Pendidik untuk mendapatkan surat
ketetapan bahwa instruktur ybs memiliki level tertentu
SYARAT MENJADI INSTRUKTUR
ACUAN :
• Minimal lulus level III sebagai peserta didik yang dibuktikan
dengan surat keterangan atau nama lain dari LSK peserta didik
• Lulus uji kompetensi dibidang kompetensi kepribadian, sosial
dan paedogogik/andragogi yang diselenggarakan oleh LSK
pendidik
• Minimal memiliki pengalaman kerja 2 tahun dibidangnya yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga/instansi
• Sehat jasmani dan rohani
• Catatan : apabila point tersebut diatas terpenuhi maka akan
dikeluarkan Surat penetapan dari LSK pendidik bahwa ybs
memiliki kewenangan menjadi instruktur di level II dan I
Diklat Levling Instruktur Kursus
-Untuk memenuhi tuntutan KKNI dan standar kompetensi Instruktur,
-Dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dan praktek
-Terdiri atas enam level yaitu mulai :level 4 - 9
Penyelenggara
1
- Lembaga/Instansi pemerintah
-Lembaga Non pemerintah (organisasi,
asosiasi profesi di bidang PAUDNI
6
5
Pelatih/fasilitator
-Kualifikasi minimal S1/D4
-Memiliki kompetensi di bidangnya
-Memili sertifikat TOT di bidangnya
-Berasal dari praktisi, Akademisi,
birokrasi
DIKLAT
LEVELING
INSTRUKTUR
KURSUS
l
4
Waktu
40 Jam untuk setiap level
Tujuan
-Memenuhi standar KKNI
-Memiliki kompetensi minimal
-Menghindari kesalahan mendidik
-Meningkatkan mutu output kursus
2
3
Materi
-Mata Diklat & Silabus (sesuai pedoman)
-Bahan Ajar & Bhn Tayang (sesuai bahan
yg disusun Ditjen PAUDNI)
-Penambahan materi lain yang relevan
dimungkinkan sepanjang tidak
mengurangi jpl
Diklat Teknis Pengelola LKP
-Untuk peningkatan kompetensi teknis Pengelola,
-Dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dan praktek
Penyelenggara
1
Tujuan
-Memenuhi standar kompetensi
Pengelola
-Memiliki kompetensi minimal
- Lembaga/Instansi pemerintah
-Lembaga Non pemerintah (organisasi,
asosiasi profesi di bidang PAUDNI
2
6
3
5
Pelatih/fasilitator
-Kualifikasi minimal S1/D4
-Memiliki kompetensi di bidangnya
-Memili sertifikat TOT di
bidangnya
-Berasal dari praktisi, Akademisi,
birokrasi
l
4
Waktu
4o jam
Materi
-Mata Diklat & Silabus (sesuai pedoman)
-Bahan Ajar & Bhn Tayang (sesuai bahan
yg disusun Ditjen PAUDNI)
-Penambahan materi lain yang relevan
dimungkinkan sepanjang tidak
mengurangi jpl
DIKLAT TEKNIS
• Diklat Manajemen LKP
• Diklat Pengelolaan Keuangan
• Diklat kesekretariatan
• dll
BERBAGI HARAPAN
• Dibutuhkan peran serta dari pemerintah
daerah (Dinas Pendidikan Prop., Kab/Kota,
agar membantu mengalokasikan dana
program peningkatan mutu PTK Kursus dan
Pelatihan)
• Agar UPT PAUDNI, memprogramkan kegiatan
peningkatan kompetensi PTK Kursus dan
Pelatihan baik melalui diklat ataupun melalui
kegiatan pengembangan model
Terima Kasih..