Peran Sertifikasi Perbankan

Download Report

Transcript Peran Sertifikasi Perbankan

Peran Lembaga Sertifikasi Dalam Mendorong
Perbankan Yang Berdaya Saing Menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
Jakarta, 19 Desember 2014
Bagaimana Kita Memandang MEA?
 Dalam memandang MEA, kita perlu melihat bahwa
pemerintah, regulator dan pelaku bisnis akan menghadapi
perubahan yang tidak dapat kita perkirakan sebelumnya.
 Perubahan tersebut merupakan dampak dari industri
perbankan di ASEAN yang sudah terintegrasi dimana bankbank asing di ASEAN akan lebih mudah untuk hadir di masingmasing negara ASEAN.
 Dengan terintegrasinya industri perbankan di ASEAN, maka
akan memunculkan kompetisi global dan kerjasama global
yang semakin tinggi di antara bank-bank di negara ASEAN
 Semakin tingginya kompetisi dan kerjasama global tersebut
akan membutuhkan kecepatan dan kreativitas dari industri
perbankan nasional dalam menghadapi MEA untuk dapat
memanfaatkan MEA secara maksimal
2
Indikator Bank Umum Di Indonesia
Indikator:
Aset (Rp T)
DPK (Rp T)
Kredit (Rp T)
ROA
Bank Umum
Jar.ingan Kantor
2011
3.653
2.785
2.200
3,03%
120
14.797
2012
4.263
3.225
2.708
3,11%
120
16.125
2013
4.954
3.664
3.320
3,06%
120
18.558
Efisiensi bank umum
masih perlu
ditingkatkan karena
BOPO dan NIM masih
cukup tinggi apabila
dibandingkan negaranegara di kawasan
Data Indikator Perbankan ASEAN 2013
Negara
Malaysia
1)
Singapura
Filipina
2)
3)
4)
Thailand
Indonesia
5)
CAR
NPL
NIM
LDR
ROA BOPO*
CIR*
14.40
1.40
1.22
83.90
1.42
72.87
45.17
16.30
0.90
1.14
101.80
1.26
70.59
20.48
17.80
3.10
3.15
63.90
1.94
77.62
56.74
16.40
2.20
2.64
110.40
1.49
79.66
44.32
18.10
1.86
5.48
88.90
3.06
74.14
46.90
1)
CAR, NPL, NIM*, LDR da ta September, ROA, CIR* da n BOPO* da ta Juni
2)
CAR, NPL & ROA da ta Juni, NIM*, LDR da n CIR* da ta September BOPO* da ta Juni
3)
CAR & NPL da ta Juni, NIM, LDR, ROA da ta September BOPO* da ta Juni
4)
CAR, NPL, NIM, LDR da n ROA da ta September, CIR* da n BOPO* da ta Juni
5)
CAR, NPL, NIM, LDR da n ROA da ta September, CIR* da n BOPO* da ta Juni
*Data Bankscoope dihitung menggunakan 10 Bank Sample dengan aset terbesar
Sumber: FSI-IMF, Bankscoope, Website bank sentral negara
3
Produktifitas SDM Relatif Stagnan
4,500,000
600,000
3,000,000
400,000
1,500,000
Total kredit
Total DPK 2010
Jumlah kantor
200,000
2011
2012
2013
Jumlah SDM
2010 2011 2012 2013
Thn
SDM Kredit (Rp M) Kredit/SDM DPK (Rp M) DPK/SDM Jml Kantor SDM/Ktr
2010 352.329
1.765.845 Rp 5,01 M
2.338.824 Rp 6,64 M
13.837
25
2011 408.334
2.200.094 Rp 5,39 M
2.784.912 Rp 6,82 M
14.797
28
2012 532.015
2.725.674 Rp 5,12 M
3.225.198 Rp 6,06 M
16.625
32
2013 562.457
3.319.842 Rp 5,90 M
3.663.968 Rp 6,51 M
18.558
30
SDM per Kantor cenderung meningkat mengindikasikan bahwa produktifitas
SDM dalam penghimpunan dana dan pemberian kredit relatif tidak berubah.
4
Tantangan SDM Menghadapi MEA
Dengan Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), peningkatan
kompetensi SDM perbankan menjadi hal yang mutlak dilakukan
Terdapat Free flow of Goods, Free flow of Service, Free flow of Investment dan Free
flow of Skilled Labour, yaitu liberalisasi mobilitas dari tenaga kerja ahli.
Implementasi MEA meningkatkan arus barang, jasa, investasi, tenaga, dan
modal antar negara anggota.
Perbankan harus mempersiapkan diri menghadapi MEA dengan fokus pada 3 hal utama:
1
Penguatan Diperlukan penguatan teknologi
Teknologi untuk memperluas coverage layanan
dan meningkatkan efisiensi serta
menciptakan competitive advantage
yang kuat
3
Penguatan
Permodala
n
2
Sistem SDM yang komprehensif
Penguatan
Sistem SDM yang mampu merekrut dan me-
retain pegawai dengan efektif dan
mengembangkan kualitas pegawai
secara menyeluruh
• Permodalan 3 Bank terbesar di Indonesia masih jauh di bawah bank-bank besar di
negara ASEAN lain seperti DBS dan UOB di Singapura, Maybank di Malaysia, atau
Bangkok Bank di Thailand
• Agar mampu bersaing permodalan Perbankan nasional perlu diperkuat melalui right
issues, kebijakan DPO, ataupun merger dan konsolidasi
5
Latar Belakang
Pertumbuhan Industri Perbankan
Pertumbuhan industri perbankan yang sangat pesat disertai dengan semakin
kompleksnya kegiatan usaha bank menyebabkan eksposur risiko kegiatan usaha
Bank juga semakin besar.
GCG dan Manajemen Risiko
Agar bank tetap dapat melakukan kegiatan usaha
secara berkesinambungan dan mengikuti prinsip
kehati-hatian maka perlu penerapan prinsip-prinsip :
1. Tata kelola usaha yang baik (GCG)
2. Manajemen risiko secara efektif.
6
Latar Belakang
Faktor yang menentukan keberhasilan dan
efektivitas manajemen risiko pada industri
perbankan adalah :
Keahlian dan kompetensi sumber daya
manusia di bidang manajemen risiko bank
Pengurus dan Pejabat Bank perlu meningkatkan
pengetahuan, keterampilan dan kemampuan
manajemen risiko melalui Sertifikasi Manajemen
Risiko
7
Pengertian SMR
Sertifikasi Manajemen Risiko
Bentuk standarisasi kompetensi dan keahlian minimal
yang harus dimiliki oleh pengurus dan pejabat di industri
perbankan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha
Bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya.
 Mengingat adanya perbedaan tingkat kompleksitas
kegiatan usaha bank, maka ditetapkan tingkatan
sertifikasi yang berbeda bagi pengurus dan pejabat
sesuai masing-masing kelompok jabatan dan
kelompok Bank.
8
Manfaat dari SMR
Pelaksanaan program sertifikasi manajemen
risiko telah memberikan hasil :
• Tumbuhnya risk awareness dan risk culture pada
industri perbankan
• Meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola
risiko
• Menghasilkan sumber daya manusia perbankan yang
qualified dan memiliki kompetensi di bidang
manajemen risiko.
9
Pentingnya Sertifikasi Dalam Meningkatkan
Kompetensi SDM Perbankan
 Dalam persiapan menghadapi persaingan dengan adanya
ABIF pada 2020, dirasa perlu untuk mengembangkan dan
menjaga kualitas serta stabilitas perbankan nasional melalui
standardisasi kompetensi profesi bankir agar eksistensi bankir
lokal dan kelangsungan bank-bank lokal Indonesia dapat
bersaing di level ASEAN.
 Dengan adanya sertifikasi diharapkan dapat mencetak
sumber daya manusia yang qualified dan memiliki
kompetensi di bidang manajemen risiko serta standar profesi
dan kode etik yang baik untuk meningkatkan kualitas
manajemen risiko dan corporate governance perbankan
Indonesia
10
Ketentuan yang Mengatur SMR
 PBI Nomor 11/19/PBI/2009 Tanggal 4 Juni 2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko
Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
 PBI Nomor 12/7/PBI/2010 Tanggal 19 April 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bank Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi
Pengurus dan Pejabat Bank Umum
Bank wajib mengisi jabatan Pengurus dan Pejabat Bank
dengan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi dan keahlian di bidang Manajemen Risiko
dan wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
11
Peningkatan Pelaksanaan SMR
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan
Sertifikasi Manajemen Risiko :
• Program yang ada perlu disempurnakan dengan memberikan
perhatian lebih besar pada bidang-bidang tugas perbankan
yang bersifat core.
• Mempertimbangkan adanya kelangkaan tenaga ahli pada
bidang-bidang tugas tertentu.
• Kualitas penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko juga
perlu dipelihara dan ditingkatkan agar kredibilitas program
Sertifikasi Manajemen Risiko tetap terjaga dan diakui secara
internasional.
12
Lembaga Sertifikasi Diharapkan Dapat
Mengembangkan Program Sertifikasi
 Pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko sejauh ini telah
memberikan hasil berupa mulai tumbuhnya risk awareness dan
risk culture pada industri perbankan, meningkatkan kemampuan
bank dalam mengelola risiko, dan menghasilkan sumber daya
manusia perbankan yang qualified dan memiliki kompetensi di
bidang manajemen risiko.
 Asesor diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kualitas
materi sertifikasi manajemen risiko agar selalu sejalan dengan
perkembangan terkini industri perbankan dan tetap mengacu pada
standar internasional.
 Selain itu diharapkan pula dapat terus mengembangkan program
sertifikasi di luar manajemen risiko untuk industri perbankan
seperti sertifikasi general banking dan treasury.
13
Sangat Penting Untuk Meningkatkan
Kualitas Proses Sertifikasi
Dalam mengembangkan kompentensi bankir, lembaga sertifikasi
juga dituntut untuk berkembang dan meningkatkan kualitas
sistem sertifikasi dan penilaian, diantaranya melalui:
 Meningkatkan governance process sertifikasi dengan jumlah
menambah assessor menjadi minimal 2 orang dalam
melaksanakan test yang didukung dengan dokumentasi proses
wawancara yang dilakukan oleh assessor dalam bentuk
rekaman, baik video atau pun suara.
 Membangun mekanisme umpan-balik dan quality assurance
sehingga mendapatkan feedback terhadap proses yang
berjalan dan menjadi masukan agar dapat mendorong
peningkatan kualitas, baik terhadap sistem proses maupun
hasil penilaian selanjutnya.
14
Peran OJK Dalam Mendorong Peningkatan
Kualitas Sertifikasi
OJK mendukung adanya peningkatan kualitas sertifikasi ke
depannya, diantaranya akan dilakukan dengan:
 Me-review secara berkala proses pengawasan pelaksanaan
sertifikasi manajemen risiko sesuai yang telah dijelaskan
pada PBI Sertifikasi Manajemen Risiko.
 Melakukan pendataan posisi terkini dari SDM bank yang
telah memiliki sertifikasi, khususnya di bidang manajemen
risiko. Dalam jangka panjang direncanakan dibuat mekanisme
monitoring database SDM bank yang terkoneksi dengan
database lembaga sertifikasi sehingga akan diketahui peta
kompetensi SDM bank seluruh Indonesia.
15
Terima Kasih
Rasio Efisiensi : BOPO & CIR
Rasio efisiensi yang lazim digunakan di kawasan adalah Cost to Income
Ratio (CIR), di mana CIR Indonesia terbesar kedua setelah Filipina.
Rasio Beban &
Pendapatan Operasional
(BOPO)
• Overhead Cost
• Cadangan PPAP
• Beban Bunga
• Pendapatan Bunga
• Pendapatan NonBunga (Fee based
Income)
Rasio BOPO
memasukan beban
bunga dan cadangan
PPAP ke dalam
perhitungan, sedangkan
CIR tidak. Dengan
komponen pembagi yang
sama nilai rasio BOPO
akan lebih tinggi
dibandingkan CIR.
CIR hanya
memasukan non
interest expense atau
overhead cost dalam
komponen biaya, yang
akan dibagi dengan
komponen
pendapatan bunga
dan non bunga.
Cost to Income Ratio
(CIR)
• Overhead Cost
• Net Interest Income
• Fee Based Income
17