Ujian Nasional - mkks sub rayon 04 wonogiri

Download Report

Transcript Ujian Nasional - mkks sub rayon 04 wonogiri

SOSIALISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2014
DASAR HUKUM
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional :
Makna Evaluasi :
- Pasal 57 :
Ayat (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian kualitas pendidikan
secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan;
Ayat (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program
pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan
jenis pendidikan.
- Pasal 58 ayat (2) :
“evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan
oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik
untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.
DASAR HUKUM
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan :
- Pasal 63 ayat (1) butir c :
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah terdiri atas : penilaian hasil belajar oleh
pemerintah.
- Pasal 66 ayat (1) :
Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada
mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu
pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk
ujian nasional.
DASAR HUKUM
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik
Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian
Nasional;
4. Peraturan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012 tentang Kisi-kisi Ujian
Nasional Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
Tahun Pelajaran 2012/2013;
DASAR HUKUM
5. Peraturan Ketua Badan Standar Nasional
Pendidikan Nomor 0022/P/BSNP/I/2013 tentang
Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian
Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK,
Serta Pendidikan Kesetaraan , Program Paket B/Wustha,
Program Paket C, Dan Program Paket C Kejuruan Tahun
Pelajaran 2013/2014;
DASAR HUKUM
•
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ujian
Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Dasar Luar Biasa, dan Penyelenggara Program Paket A/Ula
7. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud
Nomor 001/H/HK/2014 tentang Prosedur Operasi Standar
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah pada SD/MI, SDLB dan
Penyelenggara Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2013/2014
PENGERTIAN UMUM
1. Ujian Nasional (UN) : kegiatan pengukuran dan penilaian
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi.
2. UN Susulan : UN yang diselenggarakan bagi peserta didik
yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu dan
disertai bukti yang sah.
3. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (Ujian S/M/PK) :
kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang
dilakukan oleh sekolah/madrasah/ penyelenggara program
pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran pada
kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
PENGERTIAN UMUM
4. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang
menyelenggarakan pendidikan setara SMP/MTs, SMA/MA,
dan SMK/MAK mencakup Program Paket B/Wustha, Program
Paket C, dan Program Paket C Kejuruan
5. Program Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada
Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B
dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam
Manfaat UN
PP 19 / 2005 (jo, PP 32 / 2013) tentang SNP
Pasal 68
Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan
untuk:
a) pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
b) dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
c) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan
pendidikan;
d) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan
dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN UN TP. 2012/2013 DENGAN UN TP. 2013/2014
KEGIATAN
TP. 2012/2013
TP. 2013/2014
1.Ujian SD/MI,
SDLB, Paket
A/Ula
Ujian Nasional (Penyelenggara
UN : BSNP bekerjasama
dengan Pemerintah dan
Satpen)
Ujian Sekolah (US) merupakan
kewenangan Pemerintah dan
Satpen (PP No. 32 Tahun 2013)
2.Kepanitiaan UN
Tidak ada unsur dari LPMP
Ada unsur LPMP
3. Kisi-kisi Soal
UN
Kisi-kisi Soal UN TP.
2012/2013 (Peraturan BSNP
No. 0019/P/BSNP/XI/2012)
Kisi-kisi Soal UN TP. 2012/2013
(Peraturan BSNP No.
0019/P/BSNP/XI/2012)
4. Jadwal
Pelaksanaan
Ujian Teori Kejuruan SMK :
hari ke 4 setelah mapel
normatif dan adaptif
Ujian Teori Kejuruan dan Ujian
Praktik Kejuruan dilaksanakan
paling lambat 14 Maret 2014
5. Kriteria
Kelulusan
Bobot Rata-rata Nilai Rapor : Bobot Rata-rata Nilai Rapor: 70
40 % dan Nilai US/M : 60 % % dan Nilai US/M : 30 %
6. Penetapan
Sek/Mad
Pelaksana UN
Panitia Penyelenggara UN
Tingkat Provinsi
Penetapan Sek/Mad (Satpen)
Pelaksana UN :
- Pelaksana UN Prov. Koordinasi
dg Kota/Kab. dalam menetapkan Satpen Pelaksana UN.
- Pelaksana UN Kota/Kab
menetapkan Satpen
Pelaksana UN.
4
PERBEDAAN UN TP. 2012/2013 DENGAN UN TP. 2013/2014
KEGIATAN
TP. 2012/2013
TP. 2013/2014
7. Penetapan
Pengawas
Ruang UN
• Pengawas Ruang UN SMP/
MTs oleh Kota/Kab
• Pengawas Ruang UN SMA/
MA, SMK oleh Perguruan
Tinggi
• Pengawas Ruang UN
SMP/ MTs oleh Kota/Kab
dan disampaikan ke LPMP
• Pengawas Ruang UN
SMA/MA, SMK oleh
Kota/Kab dan
disampaikan ke
Perguruan Tinggi
8. Penggandaan
Bahan
(Soal) UN
- Penggandaan Bahan (Soal)
UN dilakukan oleh Panitia
Penyelenggara Tingkat Pusat.
- Pengawasan penggandaan
dan pendistribusian ke
kota/kab oleh Perguruan
Tinggi.
- Penggandaan dan
Pendistribusian Bahan
(Soal) UN dilakukan
dengan sistem regional.
- Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN SMA/
MA, SMALB, SMK, dan
Paket C dilakukan oleh
Percetakan dibawah
Koordinasi Panitia
Regional, Pelaksana UN
Provinsi, Pelaksana UN
Kota/Kab dan diawasi
oleh Perti dan Polri.
4
PERBEDAAN UN TP. 2012/2013 DENGAN UN TP. 2013/2014
KEGIATAN
TP. 2012/2013
TP. 2013/2014
- Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN
SMP/MTs, SMPLB, dan
Paket B/Wustha dilakukan oleh Percetakan
dibawah Koordinasi
Panitia Regional,
Pelaksana UN Provinsi,
Pelaksana UN Kota/Kab
dan diawasi oleh LPMP
dan Polri.
5
PENYELENGGARAAN UN
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
1.BSNP
2.Kemdikbud
3.Kemenag
4.MR-PTN
1.Gubernur
2.PTN
3.LPMP
4.Dinas Pendidikan
5.Kanwil Kemenag
6.Instansi Terkait
1.Bupati/Walikota
2.PT
3.LPMP
4.Dinas
Pendidikan
5.Kantor Kemenag
Satuan
Pendidikan
1.PT
2.LPMP
3.Kepala
Sekolah
4.Guru
5.Pengawas
Catatan: Rincian tugas masing-masing penyelenggara dapat dilihat di
POS UN
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA UN
TINGKAT KABUPATEN
a. merencanakan pelaksanaan UN di Tk Kabupaten;
b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan
Permendikbud UN dan POS UN;
c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan
kepala satuan pendidikan;
d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak
melaksanakan UN,
e. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola
database peserta UN;
f. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA UN
TINGKAT KABUPATEN
g. mengoordinasikan pengumpulan dan mengelola
database nilai S/M/PK;
h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan,
dan nilai S/M/PK Tingkat Provinsi secara online;
i. menetapkan tempat penyimpanan bahan UN di titik
simpan terakhir yang aman;
j. menerima bahan UN dari percetakan melalui
Pelaksana UN Tingkat Provinsi dengan disaksikan
oleh pengawas pendistribusian;
k. menyerahkan bahan UN ke Pelaksana UN Tingkat
Satuan Pendidikan;
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA UN
TINGKAT KABUPATEN
l.
m.
n.
o.
p.
menjamin keamanan dan kerahasiaan bahan UN pada
saat pendistribusian dan di tempat penyimpanan;
melakukan koordinasi dengan Pelaksana UN Tingkat
Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan UN di satuan
pendidikan;
menetapkan pengawas ruang UN dan menyampaikan
ke Perguruan Tinggi dan LPMP;
menetapkan penanggungjawab ruang ujian dari salah
seorang pengawas ruang UN;
mengoordinasikan keterlibatan Dewan Pendidikan
Kabupaten dalam pemantauan pelaksanaan UN;
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA UN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
a. merencanakan pelaksanaan UN di S/M/PP/PKBM
b. melakukan sosialisasi Permendikbud UN dan POS
UN kepada pendidik/tutor, peserta ujian, dan orang
tua peserta;
c. melaksanakan UN sesuai dengan POS UN;
d. mengirimkan data calon peserta UN ke Pelaksana UN
Tingkat Kabupaten;
e. mengirimkan nilai S/M/PK yang terdiri atas nilai
rapor per semester dan nilai ujian S/M/PK ke
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten;
f. mengambil naskah soal UN di titik simpan terakhir;
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PANITIA UN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
memeriksa dan memastikan amplop naskah soal UN
dalam keadaan tertutup dan tersegel;
h. menjamin kerahasiaan dan keamanan naskah soal;
i. menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan UN;
j. menjelaskan tata tertib pengawasan ruang ujian dan
cara pengisian LJUN kepada pengawas ruang;
k. mengumpulkan LJUN SMP, MTs, SMPLB, SMALB,
dan Program Paket B/Wustha serta mengirimkannya
kepada Pelaksana UN Tingkat Kabupaten;
l. mengumpulkan LJUN SMA, MA, SMK, MAK dan
Program Paket C, serta menyerahkannya kepada
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten;
g.
PERSYARATAN PESERTA UN DARI PENDIDIKAN FORMAL :
1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir pada suatu
jenjang pendidikan di satuan pendidikan tertentu;
2. Peserta didik yang memiliki rapor lengkap penilaian hasil belajar
pada satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun
terakhir.
3. Peserta didik yang dapat menyelesaikan studinya selama 2 tahun
dalam program akselerasi atau SKS dengan menunjukkan bukti
kemampuan istimewa IQ minimal 130
4. Peserta didik yang belajar di sekolah Internasional di Indonesia
yang memiliki izin menerima peserta didik WNI dengan
persyaratan sebagaimana tercantum diatas.
5. Peserta didik yang belum lulus UN pada tahun 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013, 2012/2013.
PERSYARATAN PESERTA UJIAN NASIONAL DARI
PENDIDIKAN NON FORMAL
:
1. Peserta terdaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren
yang memiliki izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap
2. Memiliki kartu tanda ujian nasional pendidikan formal dan
surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau
bukti telahmenyelesaikan seluruh program pembelajaran di
pendidikan formal
3. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar lainnya
setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang
pendidikan kesetaraan satuan pendidikan non formal
4. Peserta dari kelompok belajar lainnya yang sejenis
mendaftar pada PKBM, DKB dan Pondok Pesantren
yang memiliki izin
5. Peserta didik Program Paket B/Wustha, Program
Paket C dari pendidikan non formal
6. Peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan
formal ke pendidikan nonformal.
PELAKSANA UN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
1. sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20
orang (SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah
peserta UN), terakreditasi, dan memenuhi persyaratan
lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
2. pondok pesantren, PKBM, dan SKB Pelaksana pendidikan
kesetaraan yang memiliki peserta UN minimal 20 orang dan
memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh
Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN (S/M/PK)
 Kriteria kelulusan peserta didik Ujian S/M/PK untuk
semua mata pelajaran ditetapkan oleh satuan pendidikan
berdasarkan perolehan Nilai S/M/PK
 Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan pendidikan
sesuai dengan POS Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh
satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan
Kabupaten, dan Kantor Kementerian Agama
 Ujian S/M/PK untuk satuan pendidikan diselenggarakan
sebelum penyelenggaraan UN sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
Ruang Ujian Nasional
setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua)
meja untuk dua orang pengawas UN
2. tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut :
a) satu bangku untuk satu orang peserta UN
b) jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain
disusun dengan mempertimbangkan jarak antara
peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1
(satu) meter
1.
Pengolahan Hasil Ujian Nasional
 Perguruan Tinggi (UNNES) memindai dan memvalidasi
Lembar Jawab Ujian Nasional (LJUN) SMA/MA,
SMK/MAK, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan serta mengirimkan hasilnya ke Pelaksana UN
Tingkat Pusat.
 Dinas Pendidikan Provinsi Memindai dan memvalidasi
LJUN SMP/MTs, SMPLB, SMALB, dan Paket B/Wustha
serta menyampaikan hasilnya ke Pelaksana UN Tingkat
Pusat.
KELULUSAN UJIAN NASIONAL
 Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila memiliki rata-
rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang
diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima),
dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat
koma nol).
NILAI AKHIR UJIAN NASIONAL
 Nilai Akhir (NA) adalah gabungan antara Nilai Sekolah/
Madrasah (Nilai S/M) dengan Nilai Ujian Nasional (Nilai UN)
 Bobot nilai akhir (NA)
NA = 0,60 UN + 0,40 NS
 Dinyatakan Lulus UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK, Program
Paket B, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan
Rata-Rata NA minimum 5,5 dan tidak ada nilai di bawah
4,0
KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran
c. lulus Ujian Sekolah (US)
d. lulus Ujian Nasional (UN).
KRITERIA PENYELESAIAN SELURUH PROGRAM PEMBELAJARAN
DARI SEKOLAH/MADRASAH
 SD/MI dan SDLB telah menyelesaikan proses pembelajaran
dari kelas I sampai dengan kelas VI;
 SMP/MTs dan SMPLB telah menyelesaikan proses
pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;
 SMA/MA, SMALB, dan SMK telah menyelesaikan proses
pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII.
 SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem akselerasi
atau sistem kredit semester (SKS) telah menyelesaikan seluruh
mata pelajaran yang dipersyaratkan.
 Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan telah menyelesaikan keseluruhan
derajat kompetensi masing-masing jenjang program.
NILAI SEKOLAH/MADRASAH
(SMP/MTs, SMPLB SMA/MA, dan SMALB SMK)
 gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester
1, 2, 3, 4, dan 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB dengan
pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai ratarata rapor.
 gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester
3, 4, dan 5 untuk SMA/MA, dan SMALB dengan pembobotan
30% untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor
 gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester
1, 2 dan 3 untuk peserta yang menggunakan sistem kredit
semester (SKS) dan dapat menyelesaikan program kurang dari
tiga tahun
 gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester
1 sampai 5 untuk SMK/MAK dengan pembobotan 30% untuk
nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor
NILAI PENDIDIKAN KESETARAAN
(Paket B/Wustha, Program Paket C)
 Peserta UN Pendidikan Kesetaraan dinyatakan lulus apabila
memiliki rata-rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran
yang diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima),
dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma
nol).
 NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata derajat
kompetensi (NDK) pada satuan pendidikan Program Paket
B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan
dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN
Pendidikan Kesetaraan, dengan pembobotan 40% (empat
puluh persen) untuk NDK dari mata pelajaran yang diujikan
secara nasional dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai UN
Pendidikan Kesetaraan.
PERAN PERGURUAN TINGGI DAN LPMP DALAM
PELAKSANAAN UN :
 Melakukan koordinasi, pengawasan, keamanan,
kerahasiaan Pelaksanaan UN
 Menjamin objektivitas dan kredibilitas, akuntabilitas
pelaksanaan UN
PENYELENGGARAAN UJIAN
SEKOLAH
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
Kemdikbud
1.Gubernur
2.Dinas Pendidikan
3.Kanwil Kemenag
4.Instansi Terkait
1.Bupati/Walikota
2.Dinas
Pendidikan
3.Kantor Kemenag
Satuan
Pendidikan
1.Kepala
Sekolah
2.Guru
3.Pengawas
Catatan: Rincian tugas masing-masing penyelenggara dapat dilihat di
POS US
Ujian Sekolah SD/MI, SDLB, Paket A/Ula
1. Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan Ujian
Sekolah/Madrasah
2. Bagi Satuan Pendidikan yang tidak dapat menyelenggarakan
US/M di Satuan pendidikannya sendiri dapat bergabung
dengan Satuan Pendidikan lain berkoordinasi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian
Agama
3. Pimpinan Satuan Pendidikan menetapkan
Penanggungjawab Penyelenggaraan US/M di Satuan
Pendidikan yang terdiri atasPendidik dari Satuan
Pendidikan yang bersangkutan dan/atau Pendidik dari
Satuan Pendidikan lain yang bergabung
PERSYARATAN PESERTA UJIAN SEKOLAH :
1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SD/MI, SDLB,
dan Program Paket A/Ula
2. Peserta didik yang memiliki laporan lengkap penilaian hasil
belajar semester 1 kelas IV sampai dengan semester 1 kelas VI
3. Peserta didik yang belajar di sekolah dasar internasional di
Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik
WNI, dapat mengikuti US/M pada SD/MI penyelenggara US/M
terdekat
4. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti
yang sah tidak dapat mengikuti US/M di satuan pendidikan
yang bersangkutan, dapat mengikuti US/M di satuan
pendidikan lain yang sesuai jenisnya
5. Peserta US/M SD/MI dan SDLB yang karena alasan tertentu
dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti US/M
berhak mengikuti US/M susulan
6. Peserta US/M Program Paket A/Ula yang karena alasan
tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti
US/M Periode Mei berhak mengikuti US/M Periode Juli
7. Peserta US/M Program Paket A/Ula yang tidak lulus Periode
Mei berhak mengikuti US/M Periode Juli
Ruang Ujian Sekolah :
1. setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2
(dua) meja untuk dua Pengawas US/M
2. tempat duduk peserta US/M diatur sebagai berikut:
a) satu bangku untuk satu orang peserta US/M
b) jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun
dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang
satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter
c) penempatan peserta US/M disesuaikan dengan urutan
nomor peserta US/M (lihat gambar contoh denah ruang
US/M)
Pengolahan Hasil Ujian Sekolah
 Tim Pemindaian LJUS/M Pemerintah Kabupaten/Kota
memindai LJUS/M dan mengirimkan hasil pemindaian ke
Pemerintah Provinsi
 Pemerintah Provinsi melakukan penskoran hasil US/M
KELULUSAN DARI UJIAN SEKOLAH/MADRASAH DAN KELULUSAN
DARI SATUAN PENDIDIKAN :
A. Kelulusan US/M
1) Peserta didik dinyatakan lulus US/M apabila peserta
didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan
oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai
US/M.
2) Kriteria kelulusan US/M ditetapkan melalui rapat
pendidik sebelum pelaksanan US/M yang mencakup:
a. nilai minimal setiap mata pelajaran US/M; dan
b. nilai rata-rata minimal mata pelajaran US/M.
B. Kelulusan Dari Satuan Pendidikan SD/MI
1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan
melalui rapat pendidik setelah:
1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk
seluruh mata pelajaran dan muatan lokal;
3) lulus US/M.
2. Kriteria peserta didik telah menyelesaikan seluruh
program pembelajaran ditentukan oleh pendidik dengan
mempertimbangkan kehadiran peserta didik pada
program pembelajaran dari semester 1 kelas I sampai
semester 2 kelas VI.
3. Kriteria peserta didik memeroleh nilai baik untuk
seluruh mata pelajaran dan muatan lokal ditentukan
oleh pendidik melalui rapat pendidik tingkat Satuan
Pendidikan
PESERTA UJIAN NASIONAL/UJIAN SEKOLAH














SD
MI
SDLB
SMP
SMP Terbuka
MTS
SMPLB
SMA
MA
SMALB
SMK
Paket A/Ula
Paket B/Wustha
Paket C
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
18.843 siswa
529 siswa
32 siswa
12.566 siswa
60 siswa
1.248 siswa
14 siswa
2.961 siswa
239 siswa
5 siswa
6.304 siswa
113 siswa
280 siswa
573 siswa
RUANG UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH
 SD
 MI
 SDLB
 SMP
 SMP TERBUKA
 MTS
 SMPLB
 SMA
 MA
 SMALB
 SMK
 Paket A/Ula
 Paket B/Wustha
 Paket C
= 2.070 ruang
= 46 ruang
=
3 ruang
= 679 ruang
=
5 ruang
=
70 ruang
=
5 ruang
= 165 ruang
=
15 ruang
=
3 ruang
= 352 ruang
=
8 ruang
=
19 ruang
= 37 ruang
PENGAWAS RUANG UJIAN NASIONAL/UJIAN SEKOLAH
 SD
 MI
 SDLB
 SMP
 SMP TERBUKA
 MTS
 SMPLB
 SMA
 MA
 SMALB
 SMK
 Paket A/Ula
 Paket B/Wustha
 Paket C
= 4.140 orang
=
92 orang
=
6 orang
= 1.358 orang
=
10 orang
= 140 orang
=
10 orang
= 330 orang
=
30 orang
=
6 orang
= 704 orang
=
16 orang
=
38 orang
=
74 orang
JADWAL UN SMA dan MA
No
Hari dan tanggal
Mata pelajaran
Jam
IPA
1.
2
3
UN UTAMA
Senin, 14 April
2014
UN SUSULAN
Selasa, 22 April
2014
UN UTAMA
Selasa, 15 April
2014
UN SUSULAN
Selasa 23 April
2014
UN UTAMA
Rabu, 16 April
2014 UN
SUSULAN
Kamis, 24 April
2014
IPS
BAHASA
KEAGAMAA
N
07.30-09.30 B. Ind
B.Ind
B.Ind
B.Ind
10.30-12.30 Biologi
Geografi
Sastra Ind
Hadis
07.30-09.30 Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
10.30-12.30 Kimia
Sosiologi
Antropologi
Fikih
07.30-09.30 B.Inggris
B.Inggris
B.Inggris
B.Inggris
10.30-12.30 Fisika
Ekonomi
B.Asing
Tafsir
JADWAL UN SMK
No
1.
2
3
Hari dan tanggal
UN UTAMA
Senin, 14 April 2014
UN SUSULAN
Selasa, 22 April 2014
UN UTAMA
Selasa, 15 April 2014
UN SUSULAN
Rabu, 23 April 2014
UN UTAMA
Rabu 16 April 2014
UN SUSULAN
Kamis, 24 April 2014
Jam
Mata Pelajaran
07.30-09.30
Bahasa Indonesia
07.30-09.30
Matematika
07.30-09.30
Bahasa Inggris
JADWAL UN SMALB
No
1.
2
3
Hari dan tanggal
UN UTAMA
Senin, 14 April 2014
UN SUSULAN
Selasa, 22 April 2014
UN UTAMA
Selasa, 15 April 2014
UN SUSULAN
Rabu, 23 April 2014
UN UTAMA
Rabu 16 April 2014
UN SUSULAN
Kamis, 24 April 2014
Jam
Mata Pelajaran
07.30-09.30
Bahasa Indonesia
07.30-09.30
Matematika
07.30-09.30
Bahasa Inggris
Jadwal UN Paket C
No
Program
Hari & Tanggal
Periode I
Senin,
14 April 2014
1
Program
Paket C IPS
Jam
Mata Ujian
Periode II
Selasa,
19 Agts 2014
Selasa,
15 April 2014
13.30 – 15.30 B. Indonesia
16.00 – 18.00 Geografi
10.30 – 12.30 PKn
Selasa,
15 April 2014
Rabu,
20 Agts 2014
13.30 – 15.30 Matematika
16.00 – 18.00 Sosiologi
Rabu,
16 April 2014
Kamis,
21 Agts 2014
13.30 – 15.30 B. Inggris
16.00 – 18.00 Ekonomi
Jumat
22 Agts 2014
14.00 – 16.00 PKn
Jadwal UN Paket C
No
Program
Hari & Tanggal
Periode I
2
Program Paket C IPA
Jam
Periode II
Senin,
Selasa,
13.30 – 15.30
14 April 2014 19 Agts 2014 16.00 – 18.00
B. Indonesia
Biologi
Selasa,
15 April 2014
PKn
10.30 – 12.30
Selasa,
Rabu,
13.30 – 15.30
15 April 2014 20 Agts 2014 16.00 – 18.00
Matematika
Kimia
Rabu,
Kamis,
13.30 – 15.30
16 April 2014 21 Agts 2014 16.00 – 18.00
B Inggris
Fisika
Jumat
14.00 – 16.00
22 Agts 2014
3
Program
Paket C
Kejuruan
Mata Ujian
PKn
Senin,
Selasa,
13.30 – 15.30
14 April 2014 19 Agts 2014 16.00 – 18.00
B Indonesia
PKn
Selasa,
Rabu,
13.30 – 15.30
15 April 2014 20 Agts 2014 16.00 – 18.00
Matematika
B. Inggris
JADWAL UN SMP, MTs, SMPLB
No
1.
2
3
4
Hari dan tanggal
UN UTAMA
Senin, 5 Mei 2014
UN SUSULAN
Senin, 12 Mei 2014
UN UTAMA
Selasa, 6 Mei 2014
UN SUSULAN
Selasa, 13 Mei 2014
UN UTAMA
Rabu, 7 Mei 2014
UN SUSULAN
Rabu, 14 Mei 2014
UN UTAMA
Kamis, 8 Mei 2014
UN SUSULAN
Kamis, 15 Mei 2014
Jam
Mata Pelajaran
07.30 – 09.30
Bahasa Indonesia
07.30 – 09.30
Matematika
07.30 – 09.30
Bahasa Inggris
07.30 – 09.30
Ilmu Pengetahuan
Alam
Paket B / Wustha
No
Hari & Tanggal
Jam
Mata ujian
Periode I
Periode II
1
Senin,
5 Mei 2014
Selasa,
19 Agts 2014
13.30 – 15.30
16.00 – 18.00
B. Indonesia
PKN
2
Selasa,
6 Mei 2014
Rabu,
20 Agts 2014
13.30 – 15.30
16.00 – 18.00
Matematika
IIPS
3
Rabu,
7 Mei 2014
Kamis,
21 Agts 2014
13.30 – 15.30
16.00 – 18.00
Bahasa
Inggris
IPA
JADWAL US SD, MI, dan SDLB
No
1.
2
3
Hari dan tanggal
US UTAMA
Senin, 19 Mei 2014
US SUSULAN
Senin, 26 Mei 2014
US UTAMA
Selasa, 20 Mei 2014
US SUSULAN
Selasa, 27 Mei 2014
UN UTAMA
Rabu, 21 Mei 2014
UN SUSULAN
Rabu, 28 Mei 2014
Jam
Mata Pelajaran
8.00 – 10.000
Bahasa Indonesia
8.00 – 10.000
Matematika
08.00 – 10.00
Ilmu Pengetahuan
Alam
Paket A / Ula
No
Hari
Tanggal
Periode I
Periode II
Jam
Mata ujian
1
Senin
5 Mei 2014
30 Juni 2014
13.30 – 15.30
16.00 – 18.00
PKN
B.Indonesia
2
Selasa
6 Mei 2014
01 Juli 2014
13.30 – 15.30
16.00 – 18.00
IPS
IPA
3
Rabu
7 Mei 2014
02 Juli 2014
13.30 – 15.30
Matematika
Pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan
paling lambat :
 SMA/MA, SMK, Paket C : 20 Mei 2014
 SMP/MTs, SMPLB, SMALB, Paket B/Wustha : 14 Juni 2014
 SD/MI dan SDLB, Paket A/Ula : Minggu ke 3 Juni 2014
PEMBIAYAAN
Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten.
SANKSI
(Ujian Nasional)
Peserta UN yang melanggar tata tertib seperti dalam Bab XI
ayat 2 akan diberi sanksi oleh pengawas ruang UN maupun
pengawas satuan pendidikan sebagai berikut:
 Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta ujian
dengan sanksi diberi peringatan tertulis
 Pelanggaran sedang yang dilakukan oleh peserta ujian
dengan sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran
bersangkutan
 Pelanggaran berat yang dilakukan oleh peserta ujian
dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan
tidak lulus.
SANKSI
(Ujian Nasional)
 Pengawas ruang UN yang melanggar tata tertib akan
diberikan peringatan oleh pengawas satuan pendidikan.
Apabila pengawas ruang UN tidak mengindahkan
peringatan tersebut, maka yang bersangkutan akan
dikenakan sanksi sebagai berikut:
pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pengawas ruang
dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang
ujian
2. pelanggaran sedang dan berat yang dilakukan oleh
pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai
pengawas ruang ujian dan diberi sanksi sesuai dengan
ketentuan perundangan-undangan
1.
SANKSI
(Ujian Nasional)
 Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pelaksana UN
yang melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
 Pengawas satuan pendidikan yang melanggar ketentuan
POS diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 Semua jenis pelanggaran harus dituangkan dalam berita
acara.
SANKSI
US S/M SD, MI, SDLB, Paket A/Ula
 Peserta Ujian Sekolah /Madrasah yang melanggar tata
tertib akan diberi sanksi oleh pengawas ruang Ujian
Sekolah /Madrasah maupun Penanggungjawab
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah.
 Pengawas ruang US/M yang melanggar tata tertib akan
diberikan peringatan oleh Penanggungjawab
Penyelenggaraan US/M dan dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan