Transcript informasi pengawasan ujian nasional

SOSIALISASI PENGAWAS SUB RAYON
UJIAN NASIONAL
SMA/MA dan SMK
Tahun Pelajaran 2011/2012
Tim Pengawasan Ujian Nasional Propinsi Jawa Barat
Bandung, 7 April 2012
INFORMASI PENGAWASAN UJIAN NASIONAL
http://dku.upi.edu/un2012
Telp/Fax. (022) 2011240
Email : [email protected]
[email protected]
Halaman 1
KONTAK PERSON PANITIA TIM PENGAWASAN
PROPINSI
• Dr. Uyu Wahyudin : 081321271620 (ketua)
• Dr. Ramdani Wahyu: 08122169672 (Sekretaris)
• Dr. Ikin Solikin
: 085861247961 (bendahara)
• Dr. H. Aziz M
: 08122136921 (ket. tim pendataan P. Satuan)
• Dr. Dudi H
: 08122000076 (ket.tim distribusi bahan UN)
• Dr Jajat S.A
: 02261613429 (ket.tim monev & pelaporan)
• Dr. Munir
: 08157021112 (ket. Tim pemindaian)
• Dr. Suwatno
: 081321821477 (Tim Humas)
Sekretariat
• Rika wulandani
: 081910268902
• Gina
: 081220900882
• Ari
: 081809206090
Halaman 2
DASAR HUKUM UJIAN NASIONAL
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2011 tentang tentang Kriteria
Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian
Nasional.
Halaman 3
Lanjutan …
• Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor:
0011/P/BSNP/xii/2011 Tentang Prosedur Operasi
Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama,
Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama
Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah,
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah
Menengah Kejuruan Tahun pelajaran 2011/2012
• Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor
004/P/BSNP/II/2011 tentang Prosedur Pengawasan
Ujian Nasional SMP/MTs,SMA/MA, SMALB dan SMK,
Halaman 4
Tujuan Ujian Nasional
Menilai pencapaian kompetensi
lulusan secara nasional pada
mata pelajaran tertentu dalam
kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi
Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah
satu pertimbangan untuk:
a. pemetaaan mutu program dan/atau satuan
pendidikan
b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan
berikutnya.
c. penentuan kelulusan peserta didik dari program
dan/atau satuan pendidikan
d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada
satuan pendidikan dalam upayanya untuk
meningkatkan mutu pendidikan
JADWAL UN SMA dan MA
Hari dan Tanggal
1.
UN
Selasa 17 April 2012
UN Susulan
Selasa 24 April 2012
3.
UN
Rabu, 18 April 2012
Mata Pelajaran
Program
IPA
Program
IPS
Program
Bahasa
Program
Keagamaan
Bahasa
Indonesia
Bahasa
Indonesia
Bahasa
Indonesia
Bahasa
Indonesia
08.00– 10.00
Bahasa
Inggris
Bahasa
Inggris
Bahasa
Inggris
Bahasa
Inggris
11.00- 13.00
Fisika
Ekonomi
Bahasa
Asing
Tafsir
Matematika
Matematika
Matematika
Matematika
08.00– 10.00
Kimia
Sosiologi
Antropologi
Fikih
11.00– 13.00
Biologi
Geografi
Sastra
Indonesia
Hadis
UN
Senin 16 April 2012
UN Susulan
Senin 23 April 2012
2.
Jam
08.00– 10.00
08.00– 10.00
UN Susulan
Rabu, 25 April 2012
4.
UN
Kamis,19 April 2012
UN Susulan
Kamis, 26 April 2012
JADWAL UN SMK
No
Hari dan Tanggal
UN
Senin, 16 April 2012
1
3
Mata pelajaran
08.00 – 10.00
Bahasa Indonesia
08.00 - 10.00
Bahasa Inggris
08.00 – 10.00
Matematika
UN Susulan:
Senin, 23 April 2012
UN
Selasa, 17 April 2012
2
Jam
UN Susulan:
Selasa, 24 April 2012
UN
Rabu 18 April 2012
UN Susulan:
Rabu, 25 April 2012
BENTUK FORMULA UN 2012
Formula baru UN 2012 memberi pembobotan 40% untuk nilai sekolah/madrasah
dan 60% untuk nilai UN.
Nilai sekolah/madrasah diperoleh dari gabungan antara nilai ujian
sekolah/madrasah dan nilai rata-rata
rapor:
a. untuk SD/MI dan SDLB semester 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas);
b. untuk SMP/MTs, dan SMPLB semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
c. untuk SMA/MA dan SMALB semester 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima);
d. untuk SMK semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata
rapor. Nilai gabungan ini selanjutnya disebut nilai sekolah/madrasah (NS/M),
yang ikut diperhitungkan dalam penentuan kelulusan UN.
9
PERBEDAAN UN 2011 DAN 2012
Halaman 10
PERBEDAAN UN 2011 DAN 2012
Halaman 11
Pengawasan
Membagikan naskah soal UN yang terdiri atas 5 (lima) paket
kepada peserta UN untuk setiap mata pelajaran dengan
cara sebagai berikut:
P1
P1: Pengawas 1
P2: Pengawas 2
P2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
5
2
1
3
4
5
5
2
1
Pengolahan Hasil UN
1. Perguruan Tinggi Negeri memindai dan memvalidasi
LJUN SMA, MA dan SMK serta mengirimkan
hasilnya ke Penyelenggara Pusat
2. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengirim nilai
sekolah (NS) ke penyelenggara pusat paling lambat
satu minggu sebelum UN.
3. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi memindai dan
memvalidasi LJUN SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB
serta mengirimkan hasilnya ke Penyelenggara UN
Tingkat Pusat
Pengumuman kelulusan dari
satuan pendidikan paling lambat :
• SMA/MA, SMALB dan SMK : 26 Mei 2012
• SMP/MTs, dan SMPLB
: 2 Juni 2012
• SD/MI dan SDLB
: 16 Juni 2012
Ujian Nasional
• Kredibel
• Dilakukan Uji Petik oleh BSNP
• Surat pernyataan akan melaksanakan UN dengan jujur
1.
2.
3.
4.
5.
Penyelenggara UN Tingkat Provinsi
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota
Penyelenggara UN Satuan Pendidikan
Pengawas ruang UN
Peserta UN
Peran Perguruan Tinggi
UN SMA/MA, SMK, BSNP memberikan sebagian
wewenang kepada perguruan tinggi negeri :
1. menetapkan pengawas satuan pendidikan bersama LPMP.
2. menetapkan pengawas ruang ujian bersama LPMP
berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan dan
Kankemenag Kabupaten/Kota.
3. mengawasi penggandaan dan pendistribusian naskah soal
UN SMA/MA, SMK, SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB
4. melakukan pemindaian LJUN SMA/MA dan SMK (Ada 14
Poin sesuai POS)
Pengawasan
 Pengawas ruang UN pada setiap sekolah/madrasah
dilakukan oleh tim pengawas yang terdiri atas guruguru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
 Pengawasan ruang diatur dengan sistem silang
dalam satu kabupaten/kota, sedapat mungkin antara
sekolah dan madrasah.
Dalam kondisi tertentu
sistem silang dapat dilakukan antar sekolah atau
antar madrasah.
 Guru yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak
boleh berada dalam lokasi sekolah/madrasah
penyelenggara UN.
STRUKTUR TIM PENGAWASAN
TIM PENGAWASAN PROP JABAR
Penanggung jawab
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wkl sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara
Tim Kesekretariatan
Tim Pendataan Penyelenggara dan Pengawas
Satuan Pendidikan
10. Tim pendstribusian bahan ujian dan
pengembalian LJUN
11. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
12. Tim Pemindaian
13. Tim Humas
(SK REKTOR UPI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TIM PENGAWAS KAB/KOTA
1. Penanggung Jawab: Rektor PTS
2. Ketua
3. Sektetaris
4. Bendahara
5. Anggota
(SK REKTOR UPI)
Lanjutan ….
TIM PENGAWAS UNTUK RAYON DAN
SUBYARON
Ditugaskan Dosen dari PTN sebanyak jumlah
rayon/sub rayon di masing-masing Kab/Kota
(SURAT TUGAS REKTOR UPI)
TIM PENGAWAS UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
Ditugaskan Dosen dari PTSN/PTS sebanyak jumlah
satuan pendidikan di masing-masing Kab/Kota
(SURAT TUGAS REKTOR UPI)
TEKNIS PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
• Koordinator Tim Pengawasan Propinsi adalah UPI ditambah
dengan PTN lain (UIN, ITB, UNPAD, STSI) dan LPMP
diangkat berdasarkan SK penanggungjawab pengawasan
UN Tingkat Propinsi
• Koordinator Tim Pengawasan Kab/Kota adalah PTS
Kab/kota yang diketuai oleh rektor PTS/PTN atau yang
lainnya selaku penanggungjwab UN di kab/kota ditambah
pelaksana yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan
anggota.
Halaman 20
Lanjutan …
• Pengawas subrayon adalah dosen PTN yang
diangkat dengan Surat Tugas dari koordinator
penanggungjawab pengawasan UN Tingkat
Propinsi Jawa Barat.
• Pengawas satuan pendidikan adalah dosen
PTN/PTS yang diangkat berdasarkan Surat Tugas
dari koordinator penanggungjawab pengawasan UN
Tingkat Propinsi Jawa Barat atas usulan dari tim
pengawasan UN Kab/Kota.
Halaman 21
IDENTITAS PENGAWAS
• Setiap tim pengawasan sebelum ditetapkan sebagai
pengawas mengisi form identitas pengawas secara lengkap
ditambah pas foto 3 x 4 berwarna atau hitam putih
• Form identitas dilampiri SK (dosen PNS/Yayasan)
INSTRUMEN PENGAWASAN
• Instrumen pengawasan dibuat dalam format pra
pelaksanaan UN, pada saat pelaksanaan UN dan
setelah pelaksanaan UN;
• Instrumen pengawasan dari POS disesuaikan
dengan kepentingan pengawasan untuk kab./kota
Halaman 23
KEDUDUKAN PENGAWAS SUB RAYON
• Pengawas sub rayon merupakan salah satu
unsur tim pengawasan UN Propinsi Jawa
Barat yang berkedudukan di sub rayon pada
setiap kab/kota yang berada di wilayah Jawa
Barat.
• Pengawas sub rayon berada di bawah
struktur Tim Pengawasan Propinsi yang
ruang lingkup kerjanya berada pada sub
rayon pada setiap kab/kota;
Halaman 24
SYARAT MENJADI PENGAWAS SUB RAYON
• Dosen tetap atau dosen tidak tetap pada PTN;
• Memiliki kendaraan bermotor roda empat;
• Sehat jasmani dan rohani;
• Bersedia ditempatkan di seluruh pelosok kab/kota
yang ada di Jawa Barat;
• Memahami POS UN Tahun Pelajaran 2011/2012
dan Petunjuk Teknis Operasional Sub Rayon
.
Halaman 25
TUGAS POKOK PENGAWAS SUB RAYON
Sebelum ujian nasional
1. Pengawas sub rayon berada di kab/kota pada saat
naskah soal dari propinsi tiba;
2. Pada saat bongkar soal di kab/kota, pengawas sub
rayon memastikan dan menghitung jumlah naskah
soal pada satuan pendidikan yang berada di
wilayahnya bersama-sama dengan penyelenggara
UN;
3. Pengawas sub rayon sudah mengetahui jumlah
satuan pendidikan beserta nama pengawas
satuan pendidikan yang berada di wilayahnya;
Halaman 26
LANJUTAN ...
4. Mendampingi naskah soal ujian nasional ke
tempat penyimpanan naskah soal (sub rayon);
5. Melakukan breefing dengan pengawas satuan
pendidikan sebelum pendistribusian naskah soal
ke masing-masing satuan pendidikan.
6. Memastikan dimana tempat penyimpanan naskah
soal;
7. Memeriksa kelayakan tempat penyimpanan
naskah soal.
Halaman 27
LANJUTAN ...
Pada saat Ujian Berlangsung
1. Memeriksa rusak atau tidaknya segel pada tempat
penyimpanan naskah soal dan segel pada naskah
soal;
2. Pendistribusian naskah soal dilakukan apabila didam
pingi oleh pengawas satuan pendidikan dan
penyelenggara UN;
3. Pendistribusian soal dilakukan dengan mempertimbangkan jarak antar sekolah penyelenggara;
4. Selalu berkomunikasi dengan pengawas satuan pada
saat pelaksanaan ujian nasional;
Halaman 28
LANJUTAN ....
5. Memberikan peringatan, teguran dan pembebastugasan
bagi pengawas satuan pendidikan yang:
a. Tidak mendampingi pada saat pengambilan dan
pengembalian naskah soal dan LJUN;
b. Terlambat mengembalikan lembar jawaban ujian
nasional (LJUN) dari waktu yang telah ditentukan;
c. Mendapat laporan bahwa lembar jawaban ujian dilem
atau di lak di ruang panitia ujian dan tidak diberi
teguran;
6. Mengecek melalui daftar hadir kedatangan pengawas
satuan pendidikan pada saat mengambil naskah soal ujian
nasional.
Halaman 29
LANJUTAN ...
Setelah ujian nasional
1. Memastikan lembar jawaban ujian nasional (LJUN)
dikirim ke sub rayon dengan didampingi pengawas
satuan pendidikan;
2. Mengecek melalui daftar hadir kedatangan pengawas
satuan pendidikan pada saat mengembalikan lembar
jawaban ujian nasional;
3. Menyerahkan lembar jawaban ujian nasional (LJUN)
ke pengawas tingkat kab/kota bersama-sama pihak
penyelenggara tingkat satuan pendidikan (bagi sub
rayon penampung LJUN).
Halaman 30
PELANGGARAN SELAMA PENGAWASAN
4. Pelanggaran ujian nasional adalah pelanggaran
yang dicantumkan dalam POS UN tahun pelajaran
2011/2012 dan petunjuk teknis operasional;
5. Pelanggaran bagi pengawas sub rayon adalah
melanggar tugas pokok dalam petunjuk teknis
operasional;
6. Pengawas sub rayon yang melanggar tugas pokok
sub rayon diberikan peringatan, teguran dan
pemberhentian menjadi pengawas sub rayon oleh
Tim Pengawasan Ujian Nasional tingkat propoinsi;
Halaman 31
Lanjutan ...
7. Pengawas sub rayon memberikan teguran,
peringatan dan pemberhentian pengawas satuan
pendidikan yang melanggar POS UN 2011/2012
dan petunjuk teknis operasional yang ada pada
wilayahnya;
8. Setiap pelanggaran tahapan ujian nasional dicatat
dalam berita acara;
9. Berita acara dibuat untuk peristiwa biasa yang
sesuai prosedur dan pelanggaran atau kasus;
Halaman 32
ALUR LAPORAN PENGAWASAN
PENGAWAS PROVINSI
PENGAWAS SATUAN
PENGAWAS
SUB RAYON
PUSAT/
BSNP
PENGAWAS KAB/KOTA
PENGAWAS PROVINSI
LAPORAN PENGAWAS SUB RAYON
1. Melaporkan hasil pengawasan sebelum, pada saat dan
sesudah pelaksanaan pengawasan UN;
2. Laporan berisi sekurang-kurangnya : pendahuluan, Isi
(temuan, permasalahan , pemecahan), kesimpulan dan
rekomendasi
3. Bagian akhir laporan berisi ringkasan laporan pengawas
sub rayon dan instrumen pengawas sub rayon
FORMAT RINGKASAN LAPORAN PENGAWAS
SUB RAYON
NO
A.
TEMPAT
SEBELUM PELAKSANAAN UN
1
Rayon/Sub rayon
2
Rayon/Sub rayon
A.
1
3
SELAMA PELAKSANAAN UN
Kecamatan ………
Kecama
tan …..
A.
SETELAH PELAKSANAAN UN
1
Kecamatan ….
2
Kecamatan ….
3
Kecamatan ….
35
Aspek Positif
SMA / MA/ SMK
PERMASALAHAN
PEMECAHAN
SARAN
SEGEL PADA TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN
UN
• Bahan UN pada dasarnya terdiri atas naskah soal dan
LJUN;
• Setiap bahan UN dilakukan penyegelan demi menjaga
kerahasisaan;
• Tempat penyimpanan bahan UN disegel sesuai dengan
segel yang ditetapkan tim pengawasan UN Propinsi;
• Bahan UN dianggap bocor kerahasiannya jika segel
pada tempat penyimpanan bahan UN rusak;
• Penggunaan segel pada tempat penyimpanan bahan
UN diawasi dan dilaksanakan oleh pengawas sub
rayon;
36
BERITA ACARA
• Berita acara digunakan sebagai bukti proses
tahapan penyelenggaraan pengawasan UN;
• Penggunaan berita acara meliputi : serah terima
bahan UN, temuan pelanggaran UN, kejadian
khusus dan sebagainya;
• Format berita acara dibuat oleh Tim Pengawasan
Propinsi.
Halaman 37
SANKSI BAGI PENGAWAS SUB RAYON
• Pengawas Sub rayon UN yang melanggar
ketentuan POS dan juknis dibebastugaskan dan
diganti oleh yang lain, serta tidak diikutsertakan
dalam kegiatan UN berikutnya dan dilaporkan
kepada pimpinan lembaga asal yang bersangkutan.
• Pembebas tugasan sebagaimana dimaksud di atas
dilakukan oleh Tim Pengawasan UN Tk Propinsi.
Halaman 38
Tugas Pengawas Ruang UN
 Menandatangani pernyataan kesediaan
melaksanakan tugas pengawasan dengan jujur
 Memeriksa isian identitas peserta didik dan
kode paket soal pada lembar jawaban UN
 Mengingatkan peserta didik untuk memeriksa
kelengkapan soal UN
 Mengingatkan peserta didik untuk mengerjakan
soal UN dengan jujur dan menandatangani
LJUN
SANKSI
• Orang perseorangan, kelompok,
dan/atau lembaga yang terbukti secara
sah melakukan pelanggaran akan
diproses dan dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
SANKSI
• Pengawas satuan pendidikan yang melanggar
ketentuan POS dibebastugaskan
• Sekolah/Madrasah penyelenggara UN yang
melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
• Semua pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas
ruang UN, dan sekolah/madrasah penyelenggara
dilaporkan kepada pimpinan lembaga asal yang
bersangkutan.
Akhir Presentasi
Terima Kasih
Diskusi & Tanya-Jawab