4. Dit.EP_Pasca Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
Download
Report
Transcript 4. Dit.EP_Pasca Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
Pelaksanaan & Tindak Lanjut
Pengalihan PBB-P2
Tahun 2014
Penandatangan Berita Acara
Serah Terima Pengalihan PBB-P2
□ Berita Acara Serah Terima Pengalihan
PBB-P2 terdiri dari:
a. BAST Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan Softcopy
Peta PBB (batas waktu 5 Januari Tahun Pengalihan);
b. BAST
Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data
Piutang PBB-P2 , dan Aset Sitaan (batas waktu 31
Januari Tahun Pengalihan);
c. BAST
Berkas
Permohonan
Pelayanan
PBB-P2,
Permintaan Surat Tanggapan & Surat Uraian Banding,
Surat Tanggapan & Surat Uraian Banding, Memori
Peninjauan Kembali, Kontra Memori Peninjauan
Kembali, Serta Putusan Gugatan, Banding, dan
Peninjauan Kembali PBB-P2 (batas waktu 31 Januari
Tahun Pengalihan);
Peningkatan Kompetensi SDM melalui
Pelatihan Teknis
Pendataan & Penilaian PBB-P2
□ DJP mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti
Pelatihan Teknis Pendataan & Penilaian PBB-P2 (Und4/PJ.06/2014)
□ Workshop ini diperuntukkan untuk Kabupaten/Kota yang
melaksanakan pengalihan PBB-P2 Tahun 2014 dan beberapa
kabupaten/kota yang belum mengikuti Workshop ini pada tahun
2012 dan 2013.
□ Materi dalam Workshop ini meliputi:
a.
b.
c.
d.
Penyusunan Rencana Kerja & Satuan Biaya Pendataan
Pendataan & Alternatif Pendataan
Analisi Daftar Biaya & Komponen Bangunan
Penialaian PBB Sektor Perdesaan & Perkotaan
Workshop ini dilaksanakan dalam 14 Gelombang mulai Maret –
November 2014.
Diharapkan kabupaten/kota yang berminat, untuk segera
mengirimkan konfirmasi keikutsertaan, sesuai jadwal dalam
undangan tersebut.
Kebijakan Terbaru
Perber Menkeu & Mendagri No.15/PMK.07/2014 dan
nomor 10 Tahun 2014 tentang Persiapan dan
Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah,
yang mencabut Perber Menkeu & Mendagri nomor
213/PMK.07/2010 dan nomor 58 Tahun 2010, mengatur
antara lain:
Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat
dilakukan pada 1 Januari Tahun Pengalihan
Dalam rangka penyelesaian pemutakhiran data piutang PBBP2, Pemerintah Daerah dapat meminta pendampingan atau
asistensi sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Tahun
Pengalihan, kepada Kanwil DJP dan/atau KPP Pratama.
Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan pendampingan
atau asistensi, Kanwil DJP dan/atau KPP Pratama melakukan
pendampingan/asistensi (berdasarkan permohonan bantuan
dari Pemda di masing-masing wilayah).
Kebijakan Terbaru
(lanjutan)
Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
memberikan pembinaan dan pemantauan
persiapan dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2
kepada Pemerintah Daerah
Dalam rangka pengumpulan data dan informasi
untuk monitoring dan evaluasi, Kepala Daerah
menyampaikan target dan realisasi penerimaan
PBB-P2 setiap tahun paling lambat bulan Maret
tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri.
Kebijakan Terbaru (lanjutan)
DJP menyerahkan permohonan pelayanan PBB-P2 yang
belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember
sebelum Tahun Pengalihan kepada Pemerintah Daerah.
Dalam hal Pemda menyelesaikan permohonan pelayanan
PBB-P2, yang berdampak pada :
Penerimaan PBB-P2, maka penerimaan PBB-P2 merupakan
penerimaan Daerah;
Pengeluaran keuangan, maka pengeluaran keuangan tersebut
diatur sebagai berikut:
• sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Daerah;
• lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditindaklanjuti oleh
Kementerian Keuangan
Kebijakan Terbaru (lanjutan)
DJP menyampaikan kepada Pemda:
Putusan gugatan, banding, dan/atau peninjauan kembali
terkait PBB-P2 yang diterima sampai dengan dengan tanggal
31 Desember sebelum Tahun Pengalihan dan belum
ditindaklanjuti oleh DJP
Putusan gugatan, banding, dan/atau peninjauan kembali
terkait PBB-P2 yang diterima setelah Tahun Pengalihan
Pemerintah Daerah menindaklanjuti putusan gugatan,
banding dan/atau peninjauan kembali terkait PBB-P2
tersebut di atas.
Pemda menindaklanjuti permohonan pelayanan PBB-P2
dengan:
Mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku pada saat terutang PBB-P2;
Menggunakan tata cara dan prosedur penyelesaian
sebagaimana ketentuan yang berlaku di masing-masing
Pemda
Permohonan Data Rencana dan Realisasi
Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB 2013
Untuk Monitoring dan Evaluasi Pengalihan
BPHTB dan PBB-P2, KPP
Pratama
mengkompilasi Data Rencana dan
Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
Tahun 2013. Dimohon kerja sama
Pemerintah Daerah untuk mengkompilasi
data masing-masing kabupaten/kotanya.
Terima Kasih