Transcript 4. Dit.EP_Pasca Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014

Pelaksanaan & Tindak Lanjut
Pengalihan PBB-P2
Tahun 2014
Penandatangan Berita Acara
Serah Terima Pengalihan PBB-P2
□ Berita Acara Serah Terima Pengalihan
PBB-P2 terdiri dari:
a. BAST Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan Softcopy
Peta PBB (batas waktu 5 Januari Tahun Pengalihan);
b. BAST
Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data
Piutang PBB-P2 , dan Aset Sitaan (batas waktu 31
Januari Tahun Pengalihan);
c. BAST
Berkas
Permohonan
Pelayanan
PBB-P2,
Permintaan Surat Tanggapan & Surat Uraian Banding,
Surat Tanggapan & Surat Uraian Banding, Memori
Peninjauan Kembali, Kontra Memori Peninjauan
Kembali, Serta Putusan Gugatan, Banding, dan
Peninjauan Kembali PBB-P2 (batas waktu 31 Januari
Tahun Pengalihan);
Peningkatan Kompetensi SDM melalui
Pelatihan Teknis
Pendataan & Penilaian PBB-P2
□ DJP mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti
Pelatihan Teknis Pendataan & Penilaian PBB-P2 (Und4/PJ.06/2014)
□ Workshop ini diperuntukkan untuk Kabupaten/Kota yang
melaksanakan pengalihan PBB-P2 Tahun 2014 dan beberapa
kabupaten/kota yang belum mengikuti Workshop ini pada tahun
2012 dan 2013.
□ Materi dalam Workshop ini meliputi:
a.
b.
c.
d.
Penyusunan Rencana Kerja & Satuan Biaya Pendataan
Pendataan & Alternatif Pendataan
Analisi Daftar Biaya & Komponen Bangunan
Penialaian PBB Sektor Perdesaan & Perkotaan
Workshop ini dilaksanakan dalam 14 Gelombang mulai Maret –
November 2014.
 Diharapkan kabupaten/kota yang berminat, untuk segera
mengirimkan konfirmasi keikutsertaan, sesuai jadwal dalam
undangan tersebut.

Kebijakan Terbaru
Perber Menkeu & Mendagri No.15/PMK.07/2014 dan
nomor 10 Tahun 2014 tentang Persiapan dan
Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah,
yang mencabut Perber Menkeu & Mendagri nomor
213/PMK.07/2010 dan nomor 58 Tahun 2010, mengatur
antara lain:
 Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat
dilakukan pada 1 Januari Tahun Pengalihan
 Dalam rangka penyelesaian pemutakhiran data piutang PBBP2, Pemerintah Daerah dapat meminta pendampingan atau
asistensi sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Tahun
Pengalihan, kepada Kanwil DJP dan/atau KPP Pratama.
 Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan pendampingan
atau asistensi, Kanwil DJP dan/atau KPP Pratama melakukan
pendampingan/asistensi (berdasarkan permohonan bantuan
dari Pemda di masing-masing wilayah).
Kebijakan Terbaru
(lanjutan)
 Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
memberikan pembinaan dan pemantauan
persiapan dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2
kepada Pemerintah Daerah
 Dalam rangka pengumpulan data dan informasi
untuk monitoring dan evaluasi, Kepala Daerah
menyampaikan target dan realisasi penerimaan
PBB-P2 setiap tahun paling lambat bulan Maret
tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri.
Kebijakan Terbaru (lanjutan)
 DJP menyerahkan permohonan pelayanan PBB-P2 yang
belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember
sebelum Tahun Pengalihan kepada Pemerintah Daerah.
 Dalam hal Pemda menyelesaikan permohonan pelayanan
PBB-P2, yang berdampak pada :
 Penerimaan PBB-P2, maka penerimaan PBB-P2 merupakan
penerimaan Daerah;
 Pengeluaran keuangan, maka pengeluaran keuangan tersebut
diatur sebagai berikut:
• sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Daerah;
• lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditindaklanjuti oleh
Kementerian Keuangan
Kebijakan Terbaru (lanjutan)
 DJP menyampaikan kepada Pemda:
 Putusan gugatan, banding, dan/atau peninjauan kembali
terkait PBB-P2 yang diterima sampai dengan dengan tanggal
31 Desember sebelum Tahun Pengalihan dan belum
ditindaklanjuti oleh DJP
 Putusan gugatan, banding, dan/atau peninjauan kembali
terkait PBB-P2 yang diterima setelah Tahun Pengalihan
Pemerintah Daerah menindaklanjuti putusan gugatan,
banding dan/atau peninjauan kembali terkait PBB-P2
tersebut di atas.
 Pemda menindaklanjuti permohonan pelayanan PBB-P2
dengan:
 Mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang
berlaku pada saat terutang PBB-P2;
 Menggunakan tata cara dan prosedur penyelesaian
sebagaimana ketentuan yang berlaku di masing-masing
Pemda
Permohonan Data Rencana dan Realisasi
Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB 2013
Untuk Monitoring dan Evaluasi Pengalihan
BPHTB dan PBB-P2, KPP
Pratama
mengkompilasi Data Rencana dan
Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
Tahun 2013. Dimohon kerja sama
Pemerintah Daerah untuk mengkompilasi
data masing-masing kabupaten/kotanya.
Terima Kasih