Transcript DAK KESEHATAN 2015

PERENCANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KESEHATAN
(KEBUTUHAN FASYANKES PRIMER
DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL)
Biro Perencanaan dan Anggaran
Disampaikan pada:
Pertemuan Evaluasi DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian
Bandung. 24 April 2014
1
ALUR DANA APBN KE DAERAH (MONEY FOLLOWS FUNCTION)
DAERAH
PUSAT
Belanja Pusat
di Pusat
Belanja
Pemerintah
Pusat
AP
B
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6 Urusan Mutlak
K/L
Belanja Pusat
di Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Pembayaran Bunga Utang
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Lain-lain
Kanwil di Daerah
Di luar 6 Urusan
Dikerjakan sendiri
Melalui UPT
Dana Sektoral di
Daerah
Dilimpahkan ke
Gubernur
Dana
Dekonsentrasi
Ditugaskan ke
Gub/Bupati/ Walikota
Transfer ke
Daerah
1. Dana Perimbangan: DBH. DAU.DAK
2. Dana Otonomi Khusus
3. Dana Penyesuaian: Penyeimbang DAU.
Tunjangan Kependidikan. Sarana & Prasarana
Prov Papua Barat. Infrastruktur Sarana &
Prasarana
Dana Tugas
Pembantuan
DAK
APBD
Dana
Desentralisasi
Hibah
Dana Darurat
2
DASAR HUKUM
 Dasar Hukum:
– Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;
– Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
– Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan;
– Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum
DAK;
– Peraturan
Menteri
Teknis/Kepala
Lembaga mengenai Petunjuk Teknis
DAK untuk Masing-masing Bidang;
– Peraturan Menteri Dalam Negeri
mengenai
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan DAK di Daerah; serta
– Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri
PPN/Kepala
Bappenas.
Menteri
Keuangan. dan Menteri Dalam Negeri
mengenai
Petunjuk
Pelaksanaan
Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
Evaluasi Pemanfaatan DAK.
3
DEFINISI & TUJUAN DAK

DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dan
dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai
prioritas nasional.

TUJUAN DAK : membantu daerah tertentu untuk mendanai
kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan
untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.
4
PERENCANAAN DAK


TOP DOWN
BOTTOM UP
Ruang Lingkup Kegiatan
DAK Prioritas Nasional 
Juknis DAK
Anggaran pusat APBN
masuk ke APBD melalui
transfer ke rekening kas
daerah
Daerah menentukan
kegiatan yang
dibutuhkan sesuai
juknis (Rakontek dan
RKA DAK)
5
Perencanaan & Penganggaran DAK Bidang Kesehatan
JANUARI
MEI
USULAN
UNIT
TRILATERAL MEETING
DAK
BAPPENAS
KEMKEU
KEMKES
JULI
AGUSTUS
KEBIJAKAN
& RUANG
LINGKUP
DATA
TEKNIS &
USULAN
PAGU
SEMENTARA
PEMBAHAS
AN TK.I
DPR-K/L
RAKONTEK
DAK
FORMULA
DAK
•KEMKES
•KEMKEU
RAPAT
BELANJA
TRANSFER
DPR-K/L
UU
APBN
JUNI
R
K
P
• PUSAT
•DAERAH
KEMENDAGRI
•
•
PMK DAK
PERMENKES
JUKNIS
DESEMBER
SOSIALISASI
JUKNIS
+PENYUSUNAN
RKA
NOVEMBER
PAGU
DEFINITIF
OKTOBER
SEPTEMBER
6
Jenis, Waktu dan Penyedia Data
Kriteria
Umum
Kriteria
Khusus
Kriteria
Teknis
PAD
T- 2
Daerah & KemKeu
DAU
T- 2
KemKeu
DBH
T-2
KemKeu
Belanja Gaji PNSD
T-2
Daerah & KemKeu
Daerah Tertinggal
T-1
Kem PDT
Daerah Perbatasan
T-1
Daerah Rawan Bencana
T-1
BNPB
Da Ketahanan Pangan
T-1
Kem Pertanian
Da Potensi Pariwisata
T-1
Kem Bud Par
Daerah Pesisir
T-1
Kem Kelautan Per
Kondisi Infrastruktur
Per Bidang Per daerah
T-1
K/L terkait
BNPP
7
PENGANGGARAN DAK
Pasal 54 PP No. 55/2005
Penghitungan alokasi DAK melalui 2 tahap

Penentuan daerah tertentu

Penentuan besaran alokasi masing-masing daerah
Pengalokasian DAK memperhitungkan:

Kriteria Umum (kemampuan fiskal) : Kemenkeu 
Indeks Fiskal (IF)

Kriteria Khusus (daerah ketahanan pangan; daerah
pariwisata; DTPK) : K/L terkait  Indeks Kewilayahahn
(IW)

Kriteria Teknis (kondisi sarana prasarana dan kebutuhan
daerah) : Kemenkes  Indeks Teknis (IT)
Dana Pendamping minimal 10% dari alokasi DAK bersumber APBD
8
FORMULASI DAK
Penentuan
Besaran Alokasi
Penentuan
Daerah
IFW (50%)
IF
(25%)
IW
(25%)
IT
(50%)
IFW (20%)
IT
(80%)
IT
IF
IW
(10%) (10%)
IT
9
FORMULASI DAK BIDANG KESEHATAN
SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
Data Teknis 2010 - 2014





Anggaran obat (APBD,
PAD, Jamkesmas,
prediksi sisa stok obat)
Jumlah penduduk
Jumlah penduduk
(jamkesmas)
Jumlah kunjungan
Kondisi sarana
prasarana kefarmasian
Daerah (5W 1H)






Siapa yang berkompeten
mengisi ??
Apa yang harus diisi ??
Kapan menyampaikan
data tsb ??
Dimana harus
menyampaikan data
tersebut ?
Kenapa harus mengisi
data ?
Bagaimana cara
mengisinya ??
Adakah usulan dari daerah terkait formulasi DAK ??
Komponen dan bobotnya ??
10
Kriteria Teknis
BAGAN
PERHITUNGAN
ALOKASI DAK
Kriteria Umum
Kriteria Khusus
KEMAMPUAN
KEUANGANDAERAH
(IFN < 1)
YES
NO
INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
YES
PERATURAN
PERUNDANGAN
NO
2
4
INDEKS TEKNIS
IT = (Indikator Teknis)
KARAKTERISTIK
1
DAERAH (IKW)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-1) = (0.5 IFW + 0.5 IT) ?
INDEKS FISKAL & WILAYAH
(IFW) = (0.5IFN-1 + 0.5IKW)
YES
3
IFW > 1
NO
IFWT-1 > 1
NO
DAERAH
TIDAK LAYAK
YES
DAERAH
LAYAK
INDEKS TEKNIS
IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-2) = (0.2 IFW + 0.8 IT) ?
No
DAERAH TIDAK LAYAK
UNTUK BIDANG TERTENTU
Yes
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang
(BD) = IFWT-2 * IKK
ALOKASI DAK per BIDANG
(ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG
ALOKASI DAK Utk DAERAH
(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn)
11
ANGGARAN DAK KESEHATAN 2010 - 2014
Dalam Miliar Rupiah
3,200.00
3,150.00
3,100.00
3,050.00
3,000.00
2,950.00
2,900.00
2,850.00
2,800.00
2,750.00
2,700.00
2,650.00
3.129.90
3.005.93
3.101.55
2.829.76
2010
3.000.80
2011
2012
2013
2014
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
DAK Kesehatan
2.829.76
3.000.80
3.005.93
3.101.55
3.129.90
DAK Nasional
21.133.38
25.232.80
26.115.95
31.697.14
33.000.00
Persentase
13.4
11.9
11.5
9.8
9.5
12
DAK KESEHATAN
SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
TA
Usulan DAK
Kemenkes
Pagu Definitif
(% usulan)
Pagu Yanfar
(% pagu
definitif)
SKPD
(% dr 491
kab/kota)
378
(76%)
2010
2.829.760 .000.000 1.000.000.000.000
4.017.000.000.000
(70%)
(35%)
2011
8.406.627.935.000
3.000.800.000.000
(35%)
1.100.685.000.000
(36%)
440
(89%)
2012
3.186.600.000.000
3.005.931.000. 000 1.100.685.000.000
(94%)
(36%)
444
(90%)
2013
4.324.030.350.000 3.101.545.000.000
(71%)
1.100.685.000.000
(35%)
442
(90%)
2014
7.703.921.000.000
3.129.900.000.000 1.100.685.000. 000
(40%)
(35%)
438 + 28 Prov
(89%)
13
PELAPORAN
DAK BIDANG KESEHATAN
SKPD:
Dinkes Kab/Kota
RSUD
Prov/Kab/Kota
DINKES PROVINSI
Sekretaris Jenderal
Up. Kepala Biro
Perencanaan dan
Anggaran
Kemenkes
14
EVALUASI DAK BIDANG KESEHATAN
SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
% Pelaporan
80
% Realisasi Keuangan
70
64
69
65
56.3
60
50
40
30
20
19.1 20.9
27
16.1
10
0
2010
2011
2012
2013
15
TINGKAT PELAPORAN PER PROVINSI
DAK BIDANG KESEHATAN
SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
90.0 90.9
76.9
65.6 65.8 66.7
40.0
11.1
42.9
14.3
5.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16
TINGKAT REALISASI PER PROVINSI
DAK BIDANG KESEHATAN
SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
63.0 63.8 65.1
73.3
69.5 70.9
77.0
78.0 78.3 78.9 79.7
83.5
86.5
92.2 92.4
88.7 88.8 90.4
96.8
56.3
46.9 49.2
31.2
33.9
17.8
10.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4
17
(KEBUTUHAN FASYANKES PRIMER
DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL)
18
Jaminan Kesehatan Nasional
Regulator
Pemerintah
Kendali Biaya & kualitas Yankes
BPJS
Kesehatan
Regulasi Sistem Pelayanan
Kesehatan (rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi)
Kualitas Yankes, Nakes, Obat,
Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan
Kesehatan,
Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan
Peserta
Jaminan Kes
Memberi Pelayanan
Mencari Pelayanan
Sistem Rujukan
Fasilitas
Kesehatan
19
Pendekatan Sistem Kesehatan Nasional
Manajemen
Kesehatan
SDM K
Farmasi, Alkes dan
Makanan
Litbang
Upaya
Kesehatan
•Derajat
Kesehatan
•Perlindungan
finansial
• Responsivenes
s yankes
Pemberdayaan
Masyarakat
Pembiayaan
Kesehatan
(termasuk JKN)
20
PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES
AKSESIBILITAS
ASPEK
PENGEMBANGAN
KETERJANGKA
UAN
2013
2014
2015
2019
Drug Supply
Management
Penyiapan NSPK dlm DSM
Implementasi dan Monev NSPK
Kapasitas
produksi IF
Obat PKD, buffer stock
Nasional
Obat ( termasuk orphan drug)
dan Alkes
e-logistic, e-catalog, e-PBF
Implementasi, pemantauan dan evaluasi,
updating
Sistem
Informasi Obat
& Alkes
PENGGUNAAN
OBAT RASIONAL
2012
Pemantapan
regulasi
Pengendalia
n harga OG
Pengendalian harga obat utk SJSN, direvisi setiap tahun
Analisis
kebutuhan
Rencana
Kebutuhan
Obat (RKO)
HTA obat
dan Alkes
Pemantauan dan evaluasi ketersediaan &
biaya obat dan alkes
POR
Formulariu
m
Jamkesmas
Formularium
Nasional
Implementasi , monev utilisasi obat
Mutu yanfar
NSPK
yanfar
Assesment
fasilitas yanfar
Penggunaan
Alkes Tepat
Guna
Implementasi, pemantauan dan evaluasi
peningkatan kapasitas SDM di fasyankes
Implementasi, monev
Standardisasi produk alkes
HTM
Implementasi dan monev
21
ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2015
(draft Trilateral Meeting DAK 2015)
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
dasar. pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan
kefarmasian melalui
peningkatan sarana prasarana.
peralatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta
jaringannya. sarana prasarana dan peralatan di RS
Provinsi/Kabupaten/Kota. penyediaan dan pengelolaan
obat. perbekalan kesehatan serta vaksin yang berkhasiat.
aman dan bermutu guna mencapai target MDGs tahun 2015
untuk menurunkan angka kematian ibu. angka kematian
bayi dan anak. penanggulangan masalah gizi serta
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
mendukung upaya preventif-promotif. dan mendukung
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama
bagi penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal.
terpencil. perbatasan dan kepulauan.
22
RUANG LINGKUP
(draft Trilateral Meeting DAK 2015)
Ruang Lingkup DAK Bidang Kesehatan 2015 untuk
Subbidang Pelayanan Kefarmasian adalah :
A.
Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi
fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk
Kabupaten/Kota;
B.
Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau
penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota;
C.
Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau
penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi
Provinsi
23
TERIMA KASIH
24