Transcript Kulian DKPT-Barang Publik

KONSEP PUBLIK DALAM
KEBIJAKAN
DR. NIMMI ZULBAINARNI
STAF PENGAJAR DEPARTEMEN PSP-FPIK, IPB
PUBLIK : UMUM
PRIVATE : SWASTA (PERORANGAN)
MASALAH YANG SERING MUNCUL DALAM PENGELOLAAN
SUMBERDAYA ALAM (PERIKANAN) ADALAH BERBAGAI DAMPAK
NEGATIF AKIBAT PEMANFAATAN SUMBERDAYA SERING TIDAK
SEIMBANG DENGAN BIAYA SOSIAL YANG HARUS DITANGGUNG
TIMBUL KARENA BEBERAPA SUMBERDAYA ALAM (PERIKANAN)
DIKATEGORIKAN SEBAGAI BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS)
DIMANA TIMBUL KONSUMSI YANG BERLEBIHAN (OVER CONSUMPTION)
AKAN TERJADI
DALAM EKONOMI BARANG DIGOLONGKAN DALA M 2 KELOMPOK UTAMA :
1. BARANG PERORANGAN (PRIVATE GOODS)
2. BARANG PUBLIK (PUBLIC GOODS)
CIRI-CIRI BARANG PUBLIK :
1. TIDAK DAPAT DISEKAT (NON-EXCLUDIBILITY)
2. TIDAK ADA PERSAINGAN (NON-RIVALRY)
3. TIDAK DAPAT DITOLAK (NON-REJECTIBILITY)
SETIAP ORANG DAPAT MEMILIKI BARANG PUBLIK TANPA HARUS
MENGELUARKAN KORBANAN SEHINGGA EKSPLOITASI AKAN
TERUS BERJALAN TANPA ADA PEMELIHARAAN.
SEORANG KONSUMEN TIDAK AKAN MENGURANGI KESEMPATAN BAGI
KONSUMEN LAIN UNTUK MENGGUNAKANNYA.
BARANG PUBLIK TDK DAPAT DIPRODUKSI SECARA EFISIEN
(KEGAGALAN PASAR) KARENA TIDAK DAPAT DIPRODUKSI SECARA EFISIEN
OLEH PASAR PERORANGAN (PRIVATE) SEBAB MENGANDUNG
EKSTERNALITAS POSITIF.
BARANG PRIVATE :
1. DAPAT DISEKAT (EXCLUDIBILITY)
2. ADA PERSAINGAN (RIVALRY)
SEHINGGA PENGUNAAN BARANG PRIVATE AKAN MENGURANGI
KESEMPATAN ORANG LAIN UNTUK MENGGUNAKANNYA.
SUATU BARANG DISEBUT BARANG PUBLIK MURNI (PURE PUBLIC GOOD)
JIKA BARANG TERSEBUT MEMILIKI KEDUA SIFAT YAITU TIDAK ADA
PERSAINGAN DAN TIDAK DAPAT DISEKAT PENGUNAANNYA. SEBALIKNYA
BARANG PERORANGAN MURNI.
Klafikasi
Exclution
Non-Exclution
Rivalry
Barang perorangan
murni:
Makanan,pakaian,tempa
t tinggal
Kemacetan jalan
raya,pantai yang penuh
sesak pengunjung
(transisi)
Non-Rivalry
TV sirkuit tertutup,taman
sepi pengunjung,kursi
kosong pertunjukan
orkes simponi (transisi)
Barang Publik Murni:
Pertahanan
nasional,jalan yang
bersih,keindahan
pemandangan
KONSUMSI TERHADAP BARANG PUBLIK SERING MENIMBULKAN APA YANG
DISEBUT EKSTERNALITAS ATAU DAMPAK EKSTERNAL.
SECARA UMUM EKSTERNALITAS DIDEFINISIKAN SEBAGAI DAMPAK
(POSITIF ATAU NEGATIF) DARI TINDAKAN SATU PIHAK TERHADAP PIHAK
LAIN.
LEBIH SPESIFIK LAGI EKSTERNALITAS TERJADI JIKA KEGIATAN PRODUKSI
ATAU KONSUMSI DARI SATU PIHAK MEMPENGARUHI UTILITAS
(KEGUNAAN) DARI PIHAK LAIN SECARA TIDAK DIINGINKAN, DAN PEMBUAT
EKSTERNALITAS TIDAK MENYEDIAKAN KOMPENSASI TERHADAP PIHAK
YANG TERKENA DAMPAK
APA KAITAN ANTARA BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS?
FRIEDMAN(1990) :
MENYATAKAN BAHWA EKSTERNALITAS DAN BARANG PUBLIK ADALAH DUA
CARA PANDANG YANG BERBEDA DALAM MELIHAT MASALAH YANG SAMA.
EKSTERNALITAS YANG POSITIF MENGHSILKAN BARANG PUBLIK,
SEMENTARA EKSTERNALITAS NEGATIF MENGHASILKAN BARANG PUBLIK
“NEGATIF”.ARTINYA, EKSTERNALITAS NEGATIF TIDAK DIPRODUKSI,MAKA
AKAN MENGHASILKAN BARANG PUBLIK.
CONTOH : JIKA SEMUA ORANG BERHENTI MEROKOK MAKA AKAN
MENGHASILKAN UDARA BERSIH YANG MERUPAKAN BARANG PUBLIK.
JIKA PEMERINTAH MEMBUAT JALAN YANG BAGUS, MENJAGA
LINGKUNGAN ATAU MEMBUAT NEGARA INI AMAN YANG SEMUANYA
TERMASUK KATEGORI EKSTERNALITAS POSITIF, AKAN DIHASILKAN
BARANG PUBLIK DI MANA KITA SEMUA BISA MENIKMATINYA
PEMAHAMAN TENTANG EKSTERNALITAS ERAT KAITANNYA DENGAN
EFISIENSI ALOKASI SUMBER DAYA.EFISIENSI ALOKASI SENDIRI
TERKAIT DENGAN PENGATURAN KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL
ARRANGEMENT).
SUMBER DAYA BISA SAJA DIALOKASIKAN MELALUI BERBAGAI
PERATURAN KELEMBAGAAN SEPERTI KEDIKTATORAN
(DICTATORSHIP),PERENCANAAN TERPUSAT (CENTRAL PLANNING),ATAU
MELALUI MEKANISME PASAR (FREE MARKET). TEORI EKONOMI
STANDAR MENGATAKAN BAHWA MESKIPUN PENGATURAN
KELEMBAGAAN SELAIN FREE MARKET BISA SAJA MENGHASILKAN
ALOKASI YANG EFISIEN ,NAMUN HANYA MEKANISME PASAR (FREE
MARKET) YANG MENGHASILKAN ALOKASI YANG EFISIEN DAN OPTIMAL
(PARETO OPTIMAL)
JIKA PASAR TIDAK EKSIS,ALOKASI SUMBER DAA ALAM TIDAK AKAN
TERJADI SECARA EFISIEN DAN OPTIMAL
CONTOH PENCEMAAN UDARA JIKA MEKANISME PASAR BERJALAN DENGAN
SEMPURNA, PELAKU PENCEMARAN UDARA TERSEBUT SEHARUSNYA
MEMBAYAR KOMPENSASI TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA
PENCEMARAN.
KEGAGALAN PASAR ADALAH CERMINAN SUMBER DAYA ALAM DALAM
BEBERAPA HAL MENJADI BARANG PUBLIK
JADI,BARANG PUBLIK,EKSTERNALITAS,DAN KEGAGALAN PASAR
(MARKET FAILURE) : SATU MATA RANTAI YANG SERING TIMBUL DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
MASALAH HAK PEMILIKAN (PROPERTY RIGHT) MENJADI HAL POKOK
UNTUK BERHASILNYA EFISIENSI ALOKASI SUMBER DAYA DAN
BEKERJANYA PASAR
KEGAGALAN DALAM MENENTUKAN DENGAN JELAS HAK PEMILIKAN JUGA
AKAN MENIMBULKAN EKSERNALITAS,KHUSUSNYA DALAM KAITAN
DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
JIKA HAK PEMILIKAN ATAS SUMBER DAYA TIDAK DIMILIKI OLEH
SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG,TIDAK ADA HAK YANG SAH
YANG MEMUNGKINKAN MEREKA MELARANG PIHAK LAIN UNTUK
MENGONSUMSI SUMBER DAYA.
SUMBER DAYA ALAM SERING DIKATEGORIKAN SEBAGAI “FREE OF
GIFT”DIMANA HAK PEMILIKAN SERING MENJADI PROBLEMATIIK.
DENGAN DEMIKIAN,PENTING MEMAHAMI KONSEP HAK PEMILIKAN
DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
DENGAN ADANYA SIFAT SUMBERDAYA PERIKANAN SEBAGAI BARANG
PUBLIK TELAH MEMBAWA KONSEKWENSI TERHADAP TERBENGKALAINYA
SUMBERDAYA KARENA AKAN SANGAT LANGKA PIHAK SWASTA ATAU
INDIVIDU YANG MAU MEMELIHARA ATAU MENGUSAHAKAN
KELESTARIANNYA.
HAL LAIN YANG SANGAT PENTING DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA
ADALAH MENGENAI HAK KEPEMILIKAN (PROPERTY RIGHT).
MENURUT BROMLEY (1991),
PROPERTY ADALAH ARUS MANFAAT ATAU KEGUNAAN DARI SESUATU
YANG KITA MILIKI DIMANA PROPERTY ITU TIDAK MENGARAH KEPADA
OBJEK ITU SENDIRI MELAINKAN LEBIH KEPADA SUATU HUBUNGAN
SOSIAL YANG MENGGAMBARKAN HAK MILIK SESEORANG PEMILIK
SUMBERDAYA SEHINGGA MEREKA DAPAT MELAWAN TERHADAP ORANG
YANG LAIN YANG AKAN MEMANFAATKAN SUMBERDAYA MEREKA
TERSEBUT.
SEDANGKAN RIGHT ADALAH HAK DIMANA ORANG LAIN MENGAKUI
BARANG YANG KITA MILIKI SEHINGGA
PROPERTY RIGHT : CLAIM SESEORANG TERHADAP ARUS MANFAAT
DIMANA NEGARA SETUJU UNTUK MELINDUNGI SESEORANG DENGAN
MEMBERIKAN KEWAJIBAN KEPADA ORANG LAIN.
MENURUT TIETENBERG (1992) :
JIKA PROPERTY RIGHT DITERAPKAN MAKA ALOKASI SUMBERDAYA
MENJADI EFISIEN DENGAN 4 KARAKTERISTIK, YAITU :
1. UNIVERSALITY
SEMUA SUMBERDAYA ADALAH MILIK PRIBADI (PRIVATELY OWNED)
YANG DAPAT DIRINCI DENGAN JELAS SELURUH HAK-HAKNYA.
2. EXCLUSIVITY
SEMUA PROFIT DAN COST SEBAGAI AKIBAT KEPEMILIKAN DAN
PEMANFAATAN SUMBERDAYA HARUS DIMILIKI BAIK LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG DALAM TRANSAKSI ATAUPUN PENJUALAN
KE PIHAK LAIN HANYA OLEH PEMILIK YANG BERSANGKUTAN.
3. TRANSFERABILITY
SELURUH HAK PEMILIKAN DAPAT DIPINDAHTANGANKAN DARI SATU
PEMILIK KE PEMILIK LAIN DENGAN TRANSAKSI YANG JELAS DAN
BEBAS.
4. ENFORCEABILITY
HAK PEMILIKAN TERSEBUT HARUS AMAN DARI PENGAMBILALIHAN
SECARA TIDAK BAIK OLEH PIHAK LAIN.
JIKA KEEMPAT KARAKTERISTIK TERSEBUT DITERAPKAN DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA MAKA ALOKASI SUMBERDAYA AKAN EFISIEN
SEHINGGA EKSTERNALITAS NEGATIF DAPAT DITEKAN.
PENGELOLAAN SUMBERDAYA REGIM PROPERTY RIGHTS BERBEDA
DENGAN REGIM ACCESS .
Rezim Property
Rezim Access
Closed/
Restricted
State
(Pemerintah)
Private
Limited
Jika dishare dgn orang lain
Open
Access
Common
Jika bekerja/dilaksakan
Jika tdk bekerja/dilaksakan
Private Benefit
Dan private cost
Private Benefit
dan sosial cost
Sosial Benefit
dan sosial cost
DI DALAM KEBIJAKAN PERIKANAN TERDAPAT DUA HAL YANG PALING
KRITIKAL YAITU :
1. SUMBERDAYA PERIKANAN ADALAH PUBLIC GOODS DAN
2. MENYANGKUT REZIM KEPEMILIKAN YANG BERSIFAT COMMON PROPERTY
YAITU KEPEMILIKAN BERSAMA DAN REZIM AKSES YANG BERSIFAT
OPEN ACCESS YAITU SIAPA SAJA BOLEH MEMANFAATKAN SUMBERDAYA
TERSEBUT TANPA IJIN DARI SIAPAPUN.
DALAM JANGKA PANJANG COMMON PROPERTY BISA MENJADI OPEN
ACCESS JIKA INSTITUTIONAL TIDAK BEKERJA (BROMLEY, 1991).
DI INDONESIA OPEN ACCESS MURNI TIDAK ADA, YANG TERJADI
ADALAH QUASI OPEN ACCESS (SETENGAH ATAU SEMI OPEN ACCESS)
KARENA SETIAP NELAYAN YANG AKAN BERUSAHA,
PALING TIDAK HARUS MEMPEROLEH IZIN (PERMIT) DARI PEMERINTAH,
BAIK DAERAH MAUPUN PUSAT.
BERDASARKAN DUA HAL YANG DISEBUTKAN DI ATAS MAKA GEJALA
OVERFISHING SECARA EKONOMI DAPAT SAJA TERJADI. ECONOMIC
OVERFISHING YAKNI JUMLAH INPUT YANG DIGUNAKAN CUKUP
TINGGI, SEHINGGA MENGAKIBATKAN TIDAK TERCIPTANYA
KESEIMBANGAN ANTARA INPUT DAN OUTPUT (TERJADI KELEBIHAN
INPUT).
PERLU KEBIJAKAN YANG EFISIEN DAN OPTIMAL
DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
KEBIJAKAN : “ART”
KOMBINASI REZIM : BAHAN DASAR
“TIDAK HARUS/WAJIB” SHG PERLU
DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK
WILAYAH
CHARLES (2001) MENEGASKAN BAHWA SISTEM PERIKANAN
MERUPAKAN SEBUAH KESATUAN DARI 3 KOMPONEN UTAMA YAITU :
(1) SISTEM ALAM (NATURAL SYSTEM) YANG MENCAKUP EKOSISTEM,
IKAN DAN LINGKUNGAN BIOFISIK;
(2) SISTEM MANUSIA (HUMAN SYSTEM) YANG TERDIRI DARI
UNSUR NELAYAN ATAU PETANI IKAN, PELAKU PASAR DAN KONSUMEN,
RUMAH TANGGA PERIKANAN DAN KOMUNITAS PESISIR SERTA
LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA YANG TERKAIT
DENGAN SISTEM INI;
(3) SISTEM PENGELOLAAN PERIKANAN (FISHERY MANAGEMENT SYSTEM)
YANG MENCAKUP UNSUR-UNSUR KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN
PERIKANAN, PEMBANGUNAN PERIKANAN, REJIM PENGELOLAAN
PERIKANAN, DAN RISET PERIKANAN.
DALAM KONTEKS INI MAKA DAPAT DIKATAKAN BAHWA SISTEM PERIKANAN
ADALAH SISTEM YANG KOMPLEKS.
DENGAN MENGGUNAKAN PERSPEKTIF INFORMAL, SISTEM DIKATAKAN
KOMPLEKS APABILA STRUKTUR DAN FUNGSI DARI SISTEM TERSEBUT
TIDAK DIKETAHUI DENGAN BAIK SEBAGAIMANA TERJADI UNTUK SISTEM
PERIKANAN.
SELAIN ITU, DEFINISI KOMPLEKS ADALAH APABILA SISTEM TERSEBUT
MEMILIKI SEJUMLAH UNSUR YANG TERKAIT SATU SAMA LAIN SECARA
DINAMIK MAUPUN STATIS.
SEMAKIN BANYAK JUMLAH UNSUR DALAM STRUKTUR SEBUAH SISTEM
MAKA SEMAKIN KOMPLEKS SISTEM TERSEBUT
PERLU CO-MANAGEMENT
M A N A G E M E N T SYST E M
N A T U R A L E C O SY STE M
P olicy
M anagem ent
D evelop m ent
R esearch
fish p opu lation
H U M A N SY ST E M
aq u atic env iron m en t
H arv esters
ex tern al fo rces
(e.g . gov ern m en t
d o w n izin g)
ex tern al fo rces
(e.g . clim ate ch an g es)
Com m .
P o st
H arv est
ex tern al fo rces
(e.g . m acro eco no m ics p olicy)
Gambar 1. Kelautan dan Perikanan Sebagai Sebuah Sistem (Charles, 2001)
CO-MANAGEMENT : BERBAGI TANGGUNG JAWAB ANTARA
INSTANSI PEMERINTAH DAN KELOMPOK PENGGUNA
SUMBERDAYA.
DI BANYAK NEGARA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DIRUMUSKAN DARI KONTROL EKSKLUSIF NEGARA UNTUK
BERBAGAI JENIS PENGELOLAAN BERSAMA DI MANA
MASYARAKAT LOKAL, MASYARAKAT ADAT DAN ORGANISASI
NON-PEMERINTAH BERBAGI OTORITAS DAN MANFAAT
DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH.
TERIMAKASIH