Transcript 196108251986012001Salatiga-Stain

KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
Oleh:
Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si
081 2262 3959
E-mail: [email protected]
Blog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id
.
Disampaikan Di STAIN Salatiga, 31 Mei 2011
11
Ruang Lingkup
Pendahuluan
II.
Isu-isu Gender Bidang Pendidikan
III. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan
Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender
IV. Pengertian Pendidikan berbasis Kesetaraan daan
Keadilan Gender
V.
Manifestasi Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan
Keadilan gender

Manajemen Pendidikan Peka Gender

Pembelajaran Peka Gender

Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan
Pendidikan Peka Gender
VI. Penutup
I.
22
1. PENDAHULUAN
PEMBANGUNAN BELUM ADIL GENDER
33
Prestasi
akademik
Pr>Lk
Peran
Bahan ajar
bias gender
kepemimpinan
Lk>Pr
Perlakuan bias
gender
(hukuman)
Budaya sekolah
menguntungkan
laki-laki
pemberian
tugas
Domestik vs
Publik
Silabus dan
RPP bias
gender
Sarana
prasarana
belum responsif
gender
PUG pendidikan berdampak besar terhadap cara
pandang dan tindak peserta didik di masa
mendatang
4
4
3. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER
EFA DAN MDGs
UUD 1945
UU 20 TAHUN 2003
INPRES 9 TAHUN 2000
PERMENDAGRI 15 TAHUN 2008
PERMENDIKNAS 84 TAHUN 2008
5
Target Dakar (EFA)
a
• Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak
perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit, dan mereka yang
termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan
pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik.
b
• Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa
menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang
adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang
dewasa.
c
• Penghapusan kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah
pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan
pada tahun 2015 dengan fokus pada kepastian sepenuhnya bagi anak
perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang
bermutu.
66
TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT
GOALS (MDGs)
(Ada 8 target, 2 diantaranya pendidikan)

Menjamin bahwa sampai tahun 2015, semua anak,
laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan
sekolah dasar

Menghilangkan kesenjangan gender dalam
pendidikan dasar dan lanjutan setidaknya pada
tahun 2005 dan pada seluruh tingkat pendidikan
tidak lebih dari tahun 2015
7
... Lanjutan kebijakan...


UUD 1945:
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (ps. 31
ayat 1)
UU Nomor 20 Tahun 2003:
Ps. 4 ay. (1):
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan
kemajemukan bangsa.
Ps. 5 ay. (1):
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan
88
Inpres No. 9 Tahun 2000
(Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional)
Diinstruksikan kepada:
Menteri
Bup/WLKT
LPNK
Gubernur
Set Lembaga
Tinggi & Tertinggi
Panglima TNI
Jaksa Agung
Kapolri
Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan
nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta
kewenangan masing-masing
9
Permendagri No. 15 Tahun 2008
(Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah)
Pasal 4 ayat (1)
10
Pasal 1
115
... Lanjutan........
LOKUS
SATUAN
PENDIDIKAN
FORMAL
Pengarusutamaan
gender
SATUAN PENDIDIKAN
INFORMAL/
Non Formal
DINAS
PENDIDIKAN
125
KERANGKA KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN
CAPACITY
BUILDING
STUDI
KEBIJAKAN/
KEMITRAAN PSW
KEMITRAAN LSM
PENGUATAN
STAKEHOLDERS
MEDIA KIE
Perencana &
Pengelola
Program
STUDI, WORKSHOP
PT/ PSW
PENG.MODEL
LSM/ Org.
Perempuan
Penerbit/
Penulis/
Satuan Pend/
Stakeholders.
PKBG/
Life Skills
Perempuan
PSBG, Panduan BA,
Pengelolaan Satua Pend.
Responsif Gender
DATA &
WEBSITE
Pemegang
Kebijakan Pusat/
Prop/ Kab-Kota
WORKSHOP, RTD, FGD
SISTEM PENDATAAN
SOSIALISASI
Masyarakat
Berwawasan
Gender
Analisis situasi/
Profil Gender
Pendidikan
Database/
Website
Uploading
Rencana &
Program
responsif
gender
Kebijakan
Responsif
gender
Position
Paper/
RAN - RAD
KEADILAN DAN
KESETARAAN
GENDER BIDANG
PENDIDIKAN
13
4. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN
KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)
Pengertian:
Pembangunan pendidikan dengan pendekatan KKG adalah pembangunan
pendidikan yang mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender
Prinsip dasar:
 Kesetaraan gender: setiap manusia (laki-laki dan perempuan) dapat
mengembangkan potensinya seoptimal mungkin tanpa terkendala
oleh jenis kelamin atau peran gender yang kaku.
 Keadilan gender: setiap kegiatan pendidikaan harus memperhatikan
perbedaan aspirasi, kepentingan serta kebutuhan laki-laki dan
perempuan dengan memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya
masing-masing.
Kebijakan Responsif Gender
Perencanaan
Pelaksanaan
Mon - Ev
14
5. Manifestasi Pendidikan berbasis KKG
ASPEK AKADEMIK
ASPEK SOSIAL
SATUAN
PENDIDIKAN
ASPEK
LINGKUNGAN
FISIK
ASPEK
LINGKUNGAN
MASYARAKAT
MEMPERHATIKAN
SECARA SEIMBANG
KEBUTUHAN
SPESIFIK
ANAK LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN
15
15
... Lanjutan...
Ciri Pendidikan
Berwawasan
gender
Tidak ada lagi:
Stereotipe
Sub-ordinasi
Marjinalisasi
Beban ganda
Kekerasan
Adil:
Kesamaan akses,
Partisipasi
Kontrol
Manfaat
Simbolisasi perempuan
Diskriminasi Negatif
Diskriminasi Positif
165
16
Program sekolah peka gender dapat diartikan sebagai
program sekolah yang menerapkan MBS berbasis
kesetaraan gender
Indikator:
A.
B.
C.
D.
Budaya Sekolah
Sarana dan Prasarana
Administrasi Sekolah dan Pengelolaan
SDM
Pembiayaan/pendanaan sekolah
17
... Lanjutan ...
Tujuan MBS responsif gender :
mewujudkan sekolah yang berprestasi bagi peserta
didik perempuan dan laki-laki dalam hal:
◦ Prestasi akademik; laki-laki dan perempuan
sama-sama mempunyai prestasi akademik
berbentuk nilai UN, UAN yang tinggi, juara karya
ilmiah, juara lomba-lomba akademik (seperti:
Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan
sebagainya).
◦ Prestasi non akademik; laki-laki dan
perempuan sama-sama mempunyai prestasi non
akademik berupa semangat/kemauan belajar
seumur hidup, mencintai ilmu, toleransi, disiplin,
taat beragama, kerajinan, memiliki cita rasa seni
yang tinggi.
18
Indikator Manajemen Pendidikan peka Gender
1. Penciptaan budaya sekolah peka gender

Menciptakan rasa aman dan nyaman tanpa ada
kekerasan fisik, psikis, seksual berbasis perbedaan jenis
kelamin

Memberikan penghargaan dan penghormatan
sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing

Menghindari terjadinya diskriminasi gender
baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan

Menghilangkan stereotipi gender baik mengenai
fungsi dan peran laki-laki maupun perempuan

Tidak menggunakan simbol-simbol, gambar, poster,
lukisan dan bahasa verbal maupun non-verbal yang
dapat menimbulkan pelecehan laki-laki maupun
perempuan
19
2. Sarana dan Prasarana
 Tersedianya sarana-prasarana yang
mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara lakilaki dan perempuan untuk menunjang fungsi
reproduksi dan kultural
 Menyediakan fasilitas yang seimbang dan tidak
terjadi dominasi pemanfaatan sarana-prasarana
atas dasar perbedaan jenis kelamin.
 Mendorong tumbuhnya partisipasi aktif semua
anak laki-laki dan perempuan untuk melakukan
percobaan melalui sarana untuk mencapai prestasi
yang lebih baik dan menyalurkan minat dan hobynya
20
3. Administrasi Sekolah dan Pengelolaan SDM
Tersedianya data yang terpilah antara lakilaki dan perempuan pada berbagai dokumen
sekolah, baik pada indikator input, proses,
dan hasil.
 Peningkatan kemampuan dan pemahaman
SDM tentang perlakuan yang adil dan setara
di lingkungan sekolah

21
4. Pembiayaan/pendanaan Pendidikan
PEMBELANJAAN SPESIFIK GENDER
PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG
KESETARAAN GENDER
PEMBELANJAAN UNTUK MENDORONG
PUG
22
b. Proses Pembelajaran Peka Gender
1
PERENCANAAN
PROSES
PEMBELAJARAN
PROSES
PEMBELAJARAN
PEKA GENDER
a
Silabus
b
RPP
a
2
PELAKSANAAN
PROSES
PEMBELAJARAN
b
Rombongan Bljr
Bahan Ajar
c
Pengelolaan Kelas
a
Tk Pencapaian
Kompetensi Lk
b
Tk Pencapaian
Kompetensi Lk
3
PENILAIAN HASIL
PEMBELAJARAN
23
23
... Lanjutan pembelajaran ...
Indikator Pembelajaran Peka Gender:
1. Perencanaan pembelajaran.
2. Materi bahan Ajar
3. Metode Pembelajaran
4. Lingkungan
5. Pendidik
6. Penilaian hasil belajar
24
24
c. PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN PEKA GENDER
25
KOMITE SEKOLAH RESPONSIF GENDER
Komite sekolah adalah badan mandiri
yang mewadahi peran serta masyarakat
dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan, pemerataan pendidikan,
efisiensi pengelolaan pendidikan dan
demokratisasi pendidikan
(Kepmendiknas 044 Tahun 2002).
(Depdiknas, 2008: 33)
26
Indikator Komite Sekolah Responsif Gender
AKSES:
 Komite sekolah memberikan peluang yang sama
kepada perempuan dan laki-laki dalam
kepengurusan secara proporsional.
PARTISIPASI:
 Tidak terdapat peran-peran stereotipi perempuan
dalam kepengurusan dan kegiatan komite sekolah.
KONTROL:
 Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis
tanpa diskriminasi gender.
MANFAAT:
 Mendapatkan informasi dan hak-hak yang seimbang
dari hasil kegiatan di sekolah untuk fungsi
pembimbingan belajar anak di rumah dan
mendukung kegiatan di sekolah.
27
Curriculum Vitae
Nama
: Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si
Pendidikan
: S1 Administrasi Negara Fisip UNS
S2 Administrasi Negara-Fisipol UGM
S3 Administrasi Negara-Fisipol UGM
Pekerjaan
:  Dosen S1 FISIP UNS
 Dosen S2 Magister Administrasi Publik (MAP) UNS
 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan GenderLPPM UNS
Jabatan Lain : Anggota Tim Pakar Gender-Depdiknas Pusat
Alamat
: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Gender - LPPM
UNS, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta
Telp (0271) 632916; Fax (0271) 632368 HP 081 2262 3959
E-mail: [email protected]
Blog: isminurhaeni.staff.fisip.uns.ac.id
28
TERIMAKASIH
29
29