Transcript PMK-091-PMK.05-2007_Bagan Akun Standar_ppt
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Kanwil DJBPN Provinsi Kalimantan Tengah
BAGAN AKUN STANDAR : DAFTAR AKUN BUKU BESAR YANG DITETAPKAN DAN DISUSUN SECARA SISTEMATIS UNTUK MEMUDAHKAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH.
MEMASTIKAN RENCANA KEUANGAN (ANGGARAN), REALISASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DINYATAKAN DALAM ISTILAH YANG SAMA;
MENINGKATKAN KUALITAS INFORMASI KEUANGAN;
MEMUDAHKAN PENGAWASAN KEUANGAN.
PP 21 /2004 :
Penyusunan RKA-KL
DIK DIP
TERDAPAT a.l : 1. Honor 2. Belanja Inventaris: 5220 3. Belanja untuk Tupoksi 51, 52
ASET TETAP MP NERACA
BARANG HABIS PAKAI BELANJA MENGIKAT DIPA BELANJA TIDAK MENGIKAT TERDAPAT a.l : 1. Belanja Modal Non Fisik Lainnya : 5960 53 Belanja Pegawai dan Barang , a.l : Honor: 1.Tetap
2. Tidak Tetap : 2009 (Bel. Barang) PMK 91/2007:
B agan Akun Standar - Belanja Pemeliharaan yang
Dikapitalisasi
- Belanja Modal Swakelola - Honor Tim Pengadaan, dll
PERAN BAS DAN SAI DALAM SIKLUS PENGANGGARAN APBN
PERENCANAAN : RKA-KL PELAKSANAAN DIPA
KEUANGAN PERLENGKAPAN RENCANA KEUANGAN BAS SAI
1.
2.
3.
4.
BELANJA PEGAWAI :
Kompensasi baik dlm. Bentuk uang maupun barang yg ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yg dipekerjakan o/ pemerintah yg belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yg berkaitan dengan pembentukan modal; Honorarium tetap hanya dipergunakan untuk pembayaran honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi PNS; Honorarium tidak tetap dipergunakan untuk pembayaran honor bagi pegawai yang menjadi anggota Tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tertentu baik yang sifatnya insidentil, crash program, dengan jangka waktu tertentu atau terus menerus dalam rangka penugasan maupun yang sesuai tupoksinya dan berlaku hanya pada tahun 2008. Sifat tim yang dibentuk dapat bersifat teknis dan non teknis.
Honorarium tidak tetap mulai tahun 2009 masuk ke dalam belanja barang.
BELANJA BARANG :
Pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, antara lain untuk keperluan kantor sehari hari, ATK, pengadaaan/penggantian peralatan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai minimum kapitalisasi, langganan daya dan jasa dan lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tupoksi K/L.
BELANJA BARANG terdiri dari:
1.
Belanja Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan ke dalam Belanja barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional; 2.
Belanja Pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
3.
Belanja Perjalanan dikeluarkan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.
1. REHABILITASI 2. RENOVASI KAPASITAS.
3. RESTORASI : PERBAIKAN ASET TETAP YANG RUSAK SEBAGIAN DENGAN TANPA MENINGKATKAN KUALITAS DAN ATAU KAPASITAS DENGAN MAKSUD DAPAT DIGUNAKAN SESUAI DENGAN KONDISI SEMULA.
: PERBAIKAN ASET TETAP YANG RUSAK ATAU MENGGANTI YANG BAIK DENGAN MAKSUD MENINGKATKAN KUALITAS ATAU : PERBAIKAN ASET TETAP YANG RUSAK DENGAN TETAP MEMPERTAHANKAN ARSITEKTURNYA
NILAI REKLASIFIKASI : NILAI PEROLEHAN ASET YANG DIREKLASIFIKASI + BIAYA MERUBAH MENAMBAH UMUR, KAPASITAS DAN MANFAAT NILAI PENGEMBANGAN TANAH : BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK PENGURUGAN DAN PEMATANGAN NILAI RENOVASI DAN RESTORASI : BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN ATAU KAPASITAS
• •
DEFINISI : PENGELUARAN PENGADAAN BARU DAN PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP DARI HASIL PENGEMBANGAN , REKLASIFIKASI, RENOVASI DAN RESTORASI RUANG LINGKUP : 1. PERALATAN DAN MESIN DAN ALAT OLAH RAGA , > Rp. 300.000, 2. GEDUNG DAN BANGUNAN, > Rp. 10.000.000, PENGECUALIAN PENGELUARAN UNTUK TANAH, JALAN, IRIGASI, JARINGAN DAN ASET TETAP LAINNYA (KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN BARANG BERCORAK KESENIAN)
1.
Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya atau yang menambah umur, manfaat ekonomi, dan kapasitas.
2.
Belanja Pengadaan Aset Tetap yang Nilai per satuannya di atas Nilai Minimum Kapitalisasi.
3.
Belanja untuk pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yang memenuhi kriteria 1 dan 2 dimasukkan sebagai Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi dan dikategorikan sebagai Belanja Modal.
RKA-KL
BELANJA MODAL BELANJA BARANG
TERPENUHINYA KRITERIA KAPITALISASI YA 1. BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/UMUR; 2. BERTAMBAHNYA KAPASITAS, KUALITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET
dan
NILAI MINIMUM KAPITALISASI: ≥ 300.000 untuk Peralatan & Mesin ≥10.000.000 untuk Gedung & Bangunan TIDAK TIDAK
Belanja Barang Belanja Modal LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pendapatan - Pajak - PNBP Belanja XXXX XXXX - Belanja Barang - Belanja Modal XXXX XXXX Aset Lancar - Persediaan Aset Tetap - Tanah, Gedung, Peralatan dll.
Aset Lainnya Total Aset
NERACA
Kewajiban XXX XXX Ekuitas XXX XXX Total Kewajiban + Ekuitas XXX XXX XXX
Pengeluaran Kas Negara yang terjadi karena adanya pengembalian diterima.
terhadap pendapatan, yang perlakuannya mengurangi pendapatan yang sudah
4111 4112 4113 4114 4115 4116 4111 4112 Pendapatan Pajak penghasilan Pendapatan Pajak pertambahan nilai Pendapatan Pajak bumi dan bangunan Pendapatan BPHTB Pendapatan Cukai Pendapatan Pajak Lainnya Pengembalian Pendapatan Pajak penghasilan Pengembalian Pendapatan Pajak pertambahan nilai
Seluruh belanja yang dikembalikan ke Kas Negara dimana perlakuannya mengurangi pengeluaran belanja berjalan).
yang sudah dilakukan (untuk tahun Untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu diakui sebagai pendapatan lain-lain.
5111 5112 5113 5114 5111 5112 5113 5114 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Pegawai Perjan Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pegawai Perjan
MAPPING AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA PMK NO. 13/PMK.06/2005 URAIAN MA PMK NO. 91/PMK.05/2007 URAIAN MAK 53 531 5311 53111 531111 BELANJA MODAL BELANJA MODAL TANAH BELANJA MODAL TANAH BELANJA MODAL TANAH BELANJA MODAL TANAH 53 531 5311 53111 531111 531112 531113 531114 531115 531116 531117 BELANJA MODAL BELANJA MODAL TANAH BELANJA MODAL TANAH BELANJA MODAL TANAH BELANJA MODAL TANAH BELANJA MODAL PEMBEBASAN TANAH BELANJA MODAL PEMBAYARAN HONOR TIM TANAH BELANJA MODAL PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH BELANJA MODAL PENGURUGAN DAN PEMATANGAN TANAH BELANJA MODAL BIAYA PENGUKURAN TANAH BELANJA MODAL PERJALANAN PENGADAAN TANAH
MAK 532 5321 53211 532111 MAPPING AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA PMK NO. 13/PMK.06/2005 URAIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 532 MA 5321 53211 532111 532112 532113 532114 532115 532116 532117 532218 PMK NO. 91/PMK.05/2007 URAIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL BAHAN BAKU PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA DAN HONOR PENGELOLA TEKNIS PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL SEWA PERALATAN, PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERIZINAN PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PEMASANGAN PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL PERJALANAN PERALATAN DAN MESIN
MAK MAPPING AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA PMK NO. 13/PMK.06/2005 URAIAN MA PMK NO. 91/PMK.05/2007 URAIAN 533 5331 53311
533111
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
533 5331 53311
533111 533112 533113 533114 533115 533116 533117 533118
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL BAHAN BAKU GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA DAN HONOR PENGELOLA TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL SEWA PERALATAN GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL PERIZINAN GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL PENGOSONGAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA GEDUNG DAN BANGUNAN BELANJA MODAL HONOR PERJALANAN GEDUNG DAN BANGUNAN
534 5341 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 53411 534111 BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN 534 5341 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 53411 534111 534112 534113 534114 534115 534116 534117 534118 BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL BAHAN BAKU JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA DAN HONOR PENGELOLA TEKHNIS JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL SEWA PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL PERIZINAN JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL PENGOSONGAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA JALAN DAN JEMBATAN BELANJA MODAL PERJALANAN JALAN DAN JEMBATAN 534112 BELANJA MODAL IRIGASI 53412 534121 534122 534123 534124 534125 534126 534127 534128 BELANJA MODAL IRIGASI BELANJA MODAL IRIGASI BELANJA MODAL BAHAN BAKU IRIGASI BELANJA MODAL UPAH TENAGA KERJA DAN HONOR PENGELOLA TEKNIS IRIGASI BELANJA MODAL SEWA PERALATAN IRIGASI BELANJA MODAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN IRIGASI BELANJA MODAL PERIZINAN IRIGASI BELANJA MODAL PENGOSONGAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN LAMA IRIGASI BELANJA MODAL PERJALANAN IRIGASI
Pasal 4 ayat (1) PMK 91/PMK.05/2007 : Bagan Akun Standar selanjutnya dikelola/dikurangi/ ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Dalam Bentuk : Penambahan Akun Akun tidak dipakai lagi Perubahan Penjelasan
Honorarium tidak tetap masuk ke dlm belanja barang : (Surat Dirjen.Pbn No. S-1903/PB/2009 tgl 7 April 2009)
1.
2.
3.
Akun 521115 digunakan utk menampung honor yg terkait dgn operasional satuan kerja, yaitu : honor pejabat KPA, PPK, Pejabat penguji tagihan dan penandatangan SPM, bendahara pengeluaran/PUM, staf pengelola keuangan, pejabat pengadaan brng dan jasa dan panitia pengadaan brng dan jasa.
Akun 521213 digunakan untuk menampung honor yg terkait dgn output kegiatan yg dibuat dgn surat keputusan pembentukan tim yg ditetapkan oleh Presiden, Menteri/Ketua Lembaga, eselon I dan KPA atau pejabat berwenang lain yg ditunjuk.
Akun 522115 digunakan untuk pembayaran jasa atau keahlian yg dimiliki dan diberikan kepada PNS atau Non PNS sebagai nara sumber, pembicara, praktisi, pakar dlm kegiatan diluar direktorat atau eselon I pegawai ybs utk kepentingan dinas.
Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen : (Surat Dirjen.Pbn No. S-1550/PB/2009 tgl 24 Maret 2009)
1.
2.
3.
4.
Pembayaran tunjangan profesi guru tunjangan profesi guru).
PNS dibebankan pada akun 511152 (belanja Pembayaran tunjangan profesi dosen PNS dibebankan pada akun 511153 (belanja tunjangan profesi dosen).
Pembayaran tunjangan profesi guru/dosen Non PNS dibebankan pada akun 572111 (Belanja bantuan langsung sekolah/lembaga/madrasah).
Anggaran tunjangan profesi guru/dosen PNS Departemen Agama pd DIPA tahun 2009 telah dialokasikan pada akun 511136 (belanja tunj. Guru/dosen/PNS yg dipekerjakan pada sekolah/PT swasta/Badan/Komisi), untuk itu perlu dilakukan revisi terlebih DIPA terlebihn dahulu oleh Satker Departemen Agama dan disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan.