Transcript 6Pra Kualifikasi

PRA-KUALIFIKASI
PEDOMAN EVALUASI
PEDOMAN EVALUASI
EVALUASI KUALIFIKASI
Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
PEDOMAN EVALUASI
• Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi dilakukan dengan
Sistem Nilai, dengan ketentuan:
– Kepemilikan Pengalaman perusahaan : Dinilai
berdasarkan pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang
setara dengan paket yang akan dilaksanakan, yaitu jumlah
paket pengalaman dan nilai kontrak tertinggi pada paket
pengalaman tersebut.
Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
PEDOMAN EVALUASI
– Kepemilikan tenaga ahli tetap :
• Dinilai berdasarkan kebutuhan tenaga ahli tetap yang dimiliki
sesuai dengan kriteria: tingkat dan jurusan pendidikan, keahlian,
serta pengalaman kerja pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas
yang setara dengan paket yang akan dilaksanakan.
Apabila Tenaga ahli tetap yang dimiliki tidak memenuhi salah satu
kriteria kesesuaian tersebut diatas, maka tidak mendapat nilai
(nol) dan tidak masuk dalam calon daftar pendek karena tidak
memiliki kemampuan menyediakan personil yang diperlukan
untuk pelaksanaan pekerjaan.
• Dinilai berdasarkan kemampuan manajerial yang dimiliki tenaga
ahli tetap yang bersangkutan (misal: kesesuaian posisi) sesuai
dengan persyaratankebutuhan pada paket pekerjaan yang akan
dilaksanakan.
PEDOMAN EVALUASI
Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
• Apabila ada dua perusahaan atau lebih
mendapat nilai yang sama, maka penentuan
peringkat berdasarkan jumlah paket yang
dimiliki. Dan apabila jumlah paket yang dimiliki
tersebut mempunyai nilai yang sama, maka
penentuan peringkat berdasarkan nilai kontrak
tertinggi dari pengalaman yang dimiliki
perusahaan.
• Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi
dan evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
dimasukkan dalam Calon Daftar Pendek untuk
kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi.
PEDOMAN EVALUASI
Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi
• Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas
dan/atau data yang kurang jelas maka
dilakukan klarifikasi secara tertulis dan
ditandatangani oleh Pokja ULP dan peserta,
namun tidak boleh mengubah persyaratan
kualifikasi.
• Prakualifikasi belum merupakan ajang
kompetisi, data yang kurang masih dapat
diminta paling lambat sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Kualifikasi.
PEDOMAN EVALUASI
Contoh Penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi
• Kriteria Penilaian Persyaratan Teknis
Kualifikasi:
• Pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang
sejenis dan kompleksitas yang setara (bobot
60%), terdiri atas:
– jumlah paket pengalaman (bobot 45 %)
– nilai kontrak tertinggi (bobot 15 %)
PEDOMAN EVALUASI
Contoh Penilaian Persyaratan Teknis Kualifikasi
• Kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur
komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan
yang sejenis dan kompleksitas yang setara (bobot
40%), terdiri atas:
– Tenaga Ahli Tetap (bobot 30%), terdiri atas:
• 1 orang tenaga ahli Jalan (ketua tim), bobot penilaian 15%
• 3 orang tenaga ahli Jalan (site engineer), bobot penilaian 10%
• 2 orang tenaga ahli Jembatan (site engineer), bobot penilaian 5%
– Kemampuan Manajerial dengan bobot 10%, terdiri dari:
• tenaga ahli ahli Jalan (ketua tim), bobot penilaian sebesar 5 %
• tenaga ahli ahli Jalan (site engineer), bobot penilaian sebesar 3 %
• tenaga ahli ahli Jembatan (site engineer), bobot penilaian sebesar
2%
PEDOMAN EVALUASI
Contoh penilaian persyaratan teknis kualifikasi
Contoh penilaian persyaratan teknis kualifikasi
PEDOMAN EVALUASI
• Dari tabel di atas, penyedia yang masuk calon
daftar pendek:
PEDOMAN EVALUASI
EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
EVALUASI dokumen penawaran
• Evalusi Penawaran Sampul I
PEDOMAN EVALUASI
– Ketentuan umum evaluasi:
• Dilarang mengubah metode evaluasi, kriteria, dan tata
cara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
• Dilarang mengubah isi penawaran sampul I.
• Dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi
kepada Pokja ULP selama proses evaluasi.
• Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
– ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan
dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
– kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna
sampul dan/atau surat penawaran tidak berkop
perusahaan
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Evaluasi Administrasi
– Dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada
saat penilaian kualifikasi.
– Penawaran dinyatakan memenuhi syarat apabila
syarat-syarat substansial yang diminta
berdasarkan Dokumen Pemilihan (surat
penawaran, surat kuasa, surat perjanjian
Kerjasama Operasi) dipenuhi/dilengkapi.
– Dalam hal seleksi umum/seleksi sederhana, untuk
menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat
menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat
lainnya yang diperlukan agar diminta dan
dievaluasi pada saat prakualifikasi dan tidak perlu
dilampirkan pada sampul I
PEDOMAN EVALUASI
EVALUASI dokumen penawaran
• surat penawaran
• Ditandatangani oleh yang berhak
• jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak
kurang dari waktu yang ditetapkan LDP
• jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang
ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan
• Bertanggal
PEDOMAN EVALUASI
EVALUASI dokumen penawaran
• Surat kuasa:
• Ditandatangani direktur utama/pimpinan
perusahaan;
• Nama penerima kuasa harus tercantum dalam
akte pendirian atau perubahannya
• Dalam hal kemitraan, surat kuasa
ditandatangani oleh anggota kemitraan yang
diwakili menurut perjanjian kerja sama.
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Evaluasi Teknis
– Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi
– Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara
memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria
yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan, kemudian membandingkan
jumlah perolehan nilai dari para peserta.
– penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masingmasing unsur yang telah ditentukan dalam Dokumen
Pemilihan, meliputi :
• Pengalaman perusahaan
(bobot 10%-20%)
• Pendekatan dan metodologi (bobot 20%-40%)
• Kualifikasi tenaga ahli
(bobot 50%-70%)
jumlah
(100 %)
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Penilaian pengalaman perusahaan, sub unsur
yang dinilai adalah:
– Pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis (10
tahun terakhir), dicantumkan secara jelas: nama,
lingkup, lokasi, pemberi tugas, nilai dan waktu
pelaksanaan pekerjaan tersebut.
– pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan;
– pengalaman manajerial dan fasilitas utama;
– kapasitas perusahaan dengan memperhatikan
jumlah tenaga ahli tetap;
– sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan.
PEDOMAN EVALUASI
EVALUASI dokumen penawaran
• Bobot sub unsur ditetapkan Pokja ULP,
berdasarkan jenis pekerjaan yang akan
dilaksanakan, sesuai LDP.
• Pengalaman perusahaan peserta harus
dilengkapi dengan referensi dari pengguna
jasa yang menunjukkan kinerja perusahaan
peserta selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Penilaian Pendekatan dan Metodologi, sub
unsur yang dinilai adalah:
– Pemahaman perusahaan peserta atas lingkup
pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK
– Kualitas dan metodologi, penilaian meliputi:
ketepatan menganalisa masalah, langkah pemecahan
yang diusulkan, konsistensi antara metodologi dengan
rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan
terhadap KAK, orang bulan (person-month) tenaga
ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan, laporanlaporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah
tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal
pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, kebutuhan
jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas
penunjang;
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Penilaian Pendekatan dan Metodologi, sub
unsur yang dinilai adalah:
– hasil kerja (deliverable)
– fasilitas pendukung yang diminta dalam KAK
– gagasan baru yang diajukan oleh peserta
– Pra RK3K
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Penilaian Kualifikasi Tenaga Ahli, sub unsur
yang dinilai adalah:
– tingkat pendidikan, jika kurang dari yang
dipersyaratkan dalam KAK tidak diberi nilai.
– pengalaman kerja profesional, ketentuan:
• Tidak boleh overlap
• jikaditulis bulan dan tahun saja maka pengalaman
kerja yang dihitung adalah total bulannya dikurangi1
(satu) bulan
• Jika ditulis tahunnya saja maka pengalaman kerja yang
dihitung hanya 25 % dari total bulannya
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Penilaian Kualifikasi Tenaga Ahli, sub unsur
yang dinilai adalah:
– tingkat pendidikan, jika kurang dari yang
dipersyaratkan dalam KAK tidak diberi nilai.
– pengalaman kerja profesional, ketentuan:
• Tidak boleh overlap
• jikaditulis bulan dan tahun saja maka pengalaman
kerja yang dihitung adalah total bulannya dikurangi1
(satu) bulan
• Jika ditulis tahunnya saja maka pengalaman kerja yang
dihitung hanya 25 % dari total bulannya
.
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Penilaian Kualifikasi Tenaga Ahli, sub unsur
yang dinilai adalah:
• Kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi pengalaman
kerja profesional, dengan nilai kriteria ditetapkan oleh
Pokja ULP.
• Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional tenaga
ahli dicantumkan dalam LDP
– sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh
pihak yang berwenang
– Sub unsur lain yang dinilai dan dipersyaratkan.
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Evaluasi teknis:
– Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila hasil
evaluasi teknis memenuhi ambang batas nilai teknis
(passing grade) seperti yang tercantum dalam LDP.
– Nilai ambang lulus dengan rentang 60 – 75 atau
ditentukan lain oleh Pokja ULP dengan
memperhatikan tingkat kesulitan teknis dan
kompleksitas pekerjaan ditetapkan oleh Pokja ULP
dalam dokumen seleksi.
• Bagi penyedia jasa yang nilainya di bawah nilai ambang lulus,
dinyatakan gugur.
• Bagi penyedia jasa yang nilainya sama atau di atas nilai
ambang lulus, dimasukkan dalam peringkat teknis.
– Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis
maka seleksi dinyatakan gagal
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• Evaluasi Sampul II (Penawaran biaya):
– Pokja ULP tanpa dihadiri peserta, melakukan
evaluasi penawaran biaya dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam LDP.
– Unsur-unsur yang perlu dievaluasi:
•
•
•
•
kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil
kewajaran penugasan tenaga ahli
kewajaran penugasan tenaga pendukung
kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung NonPersonil
EVALUASI dokumen penawaran
• Metode evaluasi kualitas dan biaya
PEDOMAN EVALUASI
– Pokja ULP melakukan perhitungan kombinasi
teknis dan biaya, dengan ketentuan:
• Perhitungan nilai kombinasi:
NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x Bobot
Penawaran Teknis} + {Nilai/skor
Penawaran Biaya Terkoreksi x Bobot
Penawaran Biaya}
– bobot masing-masing unsur sesuai dengan yang
tercantum dalam LDP, dengan rentang sebagai
berikut:
• bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
• bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
jumlah
(100 %)
EVALUASI dokumen penawaran
PEDOMAN EVALUASI
• nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor
tertinggi, sedangkan nilai penawaran biaya yang lain
secara proporsional, dengan rumus:
NBt = (PBt /PBt) x 100
NBn = (PBt /PBn) x 100
Dimana:
• NBt = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya terendah
• NBn = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya yang di
atasnya;
• PBt = penawaran biaya terendah;
• PBn = penawaran biaya di atasnya.
• Jika terdapat 2 atau lebih peserta mendapatkan nilai
yang sama, maka penentuan peringkat peserta
didasarkan pada perolehan nilai teknis yang lebih
tinggi, dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
KONTRAK
KONTRAK
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
KONTRAK
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
A. Ketentuan Umum
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan dan Pemutusan
Kontrak
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak
D. Kewajaran dan Itikad Baik
E. Penyelesaian Perselisihan
KONTRAK
A. Ketentuan Umum
1. Asal Jasa Konsultansi
 Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dikerjakan terutama oleh
tenaga Indonesia pada lokasi-lokasi yang tercantum dalam
KAK. Jika lokasi untuk bagian pekerjaan tertentu tidak
tercantum maka lokasi akan ditentukan oleh PPK.
 Jika dalam proses pekerjaan Jasa Konsultansi digunakan
komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya
yg tidak berasal dari dlm negeri (impor) maka penggunaan
komponen impor harus sesuai dengan yang dicantumkan
dalam Dokumen Penawaran.
 Tindakan pencantuman komponen impor yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dapat dipersamakan dengan
tindakan penipuan dan dikenakan sanksi sesuai dgn
ketentuan yang berlaku.
KONTRAK
A. Ketentuan Umum
2. Hak Atas Kekayaan Intelektual
Penyedia wajib membebaskan PPK dari segala tuntutan atau
klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan HAKI
oleh penyedia.
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 PPK menyerahkan seluruh/sebagian lokasi pekerjaan
dan/atau dokumen tertentu yang dibutuhkan kepada
penyedia sebelum diterbitkannya SPMK.
 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak
 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya
pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
KONTRAK
A. Ketentuan Umum
4. Program Mutu
Program mutu disusun oleh penyedia, yg paling sedikit berisi:
a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. organisasi kerja penyedia;
c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
e. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
f. prosedur instruksi kerja; dan
g. pelaksana kerja.
KONTRAK
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan,
dan Pemutusan Kontrak
5. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
 PPK bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat
persiapan pelaksanaan kontrak.
 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim
Teknis dan/atau Tim Pendukung.
 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak adalah :
a. program mutu;
b. organisasi kerja;
c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
d. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan
personil (apabila diperlukan); dan
e. rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama.
KONTRAK
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan,
dan Pemutusan Kontrak
6. Pembayaran
 Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan
ketentuan sebagai berikut:
1) untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus)
dari nilai Kontrak; atau
2) untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh
perseratus) dari nilai Kontrak.
 Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai
yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:
1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama;
atau
2) 15% (lima belas perseratus) dari total nilai Kontrak.
 Ketentuan mengenai pemberian uang muka beserta
besarannya ditetapkan dalam SSKK.
KONTRAK
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan,
dan Pemutusan Kontrak
7. Perubahan Lingkup Pekerjaan
 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi
lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan
Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka PPK
bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak
yang meliputi antara lain:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang
tercantum dalam Kontrak;
b. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan
kebutuhan lapangan;
d. melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum
tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh pekerjaan.
KONTRAK
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan,
dan Pemutusan Kontrak
7. Perubahan Lingkup Pekerjaan
 Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya
anggaran dan tidak boleh melebihi 10% (sepuluh
perseratus) dari biaya yg tercantum dari nilai Kontrak awal.
 Perintah perubahan lingkup pekerjaan dibuat oleh PPK
secara tertulis kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan
negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada
ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
KONTRAK
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan,
dan Pemutusan Kontrak
8. Perubahan dan/atau penyesuaian Biaya
 Perubahan Nilai Kontrak sebagai akibat perubahan lingkup
pekerjaan dengan ketentuan perubahan Nilai Kontrak
hanya dapat dilakukan sampai setinggi-tingginya 10%
(sepuluh persen) dari Nilai Kontrak awal.
 Penyesuaian biaya dapat diberlakukan terhadap kontrak
yang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
KONTRAK
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan,
dan Pemutusan Kontrak
9. Denda dan Ganti Rugi
Kompensasi dpt diberikan kpd penyedia dalam hal sbg berikut:
a. PPK memodifikasi atau mengubah jadwal yang dapat
mempengaruhi pekerjaan penyedia;
b. keterlambatan penerbitan SPP;
c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sebagaimana yang
diperjanjikan dalam kontrak;
e. PPK menginstruksikan kpd pihak penyedia utk melakukan
pengujian tambahan yg setelah dilaksanakan pengujian tyt
tdk diketemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
f. kompensasi lain yang dirinci dalam syarat khusus kontrak.
KONTRAK
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan,
dan Pemutusan Kontrak
10. Keadaan Kahar
 Dalam hal tjd Keadaan Kahar, penyedia memberitahukan
tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara
tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dgn menyertakan
salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan
kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender sejak terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan
sanksi.
KONTRAK
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan,
dan Pemutusan Kontrak
11. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan
sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar
kpd penyedia sesuai dg prestasi pekerjaan yg telah dicapai.
 PPK dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia
dapat memerintahkan penghentian Kontrak jika penyedia
gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam
Kontrak ini. Pemberitahuan tertulis tersebut hrs memuat:
1) alasan penghentian Kontrak; dan
2) persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi
kewajiban-kewajibannya dlm jangka waktu 14 (empat
belas) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
KONTRAK
B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Perubahan,
dan Pemutusan Kontrak
12. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil
 Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, maka:
a. wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha
Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dg mensubkontrakkan
sebagian pekerjaannya;
b. dalam melaksanakan kewajiban di atas, penyedia terpilih
tetap bertanggung-jawab penuh atas keseluruhan
pekerjaan tersebut;
c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan
ketetapan di atas.
 Apabila ketentuan tsb di atas dilanggar, maka penyedia
dikenakan sanksi yg ditetapkan dlm Perpres 54/2010.
KONTRAK
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
KONTRAK
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Korespondensi
Wakil Sah Para Pihak
Tanggal Berlaku Kontrak
Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Asuransi
Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau
Pengawas Pekerjaan
G. Pelaporan
H. Serah Terima Laporan Akhir
I. Pembatasan Penggunaan Dokumen
J. Kerahasiaan
K. Tanggung Jawab Profesi
L. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas
KONTRAK
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
Sumber Dana
Pembayaran Uang Muka
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Batas Akhir Waktu Penerbitan SPP
Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran
Pembayaran Denda
Pembayaran Ganti Rugi
Kompensasi
Penyelesaian Perselisihan
Layanan Tambahan
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
E. Asuransi
Resiko dan pertanggungan asuransi mencakup:
KONTRAK
1.
2.
3.
4.
5.
Kendaraan Bermotor yang dioperasikan oleh Penyedia Jasa
Konsultansi atau Subpenyedia (apabila ada) atau Personil dengan
tanggungan kerugian Pihak Ketiga dengan nilai pertanggungan
minimum Rp............... (...........................);
Kerugian, cidera dan kematian Pihak Ketiga (apabila diperlukan)
dengan nilai pertanggungan minimum Rp...............
(...........................);
Jamsostek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
Tanggung jawab profesi (apabila diperlukan) dengan nilai
pertanggungan minimum Rp............... (...........................);
Kerugian atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia yang
digunakan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan nilai
pertanggungan minimum Rp............... (...........................).
KONTRAK
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
E. Pelaporan
Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporanlaporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak:
...........................[uraikan secara rinci jenis laporan dan waktu
penyerahan laporan dihitung sejak ditandatanganinya
kontrak]
I. Pembatasan Penggunaan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi
ini dengan pembatasan sebagai berikut: ...........................
K. Tanggung Jawab Profesi
[untuk konsultan perencana konstruksi]
Umur konstruksi bangunan direncanakan : ... (...............) tahun
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
N. Pembayaran Uang Muka
1.
KONTRAK
2.
Untuk pekerjaan Jasa Konsultansi ini dapat diberikan uang muka
(YA/TIDAK).
[jika ”YA”]
Uang muka diberikan sebesar ...% (............... persen) dari nilai
Kontrak[untuk kontrak tahun jamak diubah : “Kontrak tahun
pertama” atau “total nilai Kontrak”]
O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan
1.
2.
3.
Pembayaran tahapan pekerjaan dilakukan dengan
cara:..........[bulanan/termin/sekaligus].
Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut: .....[uraikan bila pembayaran dilakukan
secara bulanan atau termin]
Misal : pembayaran secara termin,
laporan pendahuluan 20%, laporan antara 40%, dan laporan akhir
40%.
Mata uang pembayaran : ..........................[untuk pengadaan yang
sumber dananya PHLN]
Q. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan
tagihan pembayaran
KONTRAK
1.
2.
3.
Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan :
a. Berita Acara Prestasi Pekerjaan,
b. Berita Acara Serah Terima Produk dan Produk Laporannya,
c. ……. [sebutkan dan uraikan yang dibutuhkan sesuai kontrak
lumpsum]
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan
pembayaran prestasi pekerjaan ;
a. Absensi pembahasan
b. Notulensi Pembahasan Rapat
c. Dokumentasi / Foto kegiatan
d. Dokumen lain yang disyaratkan dalam KAK
e. ………… [sebutkan dan uraikan yang dibutuhkan sesuai kontrak
lumpsum]
Dokumen yang disyaratkan tersebut di atas tidak perlu
dilampirkan rincian bukti-bukti pengeluaran biaya.
KONTRAK
U. Penyelesaian Perselisihan
[Apabila BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa]
Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan
dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturanperaturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat
kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat
pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah
arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus
menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk
oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan
bertindak sebagai pimpinan arbitrator.
PENYUSUNAN DOKUMEN
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Pemaketan Pekerjaan
PA/KPA dalam melakukan pemaketan pekerjaan konstruksi wajib
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri.
 Dilarang memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket kecil
dengan maksud untuk menghindari seleksi.
 Dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang
tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan
dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi
masing-masing.
 Dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan
yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat dipisahkan.
 Dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur
pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang
tidak objektif.
 Paket pekerjaan konstruksi kontrak tahun jamak sebaiknya memiliki
perkiraan > 10 Milyar.
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Penyusunan HPS
• Dalam menyusun HPS, penentuan remunerasi Tenaga Ahli
(Billing Rate) agar dalam menghitung RAB menggunakan tarif
minimal dari Upah (pekerja) Minimum Provinsi dikalikan
dengan angka tertentu (sebesar 8 s.d. 10)
• HPS jasa konsultansi terdiri dari komponen:
– Biaya Langsung Personil (Remuneration), yang didasarkan pada harga
pasar gaji dasar dengan memperhitungkan biaya umum (overhead),
biaya sosial (social charge), keuntungan (profit) maksimal 10 %,
tunjangan penugasan, dan biaya–biaya kompensasi lainnya.
– Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost); pada
prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya,
kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus
– Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
• HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya
lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia Jasa
Konsultansi
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Pemilihan jenis kontrak
• Kontrak Lump Sum dilakukan untuk pelaksanaan
pekerjaan berdasarkan keluaran (output basis) dengan
demikian mata pembayaran dalam Rencana Anggaran
Biaya tidak perlu rinci. Pekerjaan tersebut antara lain :
– Studi: Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, Baseline Study,
Sistem Informasi, StudiLingkungan / Kawasan, AMDAL,
Identifikasi Program, Studi / Kajian lainnya.
– Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis: Master Plan,
Pra Design, Basic Design, Concept Design, Design
Development, Detail Engineering Design, Final Engineering
Design, Review Design, Quantity Surveyor.
– Survei: Pemetaan / Foto Udara, Pengukuran Topografi,
Bathymetri, Hydrologi, Soil Investigation / Geoteknik,
Sosial Ekonomi, Survei Lalu Lintas dan O-D, Survei Kondisi
Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei lainnya.
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Pemilihan jenis kontrak
• Kontrak Harga Satuan dilakukan untuk
pelaksanaan pekerjaan berdasarkan input, oleh
karenanya personil/ tenaga ahli akan
memberikan hasil sesuai kehadirannya, seperti :
– Advisory/Technical Assistance/Pendampingan;
– Supervisi, Manajemen Proyek, Manajemen Konstruksi;
atau
– Pekerjaan yang beresiko tinggi dan / atau
menggunakan teknologi tinggi dimana volume atau
kuantitas atau waktu pelaksanaannya masih bersifat
perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani.
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Dokumen Pengadaan Tahun Jamak
 Dokumen Pengadaan kontrak tahun jamak harus disusun
berdasarkan Permen PU No 07/PRT/M/2011
 Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan kontrak tahun
jamak dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengadaan memerlukan waktu > 1 TA dan sumber dana yang
diperlukan untuk pengadaan yang berasal dari rupiah murni
(APBN/APBD).
b. secara teknis pekerjaan tidak dapat dipecah-pecah dan/atau
penyelesaian pekerjaan tersebut membutuhkan waktu lebih
dari 12 bulan dan/atau dalam rangka mengefektifkan
pencapaian program sesuai target yang telah ditetapkan.
c. sebelum pemilihan dimulai, sudah mendapatkan persetujuan
pelaksanaan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan
(APBN) atau Kepala Daerah (APBD).
d. Dalam melaksanakan pelelangan kontrak tahun jamak dilakukan
sekaligus meliputi keseluruhan biaya pelaksanaan paket
pekerjaan sampai dengan selesai, tidak berdasarkan anggaran
yang tersedia di tahun pertama (bertahap).
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
 Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak
Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan
berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah
tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau
perubahan Dokumen Pengadaan
b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus
dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen
Pengadaan
c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap
Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum.
 Pada pengumuman harus ditambahkan pencantuman
sumber pendanaan dan TA yang digunakan untuk
pelaksanaan pekerjaan tersebut termasuk perkiraan
kebutuhan dana untuk Penyesuaian Harga dan jangka
waktu pelaksanaan
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
 Harus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga pada SSUK
sebagai berikut:
a. Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat
adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
b. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak
yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 bulan dan
diberlakukan mulai bulan ke-13 sejak pelaksanaan
pekerjaan.
c. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan
dan biaya operasional sebagaimana tercantum dalam
penawaran.
d. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan
jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak
awal/adendum kontrak.
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
e. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan
yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
f. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru
sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak
adendum kontrak tersebut ditandatangani.
g. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan
oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian
harga berdasarkan indeks harga terendah antara
jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
h.
Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai
berikut:
Hn
= Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)
Hn
= Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
Ho
= Harga Satuan pada saat harga penawaran;
a
= Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan
overhead; Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran
komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.
b, c, d
= Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja,
bahan, alat kerja, dsb;
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.
Bn, Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
dilaksanakan (mulai bulan ke-13 setelah penandatanganan
kontrak).
Bo, Co, Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah
penandatanganan kontrak.
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
i.
Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh Menteri
dan dicantumkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak.
j. Penetapan koefisien bahan, tenaga kerja dan alat kerja
ditetapkan dalam SSKK.
k. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
l. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
m. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai
berikut: Pn = (Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst
Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;
Hn =
Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan
setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan
penyesuaian Harga Satuan;
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
n. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK,
apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai
perhitungan dan data-data;
o. Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambatlambatnya setiap 6 (enam) bulan.
 Harus ditambahkan ketentuan Penyesuaian Harga yaitu
penetapan koefisien komponen antara lain sebagai
berikut:
“Penyesuaian harga
a) Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang
diterbitkan oleh .................... [diisi BPS atau Instansi
Teknis Lainnya (jika indeks harga tidak dimuat dalam
penerbitan BPS)]
b) Koefisien komponen ditetapkan sebagai berikut:
......................... [koefisien komponen adalah
perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja dan alat
kerja terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS.
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
Pengadaan Secara Elektronik
 Dalam penyusunan Dokumen Pengadaan secara Elektronik dan
pada saat pemberian penjelasan pekerjaan harus mengacu pada
ketentuan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengadaan
secara elektronik (sepanjang tidak ditentukan lain)
 Dokumen Pengadaan diunggah oleh Pokja ULP:
a. Dokumen Pengadaan diunggah secara utuh (lengkap) serta
tidak boleh terputus (tidak terjadi jeda) agar tidak
menimbulkan salah pengertian bagi penyedia.
b. setelah dapat dipastikan dokumen diunggah secara utuh, Pokja
ULP mencantumkan keterangan bahwa dokumen telah terupload secara lengkap dengan diberi “tanda khusus dan
waktu” misalnya ..... selesai tanggal .... hari.... pukul .....
c. apabila terdapat hambatan teknis yang terkait dengan sistem
pengadaan secara elektronik sehingga Pokja ULP tidak dapat
mengunggah (upload) dokumen pengadaan secara utuh maka
segera memberitahukan/menghubungi pihak terkait untuk
diadakan
perubahan/penyesuaian
jadwal
dengan
memperhatikan alokasi waktu yang cukup.
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
 Evaluasi Penawaran
a. Data yang digunakan Pokja ULP dalam melakukan
evaluasi dokumen penawaran dari peserta adalah:
1) Semi e-procurement : data yang disampaikan
secara hard copy
2) Full e-procurement : data yang disampaikan secara
softcopy, Pokja ULP mengunduh melalui website
www.pu.go.id
b. Evaluasi secara elektronik
1) Dilakukan sesuai ketentuan/kriteria evaluasi yang
telah ditetapkan/ dicantumkan dalam Standar
Dokumen Pengadaan
2) Dokumen elektronik yang rusak akibat kesalahan
pengiriman dokumen oleh penyedia jasa yang
mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat
dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen
elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi
syarat
PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN
 Sebelum dilakukan penetapan pemenang, maka dalam hal
Full e-Procurement, Peserta yang akan diusulkan sebagai
calon pemenang dan atau calon pemenang cadangan
menyerahkan dokumen asli (hardcopy) untuk dilakukan
verifikasi terhadap Dokumen Elektronik dengan Dokumen
Asli, apabila terjadi perbedaan data penawaran (termasuk
data kualifikasi) maka penawaran tersebut tidak memenuhi
syarat dan tidak dapat ditetapkan sebagai pemenang atau
pemenang cadangan.
Jakarta, 15 Agustus 2011