Transcript klik disini - Satria Prayoga Blog
S
OSIALISASI
U
NDANG
-U
NDANG
2011
TENTANG
B
ANTUAN
N
O
16 T
AHUN
H
UKUM Oleh: SATRIA PRAYOGA. S.H., M.H. RINALDY AMRULLAH , S.H., M.H.
DEPRI LIBER SONATA,S.H.,M.H.
DENI ACHMAD, S.H.M.H.
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
F
ILOSOFI DI
K
ELUARKANNYA
UU N
O
16/2011
TENTANG BANTUAN HUKUM
Dalam melindungi hak-hak Masyarakatnya pemerintah mencantumkan didalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai aturannya terdapat dalam Pasal 28 huruf A sampai dengan huruf J. hasil amandemen sampai dengan amandemen Ke 4. Hak-hak tersebut sebagai hak dasar setiap individu manusia (fundamental rights)
P
ERMASALAHAN
T
ANGGUNG
J H
AWAB UKUM
N M
EGARA ASYARAKAT
S
EBAGAI Perlindungan hukum merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang akan selalu melekat pada diri manusia itu sendiri Negara berdasarkan hukum (rechtstaats) sebagaimana telah disinggung di atas, memiliki peran dan fungsinya guna mencapai suatu kondisi yang baik, aman, nyaman dan sejahtera
Dengan demikian jelas, bahwa perlindungan hukum bagi manusia harus diberikan secara sama tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya dengan perlindungan hukum secara tegas telah mengamanatkan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
Secara eksplisit persoalan perlindungan hukum bagi Masyarakat sudah diperjelas dengan baru disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Dari rumusan Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, kenyamanan dan keamanan.
P ERSEPSI B ANTUAN H UKUM Batasan persepsi umum tentang Bantuan Hukum di kalangan masyarakat adalah : mahalnya biaya bantuan hukum dalam hal pemberian pengetahuan hukum dalam pencerahan terhadap masalah hukum.
Secara umum tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai perlindungan kepada masyarakat tidak mampu (miskin) yang sedang terkena masalah hukum Pemberi Bantuan Hukum Adalah Lembaga Batuan Hukum (LBH) yang sudah terferivikasi dan terakreditasi, memberikan bantuan hukum baik Litigasi maupun Non Litigasi. (Konsultasi/ pendampingan persidangan)
A TURAN ATURAN YANG BARU DITERAPKAN DI UU B ANTUAN HUKUM INI HARUS MENJADI PERHATIAN BAGI MASYARAKAT . DIKARENAKAN PADA KENYATAANNYA MASIH BANYAK MASYARAKAT YANG BELUM MEMILIKI KESADARAN TINGGI DAN BELUM MEMAHAMI SECARA KOMPREHENSIF AKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIRINYA KETIKA DALAM BERMASYARAKAT .