materi - spipise jateng

Transcript materi - spipise jateng

UPAYA PERCEPATAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PTSP DI DAERAH

Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH

Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah 18 November 2010 FOKUS GROUP DISCUSSION KEMENTERIAN DALAM NEGERI DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH 2010

I. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia awal Tahun 2006 kurang menggembirakan:

Pertumbuhan Ekonomi lambat (5,6 %)

Angka Kemiskinan (17,75%) dan pengangguran masih tinggi (11,1%)

Kesenjangan daya saing makin melebar Iklim investasi tidak kondusif INPRES NOMOR 3 TAHUN 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi (85 Tindakan) Penyederhanaan Pelayanan perizinan satu Pintu Satu Atap bagi UMKM

II. KONDISI PERIZINAN

Tidak ada kepastian hukum Sistem dan prosedur tdk jelas persyaratan terlalu banyak proses berbelit belit Waktu lama tdk ada limit waktu Mahal, bernuansa KKN dan pungli terkesan rigid dan tidak ramah UU Dasar 1945 UU 32 Tahun 2004 UU 25 TAHUN 2007 RUU Tenaga Kerja ?

Inpres 3 Tahun 2006 PROSES DEREGULASI UP MINAT INVESTOR

   

Pelayanan Publik kepastian hukum Penyederhanaan singkat sisdur persyaratan, percepatan dan waktu, : murah dan ramah.

Adanya SKPD (OSS) SDM profesional.

MINAT INVESTASI LOW Iklim Investasi GLOBALISASI REFORMASI

III. KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA BERDASARKAN SURVEY IFC 2011

Doing Business Starting a business Dealing with licenses Registering property Getting Credit Protecting Investors Paying taxes Trading across borders Enforcing contracts Closing a business Rangk 2011 121 155 60 98 116 44 130 47 154 142 Rangk 2010 115 159 60 94 109 41 125 49 153 141 Rangk 2009 129 171 80 107 109 53 116 37 140 139

INDIKATOR STARTING A BUSINESS INDONESIA URUTAN KE 155 ADALAH : Indikator

Jumlah Prosedur Waktu diperlukan Biaya (% dari income per kapita) Modal Minimum (% dari kapita) income yang per

2011

22,3 53,1

Indonesia 2010

26 59.7

Asia Timur dan Pasifik 2011 2010

7,8 8.1

39 41.0

27,1 25.8

50,6 21.3

Rata-rata OECD 2011

5,6

2010

5.7

13.8

13.0

5,3 4.7

15,3 15.5

IV.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Permendagri No 24 Tahun 2006 merupakan Pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntutan dan kebutuhan daerah.

Hakekat : 1. PTSP : kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaan perizinan dan non perizinan dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat.

2. Terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati/Walikota kepada Kepala PTSP; 3. Penyederhanaan :percepatan waktu, sisdur, persyaratan dan biaya .

JUMLAH DAERAH YANG TELAH MEMBENTUK PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PERIODE AGUSTUS TAHUN 2010 NO KETERANGAN PROV KAB KOTA TOTAL % BADAN DINAS KANTOR UNIT TOTAL PROV KAB KOTA TOTAL % 1 2 3 4 5 6 1 YANG SUDAH MELAKSANAKAN PTSP 14 280 85 379 68% 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 90 10 243 36 379 2 BENTUK LEMBAGA 3 YANG BELUM MELAKSANAKAN PTSP 19 119 13 151 32%

KENDALA YANG DIHADAPI DAERAH YG BELUM MEMBENTUK:

a. Persepsi dan komitmen KDH dengan Stakeholder belum mantap.

b. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP. c. Maindset birokrasi masih belum reformis.

d. Tidak adanya inisiator daerah dan dukungan pimpinan daerah.

V. FILOSOFI REFORMASI PERIZINAN

1.Penyelenggara PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana : loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan

sekretariat.

2.Penyederhanaan Proses, Penyingkatan waktu dan Kepastian biaya.

3.Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan performance.

4.Keterbukaan Informasi dan pemanfaatan TI.

5. Pengaduan dan kepuasan Pelanggan 6. Pembinaan/Pengawasan dan Monev 7. Peraturan peralihan : a.PTSP/OSS yang sudah ada agar menyesuaikan dengan Permendagri No. 24 tahun 2006 b.Yang belum membentuk PTSP wajib membentuk paling lambat setelah 1 (satu) tahun (6 Juli 2007)

VI. KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH Pembentukan Kelembagaan PTSP Diatur Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008

DASAR KETETAPAN

 Permendagri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;  Diterbitkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;  Diamanatkan bahwa Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 Dengan Mendapat Aparatur Negara.

Pertimbangan Menteri Pendayagunaan 11

Lanjutan Kelembagaan….

PEMBENTUKAN

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di bidang Perijinan dibentuk unit pelayanan perijinan terpadu dengan sebutan BADAN atau KANTOR.

KEDUDUKAN

   Badan atau Kantor berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan dan Kantor didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Kepala Sekretariat karena Jabatannya adalah sebagai Kepala Badan atau Kepala Kantor.

VII. UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PTSP

Permendagri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatur bagaimana membangun sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi kedalam suatu Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Permendagri Nomor 20 Tahun. 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah mengatur bagaimana bentuk kelembagaan penyelengaara pelayanan pirizinan dan non perizinan terpadu satu pintu di daerah dibentuk, baik dalam status Badan atau Kantor tergantung

score variabel

yang diperoleh pada suatu Daerah.

Lanjutan UPAYA PEMERINTAH ………

Terkait mengenai

masalah kelembagaan pengelola perizinan di Daerah

, dalam

Permendagri Nomor 20 Tahun 2008

yang merupakan turunan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam Lembaga Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 14

VIII. LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN PENYELENGGARA PTSP SURAT EDARAN NOMOR 500/1191/V/BANGDA TANGGAL 8 JUNI 2009 TENTANG PENYEMPURNAAN PANDUAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Langkah I Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 : Penyamaan Persepsi dan Pembentukan Komitmen : Pembentukan Tim Pembentukan PTSP : Penyiapan Dana melalui APBD : Penyusunan Desain Penyelenggara PTSP : Penyusunan Kebijakan Terkait dengan Pembentukan Penyelenggara PTSP : Penyiapan SDM : Penyebarluasan Informasi Penyelenggara PTSP kepada Masyarakat : Monitoring dan Evaluasi

IX. KEBIJAKAN- KEBIJAKAN TERKAIT PPTSP

A. PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI PERDAGANGAN, MENTERI TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

NOMOR : 69 TAHUN 2009 NOMOR : M.HH-08.AH.01.01.2009

NOMOR : 60/M-DAG/PER/12/2009 NOMOR : Per.30/men/XII/2009 NOMOR :10 TAHUN 2009 TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA

Lanjutan KEBIJAKAN ………

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Pasal 3)

Perizinan dan Non Perizinan Memulai Usaha Yang Meliputi: a . Pendaftaran nama perusahaan dan pembuatan akta pendirian; b. Pengesahan status badan hukum; c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); d. Pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara; e. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP); f. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); g. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); h. Pendaftaran Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan; i. Pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).

Lanjutan KEBIJAKAN ………

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (Pasal 5) (1) Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha di daerah; (2) Untuk percepatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di daerah dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; (3) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentuk pelayanan terpadu satu pintu wajib segera membentuk pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lanjutan KEBIJAKAN ………

PENGATURAN PELAYANAN (Pasal 6)

(1) Setiap penyelenggara pelayanan wajib memberikan pelayanan berdasarkan standar waktu pelayanan; (2) Standar waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemakaian nama perusahaan dan status badan hukum, pengesahan pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dalam Berita Negara , pembayaran PNBP melalui seluruhnya paling lama 8 (delapan) hari kerja; Bank 19

Lanjutan KEBIJAKAN ………

b. Penerbitan NPWP dan NPPKP di Ditjen pajak paling lama 1 (satu) hari kerja; c. Penerbitan SIUP dan TDP di Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan d. Penerbitan surat keterangan pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Sertifikat Kepesertaan jaminan Sosial Tenaga Kerja paling lama 5 (lima) hari kerja.

Lanjutan KEBIJAKAN ………

B. PROSES IZIN MEMULAI USAHA PALING LAMA 40 HARI

Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor : 500/3933/SJ Jakarta, 9 November 2009 Kepada Yth:. Gubernur Bupati/Walikota Perihal : Proses Izin memulai Usaha paling lama 40 (empat puluh) hari dan pembentukan PTSP.

Lanjutan KEBIJAKAN ………

DASAR SURAT MENDAGRI

Bapak Presiden Republik Indonesia mengagendakan dalam 100 (seratus) hari Indonesia Bersatu kedua, proses memulai usaha Kabinet

(starting business)

di Indonesia yang harus dilakukan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari, hal tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan Iklim investasi di tanah air. Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dalam proses pemberlan Izin & modal usaha, sehingga agenda tersebut dl atas dapat diwujudkan.

Lanjutan KEBIJAKAN ………

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta perhatian saudara, hal-hal sebagai berikut: (1) Segera membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana dimaksud PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mempedomanin No.20

tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan terpadu di daerah 23

Lanjutan KEBIJAKAN ………

(2) Melakukan identifikasi dan inventarisasi jenis izin memulai usaha dan lama penyelesaian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, baik melalui kelembagaan PTSP bagi yang sudah membentuk, maupun bukan PTSP yang belum Membentuk .

(3) Melakukan identifikasi dan inventarisasi jenis ijin memulai (4) usaha dan lama penyelesaian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; Melaporkan jenis usaha yang selama ini perizinannya dikeluarkan oleh tingkat pusat dan provinsi, yang secara operasional lebig efisien dan lebih efektif kalau kewenangan perizinannya Kabupaten/Kota.

dilimpahkan kepada pemerintah 24

Lanjutan KEBIJAKAN ………

(5). Melaporkan Identiflkasi permasalahan yang menghambat atau potensial menghambat proses memulai usaha dl bawah 40 (empat puluh) hari, baik yang disebabkan oleh adanya peraturan perundangan yang dikeluarkan o!eh setiap tingkatan pemerintahan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, maupun oleh sebab-sebab belum dibentuknya PTSP di sebagian daerah.

Lanjutan KEBIJAKAN ………

C. TINDAK LANJUT PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN UNTUK MEMULAI USAHA

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :

188.32/4614/SJ

Jakarta, 21 Desember 2009 Kepada sdr : 1. Gubernur

Bupati/Walikota Perihal : Percepatan Pelayanan perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha. Seluruh Indonesia 26

Lanjutan KEBIJAKAN ………

DASAR SURAT MENDAGRI

• Menindak lanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor: 69 Tahun 2009, Nomor: M.HH08.AH.01.01.2009, Nomor: 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor:Per.30 /MEN/XII/2009, Nomor : 10 Tahun 2009, tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha (PBM), diminta perhatian Saudara untuk segera melakukan hal-hal sebagai berikut: 27

Lanjutan KEBIJAKAN ………

A. Gubernur

1. Melakukan langkah-langkah guna peningkatan aparatur pelaksana pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha di daerah.

Lanjutan KEBIJAKAN ………

2. Mengkoordinasikan Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan memulai usaha di daerah masing masing sesuai PBM.

Melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memulai usaha di daerahnya.

Khusus Gubernur DKI Jakarta segera melakukan percepatan Pengurusan Perusahaan (SIUP) Surat Ijin Usaha Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Pendaftaran Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan sesuai PBM.

Lanjutan KEBIJAKAN ………

Bupati/Walikota 1. Melakukan perizinan dan percepatan non perizinan pelayanan khususnya pelayanan Pengurusan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Pendaftaran Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan sesuai PBM.

2. Bagi Bupati/Walikota yang belum membentuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) agar segera, membentuk PPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 30

Lanjutan KEBIJAKAN ………

3. Memerintahkan para Satuan Daerah yang terkait Kerja Perangkat 4. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan perizinan dan Non Perizinan untuk memulai usaha di daerahnya.

Lanjutan KEBIJAKAN ………

D.

SINKRONISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL NOMOR NOMOR NOMOR : 570/3727A/SJ : SE/08/M.PAN-RB/9/2010 : 12 TAHUN 2010 TANGGAL 15 SEPTEMBER 2010

Lanjutan KEBIJAKAN ………

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal: (pasal 6) a. Tingkat provinsi: 1) Gubernur segera menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fubsi PTSP di bidang penanaman modal 2) Gubernur segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan nonperizinan di bidang penaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM; 3) Gubernur menetapkan PDPPM sebagai lembaga pelaksana SPIPISE; 4) Bagi provinsi yang sudah terbentuk PPTSP yang terpisah dengan PDPPM dan telah menerima pelimpahan kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal, agar gubernur melimpahkan PPTSP sebagi lembaga pelaksana SPIPISE.

segera 33

Lanjutan KEBIJAKAN ………

b. Di tingkat kabupaten/kota: 1)Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PPTSP; 2)Bupati/walikota segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.

X. PENUTUP DEREGULATION

- Organisasi - Sisdur - SDM & Leadership

KUNCI KEBERHASILAN LAW INFORCEMENT

- Kontiniu, Kuantitas, Kualitas - Reward & Punishment

KOMITMEN TRANSPARENCY

- Informasi - Komunikasi - IT

SHARING PARTICIPATION

- IPTEK - Pendanaan - Kerjasama Wilayah 35