Presentasi Kebijakan - Pengantar Agribisnis
Download
Report
Transcript Presentasi Kebijakan - Pengantar Agribisnis
LOGO
KEBIJAKAN PEMERINTAH
dalam
PEMBANGUNAN PERTANIAN
LOGO
LOGO
Jumlah Penduduk di
Indonesia
3 Juta/Th
LOGO
PERTANIAN DI INDONESIA
Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia
Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan
India
Penghasil kopi nomor 4
Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading
dan Ghana
Penghasil lada putih nomor 3
Penghasil karet alam nomor 4,
Penghasil cengkehnomor 1
Penghasil sawit nomor 2
LOGO
Dari sisi impor
tahun 2010 Indonesia masih impor;
Beras, gula, kedelai, gandum
Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk,
Makanan olahan, singkong dan kacang tanah
LOGO
Tujuan Kebijakan Pertanian
Memajukan pertanian
Mengusahakan agar pertanian mjd lbh produktif
Meningkatnya produksi & efisiensi produksi
Tingkat pendapatan petani meningkat
Tingkat kesejahteraan petani & masyarakat meningkat
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri, dll
kebijakan pemerintah pada sektor pertanian
diperlukan karena beberapa hal:
untuk stabilisasi harga input dan output
kegagalan pasar timbul karena eksternalitas.
Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti
pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu
ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan
sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.
LOGO
LOGO
Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang
pertanian mencakup beberapa hal:
kebijakan harga
kebijakan perdagangan
Kebijakan subsidi
Kebijakan struktural
Kebijakan pengaturan
Kebijakan fasilitas
Kebijakan intervensi
LOGO
Tujuan kebijakan harga:
Mengurangi ketidakstabilan harga dan
pendapatan
Memberikan manfaat kepada konsumen karena
terjaminnya penawaran dan mencukupi
kebutuhan bahan baku industri
Meningkatkan swasembada pangan sehingga
mengurangi ketergantungan impor, menghemat
devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran
Menjaga stabilitas politik
www.themegallery.com
LOGO
Kebijakan Harga
Ex; Kebijakan pd komoditas beras
o Kebijakan harga minimum (melindungi petani)
o Kebijakan harga maksimum (melindungi
konsumen)
LOGO
Kebijakan perdagangan
Tujuan: Memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi
dari suatu wilayah ke wilayah yang lain.
Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang
diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas
Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan kuota impor
untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga
domestik di atas harga dunia
Untuk ekspor, dg pajak ekspor dan kuota ekspor untuk
membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga
domestik yang lebih rendah dari harga dunia.
LOGO
Kebijakan Subsidi
Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk
Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak
tanah, BBM
Berpengaruh;
Menurunkan biaya produksi & meningkatkan
penawaran.
LOGO
Kebijakan Struktural
Perbaikan prasarana pertanian
Pengenalan teknologi pertanian
Penyuluhan pertanian
Pengusahaan alat-alat pertanian
LOGO
Kebijakan pengaturan
Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan
pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan,
ketetapan yg berkenaan dgn perekonomian &
niaga
Maksud :
Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm
persaingan
Perlindungan kepentingan & kesehatan kons
Menciptakan kondisi perdagangan efektif &
lancar
Meningkatkan pendptn pemerintah
LOGO
Maksud :
Pencegahan praktek persaingan tdk wajar &
monopoli yg tdk wajar
Pengaturan kelancaran perdag & jasa yg
diperlukan
Perlindungan konsumen
Pengaturan barang
Bantuan kemajuan perekonomian & sosial
www.themegallery.com
LOGO
Program Fasilitas
Investasi & kredit
Pengadaan fasilitas penyimpanan
Layanan informasi & berita pasar
Penelitian tataniaga
Pendidikan & penyuluhan tataniaga
LOGO
Guna Informasi Pasar
Produsen :
Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha
Mengarahkan produksi & penjualan hasil
Merencanakan pembelian sarana produksi
Lembaga pemasaran
Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan
Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran
Memperlancar proses pemasaran
Konsumen
Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas,
tempat, harga & waktu yg diinginkan
www.themegallery.com
LOGO
Program Intervensi
Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2
pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi
kesejahteraan penduduk
Tujuan : meliindungi produsen & kons
BULOG
PN Garam
pemasaran migas, dsb
LOGO
Program Pemerintah lain
Monopoli & manipulasi oleh pemerintah
Penelitian & pembangunan station percobaan
Pembentukan pusat-pusat penelitian
Penetapan pajak, bea cukai
Marketing agreement
Pengawasan produk
Penjatahan barang
LOGO
Strategi Kebijakan Pertanian
Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada
sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu
penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani
Program industrialisasi mestinya difokuskan pada
aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan
mayoritas
Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan
dan ini harus dapat dijangkau olehgolongan mayoritas
Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar
memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah
(value added)
LOGO
Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani
sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan
masih diolah di luar Indonesia,misalnya karet, crude
plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat
mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya
produk bukan dijual sebagai barang mentah.
Terkait dengan efisiensi, program
swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena
liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya
Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi
prioritas pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan
sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism”
(invisible hand)
Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan
capur tangan dan atau peran pemerintah