Transcript tahap persiapan 2009

KESIAPAN
KPU KAB. PURWOREJO
dalam
MENYELENGGARAKAN PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2010
Oleh: KPU Kab Purworejo
LANDASAN HUKUM
1.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (3) dan
(4), pasal 22 E.
2.
Undang-Undang
Nomor
32/2004
tentang
Pemerintahan Daerah jo. UU No.8 Tahun 2005 dan
12 Tahun 2008.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 jo. No. 17/2005
tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
3.
Inpres RI Nomor 7/2005 tentang Dukungan
Pemerintah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pilkada.
4. Seluruh Peraturan KPU tentang
Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala
Daerah
(No.61 sd 73 Tahun
2009)
5. Permendagri No. 9/2005 tentang
Pedoman
bagi Pemerintah Daerah
dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala
Daerah.
6. Permendagri No. 44/2007
sebagaimana
diubah dengan
Permendagri No. 57 Tahun
2009
tentang
Pedoman Pengelolaan
Belanja
Pemilu Kepala Daerah
dan
Wakil Kepala Daerah.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUUVI/2008, No. 4/PUU-VII/2009, No. 22/PUUVII/2009.
TAHAPAN PILBUP
PURWOREJO 2010
PERSIAPAN :
1. Penyusunan program & anggaran
2.Penetapan Regulasi Pilkada
3. Pembentukan Panwas,
4.Pembentukan PPK, PPS, KPPS & PPDP
5. Pemberitahuan & pendaftaran pemantau
6.Sosialisasi/Pendidikan pemilih
7. Menerima Pemberitahuan DPRD
8.Rakor dg PPK, PPS, PPDP
TAHAP PELAKSANAAN
1. Pemutakhiran data & daftar Pemilih
2.Pencalonan
3. Pencetakan & Pendistribusian
4.Kampanye
5. Pemungutan & Penghitungan Suara :
• Pemungutan & Perhitungan suara di TPS
sampai Pelantikan & pengucapan
sumpah/janji
TAHAP PENYELESAIAN
1. Penyampaian PHPU (jika ada)
2. Penyelesaian Sengketa
3. Penyampaian hasil Pilkada kepada:
DPRD Kab. Purworejo & Mendagri
4. Laporan ke KPU : Hasil tahapan Pilkada
5. Pemeliharaan arsip & dokumen Pilkada serta
mengelola inventaris
6. Pembubaran PPK, PPS dan KPPS
7. Pemantauan, evaluasi & Pelaporan
8. Pertanggungjawaban Anggaran
Tgl 31 :
Pemungut
an Suara
Tgl 16-22/04
Pendaftaran Calon
TAHUN 2010
Jan
Feb
Tgl
16 :
Pelan
tikan
Panw
aslu
Tgl 2:
Pelantikan
PPK
Tgl 8-9:
Pelantikan
PPS
Maret
April
Tgl 31/03 – 20/04
Penetapan DPS
Mei
Juni
Juli
Ags
Okt
Tgl 21 :
Penetapan
Calon
Tgl 12-16 /06
:
Penetapan
DPT
Tgl 1427 :
Kampany
e
Tgl 7 :
Penetapan
Calon
Terpilih
Tgl 30
:
Pelanti
kan
Bupati
dan
Wakil
Bupati
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO 2010
pemutakhiran data pemilih
dan penyusunan daftar
pemilih, 31 Maret-16 Juni
2010
Masa tenang
28 - 30 Juli 2010
Pemungutan Suara
dan Penghitungan
Suara, 31 Juli 2010
Pendaftaran Calon
Bupati dan Wakil
Bupati,
16 – 22 April 2010
Penetapan Pasangan
Calon, Pengundian serta
Penetapan Nomor Urut
21 Mei 2010
Masa kampanye
14 Juli – 27 Juli
2010
Pengadaan, Pencetakan
dan Distribusi , 2 Maret30 Juli 2010
Penetapan calon terpilih
7 Agustus 2010
Pelantikan dan
sumpah/janji Bupati dan
Wakil Bupati
30 Oktober 2010
KESIAPAN KPU KABUPATEN
KABUPATEN PURWOREJO DALAM
PEMILUKADA 2010
1. Pembentukan Penyelenggara Pilbub.





Pembentukan PPK (80 orang) di 16 kecamatan pada
tanggal 4 Januari sampai 2 Februari 2010.
Pembentukan PPS (1482 orang) di 494 desa pada
tanggal 20 Januari sampai 9 Februari 2010.
Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDP) pada 15 Februari sampai 28 Februari 2010.
Pembentukan Panwaslu Kabupaten dan Panwascam
23 Desember sampai 17 Januari 2010.
Pembentukan KPPS ( satu bulan sebelum hari H )
2. Sumber Daya manusia





5 Anggota KPU Kabupaten
Sekretariat KPU Kabupaten Purworejo (Pegawai
Negeri Sipil)
1 orang Sekretaris, 4 Kasubag dan 30 Staff
Panwaslu Kabupaten (3 orang) dan 5 orang
sekretariat. (dalam proses pengusulan).
Panwaslu Kecamatan (3 orang) dan 3 orang
sekretariat.
Pengawas Pemilu Lapangan (satu orang di
setiap kelurahan), yang berasal dari unsur
masyarakat.
3. Dana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Pilkada)

Sumber dana APBD Kabupaten Purworejo
11 Milyar Rupiah (satu putaran)
bertambah ± 6,6 Milyar Rupiah (dua putaran)
(peningkatan anggaran biaya
penyelenggaraan karena implemantasi UU 22
2007 Tentang Penyelenggara Pemilu,
diakomodirnya calon perseorangan dan
peningkatan jumlah pemilih)
4. Peraturan-peraturan Penyelenggaraan
dalam bentuk Surat Keputusan KPU
Kabupaten Purworejo:
1.
2.
3.
4.
5.
Hari dan tanggal penyelenggaraan (Sabtu 31
Juli 2010)
Tahapan, program dan jadwal
Pembentukan organisasi penyelenggara dan
Panwas.
Pemutakhiran Daftar Pemilih
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pencalonan
Pemantau Pemilihan
Kampanye
Audit dana Kampanye
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Kelompok-kelompok Kerja
5. Pendukung lainnya yang perlu dibentuk:





Konsultan Administrasi dan Pelaporan
Keuangan
Konsultan Audit Dana Kampanye
Desk Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Kordinasi Pengamanan
Pemilukada/GAKUMDU
Lembaga Pemantau Pemilukada
Peserta Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati
Pasangan calon yang :
diusulkan oleh parpol atau gabungan
parpol secara berpasangan sebagai
satu kesatuan;
didukung oleh sejumlah orang yang
memenuhi persyaratan secara
berpasangan sebagai satu kesatuan.
Syarat Parpol
Mengajuan Bakal Pasangan Calon
Parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan
bakal pasangan calon, jika memenuhi persyaratan:
a. memperoleh kursi pada Pemilu anggota DPRD Kab.
Purworejo tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% dari
jumlah kursi DPRD Kab Purworejo; atau
b. memperoleh suara sah pada Pemilu anggota DPRD Kab.
Purworejo tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% dari
jumlah perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD
Kab Purworejo
Parpol atau gabungan parpol hanya dapat
mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.
Gabungan Partai Politik yang
mendaftarkan pasangan calon
dapat merupakan:
1. Gabungan Partai Politik yang memiliki
kursi di DPRD Purworejo
2. Gabungan Parpol yang memiliki kursi di
DPRD Kota dg Parpol yang tidak
memiliki kursi di DPRD Purworejo
3. Gabungan Parpol yang tidak memiliki
kursi di DPRD Purworejo
Perolehan Suara & Kursi DPRD Kab.
Purworejo hasil pemilu 2009
Partai
Perolehan Suara
Perolehan Kursi
1. Golkar
76291 (20,43%)
11
2. PDIP
66804 (17,89%)
9
3. Demokrat
61014 (16,34%)
8
4. PKB
35162 (9,42%)
5
5. PAN
18726 (5,02%)
4
6. GERINDRA
17470 (4,68%)
2
7. PKS
20043 (5,37%)
2
8. PPP
13802 (3,70%)
1
9. PPI
3272 (0,88%)
1
10. PBB
14036 (3,76%)
1
11. PELOPOR
4025 (1,08%)
1
330645 (100%)
45
Total
PEROLEHAN SUARA SAH DALAM PILEG TAHUN 2009
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAMA PARPOL
Partai Hati Nurani
Rakyat
Partai Karya Peduli
Bangsa
Partai Peduli Rakyat
Nasional
Partai Gerakan
Indonesia Raya
Partai Barisan
Nasional
Partai Keadilan
Sejahtera
Partai Amanat
Nasional
Partai Perjuangan
Indonesia Baru
Partai Persatuan
Daerah
Partai Kebangkitan
Bangsa
TOTAL
PEROLEHAN
SUARA SAH
PROSENTASE
SUARA SAH
5915
1.58%
4202
1.13%
7514
2.01%
17470
4.68%
1023
0.27%
20043
5.37%
18726
5.02%
92
0.02%
1049
0.28%
35162
9.42%
Lanjutan…..
NO.
NAMA PARPOL
11
Partai Pemuda Indonesia
12
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
13
TOTAL
PEROLEH
AN SUARA
SAH
PROSENTASE
SUARA SAH
3272
0.88%
283
0.08%
Partai Demokrasi Pembaruan
7007
1.88%
14
Partai Demokrasi Kebangsaan
598
0.16%
15
Partai Republik Nusantara
3377
0.90%
16
Partai Pelopor
4025
1.08%
17
Partai Golongan Karya
76291
20.43%
18
Partai Persatuan Pembangunan
13802
3.70%
19
Partai Damai Sejahtera
Partai Nasional Benteng Kerakyatan
Indonesia
1124
0.30%
159
0.04%
20
Lanjutan…..
NO.
NAMA PARPOL
21
22
Partai Bulan Bintang
Partai Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
23
Partai Patriot
24
25
Partai Demokrat
Partai Kebangkitan
Nasional Ulama
26
Partai Merdeka
JUMLAH
TOTAL
PEROLEHAN
SUARA SAH
PROSENTASE
SUARA SAH
14036
3.76%
66804
17.89%
3599
0.96%
61014
16.34%
6718
1.80%
58
0.02%
373363
100.00%
Calon Perseorangan
Putusan MK No 5/PUU-V/2007 tgl 20
juli 2007 : “memberi Kesempatan bagi
adanya Calon Perseorangan dlm
Pilkada”.
Syarat Pencalonan Perseorangan
Bakal pasangan calon perseorangan dapat
mendaftarkan jika didukung minimal 4% dari
jumlah penduduk Kab. Purworejo.
Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari
50% jumlah Kecamatan di Kab. Purworejo.
Persyaratan jumlah minimal dukungan
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.
Purworejo;.
Pendukung Calon
Perseorangan
Yang boleh mendukung :
• WNI berusia 17 tahun atau sudah menikah
• Terdaftar sebagai Pemilih
Dilarang Mendukung :
• Anggota TNI dan Polri,
• Penyelenggara Pemilu: KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU
Provinsi, dan KPU kab/Kota,
• Pengawas Pemilu: Bawaslu, Panwaslu Prov/ Kab/Kec,
Pangawas Pemilu Lapangan dan
• Jajaran Sekretariat Penyelenggara Pemilu & Pengawas
Pemilu
• Pegawai Negeri Sipil.
Syarat Calon Perseorangan
a. Dg Surat Pernyataan dukungan dan foto
copy KPT/Srt Ket Kependudukan
b. Jml Dukungan Penduduk utk PILBUP:
1)
2)
3)
4)
Jml
Jml
Jml
Jml
pend
pend
pend
pend
s/d 250 ribu, perlu dkngan 6,5%
250 s/d 500 ribu, perlu dkngan 5%
500 s/d 1 juta, perlu dkngan 4%
>1 juta, perlu dukungan 3%
Jumlah Dukungan Calon Perseorangan
Jumlah
Penduduk
Dukungan yg
diperlukan
Jml
Kab/Kota
s.d 250.000
6,5%
220
250.000 s.d 500.000
5%
102
500.000 s.d 1 juta
4%
71
lebih dari 1 juta
3%
66
Jumlah Penduduk Kab. Purworejo :
791.288 org
(Dispendukcapil: 11 Januari 2010)
• 4% Jml Penduduk Kab. Purworejo:
• Tersebar di lebih 50% Kec
31.652 org
(minimal di 9 Kec.)
Syarat-syarat Calon
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada Pancasila & UUD 1945
3. Pendidikan minimal SLTA
4. Usia minimal 30th (Gubnur) atau 25 th (Bupati)
5. Sehat jasmani dan Rohani
6. Tidak pernah dipidana dgn ancaman min. 5 th
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
8. Mengenal daerahnya & dikenal oleh masyarakat
di daerahnya
Syarat-syarat Calon
(Lanjutan..)
9. Menyerahkan daftar kekayaan & bersedia diumumkan
10. Tak punya hutang yang merugikan negara
11. Tak sedang dinyatakan Pailit
12. Memiliki NPWP
13. Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup
14. Belum pernah menjabat Kepda/Wakil selama 2 kali
masa jabatan
15. Tak sedang menjabat Pejabat Kepala Daerah
ILUSTRASI SYARAT PASLON
1. Usia tepat 25 tahun dihitung pada hari
terakhir pendaftaran. Tidak ada
pembulatan.
2. Pemeriksaan kesehatan bersifat final
dan tidak ada opini pembanding.
3. Ancaman hukuman 5 tahun adalah
ancaman secara yuridis menurut
ketentuan yang tertuang dalam KUHP
SYARAT PASLON
4. Tidak menjabat 2 kali. Berturut-turut atau
tidak, di daerah sendiri atau di daerah
lain.
5. Penjabat Bupati dan Wakil Bupati
dilarang menjadi calon.
6. Penyelenggara pemilu berhenti saat
pendaftaran calon.
7. ‘’Incumbent’’ tidak mundur dari
jabatan, hanya cuti pada hari
kampanye.
8. PNS tidak harus berhenti sebagai PNS,
tetapi mundur dari jabatan struktural
atau fungsional. Bukti mundur dari
jabatan struktural dan fungsional tidak
dalam bentuk SK pemberhentian, tetapi
dilengkapi surat bukti bahwa
permintaan mundur telah diterima
atasan dan akan diteruskan.
MEKANISME PENYIAPAN DATA PEMILIH PEMILUKADA
DP4 diterima
KPU Tgl 3 Jan1 Feb
Penyusunan DPS
dan TPS Tgl 17-28
Feb
Pencatatan Pemilih
Tambahan Tgl 2123 April
Penyusunan DPT (edit
dan Print Out) Tgl 30
Apr-3Juni
Penyusunan
DPS oleh KPU
Tgl 2-9 Feb
Pemutakhiran dan
Perbaikan Data
Pemilih (coklit)
Tgl 1 -30 Maret
Pengumuman Daftar
Pemilih Tambahan Tgl
24-26 April
Penetapan DPT
Oleh KPU Tgl 1216 Juni
Penyampaian
bahan DPS
kepada PPS
melalui PPK Tgl
10-16 Feb
Penetapan, Pengumuman,
dan Perbaikan DPS setelah
masukan dari masyarakat Tgl
31 Maret-20 April
Penyusunan,
pengumuman, tanggapan
masyarakat Daftar
Pemilih Tambahan Tgl
27-29 April
PEMILU
Bupati dan
Wakil Bupati
Purworejo
2010
ALUR VERIFIKASI DUKUNGAN CALON
PERSEORANGAN
PENYERAHAN
DUKUNGAN
PERSEORANGAN
KE KPU
KAB. PURWOREJO
KEPADA PPS
5 FEB-26 MARET
PENDAFTARAN
CALON
16 – 22 April
VERIFIKASI
ADMINISTRASI
DI PPS
3 hari
27 – 29 MARET
Verifikasi di KPU
3 – 4 Mei
VERIFIKASI
Faktual
DI PPS
9 Hari
30 Maret – 27 April
VERIFIKASI
DI PPK
30 April– 2 Mei
PENDAFTARAN
CALON
16 – 22 April
PENELITIAN
BERKAS
23 – 29 April
PERBAIKAN
BERKAS
OLEH CALON
30 April – 6 Mei
PENETAPAN
DAN PENGUMUMAN
PASLON
21 Mei
PENELITIAN
ULANG
PERSYARATAN
DUKUNGAN
7 – 20 Mei
Mekanisme Verifikasi Dukungan :
- Pernyataan Dukungan
- KTP/Srt Ket Kepnddkn
Penyerahan dkngan
untuk diverifikasi
Pas Calon
PPS
Pas Calon
Perseorangan
Daftar
Hasil verifikasi
PPK
KPU
Kab/Kota
Hasil verifikasi
Pas Calon
Perseorangan
Pas Calon
Parpol Daftar
Implikasi Calon Perseorangan :
 Parpol akan mengusulkan pasangan calon yg
lebih berkualitas
 Tantangan bagi terwujudkan stabilitas
Pemerintahan Daerah ke depan
 Masyarakat akan mendapatkan calon yg lebih
baik
 Beban KPU prov/kab/kota menjadi lebih berat
 Sengketa Pilkada akan lebih kompleks