Transcript Permennegpan-16-TAHUN-2009 - Seksi Pendidikan Madrasah

PENYEMPURNAAN
KEPMENNEGPAN NO. 84 TAHUN 1993
TTG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA
MENJADI
PERMENNEGPAN DAN RB NO. 16 TAHUN 2009
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PROFESI PENDIDIK
2010
1
Alasan Penyempurnaan:

Satu-satunya jabatan fungsional yg belum
menyesuaikan Keppres Nomor 87 Tahun 1999
adalah Jabatan Fungsional Guru

UU No 14 Tahun 2005 adalah dasar yg kuat utk
menjadikan Jabatan fungsional Guru sbg Jabatan
Ahli

Guru sbg tenaga profesional wajib memiliki
kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV
2
Dasar Hukum






Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2008 tentang Guru
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil
3
Instansi Pembinaan Jabatan
Fungsional Guru


Instansi pembina Jabatan Fungsional Guru adalah
Departemen Pendidikan Nasional
Tugas Instansi Pembina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Penetapan pedoman penyusunan formasi jabatan guru
Penetapan standar kompetensi guru
Pengusulan tunjangan jabatan guru
Sosialisasi jabatan guru serta petunjuk pelaksanaannya
Penyusunan kurikulum Diklat Fungsional/Teknis Fungsional
Guru
Penyelenggaraan Diklat Fungsional/Teknis dan Penetapan
Sertifikasi Guru
Pengembangan sistem informasi jabatan guru
Fasilitasi pelaksanaan jabatan guru
Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan
kode etik guru
Melakukan monev pelaksanaan jabatan guru
4
PERBEDAAN UTAMA KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI ANTARA
PERATURAN LAMA dgn yg BARU
Peraturan lama
Kepmennegpan nomor : 84/1993
tanggal 24 Desember 1993
tentang: Jabatan Fungsional
Guru dan Angka Kreditnya
Peraturan baru
Permennegpan dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 tahun 2009
tertanggal 10 November 2009,
tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya.
1
Berdasar pd
2
Sebutan
A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
1.Pendidikan dan Pelatihan
2. Proses Belajar Mengajar
3. Pengembangan Profesi
4. Penunjang
A. Unsur dan Subunsur Kegiatan
(90%)
1. Pendidikan dan Pelatihan
pendidikan formal dan fungsional
2. Proses Belajar Mengajar
3. Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB)
4. Penunjang (10%)
3
Macam
Pengembangan
Profesi Guru
1.
2.
3.
4.
5.
1. Pengembangan Diri
2. Publikasi Ilmiah
3. Karya Inovatif
Karya Tulis Ilmiah
Teknologi Tepatguna
Alat Peraga
Karya Seni
Pengembangan Kurikulum
LANJUTAN…
4
5
Jenis Pengembangan
Diri
Macam Publikasi Ilmiah
6
Macam Karya Inovatif
7
Prasayarat dlm kenaikan
gol
(tdk ada pd peraturan lama)
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
diklat fungsional
kegiatan kolektif guru
1. KTI hasil penelitian
presentasi di forum ilmiah
2. Tinjuan Ilmiah
hasil penelitian
3. Tulisan Ilmiah Popoler
tinjauan ilmiah
4. Prasaran Ilmiah
tulisan ilmiah populer
5. Buku/Modul
artikel ilmiah
6. Diktat
buku pelajaran
7. Karya Terjemahan
modul/diktat
buku dlm bidang pendidikan
karya terjemahan
bukupedoman guru
1. Teknologi Tepatguna
menemukan teknologi tetap
guna
2. Alat Peraga
2. menemukan/menciptakan
3. Karya Seni
karya seni
4. Pengembangan Kurikulum
3. membuat/memodifikasi alat
pelajaran
4. mengikuti pengembangan
penyusunan standar .
pedoman., soal dan sejenisnya
Wajib sbg syarat kenaikan
Wajib sbg syarat kenaikan pangkat
pangkat/gol VIa ke atas dgn
/ gol IIIb ke atas dgn minimal
minimal jumlah angka kredit
jumlah angka kredit yg bervariasi
12.
berdasar jenjang pangkat/golnya.
Jenjang Jabatan dan Pangkat
Guru
Permen Menpan 84/1993
Jabatan dan Pangkat melekat
Jabatan dan Pangkat ada 13, terdiri
dari
1. Guru Pratama, gol. II/a
2. Guru Pratama Tingkat I, gol. II/b
3. Guru Muda, gol. II/c
4. Guru Muda Tk I, gol. II/d
5. Guru Madya, gol. III/a
6. Guru Madya Tk I, gol. III/b
7. Guru Dewasa, gol. III/c
8. Guru Dewasa Tk I, gol. III/d
9. Guru Pembina, gol. IV/a
10.Guru Pembina Tk I, gol. IV/b
11.Guru Utama Muda, gol. IV/c
12.Guru Utama Madya, gol IV/d
13.Guru Utama, gol IV/e
Pernyempurnaan
. Jabatan dan Pangkat terpisah
Jabatan ada 4 jenjang dimulai dari.
• Pertama gol III/a dan III/b
• Muda. gol III/c dan d
• Madya gol IV/a, b dan c
• Utama, gol IV/d dan e
7
Kewajiban melaksanakan pengembangan
keprofesian berkelanjutan
Permen Menpan 84/93
Penyempurnaan
• gol II/a s.d. IV/a
 Diklat
 KBM
 Penunjang
 Pengembangan Profesi (PP) tdk wajib
Selain KBM, guru wajib mengikuti kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan yg
terdiri dari pengembangan diri (PD) dan
Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif (PI
dan/atau KI), dimulai dari:
• Pengembangan Profesi wajib bagi:
gol IV/a –b = pengembangan profesi
12 dari wajib
gol IV/b - c =
idem
 gol IV/c – d =
idem
 gol IV/d – e =
idem
gol III/a
III/b-c
III/c-d
III/d-a
IV/a-b
IV/b-c
IV/c-d
IV/d-e
PKB: PD = 3 AK
PKB: PD= 3 AK dan PI dan/atau KI=4 AK
PKB: PD= 3 AK dan PI dan/atau KI=6 AK
PKB: PD= 4 AK dan PI dan/atau KI=8 AK
PKB: PD= 4 AK dan PI dan/atau KI=12 AK
idem
PKB: PD= 5 AK dan PI dan/atau KI=14 AK
PKB: PD= 5 AK dan PI dan/atau KI=20AK
8
Penilaian Pembelajaran
Pembimbingan
Kepmennegpan 84/93
Penyempurnaan
Penilaian PBM didasarkan pd aspek
kuantitas dgn “surat pernyataan” kepala
sekolah telah melakukan PBM
Penilaian pembelajaran didasarkan pd
aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya:
 Ijasah paling rendah SPG /D-II
 Pangkat paling rendah II/a (Pengatur
Muda)
• Kriteria amat baik, nilai A mendapat angka
kredit 125% dari angka kredit yg hrs dicapai
dlm kegiatan pembelajaran.
• Kriteria baik, nilai B, 100%
• Kriteria sedang, nilai C, 75%
• Kriteria kurang, nilai D, 50%
 Ijasah paling rendah Sarjana (S-1)/ Diploma
(D-IV)
 Pangkat paling rendah III/a (Jabatan Pertama)
9
PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA
KREDITNYA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1.
2.
3.
4.
5.
Jabatan fungsional guru adalah jabfung yg mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang utk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, dikdas, dan dikmen sesuai dgn peraturan perundangundangan yg diduduki oleh PNS.
Guru adalah pendidik profesional dgn tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan Guru dlm menyusun rencana pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran yg bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan thd peserta didik,
Kegiatan bimbingan adalah kegiatan Guru dlm menyusun rencana bimbingan,
melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan
perbaikan tindak lanjut bimbingan dgn memanfaatkan hasil evaluasi.
Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru
yg dilaksanakan sesuai dgn kebutuhan, bertahap, berkelanjutan utk meningkatkan
profesionalitasnya.
6. Tim penilai Jabatan Fungsional Guru adalah tim yg dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yg berwenang menetapkan angka kredit (AK)
dan bertugas menilai prestasi kerja Guru.
7. Angka kredit (AK) adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yg hrs dicapai oleh seorang Guru dlm
rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas
utama Guru dlm rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
9. Daerah Khusus adalah daerah yg terpencil atau terbelakang, daerah dgn
kondisi masyarakat adat yg terpencil, daerah perbatasan dgn negara
lain, daerah yg mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah
yg berada dlm keadaan darurat lain.
10. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja,
pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dlm
proses pembelajaran bagi CPNS Guru.
BAB II
RUMPUN JABATAN, JENIS GURU, KEDUDUKAN, DAN TUGAS UTAMA
Pasal 2
Jabatan fungsional Guru adalah jabatan tingkat
keahlian termasuk dlm rumpun Pendidikan Tingkat
Taman Kanak-Kanak, Dasar, Lanjutan, dan
Sekolah Khusus.
Pasal 3
Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan
kegiatannya, meliputi:
a. Guru Kelas;
b. Guru Mata Pelajaran; dan
c. Guru Bimbingan dan Konseling /Konselor.
Pasal 4
(1) Guru berkedudukan sbg pelaksana teknis
fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan
tugas tertentu pd jenjang pendidikan anak usia
dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,
dan pendidikan menengah.
(2) Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1), adalah
jabatan karier yg hanya dpt diduduki oleh PNS.
Pasal 5
(1) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pd pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal, dikdas, dan dikmen serta tugas
tambahan yg relevan dgn fungsi sekolah/madrasah.
(2) Beban kerja Guru utk mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, dan/atau melatih sbgmana dimaksud pd
ayat (1) paling sedikit 24 jam tatap muka dan sebanyakbanyaknya 40 jam tatap muka dlm 1 minggu.
(3) Beban kerja Guru BK atau konselor adalah mengampu BK
paling sedikit 150 peserta didik per thn.
BAB III
KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG
Pasal 6
Kewajiban Guru dlm melaksanakan tugas adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan
pembelajaran/bimbingan yg bermutu, menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta
melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan;
meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dgn perkembangan
ipteks;
bertindak obyektif dan tdk diskriminatif atas pertimbangan
jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu,
latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta
didik dlm pembelajaran;
menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,
dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan
memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal 7
Guru bertanggungjawab menyelesaikan tugas utama dan
kewajiban sbg pendidik sesuai dgn yg dibebankan kpdnya.
Pasal 8
Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi,
metode, media pembelajaran/bimbingan dan alat penilaian/
evaluasi dlm melaksanakan proses pembelajaran/
bimbingan utk mencapai hasil pendidikan yg bermutu
sesuai dgn kode etik profesi Guru.
BAB IV
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA
Pasal 9
Instansi pembina jabatan fungsional Guru adalah Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 10
Instansi pembina sbgmana dimaksud dlm Psl 9 mempunyai tugas membina jabfung Guru menurut
peraturan perundang-undangan dgn fungsi antara lain:
a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabfung Guru;
b. penyusunan pedoman formasi Jabfung Guru;
c. penetapan standar kompetensi Guru;
d. pengusulan tunjangan Jabfung Guru;
e. sosialisasi Jabfung Guru serta petunjuk pelaksanaannya;
f.
penyusunan kurikulum diklat fungsional/teknis fungsional Guru;
g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dan penetapan sertifikasi
Guru;
h. pengembangan sistem informasi Jabfung Guru;
i.
fasilitasi pelaksanaan Jabfung Guru;
j.
fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik Guru; dan
k. melakukan monev pelaksanaan Jabfung Guru.
BAB V
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal 11
Unsur dan subunsur kegiatan Guru yg dinilai angka kreditnya adalah:
a. Pendidikan, meliputi :
1. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
2. diklat prajabatan dan memperoleh STTPP prajabatan atau sertifikat termasuk
program induksi.
b. Pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, meliputi:
1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran;
2. melaksanakan proses bimbingan, bagi Guru BK;
3. melaksanakan tugas lain yg relevan dgn fungsi sekolah/madrasah.
c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi :
a. Pengembangan diri;
1) diklat fungsional
2) kegiatan kolektif guru yg meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian
guru
b. Publikasi Ilmiah
1) publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pd bidang
pendidikan formal
2)publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
Karya inovatif
1. menemukan teknologi tepat guna
2. menemukan/menciptakan karya seni
3. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum
4. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan
sejenisnya
d. Penunjang tugas guru, meliputi :
c.
1.
2.
3.
memperoleh gelar/ijazah yg tdk sesuai dgn bidang yg diampunya;
memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas Guru, antara lain :
a) membimbing siswa dlm praktik kerja nyata/praktik industri/ ekstrakurikuler
dan sejenisnya;
b) menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
c)
menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
d) menjadi tutor/pelatih/instruktur.
BAB VI
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 12
(1) Jenjang Jabatan Fungsional Guru dari yg terendah sampai dgn yg tertinggi, yaitu:
a. Guru Pertama;
b. Guru Muda;
c. Guru Madya; dan
d. Guru Utama.
(2) Jenjang pgkt Guru utk setiap jenjang jabatan sbgmana dimaksud pd ayat (1), yaitu:
a. Guru Pertama:
1. Penata Muda, gol ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, gol ruang III/b.
b. Guru Muda:
1. Penata, gol ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, gol ruang III/d.
c. Guru Madya:
1. Pembina, gol ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, gol ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, gol ruang IV/c.
d. Guru Utama:
1. Pembina Utama Madya, gol ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, gol ruang IV/e.
(3)Jenjang pangkat utk masing-masing jabatan Guru
sbgmana dimaksud pd ayat (2), adalah jenjang
pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah AK yg
dimiliki utk masing-masing jenjang jabatan.
(4)Penetapan jenjang jabfung Guru utk pengangkatan
dlm jabatan ditetapkan berdsrkan jumlah AK yg
dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yg
berwenang menetapkan AK shg dimungkinkan pgkt
dan jabatan tdk sesuai dgn pgkt dan jabatan
sbgmana dimaksud pd ayat (2).
BAB VII
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
Pasal 13
(1) Rincian kegiatan Guru Kelas sbg berikut :
a. menyusun kurikulum pembelajaran pd satuan pendidikan.
b. menyusun silabus pembelajaran.
c. menyusun RPP.
d. melaksanakan kegiatan pembelajaran.
e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.
f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pd mata pelajaran yg
diampunya dikelasnya.
g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran.
h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dgn memanfaatkan hasil
penilaian dan evaluasi.
i. melaksanakan BK di kelas yg menjadi tanggung jawabnya
j. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tgkt
sekolah dan nasional.
k. Membimbing guru pemula dlm program induksi.
l. membimbing siswa dlm kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran.
m. Melaksanakan pengembangan diri
n. Melaksanakan publikasi ilmiah
o. Membuat karya inovatif.
(2)Rincian kegiatan Guru Matapel/Rumpun Matapel sbb:
a. menyusun kurikulum pembelajaran pd satuan pendidikan.
b. menyusun silabus pembelajaran.
c. menyusun RPP.
d. melaksanakan kegiatan pembelajaran.
e. menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran.
f. menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pd matapel yg diampunya.
g. menganalisis hasil penilaian pembelajaran.
h. melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dgn memanfaatkan hasil
penilaian dan evaluasi.
i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi thd proses dan hasil belajar tgkt
Nasional.
j. Membimbing guru pemula dlm program induksi
k. membimbing siswa dlm kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran.
l. Melaksanakan pengembangan diri
m. Melaksanakan publikasi ilmiah
n. Membuat karya inovatif.
(3) Rincian kegiatan Guru BK sbb :
a. menyusun kurikulum BK;
b. menyusun silabus BK;
c. menyusun satuan layanan BK;
d. melaksanakan BK per semester;
e. menyusun alat ukur/lembar kerja program BK;
f. mengevaluasi proses dan hasil BK;
g. menganalisis hasil BK;
h. Melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan dan
konseling dgn memanfaatkan hasil evaluasi;
i. menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil
belajar tingkat sekolah dan nasional;
j. Membimbing guru pemula dlm program induksi
k. membimbing siswa dlm kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran.
l. melaksanakan pengembangan diri
m. melaksanakan publikasi ilmiah
n. membuat karya inovatif
(4) Guru selain melaksanakan kegiatan sbgmana dimaksud
ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dpt melaksanakan
tugas tambahan dan/atau tugas lain yg relevan dgn
fungsi sekolah/madrasah sbb:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
kepala sekolah/madrasah;
wakil kepala sekolah/madrasah;
ketua program keahlian atau yg sejenisnya;
kepala perpustakaan sekolah/madrasah;
kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau yg
sejenisnya pd sekolah/madrasah;
pembimbing khusus pd satuan pendidikan yg
menyelenggarakan pendidikan inklusi ;
Pasal 14
(1)Unsur kegiatan yg dinilai dlm memberikan angka kredit terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama, tda:
a. pendidikan;
b. pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain
yg relevan dgn fungsi sekolah/madrasah;
c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.
(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yg mendukung pelaksanaan
tugas Guru sbgmana dimaksud dlm Pasal 11 huruf d.
(4)Rincian kegiatan dan AK masing-masing kegiatan sbgmana dimaksud pd
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sbgmana tersebut dlm Lampiran 1.
Pasal 15
(1) Penilaian kinerja Guru (PK Guru) dari subunsur
pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan dan
atau tugas lain yg relevan didasarkan atas aspek kualitas,
kuantitas, waktu, dan biaya.
(2) PK guru sbgmana dimaksud pd ayat (1) menggunakan nilai
dan sebutan sbb:
a. Nilai 91 s.d. 100 disebut amat baik.
b. Nilai 76 s.d. 90 disebut baik.
c. Nilai 61 s.d. 75 disebut cukup.
d. Nilai 51 s.d. 60 disebut sedang.
e. Nilai s.d. 50 disebut kurang
(3) Nilai kinerja guru sbgmana dimaksud pd ayat (2)
dikonversikan ke dlm angka kredit (AK) yg hrs
dicapai, sbb:
sebutan amat baik diberikan AK sebesar 125% dari jumlah
AK yg hrs dicapai setiap thn;
b. sebutan baik diberikan AK sebesar 100% dari jumlah AK yg
hrs dicapai setiap thn;
c. sebutan cukup diberikan AK sebesar 75% dari jumlah AK yg
hrs dicapai setiap thn;
d. sebutan sedang diberikan AK sebesar 50% dari jumlah AK
yg hrs dicapai setiap thn;
e. sebutan kurang diberikan AK sebesar 25% dari jumlah AK
yg hrs dicapai setiap thn.
a.
(4) Jumlah AK yg hrs dicapai setiap tahun sbgmana
dimaksud pd ayat (3) adalah jumlah AKK minimal
sbgmana tsb pd lamp. II, III, IV, VI, VII, dan VIII
dikurangi jumlah AK PKB dan unsur penunjang yg
dipersyaratkan utk setiap jenjang jabatan/pangkat
dan dibagi 4 (empat).
(5) Penilaian kinerja Guru (PK Guru) diatur lebih lanjut
dlm Permendiknas.
Pasal 16
(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yg hrs
dipenuhi oleh setiap PNS utk pengangkatan dan
kenaikan jabatan/pgkt guru adalah sbgmana
tersebut dlm Lamp. II dgn ketentuan:
a. Paling kurang 90% AK berasal dari unsur utama;
dan
b. Paling banyak 10% AK berasal dari unsur
penunjang.
(2) utk kenaikan jabatan/pgkt setingkat lebih tinggi
dari Guru Pertama, pgkt Penata Muda, gol ruang
III/a s.d. Guru Utama, pgkt Pembina Utama, gol
ruang IV/e wajib melakukan kegiatan PKB yg
meliputi subunsur pengembangan diri, publikasi
ilmiah, dan/atau karya inovatif.
Pasal 17
(1)
(2)
Guru Pertama, pangkat Penata Muda, gol ruang
III/a yg akan naik pangkat menjadi Guru Pertama,
pgkt Penata Muda Tgkt I, gol ruang III/b, AK yg
dipersyaratkan utk kenaikan pangkat, paling sedikit
3 AK dari subunsur pengembangan diri.
Guru Pertama, pgkt Penata Muda Tingkat I, gol
ruang III/b yg akan naik jabatan/pangkat menjadi
Guru Muda, pgkt Penata, gol ruang III/c, angka
kredit yg dipersyaratkan utk kenaikan jabatan/
pgkt, paling sedikit 4 AK dari subunsur publikasi
ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3
AK dari subunsur pengembangan diri.
(3) Guru Muda, pangkat Penata, gol ruang III/c yg
akan naik pangkat menjadi Guru Muda, pangkat
Penata Tingkat I, gol ruang III/d, AK yg
dipersyaratkan utk kenaikan pangkat, paling sedikit
6 AK dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya
inovatif, dan paling sedikit 3 AK dari subunsur
pengembangan diri.
(4)Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, gol ruang
III/d yg akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru
Madya, pangkat Pembina, gol ruang IV/a AK yg
dipersyaratkan utk kenaikan jabatan/pangkat,
paling sedikit 8 AK dari subunsur publikasi ilmiah
dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 4 AK
dari subunsur pengembangan diri.
(5)Guru Madya, pgkt Pembina, gol ruang IV/a yg akan naik
pangkat menjadi Guru Madya, pgkt Pembina Tingkat I, gol
ruang IV/b AK yg dipersyaratkan utk kenaikan pangkat, paling
sedikit 12 AK dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya
inovatif, dan paling sedikit 4 AK dari subunsur pengembangan
diri.
(6)Guru Madya, pgkt Pembina Tingkat I, gol ruang IV/b yg akan
naik pangkat menjadi Guru Madya pgkt Pembina Utama Muda,
gol ruang IV/c AK yg dipersyaratkan utk kenaikan pangkat,
paling sedikit 12 AK dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau
karya inovatif, dan paling sedikit 4 AK dari subunsur
pengembangan diri.
(7)Guru Madya, pangkat Pembina Utama Madya, gol. ruang IV/c
yg akan naik jabatan/pgkt menjadi Guru Utama, pgkt
Pembina Utama Madya, gol. ruang IV/d, AK yg dipersyaratkan
utk kenaikan jabatan/ pangkat, paling sedikit 14 AK dari
subunsur publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling
sedikit 5 AK dari subunsur pengembangan diri.
(8)Guru Utama, pgkt Pembina Utama Madya, gol ruang IV/d yg
akan naik pgkt menjadi Guru Utama, pgkt Pembina Utama,
gol ruang IV/e, AK yg dipersyaratkan utk kenaikan pgkt,
paling sedikit 20 AK dari subunsur publikasi ilmiah dan/atau
karya inovatif, dan paling sedikit 5 AK dari subunsur
pengembangan diri.
(9)Guru Madya, pgkt Pembina Utama Muda, gol ruang IV/c yg
akan naik jabatan/pgkt menjadi Guru Utama, pgkt Pembina
Utama Madya, gol ruang IV/d wajib melaksanakan presentasi
ilmiah.
Pasal 18
(1)
(2)
Guru yg bertugas di daerah khusus, dpt diberikan tambahan
AK setara utk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 kali
selama masa karirnya sbg Guru.
Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1) paling singkat telah
bertugas selama 2 thn secara terus menerus di daerah
khusus.
Pasal 19
Guru yg memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi
luar biasa diberi penghargaan utk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi.
Pasal 20
(1) Guru yg secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di
bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu,
diberikan AK dgn ketentuan sbb:
a.
b.
c.
Apabila tdd 2 org penulis maka pembagian AK-nya adalah 60% utk
penulis utama dan 40% utk penulis pembantu.
Apabila tdd 3 org penulis maka pembagian AK-nya adalah 50% utk
penulis utama dan masing-masing 25% utk penulis pembantu.
Apabila tdd 4 org penulis maka pembagian AK-nya adalah 40% utk
penulis utama dan masing-masing 20% utk penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sbgmana dimaksud pd ayat (1)
paling banyak 3 org.
BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 21
(1)
(2)
(3)
Utk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit
(PAK), Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan
seluruh kegiatan yg dilakukan.
Penilaian dan PAK thd Guru dilakukan paling kurang 1 kali
dlm setahun.
Penilaian dan PAK utk kenaikan pangkat Guru yg akan
dipertimbangkan utk naik pangkat dilakukan paling kurang
2 kali dlm 1 (satu) tahun, yaitu 3 bln sebelum periode
kenaikan pangkat PNS.
Pasal 22
(1) Pejabat yg berwenang menetapkan AK, adalah:
a. Mendiknas atau pejabat lain yg ditunjuk setgkt eselon I bagi Guru
Madya pgkt Pembina Tingkat I gol. ruang IV/b s.d. Guru Utama pgkt
Pembina Utama gol. ruang IV/e di lingk. instansi pusat dan daerah serta
Guru Pertama pgkt Penata Muda gol. ruang III/a s.d. Guru Utama pgkt
Pembina Utama gol. ruang IV/e yg diperbantukan pd SILN.
b. Dirjen Depag yg membidangi pend. terkait bagi Guru Madya, pgkt
Pembina gol. ruang IV/a di lingk. Depag.
c. KaKanwil Depag bagi Guru Muda pgkt Penata, gol ruang III/c s.d. Guru
Muda pgkt Penata Tgkt I, gol. ruang III/d di lingk. Kanwil Depag.
d. Kepala Kantor Depag bagi Guru Pertama pgkt Penata Muda gol. ruang
III/a dan pgkt Penata Muda Tgkt I, gol. ruang III/b di lingk. Kandepag.
e. Gubernur atau KaDis yg membidangi pendidikan bagi Guru Pertama
pangkat Penata Muda gol. ruang III/a s.d. Guru Madya, pangkat
Pembina gol. ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
f. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yg membidangi pend. bagi Guru
Pertama, pgkt Penata Muda gol. ruang III/a s.d. Guru Madya, pgkt
Pembina gol. ruang IV/a di lingk. Kab/Kota.
g. Pimp. instansi pusat atau pejabat lain yg ditunjuk bagi Guru Pertama
pgkt Penata Muda gol.ruang III/a s.d. Guru Madya pgkt Pembina gol.
ruang IV/a di lingk. instansi pusat di luar Depdiknas dan Depag.
(2) Dlm menjalankan kewenangannya, pejabat sbgmana dimaksud pd ayat
(1), dibantu oleh:
Tim Penilai Tgkt Pusat bagi Mendiknas yg selanjutnya disebut Tim Penilai
Pusat.
b. Tim Penilai Ditjen Depag yg membidangi pendidikan terkait yg selanjutnya
disebut Tim Penilai Depag.
c. Tim Penilai Kanwil Depag yg selanjutnya disebut Tim Penilai Kanwil.
d. Tim Penilai Kandepag, yg selanjutnya disebut Tim Penilai Kandep.
e. Tim Penilai Tgkt Provinsi bagi Gubernur, yg selanjutnya disebut Tim Penilai
Provinsi.
f. Tim Penilai Tingkat Kab/Kota bagi Bupati/ Walikota yg selanjutnya disebut
Tim Penilai Kab/Kota.
g. Tim Penilai instansi pusat di luar Depdiknas dan Depag, yg selanjutnya
disebut Tim Penilai Instansi.
(3) Tim Penilai Pusat sbgmana dimaksud pd ayat (2) huruf a tdd unsur Depdiknas,
Depag, Kementerian Negara PAN, dan BKN.
a.
Pasal 23
(1) Tim Penilai Jabatan fungsional Guru tdd unsur teknis, dan pejabat
fungsional Guru.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sbb:
a. Seorg Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. Seorg Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Seorg Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
d. Paling kurang 4 org anggota.
(3) Syarat Anggota Tim Penilai adalah :
a. Menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dgn jabatan dan
pgkt Guru yg dinilai;
b. Memiliki keahlian serta mampu utk menilai kinerja guru; dan
c. dpt aktif melakukan penilaian.
(4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru hrs lulus diklat calon tim
penilai dan mendapat sertifikat dari Mendiknas.
Pasal 24
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Apabila Tim Penilai Kandepag belum dpt dibentuk, penilaian AK guru
dpt dimintakan kpd Tim Penilai Kandepag terdekat, Tim Penilai Kanwil
Depag ybs, atau Tim Penilai Depag.
Apabila Tim Penilai Kanwil Depag belum dpt dibentuk, penilaian AK
guru dpt dimintakan kpd Tim Penilai Kanwil Depag terdekat, Tim
Penilai Depag.
Apabila Tim Penilai Kab/Kota blm dpt dibentuk, penilaian
AK guru dpt dimintakan kpd Tim Penilai Kab/Kota lain
terdekat atau Tim Penilai Prov ybs atau Tim Penilai Unit
Kerja.
Apabila Tim Penilai Provinsi blm dpt dibentuk, penilaian AK
Guru dpt dimintakan kpd Tim Penilai Prov lain terdekat atau
Tim Penilai Unit Kerja.
Apabila Tim Penilai Depag blm dpt dibentuk, penilaian AK Guru dpt
dimintakan kpd Tim Penilai Unit Kerja
(6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:
a. Mendiknas utk Tim Penilai Pusat.
b. Dirjen yg membidangi pendidikan terkait pd Depag utk Tim
Penilai Depag.
c. KaKanwil Depag utk Tim Penilai Kanwil Depag.
d. KaKanDepag utk Tim Penilai Kandep.
e. Gubernur utk Tim Penilai Provinsi.
f. Bupati/Walikota utk Tim Penilai Kab/Kota.
g. Pimpinan unit kerja yg membidangi pendidikan setingkat eselon
I di luar Depdiknas dan Depag utk Tim Penilai Instansi.
Pasal 25
(1)
(2)
(3)
Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 thn
dan dpt diangkat kembali utk masa jabatan
berikutnya.
PNS yg telah menjadi Anggota Tim Penilai dlm 2
masa jabatan berturut-turut, dpt diangkat kembali
setelah melampaui tenggang waktu 1 masa
jabatan.
Dlm hal terdapat Anggota Tim Penilai yg ikut
dinilai, maka Ketua Tim Penilai dpt mengangkat
Anggota Tim Penilai Pengganti.
Pasal 26
Tata kerja dan tata cara penilaian
Tim Penilai Jabatan fungsional Guru
ditetapkan oleh Mendiknas selaku
Pimpinan Instansi Pembina jabatan
fungsional guru.
Pasal 27
Usul penetapan angka kredit (PAK) guru diajukan oleh:
a. Pimp. unit kerja instansi provinsi yg membidangi
kepegawaian (paling rendah eselon II), pimp. unit
kerja instansi kab/kota yg membidangi
kepegawaian (paling rendah eselon II), pimp. unit
kerja instansi pusat yg membidangi kepegawaian
(paling rendah eselon II), Dirjen yg membidangi
pendidikan terkait Depag kpd Mendiknas utk AK Guru
Madya, pgkt Pembina Tingkat I, gol.ruang IV/b s.d. Guru
Utama, pgkt Pembina Utama, gol. ruang IV/e di lingk.
instansi pusat dan daerah;
b.
c.
Kepala perwakilan RI di luar negeri atau
pejabat yg membidangi pendidikan kpd
Mendiknas utk AK Guru Pertama, pgkt Penata
Muda, gol ruang III/a s.d. Guru Utama, pgkt
Pembina Utama gol ruang IV/e yg
diperbantukan pd SILN.
Pejabatan eselon III yg membidangi kepegawaian di
lingk. Kanwil Depag pd Ditjen yg membidangi pend.
terkait Depag utk AK Guru Madya, pgkt Pembina gol
ruang IV/a di lingkungan Depag.
d.Pejabat
eselon III yg membidangi kepegawaian di lingk.
Kanwil Depag kpd Kakanwil Depag utk AK Guru Muda pgkt
Penata gol. ruang III/c s.d. pgkt Penata Tgkt I gol. ruang
III/d di lingk. Kanwil Depag.
e.Pejabat eselon IV yg membidangi kepegawaian di
lingkungan Kandepag kpd Kakandepag utk AK Guru
Pertama, pgkt Penata Muda, gol. ruang III/a dan pgkt
Penata Muda Tgkt I, gol. ruang III/b di lingk. Kandep.
f.Pimp. instansi prov. yg membidangi kepegawaian (paling
rendah eselon III) kpd gubernur utk AK Guru Pertama, pgkt
Penata Muda gol. ruang III/a s.d. Guru Madya, pgkt
Pembina, gol. ruang IV/a di lingk. Provinsi.
g. Pimp. instansi kab/Kota yg membidangi kepegawaian
(paling rendah eselon III) kpd Bupati/Walikota utk AK Guru
Pertama, pgkt Penata Muda, gol. ruang III/a s.d. Guru
Madya, pgkt Pembina, gol. ruang IV/a di lingk. kab/ kota.
h. Pimp. instansi pusat di luar Depdiknas dan Depag yg
membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kpd
Menteri ybs utk AK Guru Pertama pgkt Penata Muda gol.
ruang III/a s.d.Guru Madya, pgkt Pembina, gol. ruang IV/a
di lingk. instansi pusat.
Pasal 28
(1)AK yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
menetapkan AK, digunakan utk mempertimbangkan
kenaikan jabatan/ pgkt guru sesuai dgn ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2)Keputusan pejabat yg berwenang menetapkan AK,
tdk dpt diajukan keberatan oleh Guru ybs.
Pasal 29
Pejabat yg berwenang mengangkat PNS dlm
jabfung guru, adalah pejabat yg berwenang
sesuai dgn peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1)PNS yg diangkat utk pertama kali dlm jabatan
fungsional guru hrs memenuhi syarat sbb:
a. berijazah paling rendah S-1 atau D-IV, dan bersertifikat
pendidik;
b.pgkt paling rendah Penata Muda gol. ruang III/a;
c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah
bernilai baik dlm 1 (satu) tahun terakhir; dan
d.memiliki kinerja yg baik yg dinilai dlm masa program
induksi.
(2) Pengangkatan Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1) adalah
pengangkatan yg dilakukan utk mengisi lowongan formasi
jabfung guru melalui pengangkatan CPNS;
(3) Program induksi sbgmana dimaksud pd ayat (1) huruf d
diatur lebih lanjut Mendiknas.
Pasal 31
Di samping persyaratan sbgmana dimaksud dlm psl
30, pengangkatan PNS dlm jabfung guru sesuai dgn
formasi jabfung guru, dgn ketentuan sbb:
a.
b.
Pengangkatan PNS Pusat dlm Jabfung Guru dilaksanakan sesuai dgn
formasi Jabfung Guru yg ditetapkan oleh Menteri yg bertanggung
jawab di bidg PAN setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
Pengangkatan PNS Daerah dlm Jabfung Guru dilaksanakan sesuai dgn
formasi Jabfung Guru yg ditetapkan oleh Kepala Daerah masingmasing
setelah
mendpt
persetujuan
tertulis
Menteri
yg
bertanggungjawab di bdg PAN dan setelah mendpt pertimbangan
Kepala BKN.
Pasal 32
(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dlm
jabfung Guru dpt dipertimbangkan dgn ketentuan sbb:
a.memenuhi syarat sbgmana dimaksud dlm Psl 30 ayat (1) dan Psl
31;
b.memiliki pengalaman sbg guru paling singkat 2 thn; dan
c.usia paling tinggi 50 thn.
d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dlm Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai
baik dlm 1 thn terakhir.
(2) Pangkat yg ditetapkan bagi PNS sbgmana dimaksud
dlm ayat (1) adalah sama dgn pangkat yg dimiliki, dan
jenjang jabfung guru ditetapkan sesuai dgn jumlah
AK yg ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
menetapkan AK.
(3) Jumlah AK sbgmana dimaksud dlm ayat (2) ditetapkan dari
unsur utama dan unsur penunjang.
BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
Pasal 33
Pejabat yg berwenang membebaskan
sementara, mengangkat kembali, dan
memberhentikan PNS dlm dan dari
jabfung guru, adalah pejabat yg
berwenang sesuai dgn peraturan
perundang-undangan.
Pasal 34
Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a.
b.
c.
d.
e.
dijatuhi hukuman disiplin tgkt sedang atau berat
berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
diberhentikan sementara sbg PNS;
ditugaskan secara penuh di luar jabfung guru;
menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
melaksanakan tugas belajar selama 6 bln atau lebih.
Pasal 35
(1) Guru yg telah selesai menjalani pembebasan sementara
sbgmana dimaksud dlm Psl 34 huruf a, huruf d, dan huruf
e, dpt diangkat kembali dlm jabfung guru.
(2) Guru yg dibebaskan sementara sbgmana dimaksud dlm
Psl 34 huruf b, diangkat kembali dlm jabfung guru apabila
berdsrkan keputusan pengadilan yg telah memp.kekuatan
hukum yg tetap dinyatakan tdk bersalah atau dijatuhi
hukuman pidana percobaan.
(3) Guru yg dibebaskan sementara sbgmana dimaksud dlm
Psl 34 huruf c, dpt diangkat kembali dlm jabfung Guru
apabila berusia paling tinggi 51 tahun.
(4) Pengangkatan kembali dlm jabfung guru sbgmana
dimaksud pd ayat (1), menggunakan AK terakhir yg
dimiliki dan dpt + AK dari publikasi ilmiah dan karya
inovatif yg diperoleh selama pembebasan sementara.
Pasal 36
Guru diberhentikan dari jabatannya
apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, kecuali hukuman disiplin
berat berupa penurunan pangkat.
BAB XI
SANKSI
Pasal 37
(1)Guru yg tdk dpt memenuhi kewajiban sbgmana dimaksud
dlm psl 5 dan tdk mendpt pengecualian dari Mendiknas
dihilangkan haknya utk mendpt tunjangan profesi,
tunjangan fungsional dan maslahat tambahan.
(2) Guru yg terbukti memperoleh PAK dgn cara melawan
hukum diberhentikan sbg guru dan wajib
mengembalikan seluruh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional maslahat tambahan dan
penghargaan sbg guru yg pernah diterima setelah
ybs memperoleh dan mempergunakan PAK tsb.
(3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dlm Permendiknas.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
(1)Dgn berlakunya Permennegpan dan RB ini, jenjang
jabfung setiap guru disesuaikan dgn jenjang
jabfung guru sbgmana dimaksud psl 12
Permennegpan dan RB ini.
(2) Penyesuaian jenjang jabatan sbgmana dimaksud
pd ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yg berwenang.
(3)Prestasi kerja yg telah dilakukan guru s.d.
ditetapkannya juklak Permennegpan dan RB ini,
dinilai berdasarkan Kepmennegpan No. 84/1993.
Pasal 39
(1)Pd saat Permennegpan dan RB ini ditetapkan, guru yg masih
memiliki pgkt Pengatur Muda, gol.ruang II/a sampai pgkt
Pengatur Tgkt I, gol. ruang II/d melaksanakan tugas sbg Guru
Pertama dan penilaian prestasi kerjanya sbgmana tsb dlm
Lamp. V Permennegpan ini.
(2)Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1), apabila melaksanakan
kegiatan PKB dan kegiatan penunjang tugas guru, diberikan
AK sbgmana tsb dlm Lamp. V Permennegpan dan RB ini.
(3)Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1), apabila :
a. memperoleh ijazah S1/D-IV yg sesuai dgn bdg tugas yg
diampu, disesuaikan dgn jenjang jabatan sbgmana dimaksud
dlm Psl 12 ayat (2) Permennegpan dan RB ini; dan
b. naik pangkat menjadi pgkt Penata Muda, gol ruang III/a,
disesuaikan dgn jenjang jabatan/ pgkt sbgmana dimaksud
dlm Psl 12 ayat (2) dan ayat (3) Permennegpan dan RB ini.
(4)Guru sbgmana dimaksud pd ayat (1), jumlah AKK
minimal yg hrs dipenuhi utk kenaikan jabatan/
pgkt guru utk:
a. Guru yg berijazah SLTA/D-I adalah sbgmana tsb dlm
Lamp.VI Permennegpan dan RB ini;
b. Guru yg berijazah D-II adalah sbgmana tsb dlm Lamp.
VII Permennegpan dan RB ini;
c. Guru yg berijazah D-III adalah sbgmana tsb dlm Lamp.
VIII Permennegpan dan RB ini.
Pasal 40
(1)
(2)
Pd saat Permennegpan dan RB ini ditetapkan
guru yg memiliki pgkt paling rendah Penata
Muda, gol ruang III/a dan blm memiliki ijazah
S1/D-IV yg sesuai dgn bdg tugas yg diampu,
disesuaikan dgn jenjang jabatan/ pangkat
sbgmana dimaksud dlm Psl 12 ayat (2) dan
ayat (3) Permennegpan dan RB ini.
Guru sbgmana dimaksud pd psl 39 ayat (3)
huruf b dan psl 40 ayat 1, apabila tdk
memperoleh ijazah S1/D-IV yg sesuai dgn bdg
pekerjaan yg diampu, kenaikan pangkat
setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat
I, gol ruang III/d atau pgkt terakhir yg
dimiliki.
Pasal 41
(1) Guru yg berpgkt Pengatur Muda gol ruang II/a s.d.
Pengatur Tgkt I gol ruang II/d pd saat Permennegpan
dan RB ini berlaku, s.d. akhir thn 2015 blm memiliki ijazah
S-1/D-IV, melaksanakan tugas utama guru sbg Guru
Pertama dgn sistem kenaikan pgkt menggunakan AK
sbgmana tercantum pd lamp. V Permennegpan dan RB ini.
(2) Guru yg berpgkt Pengatur Muda gol ruang II/a s.d.
Pengatur Tgkt I gol ruang II/d pd saat Permennegpan
dan RB ini berlaku, s.d. akhir thn 2015 blm memiliki ijazah
S-1/D-IV, dan blm mencapai pgkt Penata Muda gol ruang
III/a, tetap melaksanakan tugas utama Guru sbg Guru
Pertama.
(3)Guru yg blm memiliki ijazah S-1/D-IV sbgmana
dimaksud pd ayat (1) dan ayat (2), apabila
memperoleh ijazah S-1/D-IV yg sesuai dgn bdg
tugas yg diampu, diberikan AK sebesar 65% AKK
diklat, tugas utama, dan kegiatan PKB + AK ijazah
S-1/D-IV yg sesuai dgn bdg tugas yg diampu dgn tdk
memperhitungkan AK dari kegiatan penunjang.
(4)Guru yg blm memiliki ijazah S-1/D-IV yg sdh
memiliki pgkt Penata Muda Tgkt I gol ruang III/b ke
atas, apabila memperoleh ijazah S-1/D-IV yg sesuai
dgn bdg tugas yg diampu diberikan AK sebesar
100% dari tugas utama dan PKB + AK ijazah S-1/DIV yg sesuai dgn bdg tugas yg diampu, dgn
memperhitungkan AK unsur penunjang sesuai pd
lamp. VIII Permennegpan dan RB ini.
(5)Guru yg memperoleh ijazah S-1/D-IV yg tdk sesuai
dgn bdg tugas yg diampu, diberikan AK sesuai pd
lamp.I Permennegpan dan RB ini.
Pasal 42
Pejabat yg berwenang menetapkan AK Guru gol II adalah
sbb :
a) KaKandepag bagi Guru mata pelajaran Pendidikan
Agama dan Guru pd madrasah.
b) Pimp.unit kerja yg membidangi pend. setingkat eselon II
bagi Guru di luar Depdiknas dan Depag.
c) KaDis yg membidangi pend. bagi guru di lingk. provinsi.
d) KaDis yg membidangi pend. bagi guru di lingk.kab/kota.
64
Pasal 43
Dlm menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sbgmana
dimaksud pd Psl 42 dibantu oleh Tim Penilai sbgmana dimaksud
dlm Psl 22 ayat (2) huruf d, e, f, dan g.
Pasal 44
Usul penetapan angka kredit (PAK) Guru gol. II diajukan oleh:
a. Kepsek ybs kpd KaKandepag bagi Guru matapel
Pend.Agama dan Guru pd madrasah.
b. Kepsek ybs kpd pimp.unit kerja yg membidangi pend.
setgkt eselon II bagi Guru di instansi di luar Depdiknas dan
Depag.
c. Kepsek ybs kpd KaDis yg membidangi pend. di kab/kota
bagi Guru di lingk. kab/kota.
d. Kepsek ybs kpd KaDis yg membidangi pend. di prov bagi
Guru di lingk. provinsi.
65
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Ketentuan pelaksanaan Permennegpan dan RB ini diatur
lebih lanjut oleh Mendiknas dan Kepala BKN.
Pasal 46
Dgn berlakunya Permennegpan dan RB ini, Kepmenneg
PAN No 84/1993 tentang Jabfung Guru dan Angka
Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tdk berlaku.
Pasal 47
Permennegpan dan RB ini mulai berlaku pd tanggal
ditetapkan.
KESEPAKATAN ANTARA BKN, KEMDIKNAS, KEMENAG, DAN MENPAN
Mulai Berlaku pd Tanggal
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ketentuan Permenpan dan RB nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
10 Nov 2009
(tgl Penetapan
Permenpan dan
RB)
Penilaian kinerja guru dgn menggunakan aspek kualitas, kuantitas,
waktu, dan biaya (Pasal 15 ayat 1)
V
Kewajiban mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan
profesi berkelanjutan utk kenaikan jabatan/pangkat (Pasal 17 ayat 1)
Guru yg berprestasi luar biasa baiknya mendapatkan penghargaan
naik pangkat setingkat lebih tinggi (Pasal 19)
Pembuatan karya ilmiah secara bersama-sama (Pasal 20 ay 1)
Penilaian angka kredit guru paling kurang 1 kali dlm setahun (Pasal
21 ayat 2)
dlm hal utk kenaikan pangkat guru angka kredit ditetapkan paling
kurang 2 kali dlm 1 tahun yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan
pangkat (Pasal 21 ayat 3)
Berlaku
Efektif
1 Januari 2013
V
Komposisi angka kredit utk kenaikan jabatan/pangkat: > 90% unsur
utama & < 10 % unsur penunjang (Pasal 16 ayat 1)
Guru yg bertugas di daerah terpencil diberikan angka kredit setara
utk kenaikan pangkat satu kali selama masa karier (Pasal 18 ayat 1)
6 Mei 2010
(tgl Penetapan
SKB)
V
V
V
V
V
V
9
Pejabat yg berwenang menetapkan angka kredit (Pasal 22)
10
Tim Penilai Pusat, Depag, Kanwil, Kandep, Provinsi, kab/Kota, Instansi (Pasal 22 ayat 2)
11
Pejabat yg berwenang mengusulkan penetapan angka kredit (Pasal 27)
13
Syarat pengangkatan Guru hrs berijazah S1/DIV dan bersertifikat pendidik
(Pasal 30 ayat 1 huruf a)
15
16
17
18
19
20
Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dlm jabatan guru hrs memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun
(Pasal 32 huruf b)
V
V
V
V
tdk ada pembebasan/perberhentian karena tdk dpt mengumpulkan angka kredit
(Pasal 34)
V
Pengangkatan kembali guru yg ditugaskan diluar jabatan guru, usia paling tinggi 51 tahun
(Pasal 35 ayat 3)
V
Sanksi bagi guru yg tdk memenuhi kewajiban 24 jam mengajar (Pasal 37 ayat 1)
Sanksi bagi guru yg memperoleh Penetapan angka kredit dgn cara melawan hukum
(Pasal 37 ayat 2)
Kenaikan pangkat guru gol II dan III yg belum memiliki ijazah S1/DIV paling tinggi III/d
(Pasal 40)
V
V
V
22
25
V
Pengangkatan dlm jabatan guru melalui pemindagan, usia paling tinggi 50 tahun
(Pasal 32 huruf c)
Penyesuaian atau Inpassing dlm jenjang jabatan baru (Pasal 38 ayat 1)
24
V
Program Induksi (masa orientasi sbg calon guru) sbg syarat pengangkatan guru
(Pasal 31)
21
23
V
Syarat keanggotaan tim penilai hrs memiliki sertifikat tanda lulus Diklat
(Pasal 23 ayat 4)
12
14
V
V
V
V
V
V
Kenaikan pangkat guru gol IV/a keatas yg belum memiliki ijazah S1/DIV paling tinggi pangkat terakhir
dimiliki (Pasal 40 ayat 2)
V
Guru gol II yg memperoleh ijazah S1/DIV, angka kredit lama hanya dihitung 65%
(Pasal 41 ayat 3)
V
Pejabat yg berwenang mengusulkan penetapan angka kredit guru gol II
(Pasal 44)
V
PERANGKAT PERMENNEGPAN
DAN RB 16/2009
1.
2.
3.
Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN No 14 Tahun 2010
dan No 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Permendiknas No. 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Pedoman-pedoman:
a. Penilaian Kinerja Guru
b. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Pengembangan Diri,
Publikasi Ilmiah, dan Karya Inovatif)
c. Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru
There is a tremendous strength that is growing
in the world through sharing together, praying
together, suffering together, and working
together.
Ada kekuatan yang sangat besar yg tumbuh
di dunia melalui berbagi bersama, berdoa
bersama, menderita bersama, dan bekerja
bersama-sama.