Transcript sesi-3-sumber-data

Penduduk
Penduduk
Perubahan Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi dapat merubah karakteristik
penduduk secara signifikan.
Contoh :
Struktur penduduk yang semakin tua
Tingkat pendidikan
Partisipasi angkatan kerja
3
Penduduk
Perubahan struktur kependudukan yang cepat harus diimbangi dengan
informasi kependudukan yang baik.
Informasi kependudukan yang baik akan menjadi sumber informasi bagi
perencanaan pembangunan.
4
Penduduk
Permasalahan :
Keterbatasan sumber daya
Sumber dana karena proses pencacahan penduduk merupakan proses yang
panjang, mahal dan kompleks
Rendahnya kesadaran arti pentingnya data kependudukan.
5
Sumber Data Statistik Demografi
Jenis Data
Berdasar cara memperoleh :
a) Data Primer
b) Data Sekunder
7
Jenis Data : Primer
Data Primer
a) Merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh pengguna
data dan dikumpulkan untuk keperluan yang sangat spesifik.
b) Mahal dan menyita waktu
c)
Kelebihan : sesuai dengan kebutuhan data
8
Jenis Data : Primer
Contoh Data Primer
a.
Survey kemauan dan kemampuan membayar fasilitas kesehatan
b.
Survey dampak ekonomi pembangunan jembatan Suramadu
9
Jenis Data : Sekunder
Data Sekunder
a) Merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan
digunakan oleh pengguna data di luar pihak yang
mengumpulkan data.
b) Dapat berupa :
– Tabel
– Grafik
– Gambar
– Data mentah
10
Jenis Data : Sekunder
Contoh Data Sekunder
a)
Data pengangguran di Jawa Timur
b)
Tingkat inflasi
c)
Jumlah penduduk di Bangkalan
11
Sumber Data Demografi
1. Sensus Penduduk (SP)
2. Sistem Registrasi
3. Survei Sampel
12
Sensus Penduduk
Sumber Data Demografi : Sensus Penduduk
China pada tahun
3000-2500 SM
15
Ciri Sensus Penduduk #1
1.Bersifat Individu : informasi
demografi dan sosial ekonomi
yang dikumpulkan dan sosial
ekonomi yang dikumpulkan
bersumber dari individu,baik
sebagai anggota rumah tangga
maupun sebagai anggota
masyarakat
23
Ciri Sensus Penduduk #2
2. Bersifat Universal :
Pencacahan penduduk bersifat
menyeluruh
3. Serentak di seluruh wilayah
4. Periodik pada tahun tertentu
24
Faktor Penentu Keberhasilan Sensus Penduduk #3
3. Kualitas Petugas
Penting karena berpengaruh terhadap
kualitas data yang dikumpulkan.
Dibentuk dengan melakukan :
 Persiapan dan Perencanaan
 Pelatihan
28
Faktor Penentu Keberhasilan Sensus Penduduk #4
4. Kualitas Responden
 Variasi tingkat pendidikan
menyulitkan pemahaman
responden terhadap pertanyaan SP.
 Dapat menyebabkan Content Error
29
Faktor Penentu Keberhasilan Sensus Penduduk #5
5. Perencanaan dan Pelaksanaan
 Pelaksanaan dilapangan dapat
berjalan baik jika terlaksana sesuai
dengan rencana dan ketentuan
yangsudah dibuat sebelumnya
30
Sensus Penduduk di Indonesia
31
Sensus Penduduk di Indonesia
Sensus modern di Indonesia
 1815 : sederhana
 1920 & 1930 mulai terencana
dan tertata rapi sehingga data
bisa dipercaya
 Jumlah penduduk 1920 :
34.344.000 jiwa
32
Sensus Penduduk di Indonesia
Sensus Penduduk Indonesia 1930





Jawa  De facto
Luar Jawa  De jure
Dilaksanakan 7 Oktober 1930
Jumlah peduduk : 60.727.233
SP 1940 gagal karena World War II
33
Sensus Penduduk di Indonesia
Sensus Penduduk Indonesia 1961
 Dilakukan dengan dua cara
pencacahan :
 Rumah tangga (31 Maret)
 Pencacahan lengkap (31 Oktober)
 31 Oktober ditetapkan “Hari Sensus”
34
Sensus Penduduk di Indonesia
 SP Indonesia 1971
 SP Indonesia 1980 dua tahap :
 Sensus lengkap : 20 Sep – 30 Okto
 Sensus sample : 6 – 31 Okto
 Potensi Desa (PODES) : 20 Sep –
15 Nov
 SP Indonesia 1990
 Dilaksanan hingga 31 Okto
35
Konsep/Definisi SP di Indonesia
 1. Penduduk yang dicacah (SP2000)
a. Meliputi semua penduduk yang berdomisili
di wilayah geografis Indoneia, baik yang
bertempat tinggal tetap maupun yang tidak
mempunyai tempat tinggal (tuna wisma,
awak kapal yang berbendera Indonesia,
penghuni perahu/rumah apung dan
masyarakat terpencil)
b. WNA (kecuali anggota korps Diplomatik)
beserta keluarga juga dicacah
36
Konsep/Definisi SP di Indonesia
1. Penduduk yang dicacah (SP2000)
c. Merupakan kombinasi antara de facto dan
de jure
d. Bagi penduduk yang sedang dinas ke luar
kota lebih dari 6 bulan maka tidak dicacah
pada tempat tinggal
e. Sebaliknya, bagi penduduk yang
menempati bangunan tempat tinggal
sebelum 6 bulan namun bermaksud
menetap akan di cacah di tempat domisili.
37
Konsep/Definisi SP di Indonesia
2. Blok Sensus
 Merupakan wilayah kerja bagi pencacah
agar beban kerja setiap pencacah
homogen
 Merupakan kerangka sampel untuk survei
lanjutan, terutama survey dengan
pendekatan rumah tangga.
 Setiap blok sensus memuat 80-120 rumah
tangga
38
Konsep/Definisi SP di Indonesia
2. Blok Sensus
39
Konsep/Definisi SP di Indonesia
3. Klasifikasi Perkotaan/Pedesaan
 Berdasarkan :
 Kepadatan penduduk
 Persentase rumah tangga yang bekerja
pada sektor pertanian
 Akses terhadap fasilitas kota, misalnya
sekolahan, rumah sakit, jalan beraspal,
dsb
40
Konsep/Definisi SP di Indonesia
4. Bangunan
 Merupakan tempat perlindungan tetap
maupun sementara yang mempunyai
dinding, lantai dan atap, baik untuk tempat
tinggal atau bukan tempat tinggal.
 Suatu bangunan bukan tempat tinggal
dianggap sebagai satu bangunan fisik jika
luas lantainya paling sedikit 10 mtr2
41
Konsep/Definisi SP di Indonesia
5. Rumah Tangga
a. Rumah tangga biasa merupakan
seseorang atau sekelompok orang yang
mendiami sebagian atau seluruh
bangunan fisik/sensus, dan biasanya
tinggal bersama serta makan dari satu
dapur.
42
Konsep/Definisi SP di Indonesia
5. Rumah Tangga
b. Rumah tangga khusus :
 Tinggal di asrama
 Tinggal di lembaga pemasyarakatan,
panti asuhan, rumah tahanan, dsb
 Sepuluh orang atau lebih yang
mondok/kost dengan makan di dalam.
43
Konsep/Definisi SP di Indonesia
6. Anggota Rumah Tangga
a. Merupakan semua orang yang biasanya
bertempat tinggal di suatu rumah tangga,
baik yang berada di rumah pada waktu
pencacahan maupun yang sementara
tidak ada
44
Konsep/Definisi SP di Indonesia
6. Anggota Rumah Tangga
b. Termasuk anggota rumah tangga :
 Bepergian kurang 6 bulan
 Bepergian kurang dari 6 bulan tapi
berniat menetap ditempat lain
 Tamu yang tinggal kurang dari 6 bulan
tetapi berniat bertempat tinggal 6 bulan
atau lebih
45
Registrasi Vital
Registrasi Vital
Diawali tahun 1532 ketika
ordonansi Inggris di London
menggunakan registrasi
kematian mingguan yaitu Bill
of Mortality.
Tahun 1538 : UU yang
mewajibkan pencatatan
peristiwa perkawinan,
kelahiran dan kematian
47
Registrasi Vital
United Nations (UN) dalam Handbook
of Vital Statistic Methods :
Registrasi Vital sebagai suatu kegiatan
pencatatan mengenai kelahiran hidup,
kelahiran mati, kematian, perkawinan,
perceraian, adopsi, termasuk
pengakuan pengesahan, pembatalan
dan perpisahan yang dilakukan terus
menerus dan berkesinambungan.
48
Registrasi Vital
Istilah Registrasi Vital digunakan
karena registrasi ini berfokus pada
kejadian sejak seseorang lahir dan
menjadi anggota suatu komunitas,
sampai meninggal, serta semua
perubahan status yang dialami,
misalnya menikah dan bercerai.
49
Faktor Penentu Keberhasilan Registrasi Vital
1. Ada aturan yang memaksa untuk melapor
(Compulsary of Registrastion)  peraturan
pemerintah
2. Ada sanksi hukum bagi penduduk yang lalai
dan melanggar pendaftaran
3. Dilaksanakan oleh badan pemerintah agar
dapat disajikan secara konsisten dan
berkesinambungan.
50
Faktor Penentu Keberhasilan Registrasi Vital
4. Ada petugas yang melaksanakan
pendaftaran
5. Keterangan yang dilaporkan : nama,
tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dsb
6. Kelahiran & Kematian : memperhatikan
tanggal kejadian dan tanggal pelaporan,
tempat kejadian, serta tempat pelaporan
7. Proses tabulasi dan penyajian data
51
Registrasi Vital di Indonesia
• Diawali ketika Raffles
berkuasa di Indonesia
(1785)
• Dilakukan melalui kepala
desa.
• Merupakan dasar
penetapan sistem pajak
tanah
52
Registrasi Vital di Indonesia
• Dilanjutkan oleh Gubernur
Jenderal Hindia Belanda Jan
Jacob Rochussen (1850)
• Hanya berlaku bagi penduduk Eropa dan
mereka yang terhadapnya berlaku Burgerlijk
dan Handelsrecht untuk bangsa Eropa.
53
Registrasi Vital di Indonesia
• Hasil pencatatan (diterbitkan 1870):
 Sebelum 1846 tidak ada data
penduduk di tingkat kabupaten
 Mulai 1845 mulai ada instruksi bagi
kabupaten untuk mencatat luas
wilayah dalam mil geografis persegi,
untuk menghitung kepadatan
penduduk Jawa yaitu 112 jiwa/km2
54
Registrasi Vital di Indonesia
• Tahun 1919 oleh Gubernur
Jenderal Hindia Belanda
Johan Paul van Limburg
Stirum cakupannya diperluas
bagi penduduk Cina di
Indonesia  sekitar 1 juta
orang Cina.
55
Registrasi Vital di Indonesia
• Tahun 1937 oleh
Gubernur Jenderal
Hindia Belanda Tjarda
van Starkenborgh
ditambah dengan
mencatat penduduk
beragama Kristen
56
Registrasi Vital di Indonesia
• Masa pendudukan Jepang
(1942-1945) diganti dengan
sistem registrasi yang
menyangkut kelahiran,
kematian, kematian janin,
abortus, perkawinan dan
perceraian.
• Sistem registrasi memiliki
ketepatan yang cukup.
Hitoshi Imamura
Gub. Militer Jawa (1932)
57
Registrasi Vital di Indonesia
• Masa kemerdekaan :
sistem kartu mingguan
diubah menjadi laporan
mingguan tingkat
kecamatan yaitu ketika
kepala desa berkumpul
di kecamatan
menyerahkan data
perubahan penduduk.
58
Registrasi Vital di Indonesia
• Tahun 1977 dilakukan registrasi
penduduk yang luas berdasarkan
Kepres No. 52 th. 1977.
• Kewenangan dan tanggung jawab
registrasi dilimpahkan kepada
Departemen Dalam Negeri yang
kemudian menugaskan kepala
desa/lutah untuk melaksanakan
pencatatan.
59
Registrasi Vital di Indonesia
Tahun 2003 diadakan penataan
administasi kependudukan, yang
dilakukan dengan :
a. Menghimpun biodata penduduk sebagai
basis kependudukan
b. Pembuatan KTP dan KK berdasarkan
data basis. Muncul Nomor Induk
Kependudukan.
c. Data basis dimutakhirkan dengan
registrasi vital.
d. Pendataan penduduk yang rentan dan
bermasalah dalam adminsitrasi sebagai
upaya khusus
60
Sensus Penduduk vs Registrasi Vital
Sensus Penduduk vs Registrasi Vital
1. Waktu pencatatan
• SP : periodik (5 atau 10 tahun sekali)
• RV : Terus menerus dan
berkesinambungan
62
Sensus Penduduk vs Registrasi Vital
2. Cara pencacahan
a) Sensus Penduduk
• Yang dicatat adalah Individu.
• Pencacah mendatangi responden
b) Registrasi Vital :
• Yang dicatat adalah Kejadiannya
• Masyarakat yang mendatangi petugas
63
Sensus Penduduk vs Registrasi Vital
3. Informasi Catatan
a) Sensus Penduduk : Bersifat data dasar
penduduk, yaitu penduduk menurut ciri
demografi (umur dan jenis kelamin) dan ciri
sosial serta ekonomi (pendidikan, pekerjaan,
tempat tinggal dan pendapatan)
64
Sensus Penduduk vs Registrasi Vital
3. Informasi Catatan
b) Registrasi Vital : Sangat singkat dan
umumnya hal-hal pokok yang berhuungan
dengan sifatnya untuk keperluan
legal/hukum :
i. Nama, umur, nama suami/istri dan jenis
kelamin
ii. Tanggal kejadian, tanggal pelaporan,
tempat tinggal
65
Sensus Penduduk vs Registrasi Vital
SENSUS PENDUDUK
a) Keunggulan :
• Cakupan luas sehingga ralatif terhindar
kesalahan sampling
• Kombinasi de jure dan de facto
• Dipublikasi secara luas
66
Sensus Penduduk vs Registrasi Vital
SENSUS PENDUDUK
b) Kelemahan :
• Biaya besar
• Tersedia hanya dalam periode tertentu
• Umumnya tidak mempublikasikan data pada
tingkat terendah, misalnya suatu
kabupaten/kecamatan secara terperinci.
67
Sensus Penduduk vs Registrasi Vital
REGISTRASI VITAL
a) Keunggulan :
• Bila dilakukan secara kontinyu, konsisten
dan sistem yang sempurna maka akan
menjadi sumber data yang terbaik
68
Sensus Penduduk vs Registrasi Vital
REGISTRASI VITAL
b) Kelemahan :
• Umumnya hanya secara de jure saja sehingga
dapat terjadi kekurangan cacah.
• Sifatnya legal sehingga hanya sedikit informasi
yang terkumpul.
• Tergantung pada kesadaran masyarakat untuk
melapor
• Bila Tidak konsisten maka data akan terganggu.
69
Referensi
Adioetomo,Sri (ed), Dasar-dasar Demografi, Salemba Empat.
Mantra, Ida Bagoes, Demografi Umum, Pustaka Pelajar.
Yaukey, David et all, Demography : The Study of Human Population,
Waveland Press
70
Semoga bermanfaat…
71