Transcript Sejarah Penyusunan UUD 1945

PROSES PENYUSUNAN,
PENGESAHAN & DINAMIKA AWAL
UUD 1945
LATAR BELAKANG SEJARAH
PENYUSUNAN UUD 1945
ERA PENJAJAHAN JEPANG TAHUN 1943-1944
 Jepang Mulai Mengalami Kekalahan Di semua
Medan Pertempuran.
SALAH SATU ANTISIPASI JEPANG
 Berusaha Mengambil Hati Bangsa-bangsa yang
Dijajahnya (Seperti : Birma dan Filipina).
TUJUANNYA
 Agar Bangsa yang Dijajah Tetap Membantunya,
Khususnya Perang Melawan Sekutu.
2
JANJI KEMERDEKAAN JEPANG
PERTAMA : 7 SEPTEMBER 1944


Akan Memberi Kemerdekaan Kepada
Bangsa Indonesia Dengan Syarat : Jika
Jepang Memenangkan Perang.
PERLAKUAN LAIN:
1. Bendera Merah Putih Boleh Dikibarkan Di
Samping Bendera Jepang.
2. Diperbolehkan Menyanyikan Lagu
Indonesia Raya.
3. Diperbolehkan Membicarakan Persoalan
Politik.
3
JANJI KEMERDEKAAN JEPANG
KEDUA : 1 MARET 1945
Janji Kemerdekaan Diulangi Lagi,
Kali Ini Tanpa Syarat.
 Dijanjikan Pula Akan Dibentuk
BPUPKI (Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia)

4
BPUPKI





DIBENTUK  29 April 1945
TUGAS  Mempelajari Hal-hal yang
Diperlukan untuk Menyelenggarakan
Negara Merdeka
PELANTIKAN  28 Mei 1945 Oleh
Pembesar Tertinggi Bala Tentara Jepang
JUMLAH ANGGOTA  62 Orang,
Kemuidian Ditambah 6 Menjadi 68
orang.
KETUA & WKL. KETUA  Radjiman
Wedyodiningrat dan RP. Soeroso.
5
SIDANG BPUPKI PRIODE I
Tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945
AGENDA UTAMA
Menanmpung Berbagai Gagasan Mengenai
Dasar Negara yang Akan Dipergunakan Bagi
Negara Merdeka Kelak.
PENYAMPAI GAGASAN DASAR
NEGARA
Mr. Moch. Yamin (29 Mei 1945).
Prof. DR. Soepomo (30 Mei 1945).
Ir. Soekarno (1 Juni 1945).
6
MR. MOCH. YAMIN
KONSEP LISAN
MELALUI PIDATO
PADA 29 MEI 1945
1.
2.
3.
4.
5.
Peri Kebangsaan
Peri Kemanusiaan
Peri Ketuhanan
Peri Kerakyatan
Kesejahteraan
Rakyat
KONSEP DISAMPAIKAN
SECARA TERTULIS
1. Ketuhanan yang Maha
Esa
2. Persatuan Indonesia.
3. Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab
4. Kerakyatan yang
Dipimpin Oleh Hikmah
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan
Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat
Indonesia.
7
PROF. DR. SOEPOMO
DISAMPAIKAN PADA 31 MEI 1945
PRINSIP DASAR NEGARA YANG DIKEMUKAKAN
1. Negara Tidak Akan Mempersatukan Diri dengan
Golongan Terbesar, Mengatasi Semua Golongan,
Baik Besar Maupun Kecil (Faham Integralistik).
2. Warganegara Takluk Kepada Tuhan
3. Pimpinan Negara, Khususnya Kepala Negara, Terus
Menerus Bersatu Jiwa dengan Rakyat.
4. Ekonomi Negara Bersifat Kekeluargaan.
5. Hubungan Antar Bangsa: Indonesia sebagai Anggota
Keluarga Asia Timur Raya.
8
IR. SOEKARNO
DISMPAIKAN TANPA TEKS PADA 1 JUNI 1945
USULAN BELIAU MENGENAI LIMA PRINSIP DASAR
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia).
2. Internasionalisme (Pri Kemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial.
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan (Juga
Ketuhanan Yang Maha Esa)
BELIAU USULKAN DIBERI NAMA : PANCASILA
9
IR. SOEKARNO
DISMPAIKAN TANPA TEKS PADA 1 JUNI 1945
PANCASILA
TRI SILA
1. SOSIO-NASIONALISME
2. SOSIO-DEMOKRASI
3. KETUHANAN
SOSIO NASIONALISME
 NASIONALISME
(Kebangsaan Indonesia)
 INTERNASIONALISME
(Pri Kemanusiaan)
SOSIO DEMOKRASI
EKA SILA
GOTONG ROYONG
 MUFAKAT (Demokrasi)
 KESEJAHTERAAN
RAKYAT
10
AKHIR SIDANG BPUPKI PRIODE I
MEMBENTUK PANITIA DELAPAN
TUGAS
Mengkaji serta Merumuskan Berbagai
Usul yang Masuk Mengenai Dasar Negara
Selama Masa Sidang BPUPKI Priode I
ANGGOTA
Ir. Soekarno (Ketua), Ki Bagus Hadikusumo,
KH. Wakhid Hasyim, Mr. Muh. Yamin,
Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. AA. Maramis,
Otto Iskandardinata,
Drs. Muh. Hatta.
11
SIDANG PANITIA DELAPAN
22 JUNI 1945
 Anggota BPUPKI yang Hadir 38 Orang
 Anggota Hadir Bertempat Tinggal di Jakarta
 Hasil Sidang Membentuk Panitia Sembilan
ANGGOTA PANITIA SEMBILAN
Ir. Soekarno, KH. Wakhid Hasyim,
Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo,
Mr. AA. Maramis, Drs. Muh. Hatta,
H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir,
Abikusno Tjokrosujoso.
12
HASIL PANITIA SEMBILAN
Kompromi antara Pihak Islam dan Kebangsaan
1. Ketuhanan dengan Kewajiban
Menjalankan Syariat Islam Bagi
Para Pemeluknya.
2. Dasar Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh
Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia
DISEBUT
PIAGAM
JAKARTA
DITETAPKAN
22 JUNI 1945
13
SIDANG BPUPKI PRIODE II
10-16 JULI 1945
SIDANG 10 JULI 1945
PADA AWAL SIDANG DIUMUMKAN PENAMBAHAN
6 (ENAM) ANGGOTA BARU BPUPKI
SIDANG 11 JULI 1945
DIBENTUK TIGA PANITIA
 PANITIA PERANCANG UUD  KETUA
IR. SOEKARNO
 PANITIA PEMBELA TANAH AIR  KETUA
ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
 PANITIA KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN 
KETUA DRS. MOH. HATTA
14
SIDANG PANITIA PERANCANG UUD
SIDANG 12-14 JUNI 1945
DIBENTUK PANITIA KECIL PERANCANG UUD
KETUA : Prof. DR. SOEPOMO
SIDANG 14 JULI 1945
Ketua Panitia Perancang UUD (Ir. Soekarno)
Melaporkan Hasil Kerjanya di Sidang :
1. Rancangan Teks Proklamasi Diambil dari Alinea 1,
2, dan 3 Piagam Jakarta.
2. Rancangan Pembukaan UUD akan Diambil dari
Alinea 4 Piagam Jakarta.
3. Rancangan Batang Tubuh UUD Terdiri dari 15 Bab
dan 42 Pasal, termasuk Aturan Peralihan dan
15
Tambahan
SIDANG BPUPKI PRIODE II
SIDANG 15 JULI 1945
KETUA PANITIA PERANCANG UUD MEMBERIKAN
PENJELASAN UMUM MENGENAI DASAR,
FALSAFAH, SERTA SISTEM YANG DIPAKAI
MENYUSUN RANCANGAN UUD.
KETUA PANITIA KECIL PERANCANG UUD (Prof. DR.
SOEPOMO) MENERANGKAN SECARA RINCI
MENGENAI PASAL-PASAL RANCANGAN UUD.
SIDANG 16 JULI 1945
SETELAH MELALUI PERDEBATAN SERU,
RANCANGAN UUD DITERIMA SECARA
BULAT OLEH SIDANG BPUPKI
16
TINDAK LANJUT SEUSAI
SIDANG BPUPKI II
 BPUPKI MELAPORKAN HASIL KERJANYA PADA
PEMERINTAH BALA TENTARA JEPANG
 MENGUSULKAN DIBENTUKNYA BADAN BARU
DENGAN JANGKAUAN TUGAS LEBIH LUAS
CATATAN PENTING
TERNYATA BPUPKI TIDAK HANYA
MENYELIDIKI PERSIAPAN KEMERDEKAAN,
TETAPI LEBIH JAUH DARI ITU, SAMPAI PADA
BENTUK NEGARA, DASAR NEGARA, SERTA
RANCANGAN UUD.
17
PPKI
PANITIA PERSIAPAN
KEMERDEKAAN
INDONESIA




DIBENTUK  7 AGUSTUS 1945
KETUA  Ir. SOEKARNO
WK. KETUA  MOH. HATTA
JUMLAH ANGGOTA  21 ORANG
18
PERKEMBANGAN
SETELAH PPKI TERBENTUK
TANGGAL 9 AGUSTUS 1945 (DUA
HARI SETELAH DIBENTUK) 
KETUA DAN WAKIL KETUA PPKI
SERTA MANTAN KETUA BPUPKI 
DIMINTA MENGHADAP JENDRAL
TERAUCI DI DALLAT.
19
PERTEMUAN DENGAN JENDRAL TERAUCI
DI DALLAT (12 AGUSTUS 1945)
JEPANG MENYAMPAIKAN :
Menyetujui Kemerdekaan Indonesia, dan
Kapan Kemerdekaan Akan Diumumkan, Sepenuhnya
Diserahkan pada PPKI
PERKEMBANGAN KEADAAN SETELAH
PENYERAHAN JEPANG (14 AGUSTUS 1945)
KETIGA PEMIMPIN (KETUA DAN WAKIL KETUA PPKI) TIBA
KEMBALI DI JAKARTA.
PADA SAAT ITU PEJUANG BAWAH TANAH TELAH MENGETAHUI
BAHWA JEPANG TELAH MENYERAH PADA SEKUTU
20
SITUASI TANGGAL 15 AGUSTUS 1945
Berita Penyerahan Jepang Kepada Sekutu Semakin Jelas. Para Pemuda Menuntut
Segera Memproklamirkan Kemerdekaan. Namun Ir. Soekarno Menolak, dan
Menyatakan Tanggal 16 Agustus 1945 akan Mengadakan Sidang PPKI.
SITUASI TANGGAL 16 AGUSTUS 1945
 Soekarno & M. Hatta Dibawah Oleh Para Pemuda Ke Rengas Dengklok Karawang. Alasannya Rakyat
akan Menyerbu Jakarta untuk Melucuti Jepang.
 Di Jakarta Tidak Terjadi Apa-apa. Malam Harinya Soekarno & M. Hatta Dijempu Oleh Ahmad
Soebardjo Kembali Ke Jakarta.
 Sidang PPKI akan Dimulai. Namun Jepang Melarang, Karena Diperintahkan Oleh Sekutu untuk
Mempertahankan Status Quo.
 Maknanya: Sejak Saat Itu Semua Janji Kemerdekaan dari Jepang Telah Dicabut.
21
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
17 AGUSTUS 1945 JAM : 10.00 WIB
Di JL. Pegangsaan Timur No, 56 Jakarta
SIDANG PPKI
TANGGAL 18 AGUSTUS 1945.
AGENDA :
PENETAPAN DAN PENGESAHAN UUD 1945
SEBELUM SIDANG :
Atas Inisiatif dan Tanggungan Ketua, Anggota PPKI
Ditambah 6 (Enam) Orang. Jumlah Keseluruhan 27 Orang.
MAKNANYA : PPKI MENJADI BADAN NASIONAL
22
MAKNA LARANGAN JEPANG
SAAT PPKI AKAN SIDANG DAN PENAMBAHAN
ANGGOTA PPKI BAGI KEMERDEKAAN
INDONESIA
Kemerdekaan Indonesinesia Bukan Merupakan Hadiah
dari Jepang, Meski Semula Jepang Menjanjikan
Kemerdekaan Indonesia, serta Badan yang Memproses
Kemerdekaan Merupakan Buatan Jepang. Karena
dengan Larangan tersebut, Berarti Janji Jepang Batal.
Juga dengan Penambahan Anggota PPKI atas
Tanggungan Ketua, Maka Menjadikan PPKI Bukan Lagi
Badan Buatan Jepang, Melainkan Badan yang Bersifat
Nasional.
23
SIDANG PPKI
18 AGUSTUS 1945
AGENDA : PENETAPAN & PENGESAHAN UUD
SIDANG PENDAHULUAN
1. Disepakati Pembahasan UUD dalam Dua Tahap
• Tahap I : Pembukaan UUD
• Tahap II : Pasal-pasal UUD
2. Menggunakan Piagam Jakarta sebagai Acuan
Membahas Pembukaan UUD.
3. Melakukan Rapat Pendahuluan Sebelum Masuk Pleno
 Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo,
K.H.Wachid Hasyim, Teuku Moch.Hasan, dan
Moh.Hatta.
Guna Membahas Klausul Krusial : ”Ketuhanan dengan
Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi PemelukPemeluknya”. Disepakati menjadi :”Ketuhanan Yang
Maha Esa”
24
CATATAN PENTING
HASIL RAPAT PENDAHULUAN
1. Kesepakatan Penghapusan Kata “Ketuhanan dengan
Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para
Pemeluknya” Menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Maka Seluruh Isi Hukum Dasar Dapat Diterima Oleh
Seluruh Bangsa Indonesia, Baik Pemeluk Agama Islam,
Kresten, Maupun Pemeluk Agama Lainnya.
2. Bagi Umat Islam: Menunjukkan Bahwa Pemimpin Islam
Saat Itu Benar-benar Mengutamakan Keutuhan dan
Persatuan Negara yang Baru Saja Diproklamirkan.
25
SIDANG PARIPURNA PPKI
PENGESAHAN PEMBUKAAN UUD
► SIDANG DIPIMPIN LANGSUNG OLEH
KETUA DAN WAKIL KETUA PPKI
► INFORMASI KETUA  Ada Perubahan dalam
Rancangan Pembukaan dan Beberapa Pasal
Hukum Dasar (UUD) yang Disusun Oleh
BPUPKI.
► INFORMASI WK. KETUA  (1). Menghapus
Pernyataan Indonesia Merdeka dan
Rancangan Hukum Dasar, Serta Rancangan
UUD Susunan BPUPKI Diganti Piagam
Jakarta. (2). Perubahan Rancangan UUD Pasal
6 Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 1.
26
SIDANG PARIPURNA PPKI
PENGESAHAN UUD
☻ BAHAN PEMBAHASAN 
RANCANGAN UUD HASIL PANITIA PERANCANG
UUD YANG DISETUJUI BPUPKI
☻ PEMBAHASAN DILAKUKAN DUA TAHAP 
1. PANDANGAN UMUM,
2. PEMBAHASAN PASAL-PASAL.
☻ DISEPAKATI PERUBAHAN BEBERAPA
PASAL TERKAIT PERUBAHAN RANCANGAN
PEMBUKAAN UUD.
☻ PEMBAHASAN ATURAN PERALIHAN DAN
TAMBAHAN  (1). Mendahulukan Pasal 3 Aturan
Peralihan. (2). Selanjutnya Pembahasan Pasal Aturan
Peralihan dan Aturan Tambahan Lainnya.
☻ PENGESAHAN UUD.
27
PERUBAHAN
PADA PEMBUKAAN UUD
1. Kata “Mukaddimah” Diganti dengan
“Pembukaan”
2. Kalimat “Hukum Dasar Negara Indonesia”
Diganti dengan “Undang-undang Dasar
Negara Indonesia”.
3. Kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban
Menjalankan Syariat Islam Bagi Para
Pemeluknya” Diganti dengan “Ketuhanan
Yang Maha Esa”.
4. Kalimat “Menurut Dasar Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab” Diganti dengan
“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.
28
PERUBAHAN
PADA PASAL-PASAL UUD
1. Istilah “Hukum Dasar” Menjadi “Undangundang Dasar”.
2. “Dua Orang Wakil Presiden” Menjadi
“Seorang Wakil Presiden”.
3. “Presiden Harus Orang Indonesia Asli yang
Beragama Islam” Menjadi “ Presiden Harus
Orang Indonesia Asli”
4. “Selama Perang, Pimpinan Perang
Dipegang Oleh Jepang dengan Persetujuan
Pemerintah Indonesia”. Dihapus.
29
PEMBERIAN NAMA ATAU ISTILAH UUD 1945
 Ketika Ditetapkan pada 18 Agustus 1945, Namanya Undang-Undang Dasar (UUD). Tidak
Memakai Embel-embel 1945,
 Ketika Diundangkan dalam Berita RI Tahun II No. 7, Tanggal 15 Pebruari 1946 Namanya
Disebut: Undang-Undang Dasar (UUD). Tidak Memakai Tahun 1945.
 Tambahan 1945 Muncul pada Tanggal 19 Pebruari 1959 Ketika Kabinet Saat itu Bersepakat
Bulat Mengenai “Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam Rangka Kembali ke UUD 1945”.
 Tambahan 1945 Dipertegas Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Sebagaimana Dituangkan
dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959.
30
PRIODE BERLAKUNYA UUD 1945
1
18 AGUSTUS 1945 - 27 DES. 1949
2 27 DES. 1949 - 17 AGUSTUS 1950
3 17 AGUSTUS1950 - 5 JULI 1959
4 JULI 1959 - SEKARANG
UUD 1945
KONS. RIS
UUDS 1950
UUD 1945
UUD 1945 Berlaku Secara Nasional pada Priode 1
dan 4. Sedang pada Priode 2 Hanya Berlaku untuk
Negara Bagian RI Yogyakarta. Sedangkan pada
Priode 3 Tidak Belaku, Meski Tidak Ada Ketentuan
Formal yang Mencabut Berlakunya UUD 1945.
31
KEABSAHAN UUD 1945
ISMAIL SUNY
Keabsahan UUD 1945 Harus Dipertimbangkan dengan Merujuk pada
Keberhasilan Revolusi Indonesia. Karena Revolusi Berhasil, Maka UUD
1945 sebagai Hasil Revolusi, Sah Keberadaannya.
HANS KELSEN
Jika Suatu Revolusi Rakyat atau Suatu Republik Dirubah Bentuknya Menjadi Kerajaan
Melalului Kudeta, dan Kemudian Pemerintahan Baru Tersebut Berhasil Mempertahankan
Konstitusinya, Maka Menurut Hukum Internasional, Pemerintah dan Konstitusi tersebut
Sah Keberadaannya.
IVOR JENNINGS
Revolusi yang Berhasil Menciptakan Konstitusi Baru, Meskipun Munculnya Revolusi Menyalahi Hukum yang
Berlaku Ketika itu, Namun Jika Revolusi Berhasil Mempertahankan Kekuasaannya, Maka Kekuasaan dan
Konstitusinya oleh Ilmu Hukum Dinyatakan Sah.
32
KONSTITUSI RIS
 Hasil Konfrensi Meja Bundar
 Tidak Berlangsung Lama, Karena Tidak Berakar dan
Sesuai Keinginan Rakyat Indonesia.
 Muncul Tuntutan Kembali Ke Negara Kesatuan. Daerah Sulit
Diperintah dan Kewibawaan Pemerintah Pusat Merosot.
 Tinggal 3 Negara Bagian : Negara RI, Negara Indonesia
Timur, dan Negara Sumatra Timur.
 Tidak Berlaku Lagi dengan Ditetapkanya UUDS 1950.
 UUDS 1950 Merupakan Perubahan/Modifikasi dari Konstitusi
RIS, dan Ditetapkan Melalui UU Federal No. 7 Tahun 1950.
33
TIDAK ADA KETENTUAN FORMAL
PENCABUTAN BERLAKUNYA UUD 1945
☻ Pada Saat Berlakunya UUDS 1950 :
1. UU. Federal No. 7 Tahun 1950 Tidak Memuat
Secara Tegas Pencabutan UUD 1945.
2. Tidak Ada Satupun Ketentuan yang Mencabut
Berlakunya UUD 1945, Baik Kesepakatan RIS-RI
Yogyakarta, Maupun Selama Pemerintahan RIS.
☻ Memang : UUD 1945 Saat Berlakunya UUDS 1950
Kehilangan Fungsinya Sebagai UUD Negara.
☻ Pada Saat Berlakunya Konstitusi RIS, UUD 1945 Tidak
Dicabut. Namun Hanya Berlaku di Negara Bagian RI
Yogyakarta.
34
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
UUDS 1950 BERSIFAT SEMENTARA
1. Namanya
2. Pasal 134 UUDS 1950 : Secepatnya Menetapkan UUD
Republik Indonesia Sebagai Ganti UUDS 1950.
DIADAKAN PEIMILIHAN UMUM 1955
1. September 1955
: Pemilu Anggota DPR
Desember 1955
: Pemilu Anggota Konstituante
3. Dasar Pemilu
: UU. No. 7 Tahun 1956.
TERBENTUKNYA KONSTITUANTE
1. Dilantik
: 10 Nopember 1956
2. Jumlah Anggota
: 514 Orang.
2.
35
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
SIDANG KONSTITUANTE
1. Sidang Berlangsung + 2,5 Tahun, Namun Belum Memperoleh Hasil yang Signifikan.
2. Perbedaan Pendapat Cukup Jauh, Utamanya Perbedaan Ideologi.
SOLUSI KEBUNTUAN
1. Datang Dari Pihak Pemerintah.
2. Penyebab Kebuntuan Menurut Pemerintah : Prinsip Demokrasi Libral dalam Sistem
Ketatanegaraan yang Dianianut UUDS 1950, Berdampak Kebuntuan pada Sidang Konstituante.
Karenanya Prinsip Tersebut Harus Diganti.
3. Solusi: Diusulkan Pemberlakuan Demokrasi Terpimpin. Konsep Ini Dipandang Sesuai dengan
Kepribadian Bangsa Indonesia.
4. Tanggal 19 September 1958 : Dikeluarkan Keputusan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam
Rangka Kembali Ke UUD 1945. Isinya Meminta Konstituante Bersidang untuk Menetapkan
Berlakunya UUD 1945.
36
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
SIDANG KONSTITUANTE
1. Menanggapi sekaligus Menentukan Sikap Mengenai Keputusan Pemerintah Tentang
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.
2. Bersepakat Menggunakan Mekanisme Pemungutan Suara untuk Menentukan Apakah Menerima
atau Menolak Kembali ke UUD 1945.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA
1. Sidang I : 30 Mei 1959 >> Suara Setuju : 269, dan Tidak Setuju : 199 untuk Penetapan UUD 1945
Sebagai UUD-RI Tanpa Perubahan.
2. Sidang II : 1 Juni 1959 >> Suara Setuju : 264, dan Tidak Setuju : 204 untuk Penetapan UUD 1945
Sebagai UUD-RI Tanpa Perubahan.
3. Sidang III : 2 Juni 1959 >> Suara Setuju : 262, dan Tidak Setuju : 203 untuk Penetapan UUD
1945 Sebagai UUD-RI Tanpa Perubahan.
37
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
HASIL PEMUNGUTAN SUARA BUNTU
Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 137 Ayat 2 UUDS 1950 : UUD Dinyatakan Sah
Jika Disetujui Minimal 2/3 Anggota yang Hadir.
DAMPAK KEBUNTUAN
1. Beberapa Anggota Konstituante Menyatakan Tidak Akan Menghadiri Sidang.
2. Konstituante Dipandang Tidak Lagi Mungkin Menyelesaikan Tugasnya.
3. Pemerintah Memandang : Situasi Kenegaraan Membahayakan.
38
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5
JULI 1959
ISINYA :
1. Pembubaran Konstituante
2. UUD 1945 Diberlakukan Kembali.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
SEJAK SAAT ITU UUD 1945 BERLAKU
KEMBALI SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
39
KEABSAHAN
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
DINYATAKAN SAH KARENA KEADAAN DARURAT
UNTUK MENYELAMATKAN NEGARA
Prof. DR. Moch. Yamin
Dasar Dikeluarkannya Dekrit Adalah Hukum Darurat. Karena Konstituante Tidak
Mampu Menyelesaikan Pekerjaan, Maka Presiden Terpaksa Menempuh Satu-satunya
Jalan untuk Menyelamatkan Negara Proklamasi.
Juniarto, SH.
Hukum Darurat tersebut Berdasarkan Ketentuan UUDS 1950 Pasal 129 : Presiden
Dapat Menyatakan Keadaan Bahaya Jika Diperlukan.
40
PERBEDAAN SISTEMATIKA
PEMBUKAAN DENGAN PASAL-PASAL UUD 1945
SISTEMATIKA UUD 1945
MENURUT BERITA RI No. 7 TAHUN 1946
SISTEMATIKA UUD 1945 MENURUT
LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959
OEDANG-OENDANG DASAR
PEMBOEKAAN
………………………………………
………………………………………
…………………. dst.
UDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.
PEMBUKAAN
BAB I
………………………………………
…………………………………
………… dst.
…………………………………………………
………………… dst.
UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
…………………………………………………
………………………………… dst
41
KONSEKWENSI HUKUM PERBEDAAN SISTEMATIKA
PEMBUKAAN DENGAN PASAL-PASAL UUD 1945
Terkait dengan Pasal 37 UUD 1945 Mengenai Perubahan UUD 1945.
Jika Menggunakan Sistematika BERITA RI No. 7 TAHUN 1946, Maka
Perubahan UUD 1945 Akan Termasuk Pembukaannya. Namun Jika
Menggunakan Sitematika LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959,
Perubahan UUD 1945 Tidak Termasuk Pembukaan.
SISTEMATIKA MANA YANG DIPAKAI?
MEMAKAI SISTEMATIKA
LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959
42
ALASAN MENGGUNAKAN SISTEMATIKA
LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959
1. Segi Hukum : Menurut Teori Hukum, Jika Ada Dua Produk Hukum yang Sama atau
Mirip, Maka yang Berlaku Adalah Produk Hukum yang Terakhir.
2. Segi Kemanfaatan Nasional : Sistematika Lembaran Negara RI No. 75 Tahun 1959
Lebih Bermanfaat dalam Upaya Menjamin untuk Mempertahankan Ideologi dan
Dasar Negara Pancasila yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Segi Kenyataan : MPR Ketika Mengamandemen UUD 1945 (Amandemen I-IV, Tahun
1999-2002), Tetap Mempertahankan Pembukaan UUD 1945. Bahkan MPR
Bersepakat untuk Tidak Mengamandemen Pembukaan UUD 1945.
43