Transcript Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi

MENDISKRIPSIKAN MAKNA PROKLAMASI
KEMERDEKAAN DAN KONSTUTISI YANG PERTAMA
MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI
MENDISKRIPSIKAN SUASANA KEBA
TINAN KONSTITUSI YANG PERTAMA
TUJUAN
MENGANALISIS HUBUNGAN PROKLA
MASI DENGAN UUD 1945
MENUNJUKKAN SIKAP POSITIP TER
HADAP MAKNA PROKLAMASI KEMER
DEKAAN DAN SUASANA KEBATINAN
KONSTIYUSI YANG PERTAMA
MENJELASKAN MAKNA PROKLAMASI
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
PENJAJAHAN
BANGSA
BARAT YANG
MENIMBULKAN
PENDERITAAN
KERJA RODI
TANAM PAKSA
ADU DOMBA
TIDAK DATANG
TIBA-TIBA
PERJUANGAN
PANJANG
PENDORONGNYA
KEINGINAN
UNTUK
MERDEKA
BEBAS MENENTUKAN
NASIB & HARI
DEPANNYA SENDIRI
PUNCAK
PERJUANGAN
MERDEKA BERARTI
MEMBANGUN
JEMBATAN EMAS
UNTUK MENUJU
MASYARAKAT
ADIL DAN MAKMUR
MAKNA
PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
BAGI BANGSA
INDONESIA
PENJEBOLAN HUKUM
KOLONIAL DAN
DIGANTI DG HUKUM
NASIONAL (YURIDIS)
MERDEKA BERARTI
BERDIRINYA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA (POLITIS)
MENDISKRIPSIKAN SUASANA KEBA
TINAN KONSTITUSI YANG PERTAMA
KONSTITUSI
ISTILAH
PENGERTIAN
GROUNDWET
(BELANDA)
KESELURUHAN DARI
PERATURAN BAIK YANG
TERTULIS MAUPUN
TIDAK TERTULIS YANG
MENGATUR BAGAIMANA
PEMERINTAHAN NEGARA
DILAKSANAKAN
GROUND
(DASAR)
WET
(UNDANG-UNDANG)
UUD
KONSTITUSI
NEGARA
INDONESIA
UUD 1945
DISYAHKAN OLEH
PPKI TANGGAL
18 AGUSTUS 1945
SIDANG BPUPKI I
28/5 S.D 1/6-1945
KONSEP DASAR
NEGARA
SIDANG BPUPKI II
10 S/D 17 JULI-1945
PANITIA 9
22 JUNI 1945
PIAGAM JAKARTA
(JAKARTA CHARTER)
KONSEP HUKUM
DASAR NEGARA
(UUD)
KRONOLOGIS
PERUMUSAN UUD 1945
JEPANG TERDESAK
DALAM PERANG
JEPANG BERJANJI
UNTUK MEMBERIKAN
KEMERDEKAAN
29 APRIL 1945
BPUPKI DIRESMIKAN
28 MEI S.D. 1 JUNI
1945
SIDANG BPUPKI I
DIBENTUK PANITIA 8
(MENAMPUNG ASPIRASI)
22 JUNI 1945
SIDANG PANITIA 9
TGL 1 MARET 1945
DIUMUMKAN BENTUK
BPUPKI
KONSEP DASAR
NEGARA
DIBENTUK PANITIA 9
PIAGAM JAKARTA
10 S.D 17 JULI 1945
SIDANG BPUPKI II
KONSEP HK.DASAR NEG
7 AGUSTUS 1945
BPUPKI DIBUBARKAN
DIBENTUK PPKI (21 ORANG)
18 AGUSTUS 1945
SIDANG PPKI(26 ORANG)
UUD 1945 DISYAHKAN
SIDANG BPUPKI I
28/5 S.D 1/6-1945
KONSEP DASAR
NEGARA
Mr.MUH.YAMIN
Mr.SOEPOMO
Ir.SOEKARNO
1.PERSATUAN
1.KEBANGSAAN INDONESIA
2.KEKELUARGAAN
2.INTERNASIONALISME
3.PERI KE-TUHANAN
3.KESEIMBANGAN LAHIR
BATIN
ATAU PERIKEMANUSIAAN
4.PERI KERAKYATAN
4.MUSYAWARAH
5.KESEJAHTERAAN
5.KEADILAN SOSIAL
1.PERI KEBANGSAAN
2.PERI KEMANUSIAAN
RAKYAT
3.MUFAKAT ATAU DEMOKRASI
4.KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.KE-TUHANAN YANG MAHA
ESA
PANITIA 9
22 JUNI 1945
PIAGAM
JAKARTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ir.SOEKARNO (KETUA)
Drs.MUH HATTA
Mr.A.A. MARAMIS
K.H. WAHID HASYIM
ABDUL KAHAR MUZAKIR
ABIKUSNO TJOKROSUJOSO
HAJI AGUS SALIM
Mr. ACHMAD SUBARDJO
Mr. MUHAMMAD YAMIN
1. KE-TUHANAN DENGAN MENJALANKAN
SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK –
PEMELUKNYA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN
BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH
HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH
INDONESIA
SIDANG PPKI 18 AGUSTUS 1945
1.
2.
3.
1.
2.
3.
PERUBAHAN PENTING
HASIL SIDANG DEMI
PERSATUAN & KESATUAN
MENETAPKAN DAN MENGESAHKAN UNDANG –
UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA
MEMILIH Ir.SOEKARNO SEBAGAI PRESIDEN
DAN Drs.MOH.HATTA SEBAGAI WAKIL
PRESIDEN
SEBELUM TERBENTUKNYA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, PEKERJAAN
PRESIDEN UNTUK SEMENTARA WAKTU
DIBANTU OLEH KOMITE NASIONAL
SILA I PANCASILA DALAM PIAGAM JAKARTA
DENGAN MENGHILANGKAN KALIMAT “DENGAN
MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK
– PEMELUKNYA” SEHINGGA MENJADI :
KETUHANAN YANG MAHA ESA
PASAL 6 UUD DENGAN MENGHILANGKAN KATA
“YANG BERAGAMA ISLAM” SEHINGGA MENJADI
: PRESIDEN IALAH ORANG INDONESIA ASLI.
PASAL 29 DENGAN MENGHILANGKAN KALIMAT
“DENGAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI
PEMELUK – PEMELUKNYA” SEHINGGA MENJADI
: NEGARA BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA.