Asuransi Personal Modul 9 Tanggung Jawab Hukum Sebagai Individu

Jakarta, 16 Juli 2007 PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Tagor Aditya Michael Uktolseja, ST., AAIK

Tanggung Jawab Hukum Sebagai Individu

. Tujuan belajar .

• • • • • •

Tujuan yang harus dicapai setelah mempelajari bab ini:

menguraikan persyaratan menurut undang-undang dan peraturan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam klaim; mengidentifikasi sumber tanggung jawab hukum untuk individu; membedakan antara hukum sipil dan hukum kriminal dan mengilustrasikan perbedaan ini dengan merujuk pada hukum kasus; menyebutkan dan mendefinisikan pembagian tanggung jawab sipil; menjelaskan dengan rinci hukum tort; menjelaskan prinsip hukum dari negligence.

9

Sumber-sumber tanggung jawab hukum individu

. Sumber-sumber tanggung jawab hukum individu .

9 Tanggung jawab hukum individu

Setiap orang memiliki kewajiban terhadap ‘tetangga’ mereka untuk mengatur tindakan mereka, kondisi harta benda mereka, dan aktivitas pegawai mereka, agar tidak menyebabkan cedera atau kerusakan terhadap orang lain.

• • • • • • •

Sumber-sumber hukum tanggung jawab hukum individu

kepemilikan, penggunaan dan/atau okupasi dari rumah pribadi; mempekerjakan pembantu rumah tangga atau pekerja lepas; tanggung gugat pribadi, misalkan sembrono dalam menggunakan payung; kepemilikan atau pengendalian hewan peliharaan; kepemilikan atau penggunaan mobil atau sepeda motor; aktivitas olahraga, misalkan golf, ski, berlayar; aktivitas waktu luang yang lain, misalkan bersepeda, berkemah, dsb.

Pelanggaran hukum kriminal dan hukum sipil

. Contoh pelanggaran hukum kriminal dan hukum sipil .

9 Contoh pelanggaran hukum kriminal (pidana)

Individu membangun suatu struktur pada premise yang mereka miliki atau huni tanpa mendapatkan ijin perencanaan yang sesuai  dapat dituntut dan didenda serta harus menghilangkan struktur tersebut.

Contoh pelanggaran hukum sipil (perdata)

Individu tidak merawat bangunannya dalam kondisi yang baik dan mengakibatkan seorang pengunjung cedera karena jatuh dari tangga yang rusak  orang yang cedera dapat menuntut kompensasi (damages) dari pemilik.

Contoh pelanggaran yang bersamaan

Pemilik bangunan membiarkan suatu nuisance timbul pada bangunan mereka yang dapat menimbulkan tuntutan atas pelanggaran Public Health Act 1936 (hukum kriminal) dan pada saat yang bersamaan dapat dituntut atas nuisance oleh individu yang menderita cedera (hukum sipil).

Pelanggaran hukum kriminal dan hukum sipil

. Perbedaan antara hukum sipil dan hukum kriminal .

• •

Perbedaan antara hukum sipil dan hukum kriminal

Tuntutan pengadilan sipil diajukan oleh pihak yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi atas kerusakan yang disebabkan kepada mereka, misalkan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang dibuat untuk kepentingan mereka atau memulihkan harta benda.

Tuntutan pengadilan kriminal diajukan oleh negara untuk mencegah kejahatan dan untuk menghukum pelaku kejahatan.

Mengapa kita perlu mengetahui perbedaannya?

Hal ini penting untuk diketahui karena dalam polis asuransi, Penanggung hanya bertanggung jawab atas pelanggaran hukum sipil saja dan tidak atas pelanggaran hukum kriminal.

9

Pelanggaran hukum kriminal dan hukum sipil

. Peraturan pemerintah .

Peraturan pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab untuk menghasilkan serangkaian peraturan untuk membantu memastikan hukum dan tatatertib ditegakkan.

• • • Data Protection Act 1998 , prinsip dasarnya adalah data pribadi harus: diproses secara adil dan berdasarkan hukum; akurat dan bila perlu terus diperbarui; dijaga kerahasiaannya.

Tertanggung berhak secara hukum untuk mendapatkan salinan semua informasi mengenai mereka yang dipegang oleh Penanggung, termasuk semua data dan dokumen yang dipegang oleh agen Penanggung dan pihak ketiga, termasuk loss adjuster dan mereka berhak atas kompensasi untuk pelanggaran Undang-undang ini.

9

Pembagian tanggung gugat sipil

. Hukum tort .

Hukum tort

Unliquidated damages tidak dapat ditentukan sebelum terjadi kerugian, melainkan dihitung oleh pengadilan atau dengan negosiasi dalam setiap kasus untuk mengkompensasi pihak yang menderita atas kerugian yang telah dideritanya.

Sumber hukum tort adalah common law , statute law dan case law .

Perbedaan antara tort dan kontrak adalah:  Pelanggaran tort diberikan unliquidated damages sedangkan kontrak berupa liquidated damages.

 Dalam tort seseorang memiliki kewajiban terhadap orang-orang yang dapat terpengaruh oleh tindakan mereka, sedangkan dalam kontrak hanya kepada orang-orang yang memiliki hubungan kontrak dengan mereka.

9

Pembagian tanggung gugat sipil

. Definisi tort .

Definisi tort

Tort didefinisikan sebagai tanggung gugat tort yang timbul dari kewajiban yang biasanya ditetapkan hukum. Kewajiban ini terhadap orang-orang secara umum dan jika terdapat pelanggaran, ini diperbaiki dengan tuntutan atas unliquidated damages.

Dapat terjadi tumpang tindih antara hukum tort dan hukum kontrak, misalkan suatu manufaktur yang menjual suatu barang yang cacat dan pelanggannya menderita cedera karena cacat tersebut:  Manufaktur dapat dinyatakan bersalah untuk pelanggaran kontrak dan negligence.

 Pelanggan dapat menuntut berdasarkan kontrak dan tort atau salah satunya.

9

Pembagian tanggung gugat sipil

. Donoghue v. Stevenson (1932) .

Donoghue v. Stevenson (1932)

Mrs. Donoghue menderita sakit karena cacat dalam produk bir jahe yang dibelikan oleh seorang temannya. Bir tersebut mengandung sisa-sisa siput yang terdekomposisi. Berdasarkan hukum Mrs. Donoghue tidak dapat menuntut penjual karena tidak adanya hubungan kontrak antara mereka. Mrs. Donoghue kemudian menuntut pabrik atas dasar negligence.

Pengadilan menyatakan bahwa manufaktur memiliki kewajiban berhati-hati terhadap pengguna produk akhir apabila cacat produk disebabkan oleh mereka dan tidak ada kemungkinan pemeriksaan antara.

Pendapat Lord Atkin 9

Tetangga Orang yang secara dekat dan langsung terpengaruh oleh tindakan saya, yang sewajarnya terpikir oleh saya akan terpengaruh ketika saya melakukan tindakan atau kesalahan yang dimaksud

Pembagian tanggung gugat sipil

. Injuria dan damnum .

Injuria dan damnum

Biasanya ketika seseorang menuntut dalam tort mereka harus membuktikan bahwa mereka menderita injuria dan juga damnum sebagai akibat injuria.

Damnum adalah kerugian fisik aktual yang diderita, dan Injuria pelanggaran hak atau hukum.

adalah suatu Damnum sine injuria adalah kerugian fisik yang diderita tanpa adanya pelanggaran hak atau hukum. Sedangkan Injuria sine damno adalah pelanggaran hak hukum tanpa adanya kerugian fisik yang diderita.

9

Klasifikasi hukum tort

. Jenis-jenis hukum tort .

• • • • •

Jenis-jenis hukum tort

negligence (kelalaian); nuisance (gangguan); strict liability (tanggung gugat tegas); trespass (pelanggaran hak); defamation (pencemaran nama baik).

9

Prinsip-prinsip negligence

. Definisi negligence .

Definisi negligence

Kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seorang normal akan lakukan atau melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang yang normal dan hati-hati (

Blyth v. Birmingham Waterworks Co. (1856)

).

• • • • Negligence tidak otomatis menimbulkan tanggung gugat, penggugat harus membuktikan bahwa: tergugat memiliki kewajiban berhati-hati (duty of care) terhadap penggugat; tergugat melanggar kewajibannya tersebut; pelanggaran kewajiban itu mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap penggugat; pelangaran kewajiban itu merupakan kausa proksima dari kerugian atau kerusakan.

9

Prinsip-prinsip negligence

. Contoh kasus negligence .

Contoh kasus negligence

Jika seorang pemilik rumah lalai dalam merawat jalan masuk ke rumahnya dan seorang tukang pos terjatuh pada saat mengantarkan surat dan tidak menderita cedera hanya ketakutan, tidak ada klaim yang dapat diajukan; tetapi jika tukang pos tersebut mengalami patah kaki, pemilik rumah bertanggung jawab atas negligence karena mereka melanggar kewajiban berhati-hati.

Seorang pengemudi truk fork-lift mengemudikan truknya terlalu cepat dalam gudang.

9

Prinsip-prinsip negligence

. Remoteness, kewajiban berhati hati dan aturan ‘egg-shell skull’ .

Remoteness of damage dan kewajiban berhati-hati

Apabila terdapat kewajiban berhati-hati, tergugat bertanggung jawab atas segala konsekuensi langsung dari tindakan kelalaian, bagaimanapun tidak biasa atau tidak diperkirakan.

• • Untuk memahaminya perlu dipertimbangkan apakah terdapat: reasonable foreseeability; dan reasonable care.

Remoteness dan aturan ‘egg-shell skull

Apabila cedera yang disebabkan dapat diperkirakan (foreseeable) tetapi tingkat cederanya lebih parah daripada yang diperkirakan secara normal, tergugat tetap bertanggung jawab atas konsekuensinya.

9

Prinsip-prinsip negligence

. Nervous shock .

9 Nervous shock

Aturan ‘egg-shell skull’ juga berlaku untuk kasus nervous shock. Hanya saja ketika melakukan test of foreseeability atas cedera akibat keterkejutan, harus ditunjukkan bahwa penggugat adalah orang yang memiliki ketabahan yang wajar dan tidak rentan terhadap beberapa bentuk reaksi kejiwaan.

• • • Lord Wilberforce mengatakan selain test of foreseeability , penggugat harus: memiliki hubungan dekat dengan korban; menyaksikan kecelakaan atau akibat segera setelahnya secara langsung – komunikasi oleh pihak ketiga tidak cukup; dekat dalam hal waktu dan ruang.

Pegawai yang menjalankan tugasnya untuk menolong orang lain dan menderita gangguan kejiwaan dianggap sebagai ‘korban sekunder’, dengan syarat bukan orang yang telah khusus dilatih untuk menjalankan risiko tersebut.

Prinsip-prinsip negligence

. Standar kehati-hatian .

9 Standar kehati-hatian

• • Umumnya hukum mempersyaratkan: bukan standar kehati-hatian yang paling tinggi; tetapi kehati-hatian tersebut wajar dalam keadaan tersebut.

Anak-anak

Apabila anak-anak terlibat, orang dewasa harus melakukan standar kehati hatian yang lebih tinggi terhadap mereka. Anak-anak tidak dapat melihat atau menyadari akibat berbahaya dari tindakan mereka dan hal ini menjadi tanggun jawab orang dewasa untuk melindungi mereka sejauh mungkin dari tindakan mereka.

Contoh: Jika pemilik rumah meninggalkan tangga yang terpasang pada bangunan mereka tanpa terjaga, dan seorang anak kemudian memanjatnya dan terjatuh sehingga cedera, pengadilan cenderung menganggap ini merupakan tindakan kelalaian karena dapat dilihat secara wajar hal ini dapat terjadi.

Prinsip-prinsip negligence

. Standar kehati-hatian .

Orang cacat

Apabila seseorang mempekerjakan orang dengan cacat fisik mereka harus menyadari bahwa cacat tersebut membuat orang tersebut lebih berisiko dan harus berusaha memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang lebih besar daripada orang yang normal.

Contoh: Seorang pegawai tergugat telah menggali lubang di jalan. Penggugat yang menderita buta terjatuh ke dalam lubang dan cedera. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh majikan pegawai telah cukup untuk orang yang dapat melihat tetapi tidak bagi mereka yang buta. Tergugat harus memberikan kompensasi.

9

Prinsip-prinsip negligence

. Standar kehati-hatian .

Tingkat bahaya yang ada

Beberapa jenis aktivitas memiliki bahaya terhadap publik yang lebih besar daripada aktivitas yang lain dan standar kehati-hatian yang dilakukan harus sesuai dengan tingkat bahaya yang ada. Dua faktor yang penting adalah kemungkinan terjadinya risiko dan potensi severitas jika risiko terjadi .

Contoh: Pekerjaan konstruksi atau pembuatan jalan di pusat kota harus melakukan standar kehati-hatian yang lebih tinggi daripada yang melakukan pekerjaan serupa di daerah pinggiran kota yang jauh dari penduduk.

9

Prinsip-prinsip negligence

. Standar kehati-hatian .

Penyebab tuntutan

Dalam hukum Inggris, beban pembuktian umumnya berada pada penggugat.

Apabila tergugat melakukan pelanggaran kewajiban berhati-hati dan penggugat menderita cedera atau kerusakan, tetapi keduanya tidak berhubungan, maka beban biasanya berada pada penggugat untuk membuktikan bahwa terdapat hubungan sebab-akibat.

Pengecualian yang ada untuk hal tersebut: • apabila tergugat juga dinyatakan bersalah atas tindak kriminal, yang memiliki bukti-bukti yang juga dipergunakan kasus sipil, maka dianggap tergugat memiliki tanggung gugat kecuali mereka dapat membuktikan sebaliknya; • aturan res ipsa loquitur.

9

Prinsip-prinsip negligence

. Standar kehati-hatian .

9 Res ipsa loquitur

Res ipsa loquitur berarti ‘fakta yang berbicara sendiri’. Doktrin ini tidak memindahkan beban pembuktian kepada tergugat, tetapi keadaan bukti telah cukup untuk membuktikan kelalaian telah terjadi pada pihak tergugat, akibatnya beban pembuktian dibalik dan tergugat harus membuktikan bahwa mereka tidak melakukan kelalaian.

Kondisi yang harus dipenuhi untuk menetapkan res ipsa loquitur: • jika sesuatu yang menyebabkan kerusakan ditunjukkan berada dibawah pengendalian khusus tergugat; • kerusakan tidak akan terjadi jika kehati-hatian yang layak telah dilakukan; • tanpa adanya bukti langsung lain atau penjelasan yang masuk akal mengenai penyebab kecelakaan, ini memberikan bukti yang masuk akal bahwa kecelakaan timbul karena kurangnya kehati-hatian.