Transcript Hukum Perlindungan Konsumen Pertemuan 4

HUBUNGAN PRODUSEN - KONSUMEN
(JALUR PEMASARAN)
Terdapat 2 Model:
Konsumen
Produsen
Produsen
Grosir/
Whole Saler
Pengecer/
Retailer
Konsumen
HUBUNGAN PRODUSEN - KONSUMEN
(JALUR PEMASARAN)
Produsen
Grosir/
Whole Saler
Pengecer/
Retailer
Wanprestasi
Perbuatan Melawan Hukum
Konsumen
HUBUNGAN
PERIKATAN DAN PERJANJIAN
Perjanjian
(Privity of Contract)
Menggugat atas dasar hubungan
kontraktual (wanprestasi/ ingkar
janji) dinamakan pula:
Contractual Liability
Undang-Undang
saja
Perikatan
Sesuai hukum:
Zaakwarneming
Undang-Undang
Perbuatan
manusia
Melawan
hukum
(Pasal
1365 KUHPe)
Tahap Tahap Transaksi Konsumen
Kemanfaatan penerapan tahapan konsumen:
o agar dengan mudah mencari akar permasalahan dan
mencari jalan penyelesaiannya.
o penyusunan perundang-undangan yang melindungi
konsumen.
–
–
–
Tahap Pra transaksi konsumen.
Tahap transaksi konsumen.
Tahap purna transaksi konsumen.
Tahap Tahap Transaksi Konsumen
1.
Tahap Pra transaksi konsumen
–
–
–
–
Konsumen mencari informasi atas barang dan jasa.
Informasi yang benar dan bertanggungjawab.
Putusan pilihan konsumen yang benar atas barang dan jasa
yang dibutuhkan sangat bergantung atas kebenaran dan
bertanggungjawabnya informasi yang disediakan oleh pihakpihak yang berkaitan dengan barang dan jasa konsumen.
Informasi dapat berupa:
•
•
•
•
Label/etiket pada produk.
Kegiatan marketing berupa pamflet, brosur, selebaran,
Kegiatan peluncuran ptoduk;
Iklan dan hal lainnya yang serupa.
Tahap Tahap Transaksi Konsumen
• Label/etiket pada produk
harus memuat semua informasi pokok tentang produk tersebut
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, ditempelkan atau dimasukan dalam kemasan
• Iklan
peran iklan sangat berpengaruh terhadap konsumen, baik
menyesatkan atau memberi perlindungan. Iklan yang baik dapat
memberikan pertimbangan putusan bagi konsumen, sedangkan
yang menyesatkan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.
• Perlu dibinanya kode etik priklanan. Regulasi periklanan adalah Tata
Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) yang
dijalankan oleh Komisi Tata Krama dan Tata Cara Periklanan
Tahap Tahap Transaksi Konsumen
2.
Tahap transaksi konsumen
–
–
–
–
–
Transaksi konsumen sudah terjadi.
Permasalahan banyak terjadi untuk transaksi di luar tunai
(cash), misalnya: kredit, beli sewa dsb.
Masalah banyak diakibatkan dengan menggunakan perjanjian
baku, di mana orang tidak meneliti terlebih dahulu atas syaratsyarat baku yang disodorkan oleh penjual.
Perjanjian ini dikenal dengan kontrak standar (standard
contract) atau syarat-syarat umum (algemene voorwaarden)
Konsumen harus menerima perjanjian baku yang disodorkan
untuk transaksi tersebut (“take it or leave it).
Tahap Tahap Transaksi Konsumen
– Penerapan syarat-syarat baku yang bersifat negatif ( hak
menuntut gantirugi, pengalihan tanggungjawab) dinilai mergikan
posisi konsumen.
– Penggunaan metode pemasaran produk (desain, jaringan
distribusi, iklan untuk mengingat produk tertentu, sistem direct
selling dsb)
– Diperlukan adanya persaingan usaha yang jujur (fair
competition), khususnya terhadap penjualan yang menggunakan
cara dengan embel-embel hadiah dsb.
– Kasus-kasus banyak terjadi yang berkaitan dengan barang yang
dijual dengan cara kredit, perumahan di kawasan real estate
dsb.
Tahap Tahap Transaksi Konsumen
• Tahap purna transaksi konsumen
– telah terjadi transaksi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan.
– Terdapat kepuasan atau kekecewaan dari konsumen.
• Masalah hukum dan ekonomi terjadi:
– bila barang/jasa yang telah digunakan konsumen tidak memenuhi
harapannya sebagaimana yang diiklankan.
– bila barang/jasa tidak sesuai dengan mutu produk, baik sesuai standard
yang berlaku maupun klaim pengusaha ybs.
– Layanan purna jual tidak cocok tentang jaminan mutu produk
(guarantee) maupun penyediaan suku cadangnya.
• Sengketa terhadap masalah ini diatasi dengan cara:
– melalui penyelesaian damai.
– Melalui lembaga atau instansi yang berwenang.
PERTANGGUNGJAWABAN PRODUK
 Tanggung jawab produsen di bidang goods (barang) dan bukan jasa,
karena pertanggungjawaban jasa telah khusus yaitu Proffesional
liability yang bersandar pada contractual liability.
 Dalam product liability dikenal dua caveat yaitu Caveat Emptor
(konsumen berhati-hati) dan Caveat Venditor (produsen berhati-hati)
 pertanggung jawaban produk ini merupakan tanggungjawab produsen
kalau produknya menimbulkan kerugian dan merupakan
tanggungjawab perdata.
 Untuk melindungi konsumen terdapat dua ketentuan yaitu hukum
publik dan hukum perdata, di mana dalam hukum perdata terdiri dari
hukum perjanjian dan hukum tentang perbuatan melawan hukum.
 Hukum perjanjian didalamnya terdapat tanggungjawab atas dasar
kontrak (contractual liability) sedangkan hukum tentang perbuatan
melawan hukum atas dasar Tortius liability (Tanggungjawab atas dasar
perbuatan melawan hukum
Hubungan Product Liability dan
Perlindungan Konsumen
CONSUMER PROTECTION
Civil Law
Public Law
Law of Obligations (Perikatan)
Law of Contract (Perjanjian)
Law of Tort (Hk Tentang
Perbuatan Melawan Hukum
Contractual Liability (tanggung jawab
Tortius Liability ( Tanggungjawab
atas dasar kontrak)
atas dasar perbuatan melawan hukum
Fault Liability (Klasik:
tanggung jawab atas dasar kesalahan
Pasal 1365 KUHPerdata
PRODUCT LIABILITY
No Fault Liability/ Strict Liability
Building Owner
liability
Vicarious Liability
Hubungan Product Liability dan
Perlindungan Konsumen
Fault Liability (Klasik:
tanggung jawab atas dasar kesalahan
Pasal 1365 KUHPerdata
PRODUCT LIABILITY
Bukan atas dasar kontraktual atau
perjanjian, tetapi perbuatan
melawan hukum
No Fault Liability/ Strict Liability
Building Owner
liability
Vicarious Liability
FAULT AND NO FAULT LIABILITY
• Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
• bukan mendasarkan kontraktual atau perjanjian tetapi perbuatan
melawan hukum, karena dalam bisnis jarang sekali hubungan
produsen langsung ke konsumen (lihat model pemasaran 2).
• Bila melihat bahwa produsen yang bertanggungjawab , maka kita
menggugatnya tidak dengan wanprestasi, karena tidak ada
hubungan kontraktual (Privity of contract, yaitu hubungan yang
langsung dengan konsumen). Jadi bila tidak ada hubungan tersebut
maka menggugatnya harus berdasarkan perbuatan melawan
hukum.
FAULT AND NO FAULT LIABILITY
• Kronologisnya hukum perikatan------ hukum perjanjian------ hukum
perbuatan melawan hukum.
• Bila berdasarkan hukum perjanjian adalah wanprestasi (contractual
liability) sedangkan berikutnya adalah perbuatan melawan hukum
(law of Tort) adalah tortius liability.
• Tortius liability terbagi atas:
– Fault Liability menggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, berarti
siapa yang mendalilkan, dia harus yang membuktikan. Bila diterapkan
dalam kasus biskuit beracun, maka konsumen harus membuktikan
bahwa produsen yang bersalah. Ini tidak menguntungkan bagi
konsumen. Perlindungan terhadap konsumen menjadi mustahil kalau
berdasarkan fault liability, karena yang mendalilkan harus membuktikan.
FAULT AND NO FAULT LIABILITY
◦ Isi Pasal 1365 KUHPerdata bila dikaji:




Perbuatan melawan hukum.
Kesalahan.
Kerugian
Hubungan Kausal (sebab akibat)
◦ membuktikan kesalahan adalah upaya yang paling sulit. Bagaimana agar
beban konsumen diperingan?.
◦ Oleh karena itu unsur kesalahan yang tadinya dibebankan kepada
konsumen dialihkan atau dibebankan kepada produsen yang harus
membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ketiga unsur lainnya tetap berada
pada konsumen.
 Ini yang disebut rezim baru yaitu No fault liability di mana dalam
product liability penggugat/konsumen tidak perlu membuktikan
kesalahan produsen, melainkan produsen yang harus membuktikan
bahwa dia tidak bersalah.
FAULT AND NO FAULT LIABILITY
• Kesimpulan:
– Fault: Penggugat membuktikan.
– No fault liability: Penggugat tidak perlu membuktikan.
• Strict liability disebut pula No Fault Liability.
• Di Indonesia terdapat Vicaroius liability, yaitu perbuatan melawan
hukum yang berada dalam tanggungjawab majikan terhadap
pekerjaan buruhnya (Pasal 1367 KUHPerdata).
– Building Owner Liability: pemilik gedung.
– Pete’s master Liability: pemilik binatang peliharaan yang
bertanggungjawab.
FAULT AND NO FAULT LIABILITY
• Perkembangan/munculnya Prinsip No Fault Liability.
• Proses terjadinya menimbulkan polemik dalam hukum, khususnya
terhadap prinsip “Presumption innocence”, di mana harus dibuktikan
terlebih dahulu di pengadilan baru dapat dikatakan bersalah.
– Awal mulanya terdapat prinsip RES IPSA LOQUITUR (the things
speak for itself), artinya fakta telah bicara sendiri, tidak perlu
dibuktikan lagi. Hal ini sangat berpengaruh dalam perkembangan no
fault liability. Misal: sungai telah tercemar (berbusa) dari industri
tersebut.
– Muncul kasus-kasus yang PRIMA FACIE CASE (nyata-nyata tidak
perlu diperdebatkan lagi, kejadian telah berbicara sendiri). Misal makan
biskuit langsung mati, fakta telah membuktikannya.
• Prinsip No Fault Liability dipelopori para advokasi/ praktisi
konsumen.
BATASAN HUKUM KONSUMEN DAN
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
• Hukum Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah:
– “ Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan
dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang
dan/ atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.”
• Hukum Perlindungan Konsumen adalah:
– “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia
barang dan/ atau jasa konsumen”.
• Kesimpulan:
– Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan
masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam
kedudukan sosial ekonomi, daya saing maupun tingkat pendidikannya.
– Hukum Perlindungan Konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak
yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah itu dalam
masyarkat tidak seimbang.
KEPENTINGAN-KEPENTINGAN
KONSUMEN
• Kepentingan Fisik konsumen:
– “kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan
dan keselamatan tubuh dan/ atau jiwa mereka dalam penggunaan
barang atau jasa konsumen. Dalam setiap perolehan barang atau jasa
konsumen, barang atau jasa tersebut harus memenuhi kebutuhan hidup
dari konsumen tersebut dan memberikan manfaat baginya (tubuh dan
jiwanya)”.
• Kepentingan sosial ekonomi konsumen:
– “Setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dengan penggunaan
sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa
kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan itu, tentu saja konsumen
harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggungjawab
tentang produk konsumen tersebut, yaitu informasi yang informatif
tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang diperlukan.
• kepentingan perlindungan hukum:
KEPENTINGAN-KEPENTINGAN
KONSUMEN
• kepentingan perlindungan hukum:
Sampai saat ini masih merupakan
– hambatan bagi konsumen atas perarutan yang diterbitkan bukan tujuan
utamanya mengatur dan atau melindungi konsumen.
– Kriteria konsumen dan apa kategori kepentingan konsumen.
– Perilaku dari pelaku bisnis yang canggih, sehingga terhadap perbuatan
tersebut undang-undang tidak dapat menjangkaunya.
– Hukum acara yang ada tidak dapat secara mudah dimanfaatkan oleh
konsumen yang dirugikan dalam hubungannya dengan penyedia
barang dan/atau jasa.
PRAKTEK NIAGA
YANG MERUGIKAN KONSUMEN
Beberapa Praktek Niaga Yang Merugikan Konsumen:
• Iklan pancingan (bait and switch ad)
– iklan pancingan adalah iklan yang sebenarnya tidak berniat untuk
menjual produk yang ditawarkan tetapi lebih ditujukan pada menarik
konsumen ke tempat usaha tersebut. Setelah mereka datang
ditawarkan produk lainnya, karena produk tersebut sudah habis.
– Contoh: analogi iklan: Air Asia dsb.
• iklan-klan yang menyesatkan ( mock up ad).
– Iklan jenis ini mengesankan keampuhan suatu barang dengan cara
mendomontrasikannya secara berlebihan dan mengarah menyesatkan.
Umumnya menggunakan media televisi.
– Contoh: iklan pencukur (shave cream).
• Kunjungan penjual dan kiriman langsung
PRAKTEK NIAGA
YANG MERUGIKAN KONSUMEN
Beberapa Praktek Niaga Yang Merugikan Konsumen:
• Kunjungan penjual dan kiriman langsung
– dilakukan dengan kunjungan penjual (salesman calls) yang selain
menawarkan juga menjual produk tersebut.
– Praktek niaga kiriman langsung menimbulkan 2 (dua) masalah yaitu:
• Apakah ia merupakan bagian dari perjanjian antara pengusaha dan
konsumen atau tidak;
• siapa yang dibebani kewajiban mengembalikan produk konsumen yang
dikirim langsung, apabila tidak terjadi kesepakatan untuk mengadakan
hubungan hukum mengenai produk itu.
PRAKTEK NIAGA
YANG MERUGIKAN KONSUMEN
Konstruksi hukum:
• Perjanjian
• Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
Perbandingan:
• Australia: Trade Practises Act 1974/1977
• Unsolicited Goods and Services Act 1971
– Kesimpulan dari 2 (dua) undang-undang di atas, bahwa pengiriman
barang atau jasa yang tidak dipesan atau diminta oleh konsumen baik
secara tertulis atau lisan merupakan perbuatan melawan hukum.
– Akibatnya tidak dapat meminta pembayaran atas barang tersebut.
TINJAUAN
ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK
• Aspek Hukum Privat:
Asas Hukum
• Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1)
•Asas Konsensualitas (Pasal 1320 ayat 1).
•Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3)
Hukum Perjanjian
• Perjanjian dengan syarat2 baku
(standard contract).
• Lihat Praktik di Inggris
•“ The Unfair Contrcat Terms Act 1977
• Syarat baku dilarang berkaitan dengan:
Kaidah Hukum
• pengecualian tanggungjawab karena
wan prestasi.
• Menghindari Tanggungjawab atas kelaikan
• barang.
•Pembatasan tanggungjawab ( jumlah gantirugi,
•jangka waktu klaim, pemanfaatan hak)
TINJAUAN
ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK
Kaidah Hukum
LIHAT PERIKATAN
Perjanjian
Perbuatan Melawan Hukum
TINJAUAN
ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK
Nyonya Donoghue diajak temannya kr restoran milik Minchella,
dan di sana ia ditraktir temannya itu dengan sebotol minuman
“ginger beer” dan es krim. Botol “ginger beer” itu guram sehingga
orang tidak dapat melihat apa yang ada didalamnya. Minchella
menuangkan sebagian “ginger beer” ke dalam gelas berisi es krim
untuk Nyonya Donoghue dan langsung diminumnya, sedangkan
sisanya dituangkan teman Nyonya Donoghue ke gelas kosong lain
yang tersedia, dan kini di dalam gelas kosong tersebut terlihat
keong (snail) dalam bentuk terpotong-potong. Milihat barang
menjijikan tersebut Nyonya Donoghue shock dan menderita
“gastro enteritis”. Atas gangguan kesehatan tubuh dan
kejiwaannya, ia menggugat gantirugi terhadap Stevenson,
produsen “ginger beer” itu.
APA HUBUNGAN HUKUMNYA?.
TINJAUAN
ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK
Perbuatan Melawan Hukum
• House of Lord memutuskan:
•Nyonya Donoghue mempunyai alas hak untuk menggugat
Stevenson dan mengabulkan gugatan Nyonya Donoghue.
• Pertimbangan House of Lord
• …. That a manufacturer owner a general duty to take care
to ultimate consumer”
TINJAUAN
ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK
• Aspek Hukum Publik terdiri atas:
– Hukum Administrasi:
• Peraturan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan
mutu dan keamanan barang.
• Peraturan yang berhubungan dengan praktik penjualan.
• Peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.
– Hukum Pidana:
• KUHPidanadan peraturan perundang-undangan diluar
KUHPidana.terdiri atas KUHAPidana
• Dapat dijadikan dasar untuk menggugat secara perdata (kasus
biskuit beracun).
• Pasal-pasal penting: Pasal 204, 205 KUHPidana: menyangkut
barang-barang pada umumnya.
• Pasal 382 bis : persaingan curang.
TINJAUAN
ASPEK HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK
• Aspek Hukum Publik terdiri atas:
• Pasal 383: penjual menipu pembeli tentang berbagai barang,
keadaan, sifat dst.
• Pasal 386: menyangkut khusus barang makanan, minuman dan
obat-obatan.
• Pasal 386 ayat 2: barang makanan, minuman dan obat-obatan
palsu yaitu yang harga dan guna obat tersebut menjadi berkurang
karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain.
• Dst.
– Hukum Internasional:
• Yurisdiksi : Hakim mana yang berwenang mengadili gugatan.
• Pilihan hukum: hukum mana yang digunakan dalam memeriksa dan
memutus sengketa yang terjadi.