Transcript Ilmu Negara Pertemuan 1

ILMU NEGARA
Pendahuluan



Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang
membahas mengenai pengertian-pengertian
pokok serta sendi-sendi pokok tentang negara
pengertian-pengertian pokok tentang negara
adalah mengenai hal-hal yang pada umumnya
mempunyai pengertian yang sama
sendi-sendi pokok tentang negara adalah
mengenai hal-hal yang karena pengaruh dari
pandangan
hidup
negara
dan
kondisi
masyarakat setempat maka seringkali isinya
menjadi berbeda-beda

Misalnya mengenai masalah demokrasi,
setiap negara akan mempunyai pengertian
yang sama yaitu pemerintahan oleh
rakyat. Akan tetapi demokrasi sebagai ide
negara tidak sama isinya di negara
Indonesia dengan demokrasi di negara
Barat yang mempunyai ciri individualistis


Ilmu Negara merupakan mata kuliah dasar bagi
mahasiswa semester pertama sebagai pengantar
untuk mempelajari ilmu hukum lain yang
obyeknya juga negara, yaitu Hukum Tata Negara
dan Hukum Administrasi Negara
Perbedaan antara mata kuliah Ilmu Negara
dengan Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara terletak pada obyek
pembahasannya yaitu negara


Obyek pembahasan pada mata kuliah Ilmu
Negara bersifat abstrak yaitu negara yang,
tidak terikat pada waktu dan tempat
tertentu
Ilmu Negara bersifat teoritis, abstrak,
umum dan universal, berlaku pada setiap
negara, sehingga tidak dapat langsung
diterapkan dalam praktek kenegaraan



obyek pembahasan Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara bersifat konkrit yaitu negara yang
terikat pada waktu tempat tertentu
Misalnya pembahasan mengenai Hukum Tata Negara
atau Hukum Administrasi Negara dari negara Indonesia,
negara Jepang atau negara Amerika
mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Negara teorinya mempunyai nilai praktis karena dapat
diterapkan langsung dalam praktek kenegaraan dengan
mempelajari hukum positif dari negara setempat
Definisi Ilmu Negara

Ilmu Negara adalah suatu ilmu
pengetahuan yang bersifat teoritis,
mempelajari mengenai pengertianpengertian pokok dan sendi-sendi pokok
negara, serta merupakan pengantar untuk
mempelajari ilmu hukum lain yang
obyeknya juga negara



Ilmu Negara bukanlah ilmu pengetahuan yang
berkembang di negara Indonesia sendiri
Ilmu tentang negara yang kita pelajari berasal
dari negara Eropa Barat yang bersumber dari
negara Yunani
Prof. Padmo Wahyono, S.H. melalui bukunya
yang berjudul Negara Republik Indonesia
mencoba membahas mengenai teori Ilmu
Negara Khusus negara Indonesia.


Beliau menggunakan beberapa aspek
teori Ilmu Negara Umum dari George
Jellinek kemudian menerapkannya sesuai
dengan pandangan hidup bangsa
Indonesia
pada dasarnya teori ilmu Negara Umurn
yang bersifat universal merupakan hasil
perbandingan, dari teori-teori Ilmu Negara
Khusus
Sejarah



Secara history ilmu Negara sebenarnya sudah
dikenal sejak zaman Yunani Kuno
Plato dengan bukunya Politeia telah membahas
masalah negara, meskipun pemikirannya bersifat
renungan, dan amat ideal
Aristoteles dengan bukunya Politica. Ia mencoba
mengumpulkan dan membandingkan berbagai
konstitusi dari beberapa negara kota/Polis di
Yunani, sehingga pembahasannva sudah bersifat
empiris


Ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan timbul
pada akhir abad XIX awal abad XX, vaitu pada
masa pemeriniahan Kaisar Wilhelm II di jerman
kerena tingkat pendidikan rakyat Jerman sudah
tinggi. Kaisar berusaha mencari dasar ilmiah
atas kekuasaannya agar dapat diterima oleh
rakyat, ia kemudian meminta bantuan pada para
ahli hukum di negara Jerman untuk memikirkan
suatu landasan ilmiah bagi kekuasaannya



Akibatnva timbul suatu aliran, disebut Mazhab
Hukum Publik Jerman atau Deutsche Publizisten
Schule, dengan para ahli pikir Paul Laband, Von
Gerber dan George Jellinek
Aliran ini berusaha mengembangkan teori
hukum publik yang belum tersusun secara baik
dan teratur seperti hukum perdata
Pada saat itu di Eropa Barat hukum perdata
memang berkembang pesat karena pengaruh
hukum Romawi yang dianggap lebih tinggi dari
hukum di Negara Eropa Barat


Sejarah kenegaraan menggambarkan
bahwa kondisi hukum Pada masa
kerajaan Romawi dimulai dan diakhiri
dengan kodifikasi
Yang pertama disebut dengan kodifikasi
12 meja, yang memuat peraturanperaturan mengenai hukum perdata ,
hukum Pidana dan hukum acara.

kedua terbentuk di Romawi Timur sebagai
usaha dari kaisar Justisianus, dan
merupakan kodifikasi yang terakhir, yang
merupakan kodifikasi Hukum Perdata dan
disebut dengan nama Corpus Iuris Civilis
atau Corpus Iuris Civilis Justisianus karena
merupakan hasil dari usaha Kaisar
Justisianus

Selanjutnya kodifikasi hukum yang
terdapat di Negara Romawi khususnva
Hukum Perdata, masuk ke Negara Eropa
Barat melalui teori Receptie. Artinya
peninjauan dan penerimaan kembali
terhadap hukum yang lampau

Adapun proses Receptie mengalami empat
macam fase, yaitu :

Teoriche Receptie. Pada fase ini sarjana Eropa Barat
mengali serta mempelajari kembali hukum Romawi
kuno. Ternyata mereka menerimanya dan menanggap
hukum Romawi lebih tingi dari hokum di Negaranegara Eropa Barat. Selanjutnya para mahasiswa
Eropa kemudian mempelajarinya secara langsung ke
negara Romawi. Setelah selesai mempelajarinya
mereka kembali ke negaranya masing-masing


Praktische Receptie. Setelah berada di negaranya
para sajana ini mendapat jabatan hakim. atau
jabatan-jabatan administrasi lainnya. Melalui praktek
pengadilan dan kegiatan administrasi pada masingmasing negara, maka seluruh negara di Eropa Barat
menerima hukum Romawi.
Wetenschappelicke Receptie. Setelah hukum Romawi
meresap di negara masing-masing, mereka kemudian
mendirikan fakultas dan perguruan tinggi sendirisendiri. Dengan demikian para mahasiswa tidak perlu
lagi belajar ke luar negeri atau ke negara Romawi,
tetapi cukup mempelajarinya secara ilmiah di negara
masing-masing

Posietieve Rechtelijke Receptie. Selanjutnya
hukum Romawi ini diterapkan atau-diletakkan
dalam hukum positif masing-masing Negara,
yaitu hukum yang berlaku pada suatu waktu
dan tempat tertentu. Salah satu hasilnya
adalah kodifikasi Napoleon yang merupakan
kodifikasi Hukum Perdata. Kodifikasi ini
disebut Code Civil Napoleon yang 90%
berasal dari hukum Romawi dan ternyata
dapat diterima sebagai perundang-undangan
yang mengikat mereka


Akhir abad ke XIX seorang sarjana dari Jerman
bernama George Jellinek mencoba membahas
teori ilmu negara secara menyeluruh dan
kemudian menyusunnva secara sistematis dalam
bukunya yang berjudul Aligemeine Staatslehre.
la kemudian dianggap sebagai bapak ilmu
negara karena merupakan orang pertama yang
menyelidiki serta membahas ilmu pengetahuan
tentang negara secara menyeluruh, kemudian
menyusunnya secara sistematis


teori Jellinek dianggap sebagai penutup masa lampau,
dan menjadi pangkal tolak bagi peninjauan lebih lanjut
terhadap teori ilmu negara
Hal ini karena ia telah menggunakan teori-teori baru
dalam bukunya yang berbeda dari sarjana-sarjana
sebelumnya. Sebelum Jellinek cukup banyak sarjana lain
yang membahas ilmu pengetahuan tentang negara.
Akan tetapi umumnya masing-masing hanya membahas
satu pokok bahasan saja. Sebagai contoh, Machiavelli
membahas tentang kekuasaan, J.J. Rousseau membahas
tentang kedaulatan rakyat, Thomas Hobbes dan John
Locke membahas teori perjanjian masyarakat


George Jellinek mengumpulkan seluruh
ilmu pengetahuan tentang negara,
meneliti, mengumpulkan teori-teori yang
sama kemudian menyusunnya secara
sistematis
Teorinya tersusun dalam sistematika
sebagai berikut :
Teori George Jellinek


Staatswissenschaf dalam arti sempit, yaitu ilmu
pengetahuan negara yang menekankan pada
segi obyeknya yaitu negara.
Recht wissenschaf, yaitu ilmu pengetahuan
tentang negara yang menekankan pada segi
hukunnya seperi Hukum Tata Negara, hukum
Administrasi dan Hukum Antar Negara/Hukum
Internasional Publik.
Staatswissenschaf dalam arti sempit dapat dibagi dalam tiga

bagian yaitu:



Beschreibende Staatswissenschaf (Staatenkunde), yaitu ilmu
pengetahuan tentang negara yang sifatnya hanya mengaambarkan
atau melukiskan saja. misalnya dalam satu negara itu ada
wilayahnya, ada rakyatnya dan ada penguasanya,
tetapi
secara
sistematis
tidak menyatakan bahwa keseluruhannya
merupakan unsur-unsur negara.
Teoritische Staatswissenschaf (Staatslehre). Merupakan arti ilmu
negara yang sesunguhnya yaitu ilmu pengetahuan tentang negara
yang mengambil bahan-bahannya dari Beschreibende
Staatswissenschaf, kemudian mengolah dan menganalisanya,
menyusunnya secara sistematis, setelah mencari pengertianpengertian pokok dan sendi-sendi pokoknya.
Practische Staatswissenschaf. Yaitu apabila teori ilmu negara
(Teoritische Staatswissenschaf) diterapkan dalam praktek atau
kegiatan kenegaraan akan merupakan Ilmu Politik jadi antara Ilmu
Negara (Teoritische Staatswissenschaf) dan Ilmu politik (Practische
Staatswissenschaf) Menurut Jellinek terdapat hubungan yang erat.
Sedangkan menurut tradisi dari negara-negara anglo saxon ilmu
politik merupakan isi yang berbeda dengan ilmu negara karena
merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Menurut Jellinek, teori Ilmu Negara
(Teoritische Staatswissenschaf) ada yang
bersifat umum dalam arti berlaku untuk
semua negara, disebut Allgemeine
Staatslehre.

Selain itu ada juga yang bersifat khusus
yaitu berlaku untuk satu negara tertentu
saja disebut Ilmu Negara Khusus
(Bezondere Staatslehre
Sistimatika Jelinek
Staatswissenschaf
(dalam arti luas)
Staatswissenschaf
(dalam arti sempit)
Recht wissenschaf
Hukum tata negara
Hukum Adm. Negara
Hukum antar Negara
ilmu pengetahuan negara yang menekankan
pada segi obyeknya yaitu negara
Beschreibende S.W.
Teoritische S.W.
Practische
ilmu pengetahuan ttg negara
yang sifatnya hanya mengambarkan
saja
ilmu pengetahuan tentang negara yang sifatnya hanya mengaambarkan atau melukiskan saj
misalnya dalam satu negara itu ada wilayahnya, ada rakyatnya dan ada penguasanya, tet
api secara sistematis tidak menyatakan bahwa keseluruhannya merupakan unsur-unsur negara.
eori ilmu negara (Teoritische Staatswissenschaf)
diterapkan dalam praktek atau kegiatan kenegaraan
akan merupakan Ilmu Politik
Allgemeine Staatslehre
Bezondere Staatslehre
Ilmu Negarabersifat umum
berlaku untuk semua negara
Ilmu Negara Khusus
berlaku untuk satu negara tertentu saja
Allgemeine Soziale Staatslehre
Sosiologis
Allgemeine Staatsrecht lehre
Yuridis
melihat negara sebagai suatu bangunan masyarakat
atau negara sebagai suatu kebulatan (Ganzheit)
melihat negara dalam strukturnya
atau negara sebagai suatu, bangunan hukum
individuele Staatslehre
Sosiologis
Speziale Staatslehre
Yuridis



Ilmu Negara Umum maupun Ilmu Negara
Khusus Jellinek mengintrodusir suatu teori baru
yang berbeda dengan sarjana-sarjana lain yaitu
teori dua segi (Zweiseiten theori).
Teori ini meninjau negara dari dua segi yaitu
segi sosiologis dan segi yuridis.
Segi sosiologis melihat negara sebagai suatu
bangunan masyarakat atau negara sebagai
suatu kebulatan (Ganzheit), sedangkan segi
yuridis melihat negara dalam strukturnya atau
negara sebagai suatu, bangunan hukum

Ilmu Negara Umum (Allgemeine Staatslehre)
peninjauannya terbagi atas peninjauan secara
sosiologis (Allgemeine Soziale Staatslehre) dan
peninjauan secara yuridis (Allgemeine
Staatsrechtslehre).

Begitu pula terhadap Ilmu Negara Khusus
(Bezondere Staatslehre) peninjauannya terbagi
atas peninjauan secara sosiologis (lndividuelle
Staatslehre) dan peninjauan secara yuridis
(Speziale Staatslehre).

teori Ilmu Negara secara sistematis terbagi dalam lima
buah topik bahasan, yaitu :






Sifat Hakekat Negara,
Pembenaran Negara,
Terjadinya Negara,
Tipe-Tipe Utama Negara
Tujuan Negara.
Peninjauan teori Ilmu Negara dari segi Yuridis terbagi
dalam topik bahasan meliputi, Bentuk Negara, UnsurUnsur Negara Kedaulatan, Konstitusi, Alat-Alat
Perlenakapan Negara, Perwakilan, Sendi-Sendi
Pemerintahan, Fungsi Negara