Transcript - BOS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015
Disampaikan dalam Sosialisasi BOS TA 2015 (Bidakara & Sahid Jaya) Jakarta, 2 Desember2014 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI
Dasar Hukum BOS
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 4. PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Perpres 162/2015 tentang Rincian APBN TA 2015; 7. PMK yang mengatur mengenai penyaluran BOS.
2
L
ATAR BELAKANG
UU 20/2003 ttg Sisdiknas :
setiap warga negara usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah (Pusat dan Daerah) wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yg diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah maupun masyarakat Untuk itulah : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar
Kebijakan BOS
1. Dana BOS dialokasikan dalam APBN untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dasar yang lebih bermutu. 2. Dana BOS dialokasikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta digunakan untuk: Biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar, dan Mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3.
4.
Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS Daerah (BOSDA). Perhitungan Kebutuhan Alokasi Dana BOS diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5.
Dana BOS disalurkan dari rekening kas negara ke rekening kas umum daerah untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.
4
Naik dr Rp580 ribu pada th 2014 Rp800 Ribu /Siswa/ Tahun SD/SDLB KABUPATEN/ KOTA BOS Rp1 Juta /Siswa/ Tahun Naik dr Rp710 ribu pada th 2014 SMP/SMPLB/SMPT KABUPATEN/KOTA 5
Alokasi BOS TA 2015
Pagu Nasional Dalam APBN Rp31.298.300.000.000
BOS di Daerah Tidak Tepencil Rp30.213.135.200.000
BOS di Daerah Tepencil Rp880.221.800.000
Dana Cadangan BOS Rp204.943.000.000
Kebijakan alokasi BOS TA 2015 untuk Daerah Otonom Baru:
Penetapan alokasi BOS per daerah induk/DOB akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pembagian data jumlah siswa antara daerah induk dan DOB.
6
Perkembangan Alokasi BOS TA 2010 - 2015
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 16 161 16 266 16 812 22 441 23 595 22 435 23 447 24 075 24 920 2010
TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BOS 546 2011 1 154 2012 BUFFER FUND
BOS
16.266.039.176.000
22.441.115.420.000
22.434.827.210.000
24.074.700.000.000
31.093.357.000.000
1 012 2013 845 2014 TOTAL BOS
BUFFER FUND
545.966.584.000
1.153.684.580.000
1.012.072.790.000
845.039.330.000
204.943.000.000
31.093
31.298
205 2015
TOTAL BOS
16.160.595.778.000
16.812.005.760.000
23.594.800.000.000
23.446.900.000.000
24.919.739.330.000
31.298.300.000.000
APBN
Komponen Transfer ke Daerah
Ditetapkan dalam Peraturan Presiden: Perpres 162/2014 tentang Rincian APBN 2015 Rincian Alokasi BOS untuk satuan pendidikan dasar masing-masing kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Kemendikbud.
APBD PROVINSI
Pendapatan Daerah • Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
8
Untuk BOS Tahun 2014 diatur dalam PMK yang mengatur mengenai alokasi BOS, yaitu PMK 201/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS TA 2014 Untuk BOS tahun 2015: Rincian Alokasi diatur dalam Perpres 162/2014 tentang rincian APBN TA 2015 (Lampiran XXI berisi hanya rincian alokasi saja, tidak ada norma pengaturan) Pengaturan mengenai mekanisme penyaluran/pelaporan BOS diatur dalam PMK yg mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana transfer ke daerah dan dana desa Revisi PMK 183/PMK.07/2013 (proses final, akan segera ditetapkan) Substansi RPMK revisi dimaksud, khususnya yg terkait dg BOS, relatif tidak banyak berubah
9
Triwulan I Minggu ketiga Januari 1 Periode Penyaluran II 7 Hari Kerja Awal April III 7 Hari Kerja Awal Juli IV 7 Hari Kerja Awal Oktober 2 7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah 7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah 7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah 7 Hari Kerja Setelah Diterima di Kas Daerah 3 7 Hari Kerja Sebelum Triwulan I Berakhir 7 Hari Kerja Sebelum Triwulan II Berakhir 7 Hari Kerja Sebelum Triwulan III Berakhir 14 Hari Kerja Sebelum 31 Des 1 2 3 Penyaluran Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi.
Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rek. Sekolah.
Penyaluran Dana Cadangan BOS Ke RKUD Provinsi setelah ada Rekomendasi Kemendikbud.
10
1 2 3 Semester I Periode Penyaluran II
Minggu ketiga Januari 7 Hari Kerja Awal Juli 7 Hari Kerja Setelah Diterima Di Kas Daerah 7 Hari Kerja Sebelum Semester I Berakhir 7 Hari Kerja Setelah Diterima Di Kas Daerah 14 Hari Kerja Sebelum 31 Des
1 2 3 Penyaluran Dana BOS dari RKUN ke RKUD Provinsi.
Penyaluran Dana BOS dari RKUD Provinsi ke Rek. Sekolah.
Penyaluran Dana Cadangan BOS Ke RKUD Provinsi setelah ada Rekomendasi Kemendikbud.
11
TRIWULAN I, II, III TRIWULAN IV SEMESTER I SEMESTER II
• Diperhitungkan dalam penyaluran BOS Triwulan berikutnya.
• Diperhitungkan dalam penyaluran Triwulan I BOS TA berikutnya, setelah memperhatikan Rekomendasi dari Mendikbud.
• Diperhitungkan dalam penyaluran BOS Semester berikutnya.
• Diperhitungkan dalam penyaluran Semester I BOS TA berikutnya, setelah memperhatikan Rekomendasi dari Mendikbud.
(Kurang Salur) Rekomendasi kurang salur yg diterima Kemenkeu dari Kemendikbud (rekomendasi disampaikan paling lama 30 hari kerja sebelum berakhirnya Tw berjalan) menjadi dasar penyaluran dana cadangan kepada Propinsi 12
KPA DJPK Penyaluran Bos per Triwulan/Semester Rek.
SD Rek.
SD A KPPN Jkt A II Bank A Kas Provinsi Rek.
SD Rek.
SMP A B Keterangan: Mekanisme transfer per Triwulan, ¼ atau ½ dari Alokasi Dana BOS.
Mekanisme penyaluran sesuai ketentuan APBD.
Rek. SMP 13
Penyaluran Dana Cadangan Bos per Triwulan/Semester Kemdikbud A Pemprov KPA DJPK Rek.
SD C KPPN Jkt II C Bank C Kas Provinsi Keterangan: A. Perhitungan Kurang /Lebih Salur.
B. Rekomendasi kurang/lebih salur.
C. Mekanisme transfer per Triwulan.
D. Mekanisme penyaluran sesuai ketentuan APBD.
Rek.
SMP Rek.
SD Rek.
SD Rek.
SMP 14
Laporan Realisasi Penyaluran BOS Kemenkeu cq.DJPK
Dokumen:
•
Realisasi Penyaluran Dana BOS dari RKUD ke Rek. Sekolah per Triwulan/ Semester.
•
Realisasi Penyaluran Dana Cadangan BOS dari RKUD ke Rek. Sekolah per Triwulan/Semester.
PROVINSI Laporan BOS Rekomendasi Kurang/Lebih Salur Laporan Realisasi Penyerapan BOS Kemdikbud cq.DJPD
Dokumen: Kurang Salur /Lebih Salur Dana Bos, Jumlah Siswa.
15
Penyelesaian Kurang Salur dan Lebih Salur
Kurang Salur /Lebih Salur
terjadi karena perubahan jumlah siswa.
Buffer Fund
anggaran yang disediakan diluar BOS yang telah diperkirakan perhitungan per daerah berdasarkan perkiraan jumlah murid.
Kurang Salur
dibayarkan menggunakan
Buffer Fund.
Lebih Salur
penyaluran triwulan/semester berikutnya.
Diperhitungkan pada Buffer Fund