Transcript 2-1_inisiatif hutan nagari

INISIATIF HUTAN NAGARI DAN POTENSI
PERLUASANNYA DI SUMATERA BARAT
SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENURUNAN GAS RUMAH KACA
RAKHMAT HIDAYAT
Komunitas Konservasi Indonesia WARSI
30 Mei 2012
POTRET PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA
1. Hutan Indonesia seluas + 132,9 juta hektar (Statistik Dephut 2009)

Hutan terdegradasi

Laju degradasi

Lahan kritis
59,7 juta hektar
1,08 juta ha /th
30.196.799,92 Ha
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

19.410 desa di Indonesia berada sekitar hutan (BPS, Ditjen
Planologi 2008 dan 2009)

Sekitar
48,8 juta jiwa
tinggal di dalam dan di sekitar hutan dan
10,2 juta jiwa



3.
4.
5.
6.
kategori miskin (CIFOR)
Banyak muncul konflik sumberdaya alam hutan antara
pemerintah, pengusaha dan kelompok masyarakat, karena
masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya hutan
yang ada di sekitarnya
Terciptanya kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat
yang mempunyai hak terhadap hutan dengan para investor
sebagai subjek pelaku pembangunan yang diberi hak di dalam
pengelolaan hutan
Eksistensi sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang di inisiasi
oleh masyarakat masih “sangat sulit “ untuk diakui oleh
Pemerintah, karena terkait dengan persoalan status lahan
Hutan Indonesia berperan penting sebagai sistem penyangga kehidupan
dan penggerak perekonomian
Upaya penanggulangan kerusakan hutan dan lahan tidak sebanding
dengan laju kerusakan
Dunia Internasional memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian
hutan Indonesia
Kebijakan otonomi memberikan kewenangan luas bagi Daerah untuk
merencanakan/melaksanakan
program
pembangunan
termasuk
Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta akses masyarakat dalam Perhutanan
Sosial
Bagaimana dengan
Sumatera Barat
• Luas Wilayah ± 4.229.730 Ha
• Mempunyai Kawasan Hutan
sekitar ± 2.343.300 Ha (55,40 %)
• Hutan Suaka Alam (termasuk
TNKS) seluas ± 769.471 Ha
• Hutan Lindung (HL) ± 792.048
Ha
• Hutan Produksi Terbatas (HPT)
seluas ± 233.155 Ha
• Hutan Produksi (HP) seluas ±
360.367 Ha
• Hutan Produksi Konversi (HPK)
seluas ± 161.655 Ha
• Areal Pengguaan Lain (APL)
seluas 1.628.444 Ha
Persoalan/Penyebab Deforestasi &
Degradasi Hutan di Sumatera Barat
• Direncanakan,
-
-
-
-
-
a.l:
Pemekaran beberapa wilayah Kabupaten sejak
tahun 2002.
Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi
bukan kawasan hutan (APL) seluas 96.904 ha
(RTRWP Sumatera Barat dan SK Menhut RI No. SK
304Menhut-II/2011)
IUPPHK-Hutan Alam sebanyak 4 unit seluas 194,290
ha (Statistik Kehutanan Indonesia 2010,
Kementerian Kehutanan, Juli 2011)
Konversi hutan alam menjadi HTI (IUPPHK-HT)
sebanyak 3 unit seluas 50,649 ha (Statistik
Kehutanan
Indonesia
2010,
Kementerian
Kehutanan, Juli 2011)
Izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan
• Tidak direncanakan, a.l:
- Masih terjadinya pembalakan liar,
- pertambangan liar,
- kebakaran hutan dan perambahan kawasan hutan
Pengelolaan
Sumberdaya Hutan
Berbasiskan
Masyarakat sebagai
Salah satu Alternatif,
Apa dan
Bagaimana???
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat:
•
•
Sebagai instrumen untuk penanggulangan kemiskinan
masyarakat desa hutan
Sebagai instrumen untuk mempertahankan kelestarian
Ciri-ciri Pola
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
1. Aktor utama pengelola => masyarakat setempat
2. Lembaga pengelola => dibentuk, dilaksanakan
dan dikontrol secara langsung oleh masyarakat
setempat
3. Memiliki wilayah/teritori yang jelas
4. Interaksi antara masyarakat dan lingkungannya
bersifat erat dan langsung
5. Pengetahuan dan teknologi lokal penting &
dikuasai masyarakat
6. Skala produksi dibatasi prinsip–prinsip kelestarian
7. Sistem ekonomi didasarkan pada kesejahteraan
bersama
8. Keanekaragaman bidang
PRAKTEK CBFM DI INDONESIA
1.
2.
3.
4.
Parak, Rimbo Larangan di Sumatera Barat
Repong di Lampung
Petalangan di Bengkulu, Palembang
Sesap , Hutan Adat, Kawasan Lindung Desa,
Lebung dan Lubuk Larangan di Jambi
5. Hutan Gampong dan Mukim di NAD
6. Hutan Kemeyan di Sumut
7. Hompongan di Orang Rimba
8. Temabawkng, simpukng, Mone dan Lembo di
Kalimantan
9. Leuweng di Kasepuhan Jawa Barat
10.Hutan Keluarga di NTT
Pengelolaan
Sumberdaya
Hutan
Berbasiskan
Masyarakat, Apa
Bentuknya?
Apa dan
Bagaimana Hutan
Kemasyarakatan?
??
Apa itu Hutan Kemasyarakatan ?
No.
Hal/ Item
Hutan Kemasyarakat
1.
Definisi
Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan
utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
2.
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007
3.
Lokasi
Hutan Produksi dan Hutan Lindung
4.
Pendanaan
•
•
•
5.
Pemohon
Permohonan izin oleh masyarakat setempat dan kemudian
diusulkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota
6.
Legalitas Izin
•Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan(oleh Gubernur
atau Bupati/walikota
•Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HKm(oleh
Menteri)
7.
Bidang Usaha
IUPHHK HKM
8.
Komoditi
Produksi kayu, non kayu, jasa lingkungan.
9.
Kelembagaan
Pemohon izin secara pribadi dan Koperasi
10.
Batasan Luas
areal kerja Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri setelah dilakukan
evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
Sumber-sumber lain yang tidak mengikat
Apa dan
Bagaimana Hutan
Desa dan Hutan
Nagari???
Apa itu Hutan Desa/Hutan Nagari ?
No.
Hal/ Item
Hutan Desa/Hutan Nagari
1.
Definisi
hutan negara yang dikelola oleh desa/Nagari dan
dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa/Nagari
serta belum dibebani izin/hak.
2.
Dasar Hukum
Peraturan Menteri Kehutanan No : P.49/MenhutII/2008
3.
Lokasi
Hutan Produksi dan Hutan Lindung
4.
Pendanaan
Kas Desa/Kas Nagari
5.
Pemohon
Lembaga Desa/Nagari
6.
Penetapan areal
Oleh Menhut atas usulan bupati, kel. masyarakat
7.
Legalitas Izin
Disahkan oleh Gubernur
8.
Bidang Usaha
IUPHHK Hutan Alam dan IUPHHK Hutan
Tanaman
9.
Komoditi
Produksi kayu, non kayu, jasa lingkungan.
10.
Kelembagaan
Pengelola Hutan Desa
11.
Batasan Luas
Tidak ada batasan/ Sesuai dengan SDH yang
dimiliki desa/Nagari.
Pembangunan HD
Hutan Desa / HD/Hutan Nagari
hutan negara (HP dan HL) yang dikelola oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan
desa.
Prinsip Utama Hutan Desa


Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
Ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya hutan
Pelaku Utama Hutan Desa
•
•
Lembaga Desa (Perdes) lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa secara fungsional berada dalam organisasi desa dan
bertanggung jawab kepada Kepala Desa
Diarahkan menjadi BUMDesa
Kriteria Kawasan Hutan Desa



Hutan lindung dan hutan produksi
Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan
Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan
Pemanfaatan HD

Kawasan hutan produksi
• Pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam
• Pemanfaatan hasil hutan dari hutan tanaman
• Pemanfaatan hasil hutan non kayu (madu, rotan,
getah, buah dsb)

Kawasan hutan lindung
• Pemanfatan Hasil Hutan Non Kayu
• Pemanfaatan Jasa Lingkungan (pemanfaatan air,
ekowisata, penyerapan karbon dsb)
• Rencana pengelolaan dan pemanfaatan ini dituangkan
dalam Rencana Kerja dan Tahunan Hutan Desa
Perkembangan
Inisiatif Skema
Pemberdayaan
Masyarakat???
Perkembangan HKM dan Hutan Desa
Capaian vs Target?
Capaian Pencadangan HKM s/d Desember 2010 (Ha)
900,000
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
800,000
300,000
200,000
100,000
78,112
0
target
capaian pencadangan
Perkembangan HKM s/d November
2011
700000
647,596
600000
500000
400000
300000
177,484
200000
44,025
100000
0
Verifikasi
Penetapan Areal
Penerbitan Ijin
Sumatera Barat
dalam Konteks
Gerakan
Pengelolaan
Sumberdaya
Hutan
Berbasiskan
Masyarakat
Bagaimana dengan
Sumatera Barat
•
•
•
•
•
Terdapat sekitar 518 Nagari, 57,17%
diantaranya berinteraksi langsung
dengan kawasan hutan
Potensi Perluasan Hutan Nagari dan
Hutan Kemasyarakatan sekitar
250.000 -500.000Ha
Terdapat areal yang kompak sekitar
120.000 Ha yang bisa dihubungkan
oleh Hutan Nagari dan Hutan
Kemasyarakatan dengan Koridor
kawasan Parak dan Kebun
Dukungan yang sangat kuat oleh
Gubernur dan Bupati
Praktek Pengelolaan Hutan
Berbasiskan Masyaraat sampai hari
ini masih berjalan di Sumatera Barat
Kenapa Hutan Nagari didorong ?
1. Untuk membuktikan kemampuan masyarakat nagari
didalam pengelolaan sumberdaya hutan yang
berkelanjutan dan berkeadilan kepada pihak-pihak
yang masih tidak percaya
2. Pengelolaan hutan saat ini hanya mengejar ambisi
ekonomi dan melupakan keberlanjutan, berbeda
dengan masyarakat nagari yang lebih
mengedepankan harmonisasi
3. Sebagai koreksi atas kegagalan Pemerintah sebagai
pemegang mandat untuk mengelola sumberdaya
hutan guna kemakmuran rakyat
4. Tersingkirnya rakyat sebagai konstituen utama
didalam pengelolaan hutan
5. Diabaikannya teknologi dan norma lokal yang
terbukti mampu mengelola hutan secara
berkelanjutan
Pemahaman Masyarakat Nagari
Terhadap Hutan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hutan bukan sekedar tegakan kayu
Hutan bagian dari sistim hidup dan kehidupan
Hutan sebagai penyedia, bahan-bahan
kebutuhan dasar seperti pangan, sandang,
papan, obat-obatan, pendapatan keluarga,
hubungan religi, ketentraman dan lainnya
Hutan sebagai benteng untuk melindungi dari
bencana ekologi seperti banjir, galodo, longsor
dan lainnya
Hutan harus diupayakan secara baik
pengelolaanya agar dapat menjamin
kesinambungan pemanfaatannya
Hutan dimanfaatkan tidak didasari hanya pada
kegiatan eksploitatif, tetapi dilandasi pada
usaha-usaha untuk memelihara keseimbangan
dan keberlanjutannya
Potensi Hutan Nagari dan Hutan
Kemasyarakatan
– 518 Nagari potensial
– Apabila 1 nagari minimal 500 Ha, maka akan tercapai
250.000 Ha
– Sudah ada praktek-praktek yang berjalan
– Sudah ada 2 Areal Hutan Nagari yang telah di SK kan
oleh Menteri Kehutanan dan sudah ada SK Gubernur
untuk Hak Pengelolaan Hutan Nagari untuk Nagari
Simanau di Kabupaten Solok dan Simancung
Kabupaten Solok Selatan
– Potensial untuk didukung pendanaan Karbon
Tabel. Wilayah PHBM di Sumatera Barat
No
Provinsi
Kabupaten
Sumbar
Solok
Kecamatan
Desa/nagari
Luas
Ket.
Simanau d
1.088
HN
6 Nagari
Sosel
Alam Pauh Duo
Study
650
HN
8 Nagari
Study
Dharmasraya
2 Nagari
Study
Padang
2 Nagari
Penjajakan
Pariaman
1 Nagari
Penjajakan
Pesisir Selatan
3 Nagari
Penjajakan
Agam
2 Nagari
Penjajakan
50 Kota
1 Nagari
Penjajakan
Penguatan Pengelolaan hutan berbasis masyarakat
1 nagari Penjajakan di 50
Kota, 2 di Kab Agam, 2 di
Tanah datar
1 HN di Solok
6 nagari Study d Solok
8 Nagari study HN
1 HN di Sosel
3 nagari Penjajakan di Pessel, 2
dipadang, 1dipariaman
5 HD di Bungo
3 HA di Merangin
17 HD di Merangin
2 usulan HA di Merangin
Sumatera Barat dan Pembangunan Rendah Karbon
•
•
•
•
•
•
•
Ada surat usulan Gubernur Sumatera Barat kepada Ketua Satgas REDD+
tanggal 20 Maret 2012 dengan Nomor Surat 185/III/BW-LH/Bappeda2012
tentang Permintaan Fasilitasi REDD+
Surat Balasan dari Pak Kuntoro Mangkusubroto sebagai Ketua Satgas
REDD+ melalui Surat Nomor B-135/REDDII/05/2012 tanggal 16 Mei 2012
yang menyatakan dukungan terhadap Sumatera Barat sebagai salah satu
Provinsi Mitra Satgas REDD dimana dukungan tersebut berupa a)
dukungan fasilitasi penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP)
dan b) Dukungan untuk melakukan inisiatif strategis REDD+ untuk segera
diimplementasikan dilapangan
Dukungan Kementerian Kehutanan melalui upaya Perluasan Hutan Nagari
dan Hutan kemasyarakatan
Dukungan Kementerian Kehutanan Melalui Program FCPF (Forest Carbon
Partnership Fund)
Ada Usulan Proposal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Provinsi
Model REDD+ ke Ketua Satgas REDD+
Road Map Perluasan Hutan Nagari dan Hutan Kemasyarakatan selama 5
tahun seluas 250.000 Hektar
SK kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang
Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perhutanan Sosial di
Provinsi Sumatera Barat