Transcript 6-Tahapan Pembtkn P-UU-an

Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Perencanaan
Evaluasi
Sosialisasi
RAPERDA
Perancangan
/Perumusan
PERDA
Pembahasan
Pengundangan
Penetapan
Metode/Tahapan Pembentukan PERDA
•
Prakarsa Eksekutif Daerah
1. Tahapan Perencanaan;
•
•
•
Diawali Penyusunan Program Legislasi
Daerah.
Didukung Program Penelitian/Riset Unggulan
 “Model Pembuatan Perda Berbasis Riset”.
Kerjasama dgn expert group untuk membuat
Naskah Akademik (NA).
2. Tahap Persiapan;
• Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah sesuai
bidang tugasnya.
• Pengumpulan data oleh Pemrakarsa bersama Biro
Hukum.
• Persetujuan Prinsip dari Kepala Daerah, berisi:
•
•
•
•
Latar belakang dan tujuan penyusunan
Sasaran yang ingin diwujudkan
Pokok-pokok pikiran, lingkup, dan objek yang diatur
Jangkauan dan arah pengaturan.
3. Tahap Perancangan/Perumusan;
a. Perumusan;
• Draf Naskah Akademik yang akan disulkan.
• Hasil Naskah Akademik sebagai bahan
pembahasan dan Rapat Konsultasi.
• Pemantapan konsepsi (perspektif yang holistik).
b. Pembentukan Tim asistensi;
• Menitikberatkan pembahasan pada materi.
• Melaporkan perkembangan penyusunan Raperda
dan permasalahannya kepada Kepala Daerah.
c. Konsultasi Raperda dengan pihak-pihak yang terkait.
d. Persetujuan Raperda oleh Kepala Daerah.
5. Tahap Penetapan;
a. Penetapan dan Persetujuan Raperda menjadi Perda oleh
DPRD dalam bentuk Keputusan DPRD.
b. Penandatanganan Perda dilakukan oleh Kepala Daerah.
c. Istilah “disahkan” pada PERDA oleh Pejabat tingkat lebih
atasnya, tidak dikenal lagi sejak UU No. 22 Tahun 1999.
d. Sambutan Kepala Daerah.
6. Tahap Pengundangan;
a. Pengundangan via Lembaran Daerah oleh Sekretaris
Daerah (Paling lambat 7 hari setelah Perda Ditetapkan,
kemudian dikirim ke Pemerintah paling lambat 15 hari
setelah tanggal penetapan Risalah Rapat Pembahasan
Perda.
b. Penjelasan Perda dicatat dalam tambahan Lembaran
Daerah (oleh Sekretaris Daerah)
7. Tahap Pengumuman (Sosialisasi);
a. Pengumuman via Berita Daerah (oleh Kabiro. Hukum
Provinsi dan Kabag. Hukum Kabupaten/Kota).
b. Sosialisasi oleh Biro/Bagian Hukum dan Unit Kerja
Pemrakarsa.
c. Sosialisasi melalui Semiloka.
d. Lewat E-Parliament.
Prakarsa Legislatif Daerah (DPRD)
1.
Tata Cara Penyampaian Usul Inisiatif DPRD;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Sekurang-kurangnya 5 Anggota DPRD yang tidak hanya terdiri
dari 1 Fraksi, berhak mengajukan Raperda sebagai usul inisiatif.
Usul inisiatif disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk
Raperda disertai penjelasan yg tertulis.
Usul inisiatif tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada
Rapat Paripurna DPRD.
Dalam Rapat Paripurna, pengusul diberikan kesempatan
memberikan penjelasan.
Pembicaraan dilakukan dengan memberikan kesempatan pada;
a. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan.
b. Pengusul untuk memberikan jawaban atas pandangan DPRD.
Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima
atau menolak usul prakarsa menjadi inisiatif DPRD.
Selama usul inisiatif belum diputuskan menjadi inisiatif DPRD,
pengusul berhak mengajukan perubahan atau menariknya
kembali.
2. Penyusunan Raperda;
a. Penyusunan Naskah Akademik
b. Penyusunan Rancagan peraturan daerah, dan
seterusnya.