Transcript SPI - mejikubirubiru

MODUL SISTEM POLITIK
Lembaga Legislatif
1
A. Pengertian Legislatif
Lembaga legislatif adalah lembaga yang berfungsi sebagai
pembuat Undang-undang.
B. Susunan Keanggotaan Badan Legislatif
Menurut Miriam Budiardjo adalah beraneka ragam yang
antaranya berjumlah mencapai 1.300 anggota seperti DPR Soviet
(Rusia). DPR Indonesia berjumlah 560 orang anggota, 150 anggota
parlemen Pakistan.
Sistem penempatan anggota DPR beraneka ragam sifatnya, yaitu :
1. Turun-temurun (Majelis Tinggi Inggris)
2. Ditunjuk (Senat Kanada)
3. Dipilih, secara langsung ataupun tidak.
(Berlaku
pada sistem
pemerintahan sosialis atau kerajaan,
sedangkan sistem yang berlaku pada negara modern pada umumnya
anggota parlemen
dipilih berdasarkan Pemilihan Umum. Dan
berdasarkan kepartaian dan adapula sebagian anggota dipilih
2
berdasarkan penunjukkan atau pengangkatan)
C. Konsep Perwakilan
Dewan Perwakilan Rakyat pada umumnya mewakili rakyat
melalui partai politik. Hal ini perwakilan yang bersifat politik (political
representation).
Sistem perwakilan terbagi menjadi dua, yaitu :
1) Sistem perwakilan Langsung
yaitu sistem pengangkatan Wakil Rakyat secara langsung melalui
Pemilu oleh rakyat tanpa
perantara (DPR/MPR). Contoh
Pemilihan anggota DPR dan DPD (Indonesia) tahun 2004.
2) Sistem Perwakilan Tidak Langsung
Sistem Pemilihan Wakil Rakyat yang memberikan kepercayaan
kepada Partai Politik untuk menentukan calon legislatif yang akan
mewakili rakyat dan juga mengangkat anggota DPR/MPR melalui
pengangkatan dari unsur-unsur atau golongan-goloingan oleh
pemerintah.
Contoh anggota DPR/MPR (Indonesia) era Orde Baru.
3
D. Fungsi dan Peran Badan Legislatif
Fungsi dan peran Badan Legislatif yang penting adalah :
1. Menentukan kebijaksanaan dan membuat Undang-undang,
maka dari itu DPR diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan
amandemen terhadap Rancangan Undang-undang yang
disusun oleh pemerintah, dan hak-hak Budget.
2. Mengontrol atau mengawasi Badan Eksekutif artinya menjaga
agar semua tindakan yang telah ditetapkan menurut undangundang.
Pengawasan secara khusus yang dilakukan oleh DPR adalah :
a. Hak Bertanya
Anggota
Badan Legislatif berhak untuk mengajukan
pertanyaan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang
telah diterapkan.
b. Hak Interpelasi
Hak meminta keterangan yng berpakaian kebijakan yang
4
telah dilakukan.
e. Hak Angket
Hak anggota legislatif untuk mengadakan penyelidikan.
E. Badan Legislatif Indonesia
1. Volsraad (1918 – 1942)
Jumlah anggota 38 ditambah Ketua, seorang Belanda.
2. Komite Nasional Indonesia (1945-1949)
Bersidang 29 Agustus 1945 di Jakarta, 15 Desember 1949 di
Yogyakarta.
Komite Nasional Indonesia telah menyetujui 133 rancangan
undang-undang menjadi Undang-undang yang diantaranya
Undang-undang No. 11, th 1949 tentang Pengesahan Konstitusi
Republik Indonesia Serikat.
5
3. Badan Legislatif Republik Indonesia (1959-1950)
DPR mempunyai hak Budget, Inisiatif dan Amandemen,
disamping wewenang untuk menyusun Rancangan Undangundang bersama-sama pemerintah, hak lainnya adalah Hak
Bertanya, Hak Interpelasi dan Hak Angket.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950-1956)
Lemabga ini mempunyai hak Legislatif seperti Hak Budget,
Hak Amandemen, Hak Inisiatif dan Hak Kontrol seperti Hak
Bertanya, Interpelasi, Angket.
DPRS menghasilkan 237 Rancangan Undang-undang dan
menyetujui 167 diantaranya Undang-undang No. 7 Th 1953
tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR.
5. Dewan Perwakilan Rakyat (1956-1959)
Berlakunya kembaga UUD 1945
UUD 1945 menentukan adanya sistem Presidensial dimana
DPR tidak boleh menjatuhkan Presiden, Kedudukan DPR
6
dengan Eksekutif adalah sama derajatnya.