DEMOKRASI KONSTITUSIONIL

Ciri khas demokrasi konstitusionil adalah : 1.

Gagasan bahwa demokratis pemerintah yg dibenarkan adalah pemerintah yg terbatas kekuasaannya dan tidak bertindak sewenang wenang terhadap negaranya.

2.

Pembatasan tercantum dlm konstitusi.

3.

Disebut “ constitutional government “

lanjutan

  Jadi : Contitutional government sama dengan limited government atau restrained government.

Lord Acton : Ahli sejarah Inggris

 Mengatakan : “ Power tends to corrupt , but absolute power corrups absolutely “  Artinya : manusia yg mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yg mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.

demokrasi konstitusionil muncul pada akhir abad 19

 Pembatasan atas kekuasaan raja sebaiknya diselenggarakan dengan konstitusi tertulis,  Yang dengan tegas menjamin hak asasi warga negaranya,  Ada pembagian kekuasaan untuk memperkecil penyalahgunaan kekuasan, dengan cara ke beberapa badan dan tidak memusatkan pada satu tangan /badan.

CONSTITUSIONALISME

 Carl J. Fredrick : – Adalah gagasan bahwa pemerintah adalah suatu kumpulan aktivitas yg diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yg tunduk pada beberapa pembatasan yg dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yg diperlukan untuk pemerintahan ini tidk disalahgunakan oleh mereka yg mendapat tugas untuk memerintah.

– Pembatasan tersebut terdapat dalamkonstitusi tertulis atau UUD.

Fungsi UUD/ konstitusi

 Membatasi kekuasaan pemerintah  Menjamin hak asasi manusia warga negarnya  Sebagai hukum tertinggi yg harus dipatuhi oleh negara dan pejabat pemerintah sesuai dalail “ government by laws , not by men “

Perumusan yuridis prinsip-2 ini disebut

  Rechtsstaat ( negara Hukum ) dan Rule of Law.

   Negara hukum abad 19 fungsi negara hanya sebagai ‘ PENJAGA MALAM ‘ / Atau NACHT WACHTERSTAAT “ negara hanya boleh campur tangan terhadaap kehidupan rakyatnya dalam batas-2 yg sangat sempit.

Disebut negara hukum klasik.

Yang mempunyai gagasan pembatasan kekuasaan dlm negara secara yuridis adalah :

 Dari Eropa Continental : – Kant ( 1724-1804 ) – Fredrick Julius Stahl – Keduanya memakai istilah “RECHTSSTAAT”  Dari Anglo Saxon ( Inggris dan Amerika ) A.V.Dicey memakai istilah “RULE OF LAW”

Menurut F.J.Stahl :  Ada empat unsur rechtsstaat dlm arti klasik: 1. Hak-hak asasi manusia 2. Pemisahan/ pembagian kekuasan untuk menjamin hak-hak itu ( Tria Politika : Erop.Kontint) 3. Pemerintah berdasarkan peraturan ( wet matige van bestuur ) 4. Peradilan administrasi dlm perselisihan ( yg b ebas dan tidak memihak ).

Menurut A.V.Dicey

 Unsur-unsur Rule of Law dlm arti yg klasik 1. Supremasi aturan-2 hukum ( supremacy of law ), tidak ada itndakan sewenang wenang, orang dapat dihukum bila melanggar hukum.

2. Kedudukan yg sama dalam menghadapi hukum ( equality befor the law). Berlaku bagi pejabat dan orang biasa.

3. Terjaminnya hak asasi warga negara oleh UUD dan keputusan-e pengadilan.

lanjutan

    Bahwa gagasan perumusan ini hanya bersifat yuridis saja dan hanya menyangkut bidang hukum saja.

tidak menyangkut soal kepentingan sosial, ekonomi, budaya dll.

Kedua perumusan di atas dirumuskan dlm suasana yg masih dikuasai bahwa negara dan pemerintahnya hendaknya tidak campur tangan dalam urusan warga negaranya. Kecuali yg menyangkut kepentingan umum ( bencana alam, peperangan dll ) Aliran ini disebut LIBERALISME.

lanjutan

     Liberalisme beranggapan bahwa “ the least government is the best government “ Di Belanda disebut STAATSONTHOUDING.

Negara dianggap sbg “PENJAGA MALAM = NACHTWACHTERSTAATS “ Negara sangat sempit geraknya dlm bidang politik dan ekonomi.

Ada dalil ekonomi “ LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ ALLER” bila manusia dibiarkan mengurus ekonominya sendiri, maka dengan sendiri ekonomi negara akan sehat”

lanjutan

 Negara hanya punya tugas pasif, yakni baru bertindak bila hak-hak manusia dilanggar, atau ketertiban umum dan keamanan terganggu.

 Konsepsi negara hukum demikian disebut NEGARA HUKUM KLASIK “ ( SEMPIT )

Negara hukum abad ke 20 (negara hukum modern )

   Ada perubahan pandangan, dimana abd 19 negara hanya terbatas mengurus kepentingan bersama, maka : Abad 20 negara turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, maka harus aktif berusaha menaikkan taraf hidup rakyat warga negaranya.

Type negara ini disebut “ WELFARE STATE ” atau “ SOCIAL SERVIS STATE “ atau “ NEGARA KESEJAHTERAAN “

International Commision of Juris

 Komisi ahli hukum internasional dalam konferensi di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep Rule of Law yg dinamakan “ the dynamic aspects of the Rule of Law in the modern age”  Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yg demokratis di bawah Rule of Law adalah

 – – – – – Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yg demokratis di bawah Rule of Law adalah : – Perlindungan konstitusionil, dlm arti konstitusi selain menjamin hak asasi juga haaaus mengatur prosedur memperoleh hak itu Bada kehakiman bebas dan tidak memihak Pemilihan umum yg bebas Kebebasan menyatakan pendaopat Kebebasab berserikat Civic educations. ( Mirim Budiardjo,1992,hal 60 )

Dalam perkembangannya:

 Dari kedua faham hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip negara hukum dan the Rule of Law tersebut adalah : 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 2. Peradilan yg bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain, dan tidak memihak 3. Legalitas dalam arti hukum dlm sgl bentuknya. (Bintan R.Saragih,buletin KY,ed.Agt-Sep,2010:19)