Transcript perkembangan kolonialisme bangsa eropa
PERKEMBANGAN KOLONIALISME BANGSA EROPA
M A S A V O C D A N P A S C A V O C
MEMAHAMI PROSES KEBANGKITAN NASIONAL
SK/KD
MENJELASKAN PROSES PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT SERTA PENGARUH YANG DITIMBULKANNYA DI BERBAGAI DAERAH
TUJUAN PEMBELAJARAN
MENDESKRIPSIKAN PERKEMBANGAN PEMERINTAH KOLONIAL PADA MASA VOC MENGIDENTIFIKASI KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL PADA MASA VOC MENDESKRIPSIKAN PERKEMBANGAN PEMERINTAH KOLONIAL PASCA VOC MENGIDENTIFIKASI KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL PASCA VOC DALAM BIDANG POLITIK,EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
KONSEP DASAR
Verplichte Leverantien => penyerahan wajib Hongi Tochten/pelayaran hongi => pelayaran patroli yang dilakukan pasukan VOC/Belanda menggunakan perahu kora – kora utk mencegah perdagangan gelap empah – rempah Poenale Sanctie => sanksi/hukuman yang diberikan tuan tanah kepada budak/kuli yang melarikan diri dari perkebunan berupa hukum cambuk, biasanya meminta aparat atau polisi utk mencari budak/kuli tersebut
KONSEP DASAR
Landrent system => sistem sewa tanah yang diterapkan pada masa pemerintahan raffles sebagai wujud pelaksanaan sistem ekonomi liberal dan berhasil diterapkan di India dan Singapura.
Preanger stelsel => sistem tanam paksa kopi bagi penduduk Jawa Barat/Priangan Hak Ekstirpasi => hak pemerintah utk menghancurkan sebagian hasil panen rempah – rempah dgn tujuan menjaga harga rempah – rempah tetap tinggi
KONSEP DASAR
EIC => East Indian Company,perusahaan dagang milik Inggris di wilayah Timur/ India VOC => Verenigde Oost-Indische Compagnie persekutuan dagang milik Belanda di wilayah Timur/ Hindia Timur Staten General => Parlemen Belanda Hak Octrooi => Hak istimewa/khusus yang dimiliki oleh VOC Heren Zeventien => 17 orang direktur yang memimpin VOC
KONSEP DASAR
Perjanjian Giyanti => kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, kesultanan Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi (Hamengkubuwono I) dan kasunan Surakarta/Solo diberikan kepada Pakubuwono III Perjanjian Salatiga => wilayah kasunanan Surakarta dibagi dua, Mangkunegaran diberikan kepada Raden Mas Said (Mangkunegoro I) dan Pakualaman
KONSEP DASAR
Perjanjian Bongaya => perjanjian antara Belanda dgn Makassar Kerja Rodi => kerja paksa pada masa VOC – Belanda Cultuur stelsel => tanam paksa yang diterapkan oleh van den Bosch dengan tujuan memperoleh keuntungan yg banyak dalam waktu yg singkat karena kas negara Belanda menipis .
Agrarische Wet => UU Agraria/pertanian yg bertujuan melindungi tanah petani dari pemilik modal/pengusaha yg menyewa tanahnya dan membuka lapangan kerja baru menjadi buruh perkebunan
KONSEP DASAR
SISTEM FEODAL => Sistem pemerintahan/pola fikir yang dibangun pada masa kerajaan Hindu Budha,Islam berdasarkan keturunan, kebangsawanan dan Jabatan Verplichte Diensten => Kerja Wajib Cultuurprocenten => hadiah/bonus tanaman bagi daerah yang panennya melebihi target yg ditetapkan oleh pemerintah Belanda
PERKEMBANGAN KEKUASAAN BARAT DI INDONESIA PEMBENTUKAN VOC PEMBUBARAN VOC REPUBLIK BATAAF MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA MASA TRANSISI PEMERINTAHAN INGGRIS MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA UNDANG – UNDANG AGRARIA 1878
REPUBLIK BATAAF
1789 REVOLUSI PERANCIS ANTI – MONARKI/PERANCIS PRO – MONARKI/INGGRIS 1795 RAJA WILLEM V BATAAFSCHE REPUBLIEK BELANDA – PERANCIS X INGGRIS
PEMBENTUKAN VOC
20 MARET 16O2 JOHAN VAN OLDEBARNEVELT HEREN ZEVENTIEN/17 DIREKTUR MENCEGAH PERSAINGAN YANG TIDAK SEHAT ANTARA PEDAGANG BELANDA
GUBERNUR JENDERAL VOC
PIETER BOTH MENGUASAI PERDAGANGAN REMPAH – REMPAH DI MALUKU AMBON MONOPOLI PERDAGANGAN
VERPLICHTE LEVERANTIEN/ PENYERAHAN WAJIB PREANGERSTELSEL/ ATURAN PRIANGAN
GUBERNUR JENDERAL VOC
JAN PIETERZOON COEN JAYAKARTA/BATAVIA BENTENG BATAVIA BENTENG HOLLANDIA MONOPOLI PERDAGANGAN (ATURAN DAN STRATEGI)
PEMBUBARAN VOC
KORUPSI BANYAK HUTANG PEGAWAI YANG TIDAK TRAMPIL ATURAN/KEBIJAKAN YANG TIDAK DIJALANKAN DENGAN BAIK 31 DESEMBER 1799 DISERAHKAN KEPADA REPUBLIK BATAAF/PEMERINTAH BELANDA HINDIA BELANDA Van der Parra
PEMERINTAHAN KOLONIAL
NAPOLEON BONAPARTE LODEWIJK NAPOLEON PERANG INGGRIS X PERANCIS , BELANDA PERSIA, INDIA, SRILANKA,MALAKA, SUMATERA, JAWA Napoleon bonaparte
Pemerintahan kolonial
Pemerintahan kolonial dipimpin oleh gubernur jenderal Hindia Belanda berada dibawah kekuasaan pemerintah kerajaan Belanda Lodewijk/Louis Napoleon
GUBERNUR JENDERAL
SISTEM FEODAL => SISTEM MODERN PENGUASA PRIBUMI DIJADIKAN PEGAWAI PEMERINTAH PULAU JAWA DIBAGI MENJADI 9 PERFEKTUR SISTEM PENGADILAN BATAVIA PUSAT PEMERINTAHAN PEMBERANTASAN KORUPSI PENYEDERHANAAN UPACARA DI KERATON/ISTANA
GUBERNUR JENDERAL
TUGAS UTAMA : MEMPERTAHANKAN PULAU JAWA DARI SERANGAN INGGRIS
TINDAKAN
JUMLAH PRAJURIT DITAMBAH MEMBANGUN JALAN RAYA POS/GROTE POSTWEG ANYER – PANARUKAN MEMBANGUN PANGKALAN KAPAL, PABRIK SENJATA
Jalan raya pos daendels/PANTURA
De Grote Postweg
GUBERNUR JENDERAL
11 AGUSTUS 1811 LORD MINTO X JAN WILLEM JANSSEN PERJANJIAN TUNTANG/KAPITULASI TUNTANG
GUBERNUR JENDERAL
SISTEM SEWA TANAH/LANDRENT SYSTEM TANAH MEMJADI MILIK PEMERINTAH MEMPERKENALKAN SISTEM EKONOMI UANG SEWA BERDASARKAN KONTRAK DAN BATAS WAKTU
GUBERNUR JENDERAL
MENEMUKAN BUNGA BANGKAI TERBESAR MENULIS BUKU HISTORY OF JAVA MEMBANGUN PUSAT PENELITIAN BOTANI/KEBUN RAYA BOGOR
GUBERNUR JENDERAL
19 AGUSTUS 1816 JOHN FENDALL X VAN DER CAPELLEN PERJANJIAN LONDON JOHANNES VAN BOSCH
CULTUUR STELSEL
CULTUUR STELSEL
PENENTANG CULTUURSTELSEL
PENENTANG CULTUURSTELSEL
PENENTANG CULTUURSTELSEL
BARON VAN HOOVELL MELALUI PARLEMEN
PENENTANG CULTUUR STELSEL
DAMPAK
Dihapuskan Tanam Paksa Diterapkan UU Agraria 1870 Diberlakukan Politik Etis berdasarkan trilogi/tiga usulan van deventer edukasi,irigasi, dan transmigrasi
Penghapusan Tanam Paksa
Pieter Brooschoff Tanaman Tebu (1870) Tanaman Kelapa Sawit (1870) Tanaman Lada (1860) Tanaman Teh (1865) Tanaman Nila (1865)
UNDANG – UNDANG AGRARIA/AGRARISCHE WET 1870 DE WAAL TUJUAN ISI
Berkembangnya perkebunan – perkebunan besar milik swasta Berkembangnya sistem ekonomi mata uang Ekspor meningkat Pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan
DAMPAK
Pembangunan sarana transportasi dan irigasi Sistem tanam paksa dihapuskan Uang digunakan sebagai alat pembayaran Profesi petani berubah menjadi buruh perkebunan/kuli kontrak/mandor perkebunan